Lomba unik tersebut digelar pada Selasa (18/8/2026) dengan melibatkan dua bus milik PO Sinar Jaya dan Rosalia Indah. Kegiatan ini diikuti para pekerja dan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan Terminal Kampung Rambutan.

Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengatakan lomba tarik bus merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan terminal.

“Untuk peserta laki-laki jarak tariknya sekitar 50 meter dan perempuan 25 meter,” ujar Revi, Selasa (18/8/2026).

Menurut Revi, lomba tersebut mendapat antusiasme tinggi karena memiliki konsep yang berbeda dari perlombaan 17 Agustus pada umumnya. Para peserta tidak hanya dituntut mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga membutuhkan kerja sama dan kekompakan tim untuk menarik bus berukuran besar.

“Peserta sangat antusias. Bus yang ditarik juga menggunakan double decker sehingga cukup berat ditariknya,” katanya.

Dalam perlombaan tersebut, masing-masing tim terdiri atas 35 peserta laki-laki dan 25 peserta perempuan. Peserta laki-laki harus menarik bus sejauh sekitar 50 meter, sedangkan peserta perempuan menempuh jarak sekitar 25 meter.

Revi menjelaskan, pemilihan lomba tarik bus juga disesuaikan dengan karakteristik Terminal Kampung Rambutan. Sebagai salah satu simpul transportasi, terminal menjadi tempat berkumpulnya para pekerja perusahaan otobus sekaligus masyarakat yang melakukan perjalanan antarkota dan antarprovinsi.

“Kegiatan ini intinya untuk mempererat persatuan di Terminal Bus Kampung Rambutan dan bergembira bersama merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI,” ungkapnya.

Selain lomba tarik bus, rangkaian perayaan juga diisi dengan panggung hiburan yang terbuka bagi pekerja terminal dan masyarakat sekitar. Panitia turut menyediakan sejumlah door prize untuk menambah kemeriahan acara.

Para pemenang perlombaan mendapatkan hadiah berupa paket sembako yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan keluarga.

“Para pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa paket sembako yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga di rumah,” kata Revi.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perayaan kemerdekaan yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di lingkungan Terminal Kampung Rambutan.

Mobil tersebut akan disiagakan dan dioperasikan secara rutin di kawasan Terminal Kalideres, terutama untuk membantu membersihkan area emplasemen yang cukup luas. 

Kehadiran kendaraan ini diharapkan dapat mempercepat pekerjaan kebersihan sekaligus mengatasi keterbatasan jumlah petugas.

Kepala Terminal Bus Kalideres Nur Prasetyo, mengatakan tambahan sarana tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebersihan dan pelayanan di lingkungan terminal.

“Tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana, terutama di bidang kebersihan, sehingga proses pekerjaan bisa lebih cepat,” ujar Nur Prasetyo, Selasa (18/8/2026).

Menurut Nur, mobil sweeper akan ditempatkan di Terminal Kalideres dan digunakan secara rutin. Peralatan tersebut dinilai membantu petugas karena luas area yang harus dibersihkan tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia.

“Betul, kendaraan ini akan standby di Terminal Kalideres. Mengingat jumlah petugas kebersihan kita minim, maka kita dibantu dengan peralatan kebersihan yang lebih modern,” katanya.

Nur menyebutkan, bantuan mobil sweeper tersebut merupakan yang pertama diterima Terminal Kalideres. Pihaknya akan melakukan evaluasi setelah kendaraan digunakan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan efektivitasnya di lapangan.

Sebelum dioperasikan secara penuh, petugas kebersihan akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara penggunaan dan pengoperasian kendaraan tersebut.

“Kita coba dulu memberikan pengetahuan kepada petugas kebersihan bagaimana cara mengoperasionalkannya. Apabila memang dibutuhkan penambahan, akan kita usulkan kembali,” jelasnya.

Nur berharap seluruh petugas kebersihan dapat mengoperasikan mobil sweeper tersebut. Dengan dukungan peralatan modern, pembersihan area terminal yang luas diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

“Harapannya semua petugas kebersihan bisa mengoperasionalkan kendaraan ini. Dengan minimnya jumlah petugas kebersihan di Terminal Kalideres, ini cukup membantu karena satu orang bisa menyapu area emplasemen yang lebih luas,” tandasnya.

Penggunaan mobil sweeper ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja petugas, tetapi juga menjaga lingkungan Terminal Kalideres tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan layanan transportasi umum.

Dalam ajang yang diselenggarakan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut, Kelurahan Tangki mengusung inovasi “Pilah Sampahmu, Pilih Sembakomu”, sebuah program yang mendorong masyarakat memilah sampah rumah tangga sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah yang dikumpulkan.

Program tersebut mengubah sampah yang masih memiliki nilai ekonomis menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Konsep ini menjadi pembeda karena hasil pemilahan sampah tidak hanya dicatat sebagai tabungan atau ditukar uang, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula hingga mi instan.

Lurah Tangki Iqbal Siregar mengatakan, inovasi tersebut dirancang untuk membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat, khususnya dalam memilah sampah sejak dari rumah.

“Melalui pendekatan ini kami ingin mengubah pola pikir masyarakat, dari yang sebelumnya membuang sampah menjadi memilah dan memanfaatkan sampah,” ujar Iqbal.

Menurutnya, keberhasilan Kelurahan Tangki masuk tiga besar JIA 2026 bukan hanya hasil kerja jajaran kelurahan, tetapi juga buah kolaborasi dengan kader dan masyarakat.

Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi sederhana yang berangkat dari persoalan sehari-hari dapat memberikan manfaat nyata apabila dijalankan secara konsisten dan melibatkan masyarakat.

Kelurahan Tangki berharap pencapaian dalam JIA 2026 dapat semakin mendorong warga untuk aktif memilah sampah sekaligus memperkuat budaya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Dengan inovasi “Pilah Sampahmu, Pilih Sembakomu”, Kelurahan Tangki menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya dapat ditangani sebagai masalah lingkungan, tetapi juga dapat diubah menjadi peluang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Beragam perlombaan dan hiburan digelar Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dibuka langsung Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, diawali dengan senam bersama. Pesertanya berasal dari jajaran pejabat, pimpinan UKPD, camat, aparatur sipil negara (ASN), PPPK, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, PJLP hingga perangkat kecamatan dan kelurahan se-Jakarta Barat.

Setelah senam, suasana semakin ramai dengan berbagai lomba hiburan rakyat yang diikuti perwakilan UKPD, kecamatan dan kelurahan. Sejumlah permainan tradisional dan lomba kekompakan seperti makan pisang, memindahkan tepung, lomba sarung serta memindahkan karet gelang menjadi hiburan tersendiri.

Panitia juga menghadirkan permainan enggrang dan sumpit, disertai penampilan musik band. Tidak hanya perlombaan, peserta juga dapat menikmati beragam hidangan yang disiapkan UKPD dan kecamatan, mulai dari toge goreng, soto ayam, bakso, es alpukat hingga cendol.

Kemeriahan kemudian ditutup dengan pembagian doorprize berupa berbagai perlengkapan rumah tangga dan peralatan dapur.

Ketua panitia yang juga Sekretaris Kota Jakarta Barat, Imron Sjahrin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI tingkat Kota Jakarta Barat.

“Ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI tingkat Kota Jakarta Barat. Ada berbagai lomba dan hiburan yang kita siapkan. Terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang sudah mendukung,” ujar Imron.

Menurutnya, kemeriahan peringatan kemerdekaan juga diisi kegiatan Jumat Berkah. Para camat dan UKPD menyediakan makanan serta minuman secara gratis bagi masyarakat dan peserta kegiatan dengan jumlah sekitar 1.000 porsi.

Selain itu, rangkaian perayaan akan berlanjut pada 17 Agustus 2026 melalui pelaksanaan upacara bendera. Pemkot Jakarta Barat juga menyiapkan kegiatan Fun Run sejauh lima kilometer pada 23 Agustus 2026.

“Pada hari ini juga ada lomba karaoke atau Jakarta Barat Idol. Pesertanya sekitar 50 orang dari ASN, UKPD, kecamatan dan kelurahan. Kemudian tanggal 17 Agustus ada upacara dan tanggal 23 Agustus kita gelar Fun Run,” jelas Imron.

Fun Run tersebut dijadwalkan dimulai pukul 06.00 WIB dengan titik start dan finis di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Hingga kini, sekitar 1.100 peserta telah mendaftar, dengan target peserta mencapai 1.000 hingga 1.500 orang dari unsur ASN, pelajar dan masyarakat umum.

Kegiatan Fun Run juga akan dimeriahkan penampilan Dul Jaelani, Lina Geboy serta band pelajar SMA.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengapresiasi antusiasme jajaran Pemkot Jakarta Barat dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan.

“Luar biasa, acaranya sangat meriah. Terima kasih kepada camat, kasuban, kasudis, kabag, kepala kantor, lurah, ASN, PPPK serta pengurus TP PKK kota dan kecamatan yang sudah memberikan dukungan,” kata Iin.

Menurut Iin, perlombaan hiburan rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat kebersamaan dan persaudaraan antarpegawai serta jajaran pemerintahan.

“Kita bersyukur bisa berkumpul bersama, ASN dan PPPK dari tingkat kota hingga kecamatan untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Menang atau kalah bukan yang utama, tetapi bagaimana semangat kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga,” tuturnya.

Iin juga mengajak seluruh masyarakat ikut memeriahkan rangkaian HUT ke-81 RI dengan penuh kegembiraan.

“Hadiah-hadiahnya juga menarik. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan gembira dan penuh persaudaraan,” katanya.

Ia menambahkan, Fun Run lima kilometer pada 23 Agustus mendatang akan menjadi salah satu acara puncak rangkaian perayaan HUT RI di Jakarta Barat.

“Start dan finish di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Peserta yang sudah mendaftar sekitar 1.100 orang. Nanti juga ada hiburan dari Dul Jaelani, Lina Geboy dan band dari SMA. Mari kita ramaikan HUT RI dan kita gelorakan semangat kemerdekaan,” pungkasnya.

Aksi tersebut dipimpin Ketua FBR Korwil Jakarta Barat, H. Mujamil. Massa mendesak OT Group memberikan klarifikasi secara terbuka terkait kontroversi yang mencuat beberapa waktu lalu, menyusul dugaan penggunaan ayat Al-Qur'an dalam sebuah tantangan promosi yang dikaitkan dengan pemberian minuman beralkohol.

Dalam aksi tersebut, FBR menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta OT Group memberikan penjelasan kepada masyarakat, bertanggung jawab atas kontroversi yang terjadi, serta menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam.

FBR juga mendesak aparat kepolisian mengusut dugaan pelanggaran hukum dalam kegiatan tersebut dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Kami meminta pihak Orang Tua Group untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam secara terbuka dan mengevaluasi seluruh jajaran yang terlibat. Agar hal serupa tidak terulang kembali yang dapat melukai hati umat Islam," tegas Mujamil.

Usai menyampaikan aspirasi, Mujamil bersama sejumlah perwakilan FBR diterima pihak OT Group untuk berdialog. Pertemuan tersebut membahas sejumlah tuntutan yang disampaikan massa.

Mujamil mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihak OT Group telah menyampaikan permintaan maaf kepada FBR dan umat Islam.

"Tadi kita sudah bertemu dengan pihak OT dan berdiskusi, dan pihak OT sudah meminta maaf. Kita sebagai umat Islam, jika orang sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf, kita harus memaafkan," ujarnya.

Meski permintaan maaf telah disampaikan, Mujamil menegaskan FBR tetap akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan.

"Ke depan, karena hal itu sudah diproses hukum oleh pihak kepolisian, kita akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat," tegasnya.

Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi, terutama dalam kegiatan promosi yang menggunakan simbol maupun ayat suci agama.

"Kami berharap kasus serupa tidak terulang lagi di manapun. Karena kalau sudah berurusan dengan agama, itu urusan akidah," tandas Mujamil.

Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pihak OT Group, massa FBR membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut mendapat pengamanan dari jajaran Polres Metro Jakarta Barat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif hingga massa meninggalkan tempat.

Fitria Khasanah, siswi kelas 9 SMP Gajah Mada Kota Bandar Lampung, sukses memperbarui aplikasi game buatan sendiri bertajuk JELAJAH LAMPUNG sehingga kini dapat dimainkan di seluruh jenis ponsel berbasis Android.

Melalui game edukasi ini, Fitria mengajak para pemain bertualang secara virtual mengenal potensi pariwisata, kearifan lokal di 15 kabupaten/kota, hingga mempelajari nilai-nilai luhur dari lima falsafah hidup masyarakat Lampung.

Nilai kebudayaan yang dikemas interaktif tersebut meliputi Pi'il Senggiri (menjaga harga diri), Nemui Nyimah (ramah dan murah hati), Nengah Nyappur (terbuka dan toleran), Sakai Sambayan (gotong royong), serta Bejuluk Beadek (kehormatan dari kerja keras).

Sebelumnya, game karya Fitria ini hanya terbatas dapat diakses oleh perangkat ponsel pintar berspesifikasi tinggi atau Android versi 14 (API level 34) ke atas.

Namun kini, lewat pembaruan sistem yang dilakukannya, seluruh lapisan masyarakat pengguna berbagai tipe Android dapat mengunduh dan memainkannya secara gratis melalui tautan resmi s.id/jelajahlampung.

Saat ditemui di kediamannya di kawasan Jalan Gunung Rajabasa 2, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Jumat (14/8/2026), Fitria menceritakan bahwa kemampuannya merancang puluhan aplikasi game berawal dari hobinya bermain game online dan offline.

Atas dorongan dan arahan sang ayah, hobi bermain game tersebut kemudian diarahkan ke hal produktif dengan mempelajari ilmu pemrograman komputer (coding).

"Karena hobi main game, terus diarahkan sama ayah untuk kursus coding Roblox, Python, desain 3D Blender, dan Engine Unity untuk membuat aplikasi game online dan offline buatan sendiri," ujar Fitria.

Melalui karyanya ini, Fitria berharap anak-anak dan generasi muda di Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen atau pengguna teknologi semata, melainkan mampu menjadi pencipta karya yang inovatif serta bernilai edukatif.

"Dunia digital menawarkan banyak alat kreatif yang memungkinkan siapa saja untuk belajar dan berkarya dari rumah," pungkasknya penuh optimisme.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Ketua Umum LTA, Tri Gunawan mengatakan, pihaknya sudah melakporkan dugaan korupsi Kepala Sudin SDA Jaksel, Santo kepada Kejagung Cq. Jampidsus melalui pengaduan masyarakat, kala itu dijabat Febrie Ardiansyah,  tanggal 21 Juli 2026. 

“Akan tetapi hingga saat ini, laporan kami belum ada tindak lanjut. Kami yakin ditangan Jampidus yang baru, laporan kami akan segera ditindaklanjuti, dan kami sudah bersurat meminta tindaklanjut,” kata Tri Gunawan, kamis (13/8/2026). 

Dipaparkan Tri Gunwan, dugaan korupsi di Sudin SDA Jaksel terjadi pada Tahun Anggaran 2024 lalu. 

Diketahui tahun 2024 lalu PT Rosa Lisca melakukan penandatanganan kontrak melebihi nilai pagu anggaran pada paket kegiatan pembangunan sistem Saluran Penghubung Dharmawangsa Kecamatan Kebayoran Baru dan Pembangunan Saluran Cilandak Marinir KKO Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, tahun anggaran 2025, masing-masing dengan selisih anggaran lebih Rp5 Miliar.

Perihal penanda tanganan kontrak melebihi pagu anggaran tersedia tersebut melanggar peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Kemudian PT Rosa Lisca memiliki SBU BS004 dengan kualifikasi Besar (B) sementara melihat nilai pagu anggaran dibawah Rp50 Miliar sampai Rp15 Miliar seharusnya diperuntukan untuk Perusahaan penyedia dengan kualifikasi Menengah (M).

Harga satuan Jacking yang memiliki perbedaan harga begitu jauh antara PT Rosa Lisca dan perusaan penyedia lainnya yang juga terdaftar di e-katalog.

Harga satuan Pengadaan dan pemasangan RCP diameter 1000mm tipe Slurry Rp.40.407.816,67 (PT Rosa Lisca), pengadaan dan pemasangan RCP diameter 1500mm Rp.32.497.470,00 (PT Rosa Lisca) sementara pekerjaan pipa beton RCP terpasang diameter 1500mm dengan metode pipa Jacking hidrolik ditawarkan PT Minarta Duta Hutama di e-katalog sebesar Rp12.000.000.

Adanya perbuatan menghilangkan barang bukti yaitu merubah nilai pagu anggaran menjadi sama dengan nilai kontrak yang sebelumnya, selisih Rp2 miliar. 

Selanjutnya, dipaparkan Tri Gunawan, rekam jejak Santo pernah menjadi salah satu pelaku pembagi-bagi uang hasil korupsi refungsionalisasi Kali Jakbar tahun 2013 yang merugikan keuang Negara sebesar Rp4,8 Miliar, namun tidak tersentuh jerat hukum dan hanya menjadi saksi dipersidangan pada tahun 2017.

Pihaknya juga mengadukan dugaan korupsi ini kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, serta meminta agar diperiksa secara khusus. 

Sebab menurutnya, Santo tidak layak menduduki jabatan Kasudin karena pernah terlibat dalam lingkaran kasus korupsi korupsi refungsionalisasi Kali Jakbar tahun 2013 yang merugikan keuang Negara sebesar Rp4,8 Miliar. 

[Redaktur: Sopian Simanjuntak] 

Penertiban melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), TNI, Polri, PPSU, Lingkungan Hidup (LH), serta petugas terkait lainnya.

Lurah Pegadungan, Anugerah, mengatakan penertiban dilakukan karena bangunan liar dan garasi kendaraan tersebut berdiri di atas lahan yang tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Di atas lahan tersebut terdapat tujuh garasi kendaraan warga dan dua bangunan liar yang hari ini kita tertibkan,” kata Anugerah di lokasi penertiban.

Menurutnya, lahan aset Pemprov DKI Jakarta yang ditertibkan memiliki luas sekitar 3.700 meter persegi. Penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan dan pengamanan aset milik pemerintah agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Anugerah menambahkan, setelah penertiban dilakukan, pihak Kelurahan Pegadungan telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk melakukan pemagaran di lokasi tersebut.

“Kami sudah mengajukan permohonan ke BPAD untuk dilakukan pemagaran. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum tindakan penertiban dilakukan, pihak kelurahan telah memberikan sosialisasi kepada warga serta melayangkan surat peringatan secara bertahap.

“Sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan mulai dari SP 1 sampai SP 3, kemudian SPB. Hari ini kita lakukan penertiban,” tegasnya.

Penertiban tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi lahan sebagai aset Pemprov DKI Jakarta sekaligus mencegah kembali munculnya bangunan maupun pemanfaatan lahan tanpa dasar hak yang sah.

Pihak kelurahan juga memastikan akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan aset pascapenertiban, termasuk rencana pemagaran kawasan.

Menanggapi persoalan tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Barat menilai penggunaan simbol dan nilai keagamaan dalam konteks promosi produk komersial tidak dapat dianggap sekadar sebagai strategi pemasaran atau kreativitas iklan.

PC PMII Jakarta Barat menegaskan, agama tidak semestinya dijadikan instrumen komersialisasi, gimmick pemasaran, maupun bahan candaan demi menarik perhatian publik dan mengejar keuntungan ekonomi.

“Ketika simbol, nilai, dan kesucian agama ditempatkan dalam konteks promosi produk yang bertentangan dengan nilai yang diyakini umat Islam, hal tersebut patut dipertanyakan secara serius,” demikian sikap PC PMII Jakarta Barat, Kamis (13/8/2026).

PC PMII Jakarta Barat menyatakan tetap menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. 

Namun, organisasi mahasiswa Islam tersebut mendesak adanya klarifikasi terbuka dan bertanggung jawab, sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi tersebut.

Ketua PC PMII Jakarta Barat menegaskan, sikap kritis yang disampaikan pihaknya bukan ditujukan sebagai bentuk kebencian terhadap kelompok atau perusahaan tertentu. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan nilai-nilai keagamaan di ruang publik.

Sebagai langkah lanjutan, PC PMII Jakarta Barat berencana mendatangi kantor Orang Tua Group di wilayah Jakarta Barat secara damai. Kedatangan tersebut dilakukan untuk menyampaikan sikap, meminta penjelasan, serta mendorong evaluasi terhadap praktik promosi yang dinilai telah menyinggung sensitivitas keagamaan.

“Kami tidak datang untuk membuat keributan. Kami datang untuk menagih tanggung jawab, meminta penjelasan, dan memastikan bahwa nilai-nilai agama tidak kembali diperlakukan secara serampangan atas nama kreativitas pemasaran,” tegasnya.

PC PMII Jakarta Barat juga meminta agar apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan maupun pelaksanaan promosi, pihak terkait tidak berhenti pada pernyataan normatif. Evaluasi konkret dinilai perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Agama bukan alat promosi. Al-Qur’an bukan gimmick. Dan kehormatan umat bukan komoditas,” tegas PC PMII Jakarta Barat.

PC PMII Jakarta Barat menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur dialog, advokasi, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan kreativitas dalam industri tetap harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap agama dan keyakinan masyarakat.

PC PMII Jakarta Barat Ahmad Fauzi menilai ruang publik harus menjadi tempat yang menghormati keberagaman dan nilai-nilai masyarakat, bukan ruang untuk mengkomersialisasikan simbol agama.

Hingga Selasa (11/8/2026), Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dinilai belum memberikan kepastian terkait status perizinan, kelayakan konstruksi, serta aspek keselamatan bangunan BTS tersebut.

Warga meminta pemerintah tidak berhenti pada tindakan penyegelan, tetapi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jika nantinya ditemukan pelanggaran administratif maupun teknis, warga mendesak agar bangunan tersebut ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Punguan Tambunan, perwakilan warga RT 011/RW 05, Kelurahan Cempaka Baru, mengatakan persoalan keberadaan tower BTS tersebut telah lama disampaikan kepada pemerintah.
Menurut Punguan, warga sebelumnya juga telah meminta agar pembangunan dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bangunan serta konstruksinya.

“Pemkot Jakarta Pusat belum melakukan tindakan nyata terhadap bangunan BTS tersebut. Hanya sekadar disegel, yang kami pertanyakan dasar dan tindak lanjutnya. Itu pun setelah ada korban jiwa,” ujar Punguan.

Ia mengatakan warga tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada pemasangan segel. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah bangunan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan teknis.

Apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran administrasi, teknis, maupun ketentuan keselamatan bangunan, warga meminta pemerintah menjatuhkan sanksi sesuai aturan, termasuk kemungkinan pembongkaran apabila memang menjadi konsekuensi hukum dari pelanggaran yang ditemukan.

Warga Khawatir Keselamatan Permukiman

Kekhawatiran warga tidak hanya berkaitan dengan dugaan persoalan perizinan. Lokasi tower yang berada di dekat rumah penduduk juga membuat warga mempertanyakan aspek keselamatan konstruksi.

Warga turut mempertanyakan proses pembangunan yang disebut menggunakan pengecoran beton secara manual. Punguan mengatakan kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila tidak dilakukan dengan pengawasan dan standar teknis yang memadai.

“Kami takut apabila suatu saat tower tersebut roboh dan menimpa rumah-rumah warga. Karena itu kami meminta pemerintah jangan menunggu sampai terjadi korban atau musibah baru bertindak,” kata Punguan.

Ia meminta pemerintah memeriksa struktur bangunan, fondasi, material, metode konstruksi, jarak bangunan dengan permukiman, serta berbagai aspek teknis lainnya.

Warga juga berencana menggelar aksi damai sebagai bentuk desakan agar Pemkot Jakarta Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan BTS tersebut.

“Kami akan turun ke jalan melakukan aksi damai. Kami meminta Pemkot Jakarta Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan BTS yang diduga belum memiliki PBG,” ujar Punguan.

NGO Jalak Surati Wali Kota Jakarta Pusat

Sorotan terhadap bangunan BTS tersebut juga disampaikan Non-Government Organization (NGO) Jaring Pelaksana Antisipasi Keamanan (Jalak).
Koordinator Hukum dan Investigasi NGO Jalak, M. Syahroni, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat laporan sekaligus permohonan resmi kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin.

Surat tersebut meminta Pemkot Jakarta Pusat segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

“Kami sudah menyampaikan surat laporan dan permohonan resmi kepada Bapak Wali Kota agar bangunan BTS tersebut ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Syahroni, Selasa (11/8/2026).

Menurut Syahroni, surat laporan dan permohonan dari NGO Jalak kemudian didisposisikan oleh wali kota kepada Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabag PLH) Setko Administrasi Jakarta Pusat Martua Sitorus serta Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Pusat Yunita Indrasti.

Namun, Syahroni menilai belum ada penjelasan maupun tindakan yang memberikan kepastian terkait dugaan pembangunan BTS tanpa PBG tersebut.

Ia meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut karena menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan korban kembali. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Minta Status PBG Dibuka kepada Publik

Syahroni juga meminta Pemkot Jakarta Pusat menjelaskan secara terbuka status perizinan bangunan BTS tersebut kepada masyarakat.
Jika bangunan telah memiliki PBG, pemerintah diminta menunjukkan dasar dan dokumen perizinannya.

Sebaliknya, apabila bangunan belum memiliki PBG atau terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dan kondisi fisik di lapangan, pemerintah diminta mengambil tindakan administratif maupun teknis sesuai ketentuan.

“Yang kami persoalkan bukan sekadar berdiri atau tidak berdirinya tower. Yang lebih penting adalah apakah bangunan itu legal, apakah konstruksinya memenuhi standar, apakah lokasinya sesuai ketentuan, dan apakah seluruh aspek keselamatan sudah dipenuhi,” ujar Syahroni.

Ia menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif berdasarkan dokumen. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan pemeriksaan langsung di lapangan dengan melibatkan perangkat daerah serta tenaga teknis yang berkompeten.

Aspek Listrik dan Proteksi Kebakaran Turut Dipertanyakan

Selain konstruksi, NGO Jalak juga meminta pemerintah memeriksa aspek mekanikal dan elektrikal (ME) pada bangunan BTS tersebut.
Pemeriksaan itu, menurut Syahroni, antara lain perlu mencakup instalasi listrik, panel listrik, sistem pembumian, proteksi petir, kabel, serta perangkat pendukung lainnya.

“Apalagi bangunan tersebut berada dekat dengan permukiman. Instalasi listrik dan sistem pendukungnya harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai ada potensi bahaya yang tidak terdeteksi,” katanya.

Syahroni juga mempertanyakan sistem proteksi kebakaran di lokasi.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) serta perangkat proteksi kebakaran lain sesuai dengan persyaratan keselamatan yang berlaku.

“Perlu dipastikan apakah tersedia sistem proteksi kebakaran dan perangkat keselamatan yang dipersyaratkan. Pemerintah harus memeriksa langsung, bukan sekadar menerima laporan dari pihak pelaksana,” ujarnya.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, Syahroni meminta wali kota tidak ragu menjatuhkan sanksi sesuai aturan, mulai dari penghentian kegiatan hingga pembongkaran apabila memang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum.

“Karena itu kami meminta dan mendesak Wali Kota Jakarta Pusat Arifin segera turun tangan dan jangan menunggu persoalan ini menjadi konflik yang lebih besar,” kata Syahroni.

Pemilik BTS Belum Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini ditulis, Pemkot Administrasi Jakarta Pusat maupun pihak pemilik atau pengelola tower BTS, PT Bina Mitra Sehati (BMS), belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan belum adanya PBG.

Upaya konfirmasi dan klarifikasi juga telah dilakukan awak media kepada Direktur PT Bina Mitra Sehati (BMS), Reza Wahidy. Namun, yang bersangkutan belum berhasil ditemui.

Saat wartawan mendatangi kantor PT Bina Mitra Sehati di Jalan Penjernihan I Nomor 29, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta project office di Jalan Pam Baru I Nomor C6, Bendungan Hilir, Reza disebut tidak berada di lokasi.

“Pak Reza sedang di luar kota, Mas,” ujar Arif, salah seorang staf yang mengaku bertugas di bagian perizinan PT Bina Mitra Sehati.

Sampai saat ini, kepastian mengenai status PBG, kelayakan teknis, serta pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan BTS tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.

Warga dan NGO Jalak berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan menyeluruh agar status bangunan tersebut dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan kekhawatiran berkepanjangan bagi masyarakat di sekitar lokasi.

[Redaktur: Jupriadi]

Penutupan yang dimulai Senin (10/8/2026) tersebut dilakukan untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan sekaligus mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.

Penataan lokasi pembuangan sampah di trotoar itu ditinjau langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin dan berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (11/8/2026). Dalam peninjauan tersebut, Munjirin didampingi Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur Julius Monangta dan Dewan Kota Kecamatan Jatinegara Khoirunnisa.

Lurah Cipinang Besar Utara Andi Agung Yasser mengatakan, penutupan pelbak liar dilakukan untuk memastikan kawasan trotoar dan bahu jalan kembali bersih, tertata, serta bebas dari bau akibat tumpukan sampah.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan trotoar dan bahu jalan kembali bersih serta tidak meninggalkan bau akibat tumpukan sampah,” kata Andi.

Pembersihan empat lokasi tersebut melibatkan petugas gabungan, terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) Kelurahan CBU, Satpol PP, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Jatinegara, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), serta pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), RW, dan RT setempat.

Untuk memaksimalkan proses pembersihan, Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Kecamatan Jatinegara turut mengerahkan armada untuk menyemprot sisa kotoran di sepanjang trotoar.

Melalui sinergi lintas unsur tersebut, kawasan Jalan DI Panjaitan diharapkan kembali bersih, rapi, tertib, serta aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Sebagai solusi setelah penutupan pelbak liar, Kelurahan CBU mendistribusikan tempat sampah atau dustbin ke lingkungan permukiman warga. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan sampah rumah tangga dapat berlangsung lebih teratur dan tidak kembali menumpuk di fasilitas umum.

“Nantinya dari tong sampah itu petugas akan mengambilnya. Selain menyediakan sarana pengganti, kami juga menyiapkan langkah antisipatif agar lokasi bekas pelbak tidak kembali menjadi titik pembuangan sampah liar,” jelas Andi.

Selain membersihkan lokasi, petugas gabungan juga melakukan penyisiran dan pemantauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sekitar kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketertiban lingkungan tetap terjaga secara menyeluruh.

Area yang telah dibersihkan selanjutnya dimanfaatkan sebagai posko pemantauan dan pengawasan secara berkala guna mencegah munculnya kembali titik pembuangan sampah liar.

Andi mengimbau masyarakat turut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan.

“Kami berkoordinasi erat dengan pengurus RT dan RW untuk terus mengedukasi warga agar tidak membuang sampah di trotoar. Pengawasan intensif akan terus dilakukan, dan bagi masyarakat yang tetap membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

[Redaktur: Jupriadi]

Gerakan tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi wilayah dan mengajak seluruh elemen masyarakat memerahkan sekaligus memutihkan setiap sudut Jakarta Timur sebagai wujud kecintaan dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pencanangan dilakukan dalam Apel Senin Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Senin (10/8/2026). Ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin kepada 10 camat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/5191/SJ tanggal 10 Juli 2026 dan surat pembaruan Nomor 400.10.1.1/5499/SJ tanggal 27 Juli 2026 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026.

Dalam arahannya yang dibacakan Munjirin, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam menyukseskan gerakan tersebut.

SKPD/UKPD diminta menggerakkan, mengimbau, dan mengajak instansi terkait, lembaga, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok masyarakat di wilayah masing-masing untuk berpartisipasi dalam Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih.

Menurut Munjirin, gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong, persatuan, patriotisme, dan kecintaan terhadap Tanah Air.

“Pencanangan ini menjadi tanda awal kerja bersama kita, mengoptimalkan segala potensi yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Mari kita ‘merah putihkan’ wilayah yang kita cintai ini, penuhi setiap sudut lingkungan dengan bendera kebanggaan bangsa sebagai bukti kesetiaan dan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Munjirin.

Ia berharap gerakan tersebut dapat dilaksanakan secara masif hingga tingkat masyarakat, sehingga seluruh wilayah Jakarta Timur turut menyemarakkan suasana peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Dengan dimulainya Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong menciptakan suasana kemerdekaan yang semarak di seluruh wilayah Jakarta Timur.

Gerakan tersebut diharapkan tidak hanya memperindah lingkungan dengan nuansa Merah Putih, tetapi juga membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

[Redaktur: Jupriadi]

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin saat meresmikan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) RW 14, Selasa (11/8/2026).

Munjirin menilai TPS RW 14 memiliki konsep pengelolaan sampah yang cukup lengkap karena tidak hanya melakukan pemilahan sampah, tetapi juga mengintegrasikan kegiatan pertanian, perikanan, dan pengelolaan lingkungan.

“Ini menjadi pola sirkulasi atau sentral yang bagus dalam percontohan pengelolaan sampah. Mudah-mudahan model seperti ini bisa diikuti oleh wilayah lain, sembilan kecamatan yang ada di Jakarta Timur,” kata Munjirin.

TPS RW 14 dilengkapi sejumlah fasilitas, di antaranya lahan biopori jumbo, area pertanian dan perikanan, serta tempat pemilahan sampah organik dan anorganik.

Menurut Munjirin, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terus mendorong pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, baik di lingkungan permukiman maupun kawasan usaha.

Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mengelola sampah yang dihasilkan secara optimal di lingkungan masing-masing sehingga tidak seluruhnya dibawa keluar wilayah.

“Pengelolaan sampah harus dilakukan dari sumbernya. Sampah rumah tangga maupun tempat usaha diharapkan dapat dikelola sebaik-baiknya di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Munjirin juga mengapresiasi kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

“Kita menyaksikan sebuah kolaborasi yang sangat bagus dalam rangka pengelolaan sampah dari sumbernya. Perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini bergabung memberikan CSR-nya. Sementara pihak Halim, Lanud, menyediakan lahan yang begitu luas untuk dimanfaatkan,” ujar Munjirin.

Dalam peresmian TPS tersebut juga dilakukan penebaran benih ikan nila serta penyerahan bantuan CSR berupa tong biopori dan cairan EM4.

Total terdapat 275 tong biopori yang diterima melalui program CSR. Bantuan tersebut terdiri atas 100 tong dari Jasa Marga, 100 tong dari Transjakarta, 65 tong dari SPPG Kecamatan Makasar, dan 10 tong dari SPBU Pinang Ranti.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Fauzi, Camat Makasar Dimas Prayudi, perwakilan Lanud Halim Perdanakusuma M. Ilham, serta Kepala Dinas Teritorial Lanud Halim Perdanakusuma Kolonel Pom Nanda Ruselvi.

Dukungan terhadap program pengelolaan sampah dari sumbernya juga disampaikan Senior Manager Representative Office 2 Jasa Marga Metropolitan Tollroad, Amri Sanusi.

Ia mengatakan, Jasa Marga mendukung program CSR yang ditujukan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya Kecamatan Makasar.

“Pada prinsipnya kami dari Jasa Marga sangat mendukung program CSR ini, terutama untuk wilayah yang berdekatan dengan kantor kami di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Bentuk bantuan kami berupa 100 tong sampah yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar,” kata Amri.

Hal senada disampaikan Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Kusuma Wardhani. Ia menyebut bantuan 100 tong tersebut bukan merupakan kontribusi terakhir perusahaan untuk mendukung program lingkungan di Jakarta Timur.

“Ini tentu bukan yang pertama kontribusi kami untuk wilayah Jakarta Timur. Ke depan akan banyak kolaborasi yang akan kita jalin bersama,” ujar Ayu.

Sementara itu, perwakilan Lanud Halim Perdanakusuma, M. Ilham, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wali Kota Jakarta Timur serta kerja sama yang telah terjalin dalam pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan ke Lanud Halim dan kerja samanya. Semoga apa yang kita kelola saat ini bisa bermanfaat untuk ke depannya, khususnya untuk Kecamatan Makasar,” kata M. Ilham.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan Lanud Halim Perdanakusuma, TPS RW 14 diharapkan mampu menjadi pusat pengelolaan sekaligus edukasi lingkungan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Jakarta Timur.

[Redaktur: Jupriadi]

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, bangunan tersebut telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Nomor SK-PBG-327508-24062026-014.

Dalam dokumen PBG tersebut, bangunan direncanakan sebagai tempat usaha berupa workshop dengan subfungsi Bangunan Gedung Perindustrian (K-2).

Namun, berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) Kota Bekasi, lokasi pembangunan berada pada zona yang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diperuntukkan bagi kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan dan Lingkungan (K-3).

Zona tersebut antara lain diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi skala kecil dan pelayanan harian masyarakat, seperti toko kelontong, warung makan, minimarket, serta kegiatan sejenis dengan ketentuan skala bangunan tertentu.

Perbedaan informasi mengenai fungsi bangunan dalam dokumen PBG dan peruntukan zona tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan proses penerbitan PBG.
Selain fungsi bangunan, aspek teknis pembangunan juga menjadi hal yang perlu mendapat penjelasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bangunan tersebut berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 1.000 meter persegi. Adapun luas rencana bangunan disebut mencapai sekitar 1.218 meter persegi dan terdiri dari dua lantai.

Kondisi tersebut membuat sejumlah parameter tata ruang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan RDTR dan peraturan yang berlaku.
Parameter tersebut antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), serta ketentuan mengenai ketinggian bangunan.

Menunggu Penjelasan Distaru Kota Bekasi

Untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan tersebut, Redaksi WahanaNews.co telah mengirimkan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi.

Konfirmasi tersebut antara lain mempertanyakan apakah penerbitan PBG Nomor SK-PBG-327508-24062026-014 telah melalui kajian kesesuaian dengan ketentuan RDTR yang berlaku di lokasi pembangunan.

Distaru Kota Bekasi juga dimintai penjelasan mengenai dasar hukum, ketentuan teknis, serta kebijakan yang menjadi dasar apabila bangunan dengan subfungsi perindustrian (K-2) dapat memperoleh PBG di lokasi yang berdasarkan informasi RDTR diperuntukkan bagi kegiatan K-3.

Selain itu, Distaru dimintai penjelasan mengenai kesesuaian KDB dan KDH serta parameter teknis lainnya, termasuk KLB, GSB, ketinggian bangunan, dan persyaratan tata ruang yang menjadi bagian dari proses penerbitan PBG.

Permintaan konfirmasi tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh informasi yang berimbang sebelum persoalan tersebut diberitakan kepada publik.

Redaksi WahanaNews.co memberikan waktu lima hari kerja sejak surat konfirmasi diterima kepada Distaru Kota Bekasi untuk memberikan tanggapan secara tertulis.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, atau setelah lima hari kerja sejak surat konfirmasi dikirimkan, Distaru Kota Bekasi belum memberikan jawaban secara tertulis.

Dengan demikian, persoalan mengenai kesesuaian fungsi bangunan, peruntukan zona, maupun pemenuhan parameter teknis masih menunggu penjelasan dari instansi yang berwenang.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Informasi yang disampaikan merupakan bagian dari upaya memperoleh kejelasan mengenai proses penerbitan PBG serta kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Konfirmasi dari Distaru Kota Bekasi tetap terbuka dan akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan apabila telah disampaikan.

[Redaktur: Jupriadi]

Hal itu disampaikan Ketua Umum Jaringan Advokasi Tanah Adat, Feronika Nurlat Latbual. Menurut dia, kemerdekaan Indonesia tidak semestinya hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan kolonial pada 1945.

"Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia," ujar Feronika.

Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara cita-cita konstitusi dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.

Bagi masyarakat adat, kata Feronika, kemerdekaan seharusnya hadir dalam bentuk kepastian atas tanah leluhur, perlindungan wilayah adat, penghormatan terhadap hukum adat, serta jaminan agar masyarakat tidak dikriminalisasi ketika mempertahankan ruang hidupnya.

"Jangan sampai masyarakat yang mempertahankan tanah leluhurnya justru dituduh sebagai penyerobot, sementara kepentingan ekonomi mendapatkan karpet merah," katanya.

Berhadapan dengan ekspansi investasi
Menurut Jaringan Advokasi Tanah Adat, persoalan agraria dan penguasaan wilayah adat tidak dapat dipisahkan dari cara negara mengelola sumber daya alam.

Wilayah yang selama turun-temurun menjadi ruang hidup masyarakat adat, lanjut Feronika, kerap berhadapan dengan ekspansi pertambangan, perkebunan skala besar, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai proyek investasi.

Karena itu, setiap pembangunan yang bersinggungan dengan wilayah adat dinilai harus memastikan adanya partisipasi bermakna dari masyarakat serta penghormatan terhadap prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan.

Feronika mengatakan, ketika hutan adat dialihkan menjadi kawasan industri atau konsesi, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tanah dan pepohonan.

"Di dalamnya terdapat sumber pangan, mata pencaharian, pengetahuan tradisional, identitas budaya, situs sakral, serta hubungan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi," ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan tanah adat pada hakikatnya berkaitan dengan keberlangsungan hidup dan martabat masyarakat adat.

Jaringan Advokasi Tanah Adat juga menyoroti proses pengakuan masyarakat dan wilayah adat yang dinilai masih panjang serta berbelit.
Masyarakat adat, menurut Feronika, harus melalui proses administratif dan politik untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan komunitas dan wilayah adatnya. Sementara itu, pemberian izin atau konsesi kepada korporasi dinilai dapat berlangsung melalui mekanisme birokrasi yang relatif lebih cepat.

"Kita jangan sampai berada pada situasi ketika negara lebih mudah mengenali sebuah konsesi daripada mengenali masyarakat adat yang telah menjaga hutan dan tanah tersebut selama ratusan tahun," kata Feronika.

Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat adat harus membuktikan hak atas tanah yang secara turun-temurun telah mereka tempati dan kelola.

Dorong penguatan perlindungan hukum

Feronika mengatakan kepastian hukum bagi masyarakat adat masih menjadi pekerjaan besar bagi negara.
Ia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai salah satu tonggak penting dalam menegaskan posisi hutan adat dalam kerangka hukum agraria dan kehutanan.

Namun, implementasi prinsip tersebut di tingkat lapangan dinilai masih menghadapi berbagai hambatan administratif, politik, dan kelembagaan.

Atas kondisi itu, Jaringan Advokasi Tanah Adat mendesak pemerintah dan DPR RI memperkuat kerangka hukum nasional mengenai masyarakat adat.

Salah satunya dengan memastikan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dilakukan secara serius, transparan, dan partisipatif serta tetap mempertahankan substansi perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

Feronika menegaskan perjuangan masyarakat adat bukan bentuk perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, perjuangan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga amanat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami sedang mengingatkan negara agar tidak mengulang cara-cara kolonial terhadap rakyatnya sendiri. Republik ini didirikan untuk membebaskan manusia dari penindasan, bukan mengganti penjajah asing dengan praktik penguasaan yang membuat masyarakat adat menjadi asing di tanah leluhurnya sendiri," ujarnya.

Masyarakat adat sebagai subjek pembangunan

Jaringan Advokasi Tanah Adat berpandangan bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan kelompok masyarakat yang secara historis telah menjaga kekayaan alam Indonesia.

Masyarakat adat, kata Feronika, harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan dianggap sebagai hambatan pembangunan.
"Indonesia akan benar-benar merdeka ketika tidak ada lagi masyarakat adat yang harus berjuang sendirian untuk mempertahankan tanah leluhurnya," katanya.

Menurut dia, kedaulatan negara harus berjalan beriringan dengan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya.

"Mengembalikan kedaulatan dari pinggiran berarti memastikan masyarakat adat tidak lagi dipinggirkan oleh negara yang seharusnya melindungi mereka," tutur Feronika.

[Redaktur: Jupriadi]

Audiensi yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno Nomor 14, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah.

Pertemuan itu juga membahas pentingnya kolaborasi dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Rombongan Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur dipimpin Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur Rudolf Simbolon.

Dalam pertemuan tersebut, Rudolf menekankan pentingnya peran media dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami.

Menurut dia, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan serta program pelayanan pemerintah.

"Kolaborasi antara media dan pemerintah sangat penting agar informasi mengenai program dan pelayanan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, akurat, dan mudah dipahami," ujar Rudolf dalam audiensi tersebut.

Audiensi diterima Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Hermawan, S.E., M.H.
Turut hadir Kepala Subbagian Tata Usaha Konrad Manurung, S.E., M.H.; Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Dr. Ir. Nurul Huda, S.T., M.B.A., QRMP; Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Destian Rifaldi, S.H., M.Kn.; serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Daulat David Sihaloho, S.SiT., M.Eng.

Bahas Keterbukaan Informasi
Salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut adalah pentingnya keterbukaan informasi terkait program dan pelayanan pertanahan.

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dinilai perlu dikemas secara jelas agar publik dapat memahami berbagai layanan, kebijakan, maupun program yang dijalankan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kolaborasi antara Pokja PWI Jakarta Timur dan BPN Jakarta Timur diharapkan dapat mendukung terciptanya komunikasi publik yang semakin efektif.

Melalui pemberitaan yang informatif dan bertanggung jawab, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelayanan pertanahan.

Selain itu, sinergi antara media dan pemerintah juga diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Jakarta Timur.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara insan pers dan jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur berkomitmen mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, faktual, dan konstruktif kepada masyarakat.

Di sisi lain, fungsi pers sebagai kontrol sosial dan penyampai informasi kepada publik tetap dijalankan secara profesional, independen, serta berpedoman pada prinsip-prinsip jurnalistik.

Dengan komunikasi dan kemitraan yang semakin baik, sinergi antara media dan pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta Timur.

[Redaktur: Jupriadi]

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara Satpol PP Jakarta Timur dan insan pers dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, edukatif, transparan, dan berimbang kepada masyarakat.

Dalam audiensi itu, kedua pihak membahas pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Kasatpol PP Jakarta Timur Muhammadong mengapresiasi kunjungan Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur. Ia berharap keberadaan Pokja PWI dapat menjadi bagian dari pengawasan eksternal terhadap kinerja dan pelayanan Satpol PP kepada masyarakat.

"Terima kasih atas kunjungan dari teman-teman Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur. Kita berharap kehadiran Anda semua di sini sebagai bagian dari kolaborasi kami dalam hal publikasi pemberitaan," ujar Muhammadong.

Muhammadong juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan media, terutama jika terdapat informasi mengenai kinerja Satpol PP Jakarta Timur dan jajaran yang perlu diklarifikasi.

"Kita terbuka, silakan berkomunikasi dengan teman-teman Pokja apabila ada hal-hal yang perlu diluruskan terkait kinerja saya maupun anak buah saya di lapangan," katanya.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, Rudolf Simbolon, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pers secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan.

Komitmen tersebut, kata Rudolf, termasuk dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP Jakarta Timur beserta jajarannya.

"Terima kasih kepada Pak Kasatpol PP Jakarta Timur atas diterimanya Pokja PWI audiensi di kantor ini. Kehadiran kita bertujuan mengajak Satpol PP Jakarta Timur beserta jajarannya untuk bersinergi dalam memajukan pembangunan sekaligus memperkuat publikasi berbagai program pemerintah," ujar Rudolf.

Menurut Rudolf, komunikasi yang terjalin secara intensif antara Satpol PP dan media dapat membantu menghadirkan informasi yang lebih tepat kepada masyarakat. Komunikasi yang baik juga dinilai dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi publik.

"Jangan sungkan, Pak Kasat, untuk selalu berkoordinasi dengan kami apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam penyampaian informasi demi kemajuan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ke depannya," kata Rudolf.

Rudolf menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintahan, termasuk berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur dan Satpol PP Jakarta Timur sepakat memperkuat kerja sama dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan pemberitaan yang berkualitas sekaligus mendukung pembangunan Jakarta Timur agar semakin maju, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Audiensi berlangsung lancar dan penuh keakraban. Pertemuan kemudian diakhiri dengan foto bersama antara Kasatpol PP Jakarta Timur, Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, serta jajaran.

[Redaktur: Jupriadi]

Salah satu kegiatan yang menjadi atraksi utama adalah lomba tarik bus yang akan digelar pada acara puncak, 18 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dimulai Senin (10/8/2026) dan melibatkan berbagai unsur di lingkungan terminal, mulai dari petugas, pengurus dan karyawan perusahaan otobus (PO), pedagang, paguyuban, hingga masyarakat yang beraktivitas di terminal.

Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Revi Zulkarnaen mengatakan, rangkaian perlombaan digelar tidak hanya untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga mempererat kebersamaan seluruh elemen yang sehari-hari beraktivitas di terminal.

"Tujuannya untuk mempererat kebersamaan, baik petugas, pengurus PO, karyawan PO, pedagang maupun paguyuban terminal. Sekaligus kita memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI," ujar Revi, Senin (10/8/2026).

Menurut Revi, perlombaan berlangsung mulai 10 hingga 18 Agustus 2026. Panitia menyiapkan sejumlah permainan yang dikemas secara unik dan menghibur sehingga masyarakat yang berada di terminal dapat ikut menikmati suasana perayaan.

Lomba karaoke menjadi kegiatan pembuka pada Senin. Selanjutnya, panitia menggelar lomba tenis meja, tarik tambang, baris-berbaris dengan mata tertutup, joget kursi, joget balon berpasangan, hingga balap karung menggunakan kostum pocong.

"Perlombaannya kita buat unik-unik dan lucu-lucu supaya masyarakat terminal, baik pedagang, pengurus PO, karyawan PO, maupun penumpang yang sedang menunggu bus juga bisa terhibur," kata Revi.

Lomba tenis meja dijadwalkan berlangsung Selasa (11/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan salah satu usulan dari masyarakat di lingkungan terminal, termasuk pedagang, paguyuban, dan pengurus perusahaan otobus.

Adapun acara puncak pada 18 Agustus akan diisi panggung hiburan dan sejumlah perlombaan. Lomba tarik bus menjadi salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian karena melibatkan kekuatan dan kerja sama tim.

Dalam lomba tersebut, setiap tim diwajibkan beranggotakan sedikitnya 20 orang untuk menarik sebuah bus. Selain itu, final lomba tarik tambang juga akan digelar pada acara puncak.

"Yang paling puncaknya adalah perlombaan tarik bus. Nanti bus akan ditarik dengan satu tim minimal 20 orang. Pada puncaknya juga akan ada final tarik tambang," ujar Revi.

Panitia juga menyiapkan hadiah bagi para pemenang. Namun, hadiah yang diberikan bukan berupa uang dalam jumlah besar, melainkan kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula, kopi, sabun, dan sembako lainnya.

"Hadiah kita sederhana saja, seperti sembako, minyak goreng, gula, kopi dan sabun. Jadi bisa langsung digunakan oleh mereka. Yang kita utamakan bukan hadiahnya, tetapi kemeriahannya," kata Revi.

Revi mengatakan antusiasme peserta dan masyarakat pada hari pertama cukup baik. Lomba karaoke yang digelar sejak pagi turut menciptakan suasana meriah di tengah aktivitas Terminal Kampung Rambutan.

"Tadi saya lihat cukup menghibur. Masyarakat terminal cukup terhibur. Mudah-mudahan perlombaan-perlombaan selanjutnya bisa semakin menarik bagi masyarakat yang ada di terminal," pungkasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat membagikan sebanyak 8.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, Senin (10/8/2026).

Kegiatan diawali apel pagi di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang dipimpin Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah. Apel tersebut diikuti jajaran pejabat, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), hingga perwakilan Pramuka.

Secara simbolis, bendera diserahkan kepada delapan camat di wilayah Jakarta Barat serta perwakilan Pramuka. Setelah apel, pembagian dilanjutkan dengan menyasar masyarakat secara langsung.

Iin bersama jajaran turun ke Jalan Kembangan Raya, tepat di depan Kantor Wali Kota Jakarta Barat, untuk membagikan bendera kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas.

Dari 8.000 bendera yang disiapkan, sebanyak 1.000 bendera berukuran 120x80 sentimeter dan 90x60 sentimeter dibagikan langsung kepada pengguna jalan.

Iin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/5191/SJ tertanggal 10 Juli 2026 mengenai Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih.

"Hari ini kita menindaklanjuti arahan Mendagri terkait gerakan pembagian Bendera Merah Putih kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Setelah apel, bendera kita serahkan kepada camat, Pramuka, serta masyarakat yang melintas di depan kantor Wali Kota," ujar Iin.

Menurutnya, pembagian bendera memiliki makna lebih luas daripada sekadar mendistribusikan simbol negara. Gerakan tersebut diharapkan dapat membangun semangat nasionalisme sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kecintaan masyarakat terhadap Tanah Air.

"Ini bukan hanya soal membagikan bendera, tetapi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, memperkuat persatuan dan menghormati simbol negara," kata Iin.

Ia berharap bendera yang telah disiapkan dapat segera didistribusikan hingga ke lingkungan masyarakat sehingga suasana peringatan kemerdekaan semakin terasa.

Iin juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan mengajak masyarakat memasang Bendera Merah Putih di rumah serta lingkungan masing-masing selama momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Kami memastikan seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan mengimbau warga memasang Bendera Merah Putih di rumah masing-masing. Ini momentum kemerdekaan yang harus kita semarakkan bersama," pungkasnya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, edukatif, transparan, dan berimbang kepada masyarakat. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Selain mempererat komunikasi, audiensi juga membahas pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, hingga capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, Rudolf Simbolon, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pers secara profesional serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan wilayah Kecamatan Pulogadung.

"Kehadiran Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur bertujuan mengajak seluruh stakeholder, khususnya Kecamatan Pulogadung beserta jajarannya, untuk bersinergi dalam memajukan pembangunan sekaligus memperkuat publikasi berbagai program pemerintah," ujar Rudolf.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin secara intensif antara pemerintah dan media dapat membantu menghadirkan informasi yang lebih tepat kepada masyarakat sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahpahaman.

"Jangan sungkan, Pak Camat, untuk selalu berkoordinasi dengan kami apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam penyampaian informasi demi kemajuan Kecamatan Pulogadung ke depannya," kata Rudolf.

Hal senada disampaikan Sekretaris Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, Jiston Sitohang. Ia memaparkan keberadaan dan peran Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur dalam menjalin komunikasi serta kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di wilayah Jakarta Timur.

Jiston menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintahan, termasuk berbagai program dan pelayanan Kecamatan Pulogadung kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat dan pemerintah mengenali wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

"Kehadiran kita di wilayah Jakarta Timur untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi dalam hal publikasi serta membantu mengedukasi masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan sampah seperti program utama dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Jiston.

Sementara itu, Camat Pulogadung, Syafrudin Chandra, menyambut baik audiensi tersebut. Ia berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Kecamatan Pulogadung dan Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur dapat terus terjalin secara berkelanjutan.

Menurut Syafrudin, media memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi tersebut dinilai mampu mendukung penyebarluasan berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik yang dijalankan Pemerintah Kecamatan Pulogadung.

"Kami menyambut baik kehadiran Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur di wilayah Jakarta Timur, khususnya Kecamatan Pulogadung. Mari kita bersama-sama bersinergi menghadirkan informasi yang positif dan edukatif demi mendukung kemajuan pembangunan di wilayah Pulogadung," ujar Syafrudin.

Melalui audiensi tersebut, Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur dan Kecamatan Pulogadung sepakat memperkuat kerja sama dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan pemberitaan yang berkualitas sekaligus mendukung pembangunan Jakarta Timur yang semakin maju, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain pengurus dan anggota Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Kecamatan Cakung, jajaran Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Rawamangun, Kelurahan Pisangan Timur, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kelurahan Pulo Gadung, Kelurahan Cipinang, serta unsur Satpol PP dan Dishub Kecamatan Cakung.

[Redaktur: Jupriadi]

Sebanyak 60 peserta ambil bagian dalam lomba yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan perayaan HUT RI ke-81 tersebut. Peserta terdiri dari Lurah Cililitan, sekretaris lurah, jajaran kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), RW, RT, hingga warga.

Lurah Cililitan, Sukarya, mengatakan lomba mancing tidak sekadar menjadi ajang mencari ikan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun kebersamaan antara aparatur pemerintahan dengan masyarakat.

“Tujuan diadakannya kegiatan ini selain untuk memeriahkan HUT RI ke-81 juga untuk mempererat tali silaturahmi,” ujar Sukarya.

Menurut Sukarya, lomba mancing merupakan salah satu dari sejumlah kegiatan yang diselenggarakan Kelurahan Cililitan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81.

Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan, kekompakan, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat.
Sementara itu, panitia lomba, Riska, mengatakan kegiatan berlangsung dengan lancar. Antusiasme peserta juga terlihat sejak perlombaan dimulai hingga selesai.

“Perlombaan berjalan dengan lancar dan peserta lomba merasa senang serta gembira,” kata Riska.

Keseruan lomba semakin terasa ketika para peserta berusaha mendapatkan ikan dengan ukuran terbesar. Adu keberuntungan pun terjadi di antara peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan jajaran Kelurahan Cililitan.

Salah satu peserta, Dwi Kristianto, Sekretaris Lurah Cililitan, bahkan berhasil meraih Juara I dalam perlombaan tersebut.

Dwi mengaku senang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut. Ia berharap lomba mancing dapat kembali digelar pada tahun berikutnya dengan hadiah dan jumlah ikan babon yang lebih banyak.

“Semoga tahun depan kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali dan ikan babonnya ditambah lagi,” ujar Dwi sambil tersenyum.

Lomba mancing ini pun menjadi salah satu bentuk perayaan HUT RI yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempertemukan aparatur kelurahan, pengurus lingkungan, dan warga dalam suasana santai dan penuh kebersamaan.

[Redaktur: Jupriadi]

Koordinator Daerah GPPMI DKI Jakarta, Anggiat Andreas Purwanto, mengatakan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat gotong royong di tengah keberagaman.

"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang. Karena itu, menyambut Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81, mari kita bersama-sama menjaga suasana yang damai, aman, dan penuh semangat gotong royong," kata Anggiat dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Menurut Anggiat, tantangan dalam menjaga persatuan bangsa saat ini tidak hanya berasal dari persoalan di dunia nyata, tetapi juga dari derasnya arus informasi di ruang digital. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan semakin kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar melalui media sosial maupun media lainnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menjadi sarana penyebaran disinformasi dan provokasi.

"Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas dan tangguh. Jangan mudah terprovokasi oleh berita di media sosial maupun pamflet atau flyer yang sengaja disebarkan untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif dan memecah belah bangsa. Biasakan berpikir jernih serta lakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain," ujarnya.

Anggiat menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Menurut dia, peringatan HUT Kemerdekaan RI seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat rasa saling menghormati, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan.

Ia menambahkan, GPPMI DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi digital, pencegahan penyebaran hoaks, serta penguatan nilai-nilai toleransi.

Selain itu, organisasi tersebut siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial.

GPPMI DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif, membiasakan menyaring informasi sebelum membagikannya kepada publik, serta berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya nyata, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Selamat menyongsong Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81. Bersatu, jernih berpikir, dan terus maju untuk Indonesia," tutup Anggiat.

[Redaktur: Jupriadi]

Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Kelapa Dua Wetan dan Cibubur.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PT Leotunggal Mandiri. Selama proses konstruksi berlangsung, kontraktor bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan dan keamanan pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun masyarakat yang melintas di sekitar lokasi proyek.

Pantauan di lokasi pada Kamis (6/8/2026), sejumlah petugas terlihat mengatur arus lalu lintas di dua jalur secara bergantian. Pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas kendaraan sekaligus meminimalkan risiko kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Raya PKP yang dikenal sebagai salah satu jalur dengan volume kendaraan cukup tinggi.

Pekerjaan pembangunan saluran dilakukan di sepanjang Jalan Kiwi hingga Jalan Raya PKP, membentang dari Kali Cipinang sampai kawasan Taufik Hidayat Arena. Selain pembangunan saluran utama, proyek juga meliputi pemasangan saluran U-Ditch dan Box Culvert.

Sesuai jadwal, pekerjaan konstruksi berlangsung mulai 1 Agustus hingga 27 September 2026, dengan pelaksanaan yang disesuaikan berdasarkan jenis dan ukuran konstruksi di masing-masing titik.

Selama masa pekerjaan, masyarakat diimbau untuk menghindari ruas Jalan Kiwi dan Jalan Raya PKP apabila memiliki alternatif rute lain. Pengguna jalan juga diminta mematuhi rekayasa lalu lintas, rambu-rambu yang telah dipasang, serta arahan petugas di lapangan guna menjaga keselamatan bersama dan kelancaran arus kendaraan.

Diharapkan proyek pembangunan saluran ini dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga mampu meningkatkan kapasitas drainase dan memberikan manfaat jangka panjang dalam mengurangi potensi banjir di wilayah Jakarta Timur.

[Redaktur: Jupriadi]

Menurutnya, proyek yang bersumber dari APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 itu diduga bermasalah karena pekerjaan belum rampung, namun pembayaran kepada penyedia disebut telah dilakukan secara penuh.

Berdasarkan data yang disampaikan Willem, proyek tersebut memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp18,2 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Ramadika Mandiri dengan nilai kontrak penawaran sebesar Rp14,6 miliar, sementara konsultan pengawas adalah PT Daya Cipta Kreasi Bersama.

Willem menduga terdapat indikasi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana.

"Masa kontrak berakhir pada 18 Desember 2025 dan telah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender hingga 18 Februari 2026. Namun, hingga batas waktu tersebut penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan," kata Willem.

Ia mengungkapkan, pihaknya melakukan investigasi lapangan pada 7 April 2026. Dari hasil peninjauan tersebut, masih ditemukan sejumlah item pekerjaan yang belum diselesaikan.

"Yang menjadi perhatian kami, pembayaran kepada penyedia diduga telah dilakukan 100 persen tanpa adanya jaminan pemeliharaan. Kami menduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh KPA maupun PPK, serta adanya dugaan rekayasa dan pemalsuan dokumen administrasi, seperti berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima (PHO/BAST), hingga laporan pengawasan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya," ujarnya.

Willem menambahkan, seluruh bukti yang dimiliki, baik berupa dokumen maupun rekaman percakapan yang menurutnya menunjukkan adanya pengakuan dari PPK terkait pembayaran 100 persen kepada penyedia, telah diserahkan kepada Kejari Jakarta Pusat sebagai bagian dari laporan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pembantu Jakarta Pusat, Ryanta Widya Amalia, membenarkan bahwa hasil peninjauan lapangan menemukan masih adanya pekerjaan yang belum diselesaikan oleh penyedia.

"Setelah kami melakukan peninjauan ke lapangan bersama pihak-pihak terkait, memang masih ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai. Kami telah menyarankan kepada KPA dan PPK agar melakukan upaya korektif dengan langkah yang terstruktur untuk mencari penyebab permasalahan dan melakukan perbaikan agar tidak terulang di kemudian hari. Adapun terkait sanksi administrasi merupakan kewenangan KPA dan PPK," kata Ryanta.

Ia juga menjelaskan bahwa pada awal Juni 2026, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. Dari hasil audit, ditemukan sejumlah pekerjaan yang belum diselesaikan serta indikasi kelebihan pembayaran dengan nilai sekitar Rp600 juta.

"Kami belum mengetahui nilai rincian secara spesifik karena masih mengacu pada hasil pemeriksaan BPK. Sebagai tindak lanjut, kami telah memberikan waktu selama 60 hari kepada penyedia untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah," ujarnya.

Ryanta menambahkan, tindak lanjut atas temuan BPK tersebut juga berada dalam pengawasan DPRD DKI Jakarta sesuai ketentuan Pergub Nomor 22 Tahun 2013 tentang penyelesaian kelebihan pembayaran sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Hingga berita ini terbit, pihak PT Ramadika Mandiri, PT Daya Cipta Kreasi Bersama, maupun KPA dan PPK proyek rehabilitasi pembangunan Puskesmas Pembantu Kelurahan Pegangsaan belum memberikan tanggapan terkait laporan dugaan penyimpangan tersebut.

Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan Kepala Puskesmas terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan jawaban, baik secara tertulis maupun lisan.

[Redaktur: Jupriadi]

"Kami awalnya sangat berharap kepada Kejari Jakarta Timur setelah diterbitkannya Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Print-500M/1.13/Fd.1/02/2026 tanggal 10 Februari 2026," kata Hottua kepada awak media di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (4/8/2026).

Menurut Hottua, hingga Agustus 2026 pihaknya belum memperoleh informasi mengenai tindak lanjut laporan tersebut, meski telah beberapa kali meminta penjelasan kepada pihak kejaksaan.

Foto: Ist

"Kami melihat belum ada perkembangan penanganan perkara ini. Karena itu kami sedang merancang aksi unjuk rasa untuk mendesak agar dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut diusut secara tuntas," ujarnya.

Dugaan Penyimpangan Proyek

LMDI sebelumnya melaporkan proyek Pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana beserta kelengkapannya Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp56.193.778.699. Laporan bernomor 46/LMDI/II/2026 itu disampaikan langsung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Dalam laporannya, LMDI menduga telah terjadi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,3 miliar.

Proyek tersebut berada di bawah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan penyedia jasa PT Varas Ratubadis Prambanan.

Soroti Metode Pengadaan

LMDI menilai penggunaan metode e-purchasing melalui e-katalog LKPP pada proyek konstruksi bernilai besar tersebut tidak tepat dan diduga membuka peluang terjadinya persekongkolan dalam proses pengadaan.

Selain itu, LMDI juga mempertanyakan kualifikasi perusahaan pelaksana. Berdasarkan data yang mereka rujuk, PT Varas Ratubadis Prambanan disebut berkualifikasi usaha menengah, sedangkan nilai proyek melebihi Rp50 miliar.

LMDI mengacu pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 24 Ayat (3) huruf c yang, menurut mereka, mensyaratkan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp50 miliar dilaksanakan oleh penyedia berkualifikasi usaha besar non-BUMN.

Dugaan Mark-up dan Penggunaan Solar Subsidi

LMDI juga menyoroti item pekerjaan galian tanah tanggul dengan alat berat senilai Rp5,42 miliar. Berdasarkan analisis internal mereka, biaya riil pekerjaan tersebut diperkirakan sekitar Rp1,09 miliar, sehingga terdapat selisih sekitar Rp4,32 miliar yang menurut LMDI perlu didalami aparat penegak hukum.

Selain itu, LMDI menduga penggunaan solar subsidi untuk operasional alat berat selama pelaksanaan proyek. Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, apabila dugaan itu benar, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp616,8 juta.

LMDI juga mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan pengisian batu bronjong senilai hampir Rp9,9 miliar yang menurut mereka tidak dikerjakan sesuai spesifikasi.

Minta Audit Investigatif

Atas temuan yang mereka sampaikan, LMDI mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur memeriksa sejumlah pihak, antara lain Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur, Direktur PT Varas Ratubadis Prambanan, serta Direktur PT Mugi Reka Perdana selaku konsultan pengawas.

LMDI juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap proyek tersebut.

Tanggapan PT Varas Ratubadis Prambanan

Direktur PT Varas Ratubadis Prambanan, Hendrik Sidabutar, menanggapi santai laporan dan rencana aksi unjuk rasa tersebut.
Melalui pesan WhatsApp kepada awak media pada Selasa (4/8/2026), Hendrik mengatakan bahwa berbagai laporan terhadap perusahaannya telah disampaikan ke sejumlah institusi penegak hukum.

"Demo dua kali seminggu sudah, lapor ke Polda sudah, lapor ke KPK sudah, lapor ke Kejati sudah, lapor ke Kejari sudah. Tinggal ke Tuhan yang belum dikirim suratnya," ujarnya disertai emoji tertawa.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum mengenai substansi dugaan yang disampaikan LMDI maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.

Wahananews.co masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Seksi Intelijen Yogi Sudharsono dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Adrie Eddyanto belum memberikan keterangan.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur Abdul Rauf serta Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Tengku Saugi Zikri juga belum memberikan tanggapan.

[Redaktur: Jupriadi]

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai di ruang terbuka tersebut menjadi momentum mempererat komunikasi antara Pemerintah Kota Jakarta Timur dengan para jurnalis yang selama ini menjadi mitra dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Acara diawali dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Penanaman dilakukan oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin, S.Sos., M.Si., didampingi Ketua PWI Pokja Wali Kota Jakarta Timur Rudolf Simbolon dan Ketua Pena Timur Rio Manik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat se-Kota Administrasi Jakarta Timur, serta jurnalis yang tergabung dalam Pena Timur dan PWI Pokja Wali Kota Jakarta Timur.

Munjirin: Media Memiliki Peran Strategis Menyampaikan Informasi Pemerintah

Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menyebut kegiatan media gathering ini merupakan agenda silaturahmi yang akan terus dipertahankan sebagai bagian dari membangun hubungan yang harmonis dan produktif.

"Ini merupakan kali ketiga kami mengadakan silaturahmi bersama teman-teman media di Jakarta Timur. Hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik harus terus dilanjutkan karena tanpa media, informasi mengenai program, kebijakan, maupun pembangunan pemerintah tidak akan cepat sampai kepada masyarakat," ujar Munjirin.

Menurutnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur membutuhkan dukungan media untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.

Ia meyakini insan pers di Jakarta Timur tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan menyajikan pemberitaan berdasarkan fakta serta mengedepankan prinsip keberimbangan.

"Kita berjalan beriringan. Pemerintah menjalankan program pembangunan, sementara media menjadi mitra yang menyampaikan informasi secara objektif kepada masyarakat demi kemajuan Jakarta Timur," katanya.

Silaturahmi Dibangun Tanpa Sekat

Munjirin mengatakan konsep kegiatan di ruang terbuka sengaja dipilih agar suasana komunikasi berlangsung lebih santai dan tidak formal.

Menurutnya, interaksi di alam terbuka mampu menghilangkan sekat antara pemerintah daerah dan insan pers sehingga tercipta hubungan yang lebih akrab sebagai satu keluarga besar Jakarta Timur.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin, bahkan ditargetkan dua hingga tiga kali dalam setahun dengan lokasi yang berpindah-pindah di berbagai aset milik Pemerintah Kota Jakarta Timur.

"Kami ingin teman-teman media mengenal lebih banyak aset pemerintah, mulai dari taman, waduk, RPTRA, kawasan budaya hingga pusat pelatihan kerja. Dengan begitu, media juga dapat melihat langsung berbagai potensi yang dimiliki Jakarta Timur," ungkapnya.

Dorong Keterbukaan Informasi dan Pemberitaan Berimbang

Dalam kesempatan tersebut, Munjirin juga mengingatkan seluruh jajaran SKPD dan UKPD agar semakin terbuka terhadap media.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah aparatur yang belum optimal dalam memberikan informasi kepada wartawan. Karena itu, dirinya meminta agar kendala komunikasi dapat segera disampaikan sehingga dapat ditindaklanjuti.

"Kami tidak ingin ada jarak antara pemerintah dengan media. Justru media adalah mitra strategis pemerintah dalam memberikan informasi yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Munjirin juga mengajak insan pers untuk terus menjaga profesionalisme dengan mengedepankan proses konfirmasi sebelum mempublikasikan sebuah informasi.

"Pemberitaan yang berimbang akan melahirkan kepercayaan publik. Karena itu komunikasi harus terus dibangun antara pemerintah dan media," katanya.

Pemkot Jakarta Timur Fokus Penataan Aset dan Pelayanan Publik

Selain membahas sinergi dengan media, Munjirin turut menyampaikan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Jakarta Timur.

Salah satunya adalah penataan aset pemerintah setelah terjadinya kebakaran di salah satu lahan milik Dinas Sumber Daya Air.

Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas SDA agar aset tersebut segera dimanfaatkan sehingga tidak menjadi lahan kosong yang berpotensi menimbulkan persoalan baru maupun membahayakan masyarakat.

Seluruh UKPD di Jakarta Timur juga diminta melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh agar seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di bidang ketahanan pangan, Munjirin mengungkapkan Jakarta Timur baru saja melaksanakan panen jagung serentak di 191 lokasi yang tersebar di sekolah, taman, kelompok tani, dan berbagai kawasan lainnya dengan total hasil sekitar 1,1 ton jagung manis.

Sementara di sektor pelayanan publik, Jakarta Timur juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam bidang administrasi kependudukan. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen Bersama Membangun Jakarta Timur

Media Gathering berlangsung penuh keakraban melalui dialog interaktif antara pemerintah daerah dan para jurnalis.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Timur menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan kolaboratif bersama media.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan insan pers, diharapkan informasi pembangunan dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan berimbang sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan Kota Administrasi Jakarta Timur.

[Redaktur: Jupriadi]

Dalam sambutannya, Munjirin menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni pengukuhan kepengurusan organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk menyatukan potensi para senior dan alumni KNPI dalam mendukung pembangunan di Jakarta Timur.

Menurutnya, pengalaman dan latar belakang yang beragam dari para alumni merupakan modal besar untuk melahirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan latar belakang para alumni yang sangat beragam, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur akan mampu melahirkan program-program kerja yang konkret dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta Timur," ujar Munjirin.

Ia berharap Korps Alumni KNPI Jakarta Timur dapat terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mendukung pembangunan daerah, memberikan pembinaan dan pengayoman kepada generasi muda, serta memperkuat kemitraan sosial kemasyarakatan.

Munjirin juga mengajak seluruh jajaran Korps Alumni KNPI untuk menjaga soliditas organisasi dan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan demi mewujudkan Jakarta Timur yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing.

[Redaktur: Jupriadi]

Sorotan tersebut bukan tidak berdasar, pasalnya kontraktor pelaksana pada dua paket proyek tersebut yaitu PT Kalandra Bangun  Arsa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi untuk mengoperasikan alat berat di lokasi pekerjaan. 

Proyek yang berasal dari Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kota Jakarta Timur tersebut 1. Pemeliharaan turap Kali Baru segmen jembatan Jl. Alkautsar RW 06 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur pagu anggaran bernilai Rp1.263.496.638,- (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan 2. Pemeliharaan turap Kali Baru Jl. Raya Bogor depan GOR Ciracas Kelurahan Susukan Kecamatan ciracas Kota Jakarta Timur pagu anggaran Rp3.567.880.104,- (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus empat rupiah).       

“Hasil investigasi kami dilapangan, Senin (3/8/2026) di lokasi kedua proyek, selain pelaksanaan yang kami duga amburadul, kontraktor pelaksana (PT Kalandra Bangun  Arsa) menggunakan BBM Solar subsidi untuk mengoperasikan alat berat di dua lokasi proyek,” kata Ketua LTA Tri Gunawan kepada wartawan. 

Menurutnya, kontraktor pelaksana telah menyalahi aturan. Sebab pengunaan BBM subsidi dilarang dipakai untuk pekerjaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai keuangan negara.

“Kontraktor pemerintah (rekanan proyek) masuk kategori sektor industri, sehingga dilarang untuk menggunakan BBM subsidi, dalam menjalankan operasional wajib menggunakan solar industri,” kata Tri Gunawan. 

Papan proyek pemeliharaan turap kali baru segmen jembatan Jl. Alkautsar RW 06 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur. [WahanaNews.co/Alpredo] 

Hal itu diatur dalam Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 yang melarang keras penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan industri dan dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi BBM yang disubsidi pemerintah merupakan tindak pidana serius.

Lanjutnya, proyek pemiliharaan turap Kali Baru segmen jembatan Jl. Alkautsar RW 06 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo dan pemeliharaan turap Kali Baru Jl. Raya Bogor depan GOR Ciracas Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur adalah kegiatan yang dianggarkan dari APBD DKI Jakarta, sehingga dalam perencanaan dan penawaran harga pada saat memasukkan penawaran, harga BBM telah masuk dalam hitungan kontraktor, harga komponen alat berat dan transportasi material. 

Pekerjaan kali baru segmen jembatan Jl. Alkautsar RW 06 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur. [WahanaNews.co/Alpredo]   

Papan informasi proyek pemeliharaan turap Kali Baru Jl. Raya Bogor depan GOR Ciracas Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. [WahanaNews.co/Alpredo] 

Pihaknya mendesak Sudin SDA Kota Jakarta Timur, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) segera memutus kontrak dengan PT Kalandra Bangun  Arsa selaku pelaksana, karena telah melanggar aturan dan secara sengaja melakukan tindak pidana terkait dengan pasal 55 Undang Undang No 22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Terpisah, Kepala Sudin SDA Kota Jakarta Timur, Raup dikonfirmasi lewat perpesanan WhatsApp, terlihat pesan konfimasi masuk centang dua, namun enggan memberikan komentar.  

[Redaktur: Sopian Simanjuntak]

CBA menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam metode pengadaan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp6,7 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kominfotik memiliki dua kegiatan operasional rutin yang berkaitan langsung dengan konektivitas antar perangkat daerah serta sistem layanan publik berbasis elektronik yang harus berjalan tanpa gangguan.

Menurutnya, kegiatan pertama adalah sewa link jaringan komunikasi Wide Area Network (WAN) dan bandwidth internet dengan nilai anggaran mencapai Rp184,5 miliar. Kegiatan kedua adalah penyediaan internet publik (JakWifi) di RW Terpadu, taman, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan anggaran sebesar Rp131,3 miliar.

Namun, CBA menilai mekanisme pengadaan pada proyek tersebut patut dipertanyakan.

“Seharusnya pengadaan dilakukan melalui metode e-purchasing, tetapi justru dialihkan menggunakan kontrak penunjukan langsung,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Ia menilai penggunaan penunjukan langsung tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.Berita Lokal

Menurut Uchok, perubahan metode pengadaan itu disebut tidak disertai dokumen kajian formal yang memadai sebagai dasar pelaksanaannya.

Selain itu, CBA juga menyoroti pola pembagian paket pekerjaan dalam proyek tersebut. Uchok mengungkapkan terdapat 31 paket proyek internet yang dibagikan kepada 15 perusahaan, dengan pola yang dinilai serupa karena sejumlah perusahaan memperoleh lebih dari satu paket pekerjaan.

“CBA meminta Kejati DKI Jakarta untuk menyelidiki proyek ini karena terdapat dugaan potensi kehilangan anggaran sebesar Rp6,7 miliar,” tegas Uchok.

[Redaktur: Sopian Simanjuntak]

Berdasarkan informasi yang diperoleh, laporan tersebut diterima oleh Unit Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 9 Mei 2025. Laporan diajukan oleh BT melalui perwakilan keluarganya dengan dugaan telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilaporkan.

Menurut pihak pelapor, dugaan pemalsuan berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian serta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebut tidak pernah dihadiri maupun disetujui oleh BT. Dokumen tersebut diduga menjadi dasar terjadinya perubahan kepemilikan PT Ozora Health Care, yang sebelumnya dikelola oleh BT sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham mayoritas.

Foto Dok. Mata Pena News

Selain terkait perusahaan, pelapor juga mempersoalkan adanya perjanjian mengenai harta bersama yang mencakup sejumlah aset, antara lain tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, serta aset usaha lainnya. Menurut pelapor, perjanjian tersebut telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 5484 K/2025.

Perkara tersebut sebelumnya telah bergulir melalui proses perdata sejak 2023. Dalam proses persidangan, pelapor menyebut majelis hakim menilai terdapat indikasi yang perlu dicermati terkait pembuatan perjanjian harta bersama yang menjadi objek sengketa.

Selain menempuh jalur pidana melalui kepolisian, pelapor juga telah menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pengawas Notaris Kota Depok. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi serta dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh notaris yang dilaporkan.

Hingga berita ini terbit, pihak notaris yang dilaporkan belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, proses penanganan perkara masih berlangsung di Polda Metro Jaya.

Sesuai asas praduga tak bersalah, setiap orang yang dilaporkan atau diperiksa dalam suatu perkara tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

[Redaktur: Jupriadi]

Fenomena itu menjadi perhatian setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan dua wisatawan asing tengah berbelanja di Blok B Pasar Tanah Abang. Dalam video yang diunggah akun Instagram @warungjurnalis, Sabtu (1/8/2026), keduanya tampak memilih sejumlah jersey klub sepak bola yang dijual di kawasan tersebut.

Selama berada di pasar, kedua wisatawan itu terlihat didampingi seorang perempuan yang diduga membantu proses komunikasi saat bertransaksi dengan para pedagang. Kehadiran mereka juga menarik perhatian pengunjung lain yang sedang berbelanja.

Video tersebut turut memperlihatkan suasana Pasar Tanah Abang yang kembali ramai. Sejumlah toko tampak telah beroperasi, sementara arus pengunjung terlihat lebih padat dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

Manajer Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Tanah Abang, Rahmat Kartolo, membenarkan bahwa jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan. Menurut dia, rata-rata sekitar 15.000 orang datang ke Blok A dan Blok B setiap hari.

"Bahkan menjelang Lebaran kemarin jumlah pengunjung mencapai sekitar 30.000 orang atau meningkat dua kali lipat dibandingkan hari biasa," kata Rahmat, Minggu (2/8/2026).

Rahmat mengatakan, kehadiran wisatawan asing di Pasar Tanah Abang bukan merupakan hal baru. Menurut dia, wisatawan asal Malaysia hampir setiap hari datang untuk berbelanja berbagai kebutuhan, mulai dari pakaian hingga produk fesyen lainnya.

"Ada yang membeli untuk dijual kembali di negaranya, ada juga yang membeli untuk kebutuhan pribadi," ujar Rahmat.

Untuk memenuhi kebutuhan pembeli, pengelola pasar telah mengelompokkan sejumlah komoditas berdasarkan lokasi penjualan. Produk jersey sepak bola beserta layanan bordir dan sablon ditempatkan di lantai satu, sementara jenis busana lainnya tersedia di lantai berbeda agar memudahkan pengunjung.

Selain melayani transaksi secara langsung, Pasar Tanah Abang juga terus beradaptasi dengan perkembangan perdagangan digital. Pengelola menyediakan area yang mendukung aktivitas pedagang dalam melayani penjualan secara daring sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Rahmat berharap tren peningkatan kunjungan dapat terus berlanjut sehingga aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang semakin berkembang dan kembali menjadi salah satu pusat perdagangan yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan.

[Redaktur: Jupriadi]

Pemerhati pendidikan, Iwan, menilai praktik penjualan seragam secara langsung di lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengarah pada pemaksaan terhadap orang tua maupun peserta didik baru.

Menurutnya, praktik tersebut bertentangan dengan sejumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.
Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 181 yang melarang pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan pembelajaran, pakaian seragam, maupun bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Selain itu, larangan juga diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam Sekolah yang menyebutkan bahwa komite sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dilarang menjual pakaian seragam sekolah maupun mengaitkan pengadaan seragam dengan penerimaan peserta didik baru ataupun kenaikan kelas.

"Sudah saatnya pelanggaran seperti ini diberikan sanksi administratif yang tegas agar menimbulkan efek jera, bukan hanya sebatas teguran tertulis. Kami juga meminta Inspektorat mengevaluasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara II serta Kepala SDN Sukapura 01 apabila terbukti melanggar aturan," ujar Iwan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironis karena di tengah adanya larangan yang tegas, justru koperasi sekolah disebut masih menjual seragam di lingkungan sekolah. Ia juga menyoroti informasi bahwa ketua koperasi merangkap sebagai wali kelas VI, sementara bendahara koperasi juga berasal dari unsur sekolah.

Iwan menilai kondisi tersebut berpotensi menambah beban tugas guru yang pada dasarnya telah memiliki kewajiban melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, membimbing, melatih peserta didik, serta memenuhi ketentuan beban kerja guru.

Sementara itu, berdasarkan hasil klarifikasi di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara II pada Jumat (24/7/2026), disebutkan bahwa koperasi SDN Sukapura 01 masih menjual seragam batik dengan harga Rp170.000 dan seragam olahraga seharga Rp140.000. Pernyataan tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas koperasi yang masih menjadi perdebatan dari sisi kepatuhan terhadap regulasi.

Aktivis lainnya, Herman, menilai penegakan disiplin aparatur sipil negara harus dijalankan secara konsisten.

"Untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, penegakan aturan tidak boleh hanya menjadi slogan atau lip service," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).

Ia mengutip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan ASN tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur kewajiban PNS menaati peraturan perundang-undangan serta larangan menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain, maupun melakukan pungutan di luar ketentuan.

Herman juga menyinggung Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menurutnya perlu menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan di sekolah.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Danu Yudianto, menyatakan pihaknya akan memberikan perhatian apabila ditemukan adanya pelanggaran.

"Kalau terbukti, kami akan memberikan atensi dan membawa permasalahan ini ke tingkat Provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Tidak tertutup kemungkinan apabila ditemukan unsur pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prosesnya akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Danu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Di sisi lain, pengamat pelayanan publik Luhandry Lukas, S.E., S.H., menilai praktik penjualan seragam oleh sekolah sangat rentan dikategorikan sebagai maladministrasi apabila menimbulkan konflik kepentingan atau penyimpangan prosedur.

"Fungsi utama sekolah dan pendidik adalah memberikan layanan pendidikan serta membentuk karakter peserta didik, bukan menjalankan aktivitas yang berpotensi menimbulkan keuntungan finansial dari peserta didik maupun orang tua," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Nahdiana, M.Pd., belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan.

[Redaktur: Jupriadi]

Kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi masyarakat melalui olahraga, seni budaya, pemberdayaan UMKM, sekaligus penguatan gerakan pilah sampah.

Camat Kebon Jeruk, Agus Mulyadi, mengatakan festival tersebut merupakan inisiasi untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki wilayah Kebon Jeruk.

"Kegiatan ini kami inisiasi dengan melibatkan Karang Taruna tingkat kecamatan dan kelurahan. Tujuannya membangun kebersamaan, memperkuat harmonisasi, serta mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama memajukan Kecamatan Kebon Jeruk agar semakin baik," kata Agus.

Menurut dia, festival tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberi kesempatan kepada sanggar seni budaya dan pelaku UMKM untuk menampilkan potensi yang dimiliki.

"Kami ingin UMKM di Kebon Jeruk memiliki ruang untuk berkembang. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin sehingga pelaku usaha lokal mendapat kesempatan mempromosikan produknya dan meningkatkan usahanya," ujarnya.

Selain menghadirkan kompetisi olahraga, pertunjukan budaya, dan bazar kuliner, festival juga dirangkaikan dengan Deklarasi Gerakan Pilah Sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pilah Sampah.

Agus menjelaskan, pemilahan sampah dari sumber menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha hingga perkantoran, untuk membiasakan memilah sampah sejak dari sumbernya. Ini merupakan langkah nyata mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus menjaga lingkungan," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Sjahrin, menilai gerakan pilah sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil dan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah bersama masyarakat.

Ia berharap setiap kelurahan memiliki RW percontohan beserta agen perubahan yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

"Bank sampah yang sudah berjalan perlu diperkuat. Wilayah yang memiliki lahan dapat mengembangkan komposter, losida, maupun teba modern. Sedangkan kawasan padat yang tidak memiliki lahan perlu menyiapkan titik pengumpulan atau drop point yang dikelola secara tertib," ujar Imron.

Menurut dia, kantor kecamatan maupun kelurahan harus menjadi contoh dalam penerapan pemilahan sampah, termasuk saat penyelenggaraan kegiatan masyarakat.

"Jangan sampai setelah acara selesai masih ada sampah yang tidak terkelola. Sampah dari stand, konsumsi, maupun aktivitas pengunjung harus dipilah sesuai jenisnya," katanya.

Imron berharap semangat kolaborasi yang dibangun melalui Kebon Jeruk Fest Harmoni 2026 tidak berhenti pada pelaksanaan festival, tetapi berlanjut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Saya berharap setelah kegiatan ini selesai, yang tertinggal bukan hanya kemeriahan acaranya, tetapi semakin banyak rumah tangga yang memilah sampah, bank sampah semakin aktif, UMKM semakin berkembang, budaya Betawi semakin hidup, dan peran pemuda dalam membangun wilayah semakin kuat," tuturnya.

Program tersebut diawali dengan kesepakatan antara pengelola, pengurus RT/RW, serta warga untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari masing-masing unit hunian.

Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan antara pengelola Rusunawa Daan Mogot dengan seluruh Ketua RT dan Ketua RW pada Minggu (2/8/2026). 

Kesepakatan itu menjadi langkah awal membangun budaya pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan kawasan hunian vertikal.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V, Muhammad Ali, mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung.

"Kami mendukung sepenuhnya pemisahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan Rusunawa Daan Mogot yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan," ujar Muhammad Ali.

Sebagai bentuk dukungan, pengelola menyiapkan gudang pengolahan dan pemilahan sampah yang akan difungsikan sebagai pusat pengelolaan sampah di kawasan Rusunawa Daan Mogot. 

Selain itu, pengelola juga memberikan stimulan berupa ember sebagai wadah sampah organik bagi warga.

Menurut Kepala UPRS V, pendistribusian ember dilakukan secara bertahap melalui masing-masing Ketua RT karena jumlahnya masih terbatas. 

Pengelola juga menyediakan tempat pembuangan khusus botol air mineral serta tempat sampah terpilah di sejumlah titik strategis agar masyarakat lebih mudah membiasakan diri memilah sampah.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, sekitar 300 warga yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan penghuni Rusunawa Daan Mogot mengikuti kegiatan kerja bakti bersama.

Kegiatan difokuskan pada pembuatan lubang penampungan sampah organik yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai media pengolahan sampah menjadi kompos. 

Hasil kompos tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung penghijauan serta pemeliharaan lingkungan di kawasan rusunawa.

Muhammad Ali menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan warga menjadi modal penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pengelola, tetapi juga partisipasi aktif seluruh penghuni.

Melalui gerakan ini, Rusunawa Daan Mogot diharapkan dapat menjadi percontohan kawasan hunian vertikal yang mampu mengelola sampah secara mandiri, mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus menumbuhkan budaya hidup bersih dan peduli lingkungan di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang MH Thamrin, Gedung B, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (31/7).

Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN).

Prosesi diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono, kepada Ali Murtadho. 

Selanjutnya dilakukan serah terima jabatan dari Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtadho, kepada Firmanuddin Ibrahim. Kemudian, jabatan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat diserahterimakan dari Firmanuddin Ibrahim kepada Imron Sjahrin.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menuntaskan masa pengabdian maupun yang mendapat amanah baru.

Menurut Iin, promosi, rotasi, dan mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier ASN sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan agar semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Mutasi, rotasi, dan promosi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Ini merupakan bagian dari pengembangan karier sekaligus upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan," ujarnya.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Iin menekankan pentingnya membangun kolaborasi, menjaga integritas, serta mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

Selain itu, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Barat untuk terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pada kesempatan tersebut, Pemkot Jakarta Barat juga memberikan penghormatan kepada Yuli Hartono yang memasuki masa purna bakti setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat.

Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, Rudolf Simbolon, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah awal memperkuat sinergi antara insan pers dan organisasi kemahasiswaan dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta Timur.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan rekan-rekan GMNI Jakarta Timur. Semoga pertemuan ini menjadi awal kolaborasi yang baik untuk bersama-sama mendukung pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur," ujar Rudolf.

Rudolf menjelaskan, Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur memiliki peran sebagai mitra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di bidang jurnalistik. Karena itu, ia mendorong GMNI untuk terus menjalin komunikasi apabila terdapat aspirasi maupun masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Jakarta Timur.

"Silakan teman-teman GMNI berkomunikasi dengan kami apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait proses birokrasi maupun pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat mencari solusi bersama," kata Rudolf.

Sementara itu, Ketua GMNI Jakarta Timur, Simangunsong, mengapresiasi sambutan yang diberikan Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur. Menurutnya, sinergi antara organisasi mahasiswa dan insan pers penting untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur yang telah menerima audiensi ini. Kami berharap kolaborasi dan sinergi yang terjalin dapat berkontribusi dalam memastikan pembangunan di Jakarta Timur berjalan dengan baik," ujar Simangunsong.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Turut hadir Ketua Bidang Organisasi Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, Jupriadi Sianturi, beserta jajaran pengurus Pokja PWI dan pengurus GMNI Jakarta Timur.

[Redaktur: Jupriadi]

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dari Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Matraman, mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, hingga aparat kewilayahan. Melalui dialog ini, peserta membahas langkah-langkah pencegahan potensi gangguan keamanan, khususnya aksi tawuran dan konflik sosial di lingkungan masing-masing.

Dalam sambutannya, Kusmanto mengingatkan bahwa berbagai peristiwa yang belakangan terjadi di wilayah perbatasan Jakarta Timur harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijadikan bahan introspeksi agar masyarakat Jakarta Timur tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga situasi wilayah yang aman serta kondusif.

"Karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Jakarta Timur, kami berharap masyarakat Jakarta Timur tidak terpancing. Mari kita jadikan setiap kejadian sebagai bahan introspeksi tentang pentingnya hidup damai di tengah masyarakat tanpa membedakan suku, ras, maupun agama," ujar Kusmanto.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga keamanan ibu kota dengan meningkatkan peran aktif masyarakat di lingkungan masing-masing.

Menurut Kusmanto, kewaspadaan dini harus terus diperkuat melalui sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali kegiatan apel cipta kondisi pada malam hari, terutama menjelang akhir pekan dan hari libur, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.

"Kami berharap setiap kecamatan menggelar apel cipta kondisi pada malam hari menjelang libur untuk mengantisipasi berbagai kegiatan yang tidak diinginkan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Alhamdulillah, hingga saat ini Jakarta Timur masih dalam kondisi aman dan kondusif. Mari kita pertahankan dan terus tingkatkan situasi tersebut bersama-sama," tuturnya.

Melalui kegiatan Ngopi Cetar, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap terbangun komunikasi yang semakin erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sehingga upaya pencegahan tawuran serta gangguan kamtibmas dapat dilakukan secara dini dan berkelanjutan.Apabila akan dimuat di media resmi Pemkot Jakarta Timur, naskah ini telah disusun dengan alur yang lebih rapi, memenuhi unsur 5W+1H, serta menonjolkan pesan utama mengenai pencegahan tawuran dan penguatan keamanan wilayah.

[Redaktur: Jupriadi]

Jambore diikuti 200 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur, di antaranya jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Tim Penggerak PKK, camat, lurah, kepala puskesmas, penanggung jawab program kesehatan, kader Posyandu, serta mitra yang mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Dalam sambutannya, Munjirin menegaskan bahwa jambore merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi para kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.

"Melalui jambore ini kami berharap semangat kader Posyandu semakin meningkat untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat serta mengajak warga aktif memantau tumbuh kembang balita melalui Posyandu," ujar Munjirin.

Mengusung tema "Posyandu Aktif, Keluarga Sehat, Masyarakat Hebat Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini menegaskan pentingnya peran Posyandu sebagai salah satu pilar utama pelayanan kesehatan primer melalui pemberdayaan masyarakat.

Jambore bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi, motivasi, dan jejaring kader Posyandu, sekaligus memberikan penghargaan kepada kader dan Posyandu yang menunjukkan dedikasi serta inovasi dalam mendukung pembangunan kesehatan di Jakarta Timur.

Sebelum pelaksanaan jambore tingkat kota, telah dilakukan rangkaian seleksi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga penilaian tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada 21–22 Juli 2026. Dari proses tersebut terpilih 10 Posyandu terbaik dan 109 kader Posyandu berprestasi yang mewakili 10 kecamatan untuk mengikuti seleksi tingkat kota.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Essie Feransie Munjirin, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Arief Wahyudhy.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Arief Wahyudhy, menjelaskan bahwa kegiatan puncak jambore juga diisi dengan berbagai kegiatan pendukung, salah satunya talkshow mengenai komunikasi efektif dengan masyarakat. Materi tersebut diberikan untuk membekali kader dalam meningkatkan partisipasi warga memanfaatkan layanan Posyandu.

Menurut Arief, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah meningkatkan kehadiran ibu yang memiliki balita agar seluruh balita dapat dipantau pertumbuhan dan perkembangannya secara rutin. Selain itu, pengembangan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) terus didorong sehingga pelayanan tidak hanya berfokus pada balita, tetapi juga menjangkau remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.

"Saat ini tingkat kehadiran masyarakat di Posyandu aktif telah mencapai lebih dari 60 persen. Berbagai inovasi yang dikembangkan masing-masing Posyandu diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke Posyandu sekaligus menjadi bekal bagi Jakarta Timur dalam mengikuti kompetisi di tingkat Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh camat, lurah, Tim Penggerak PKK, kepala puskesmas, forum kader, dewan juri, serta panitia yang telah mendukung seluruh rangkaian seleksi hingga terselenggaranya Jambore Kader Posyandu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.

Pemkot Jakarta Timur turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang menjadi wakil dari kecamatan masing-masing. Diharapkan prestasi yang diraih dapat menjadi inspirasi bagi kader Posyandu lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta mengharumkan nama Jakarta Timur pada ajang Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi DKI Jakarta.

[Redaktur: Jupriadi]

Munjirin menjelaskan, Pemkot Jakarta Timur sebelumnya menawarkan dua pilihan tempat tinggal kepada Evi, yakni panti sosial atau rumah susun sewa (rusunawa). Opsi panti sosial sempat dipertimbangkan mengingat kondisi kesehatan Evi yang memerlukan perhatian khusus akibat penyakit autoimun yang dideritanya hingga harus menggunakan tongkat untuk beraktivitas.

"Setelah kita berdiskusi dan semuanya sepakat, Bu Apni memilih tinggal bukan di panti sosial, tetapi di Rusun Pulogebang," ujar Munjirin.

Ia menambahkan, proses penempatan Evi di Rusun Pulogebang akan segera ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Rumah Susun (UPT UPRS).

Selain menyediakan hunian, Pemkot Jakarta Timur juga berupaya membantu Evi agar dapat kembali mandiri secara ekonomi. Munjirin mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan seorang pengusaha di kawasan Grand Cakung untuk memberikan kesempatan kerja bagi Evi.

"Untuk pekerjaannya, tadi kami sudah memanggil seorang pengusaha di Grand Cakung. Apa pun pekerjaannya nanti, yang terpenting Bu Apni bisa mulai bekerja di sana," katanya.

Di bidang pendidikan, Pemkot Jakarta Timur juga memastikan ketiga anak Evi tetap dapat melanjutkan sekolah. Dua anaknya saat ini duduk di bangku SMP, sedangkan satu lainnya masih bersekolah di tingkat TK.

Munjirin menjelaskan, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur bersama Dinas Sosial akan melakukan pendataan desil keluarga agar ketiga anak tersebut memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Nanti akan diurus bersama oleh Dinas Sosial dan Suku Dinas Pendidikan terkait pendataan desilnya, sehingga anak-anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, untuk membantu kebutuhan awal Evi selama menempati rusunawa, Pemkot Jakarta Timur juga menggandeng Baznas Bazis Jakarta Timur yang akan memberikan dukungan berupa bantuan kebutuhan dasar.

Melalui langkah tersebut, Pemkot Jakarta Timur berharap Evi dan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang lebih layak, memperoleh kepastian tempat tinggal, memiliki penghasilan tetap, serta memastikan hak pendidikan anak-anaknya tetap terpenuhi.

[Redaktur: Jupriadi]

Lurah Kayu Putih, Tuti Sugihastuti, mengatakan pembangunan biopori berukuran besar merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah organik secara mandiri.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, yang mengharuskan masyarakat memilah sampah rumah tangga menjadi empat kategori, yakni organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu.

"Biopori jumbo ini digunakan untuk mengolah sampah organik rumah tangga, terutama sampah dapur yang sudah dipilah. Pembuatannya menggunakan buis beton dengan kedalaman sekitar dua meter agar lebih kuat, tahan lama, dan optimal dalam mengurai sampah organik," ujar Tuti.

Ia menjelaskan, mulai 1 Agustus 2026, masyarakat tidak lagi diperbolehkan membuang sampah yang belum dipilah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hanya sampah residu yang dapat diangkut dan dibuang ke lokasi tersebut.

"Karena itu beberapa RW di Kelurahan Kayu Putih sudah mulai membangun biopori jumbo sebagai sarana pengolahan sampah dapur. Harapannya, sampah organik dapat selesai dikelola di lingkungan masing-masing," katanya.

Tuti menambahkan, pembangunan biopori jumbo akan diperluas ke seluruh RW di Kelurahan Kayu Putih sebagai bentuk kesiapan menghadapi penerapan kebijakan pemilahan sampah.

Ia juga mengingatkan bahwa petugas pengangkut sampah tidak berkewajiban mengangkut sampah yang masih tercampur.

"Kami mengimbau seluruh warga agar melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Jika sampah masih tercampur, petugas tidak wajib mengangkutnya. Oleh karena itu, setiap warga diharapkan berpartisipasi aktif dalam memilah dan mengolah sampah agar lingkungan tetap bersih dan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik," pungkas Tuti.

[Redaktur: Jupriadi]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut dikerjakan oleh CV Naposobulung Berkarya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.711.694.741 melalui metode pengadaan e-purchasing.

Ketua LSM SPI, Torang Panggabean, mengaku pihaknya telah melakukan investigasi di lokasi proyek. Dari hasil pemantauan tersebut, ia menduga terdapat sejumlah item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak.

"Hasil investigasi kami di lapangan menemukan sejumlah item pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Di antaranya bedeng batu bata yang tidak diplester serta papan informasi proyek yang tidak terpasang di lokasi pekerjaan," ujar Torang di kantornya, Jumat (31/7/2026).

Selain itu, Torang juga menyoroti pekerjaan pemasangan saluran U-Ditch. Menurutnya, pemasangan saluran tersebut diduga tidak menggunakan lantai kerja sebagaimana yang dipersyaratkan, yakni lapisan pasir setebal 5 sentimeter dan beton B0 setebal 5 sentimeter.

Ia juga mengungkapkan dugaan ketidaksesuaian pada pekerjaan jalan lingkungan. Menurut Torang, pemasangan conblock diduga menggunakan mutu beton K-225, padahal berdasarkan spesifikasi yang ia sebutkan seharusnya menggunakan mutu K-300. Selain itu, ia juga menduga pekerjaan pembesian tidak menggunakan besi berdiameter 12 milimeter sebagaimana mestinya.

LSM SPI meminta pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut guna memastikan seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, dan peraturan yang berlaku.

Hingga berita ini terbit, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun II belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh penjelasan sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Demikian pula, tanggapan dari pihak CV Naposobulung Berkarya belum diperoleh hingga berita ini diterbitkan.
Versi ini menggunakan bahasa yang lebih netral, menegaskan bahwa dugaan berasal dari pernyataan narasumber, serta menambahkan ruang bagi hak jawab pihak yang disebut agar sesuai dengan kaidah pemberitaan yang berimbang.

[Redaktur: Jupriadi]

Sorotan tersebut mencuat setelah kondisi salah satu videotron yang terpasang di sisi depan gerbang Kantor Wali Kota Jakarta Timur dilaporkan mengalami gangguan tampilan. Berdasarkan pantauan WahanaNews pada Selasa (3/2), layar videotron terlihat menampilkan garis hitam vertikal di sisi kiri dan kanan dengan lebar sekitar 20–30 sentimeter, meski perangkat tersebut belum genap dua bulan sejak dipasang.

Dalam surat jawaban konfirmasi kepada WahanaNews, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, menjelaskan bahwa pekerjaan pengadaan videotron dilakukan pada dua lokasi, yakni di area lobi Gedung Blok A dan di sisi depan gerbang Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Kedua videotron memiliki ukuran 6 x 4 meter dengan total 48 unit.

Sekretaris Jenderal LSM JAMAK, Thomson, mengatakan kondisi videotron yang telah mengalami gangguan dalam waktu relatif singkat menjadi alasan pihaknya mempertanyakan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Thomson, berdasarkan penelusuran timnya pada katalog elektronik pemerintah (e-Katalog), CV Nugarada Abadi yang menjadi penyedia tercantum memiliki satu produk videotron outdoor P4 dengan stok dua unit dan belum memiliki catatan penjualan.

"Dari data tersebut kami mempertanyakan pengalaman penyedia dalam pekerjaan instalasi videotron outdoor, terlebih jika dibandingkan dengan kebutuhan proyek yang mencapai 48 unit," ujar Thomson.

Ia juga meminta dilakukan penelusuran terhadap proses penayangan produk penyedia pada e-Katalog, termasuk waktu pendaftaran produk tersebut, guna memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai perbandingan, Thomson menyebut terdapat penyedia lain yang menurutnya memiliki rekam jejak penjualan dan ketersediaan produk yang lebih besar di e-Katalog. Namun demikian, ia menegaskan penilaian mengenai kelayakan pemilihan penyedia tetap perlu dilakukan oleh aparat yang berwenang.

Lebih lanjut, Thomson mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurutnya, Pasal 4 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa harus menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan dengan mempertimbangkan aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

"Apakah pemilihan penyedia dalam proyek ini telah memenuhi prinsip tersebut, menurut kami perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

LSM JAMAK menyatakan berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Polda Metro Jaya agar dilakukan penyelidikan terhadap proses pengadaan videotron tersebut.

Menurut Thomson, langkah itu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia maupun pelaksanaan pekerjaan, termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana korupsi apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup.

[Redaktur: Jupriadi]

Sebanyak 37 peserta terbaik akan mewakili Jakarta Timur dalam ajang yang berlangsung pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi Jakarta Timur yang pada tahun lalu berhasil meraih juara kedua tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Munjirin menyampaikan apresiasi kepada para pembina, pelatih, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), orang tua, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan para peserta.

Menurutnya, MTQ bukan sekadar ajang kompetisi untuk meraih gelar juara, melainkan sarana syiar Islam sekaligus media pembinaan umat agar semakin mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.

“MTQ bukan semata-mata perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, MTQ merupakan syiar Islam, media pembinaan umat, sekaligus momentum untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran agar nilai-nilainya hadir dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Munjirin.

Ia juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan tampil di tingkat provinsi merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“Seluruh peserta bukan hanya membawa nama pribadi dan keluarga, tetapi juga nama baik Kota Administrasi Jakarta Timur. Saya optimistis kalian dapat menampilkan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama Jakarta Timur,” katanya.

Munjirin juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kondisi fisik selama mengikuti perlombaan dengan menerapkan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, serta menjaga kebugaran agar dapat tampil maksimal.

“Jagalah pola makan dan minum yang dapat memengaruhi performa saat tampil. Jaga kesehatan agar seluruh rangkaian perlombaan dapat dijalani dengan maksimal. Laksanakan semuanya dengan ikhlas dan berikan yang terbaik. Tanamkan bahwa yang paling utama adalah syiar Islam. Jika itu menjadi niat utama, insyaallah hasil terbaik akan mengikuti,” pesannya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur Achmad Salahudin, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur Essie Feransie Munjirin, Kepala Pelaksana Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Nafisah, serta Ketua LPTQ Jakarta Timur KH Ahmad Qorrob Ilyas.

Sementara itu, Ketua LPTQ Jakarta Timur KH Ahmad Qorrob Ilyas menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, mulai dari pengurus LPTQ tingkat kelurahan hingga tingkat kota, sehingga proses pembinaan peserta dapat berjalan dengan baik.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam MTQ tidak semata diukur dari raihan gelar juara, tetapi juga dari keikhlasan dan semangat peserta dalam menyampaikan syiar Islam.

“Juara bukanlah tujuan utama. Menang atau kalah, seluruh peserta Jakarta Timur sudah menjadi yang terbaik bagi kami. Tampilkan kemampuan dengan baik, penuh keikhlasan, percaya diri, serta memohon rida Allah SWT. Jika semua itu dilakukan, insyaallah hasil terbaik akan diraih. Saya optimistis para peserta mampu memberikan prestasi terbaik bagi Jakarta Timur,” tuturnya.

[Redaktur: Jupriadi]

Dalam sambutannya, Eka Darmawan menegaskan bahwa kegiatan seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian ASN terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Menurutnya, kondisi kesehatan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, ASN yang sehat dan bugar akan mampu menjalankan tugas secara optimal sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara lebih maksimal.

“Ini sangat berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat dan kinerja. Kalau kita sehat dan bugar, insyaallah dalam melaksanakan pekerjaan akan lebih baik. Dengan adanya seminar ini, saya mengajak seluruh ASN untuk lebih peduli terhadap kesehatan dengan mengikuti cek kesehatan yang rutin dilaksanakan,” ujar Eka.

Melalui seminar promosi kesehatan tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap budaya hidup sehat semakin tertanam di kalangan ASN. Selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, upaya ini juga diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih prima, profesional, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Jupriadi]

Saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7), Fitriana menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mewajibkan orang tua atau wali murid membeli seragam batik maupun seragam olahraga khas sekolah melalui SDN Sukapura 01.

"Kami tidak pernah melakukan kegiatan penjualan, distribusi, pemesanan, pengadaan, maupun mengambil keuntungan dalam bentuk apa pun dari penyediaan pakaian seragam peserta didik," ujar Fitriana.

Ia menjelaskan, pihak sekolah hanya memberikan pedoman mengenai model, warna, motif, dan spesifikasi seragam agar seluruh peserta didik tetap berpakaian rapi dan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Fitriana, informasi tersebut juga telah disampaikan kepada orang tua sejak awal kegiatan penerimaan peserta didik baru. Bahkan, pada saat pelaksanaan pra-Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa kelas 1 pada 9 Juli 2026, sekolah telah menegaskan bahwa orang tua tidak diwajibkan membeli seragam melalui sekolah maupun toko tertentu.

"Kami selalu menyosialisasikan kepada orang tua wali murid bahwa tidak ada kewajiban untuk membeli seragam melalui sekolah ataupun melalui pihak atau toko tertentu," katanya.

Terkait informasi yang beredar mengenai penjualan seragam dengan nilai Rp310.000, Fitriana mengatakan bahwa penyedia seragam batik dan seragam olahraga bukanlah pihak sekolah, melainkan koperasi sekolah yang telah berbadan hukum.

"Yang menyediakan baju batik dan seragam olahraga bukan kami. Itu dilaksanakan oleh pihak koperasi sekolah," jelasnya.

Fitriana berharap pelayanan di SDN Sukapura 01 dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga sekolah maupun masyarakat.

"Ke depannya SDN Sukapura 01, baik dari sisi manajemen maupun pelayanan, akan terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga sekolah serta masyarakat," tutup Fitriana.

[Redaktur: Jupriadi]

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menegaskan rencananya menerbitkan Obligasi Daerah yang sudah dimasukkan ke dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Nilai penerbitan tahap awal direncanakan sebesar Rp3,5 triliun.

Pramono menjelaskan bahwa rencana tersebut bukan karena kondisi keuangan DKI Jakarta sedang kekurangan dana. Menurutnya, Obligasi Daerah merupakan instrumen creative financing yang bertujuan membuat pengelolaan APBD menjadi lebih sehat, produktif, transparan, dan berkelanjutan.

Pada 23 Juli 2026 saya sempat menulis artikel berjudul “Kebijakan Obligasi Daerah Pramono Superdahsyat: Dari Digagas Foke hingga Dimentahkan Jokowi.” Dalam tulisan itu saya mengulas sejarah munculnya gagasan Obligasi Daerah, mulai dari era Fauzi Bowo, berlanjut pada masa Anies Baswedan, hingga kini akan direalisasikan oleh Gubernur Pramono Anung.

Keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya pada 24 Juli 2026, saya mendapat telepon langsung dari Bang Foke. Beliau menjelaskan kembali secara panjang lebar mengenai filosofi dan tujuan penerbitan Obligasi Daerah.

Percakapan kami tidak hanya membahas obligasi. Bang Foke juga bercerita mengenai berbagai pembangunan Jakarta, termasuk sejarah pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) yang berawal pada masa Gubernur Ali Sadikin.

Saya lebih banyak mendengarkan. Penjelasan Bang Foke sangat kaya pengalaman dan penuh substansi. Sesekali saya hanya menimpali untuk memperjelas beberapa hal atau mengonfirmasi apa yang beliau sampaikan.

Salah satu hal yang paling saya ingat adalah ketika Bang Foke menjelaskan bahwa penerbitan Obligasi Daerah justru membuat pemerintah harus jauh lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Sesungguhnya, banyak hal detail dan rinci yang Bang Foke jelaskan kepada saya tentang Obligasi Daerah tersebut, dan menurut saya yang paling penting adalah aspek kehati-hatian serta tanggung jawab yang lebih besar.

Kini, Gubernur Pramono Anung akan menjalankan kebijakan tersebut dengan target penerbitan awal sebesar Rp3,5 triliun. Namun, saya melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami makna dan tujuan sebenarnya dari Obligasi Daerah.

Ada yang langsung menolak dengan alasan APBD DKI Jakarta sudah sangat besar sehingga dianggap tidak perlu lagi mencari sumber pembiayaan tambahan. Ada pula yang berpendapat bahwa penghematan anggaran sudah cukup untuk membiayai pembangunan. Intinya, berbagai pandangan tersebut mengarah pada penolakan terhadap rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Menurut saya, pandangan seperti itu perlu diluruskan agar masyarakat memahami substansi kebijakan ini secara utuh. Besarnya APBD tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi hanya dari anggaran tahunan. Dalam kondisi tertentu, sumber pembiayaan alternatif seperti Obligasi Daerah justru diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Memang benar, APBD DKI Jakarta merupakan yang terbesar di Indonesia. Pada 2017 nilainya sekitar Rp70 triliun, meningkat menjadi Rp77,1 triliun pada 2018, sekitar Rp89 triliun pada 2019, kemudian turun menjadi sekitar Rp63 triliun pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Setelah itu kembali meningkat menjadi sekitar Rp72 triliun pada 2021, sekitar Rp82 triliun pada 2022, sekitar Rp79 triliun pada 2023, sekitar Rp81 triliun pada 2024, dan mencapai Rp91,86 triliun pada 2025, yang menjadi APBD terbesar sepanjang sejarah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Nilainya memang turun sekitar Rp10,54 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, APBD DKI Jakarta tetap menjadi yang terbesar di Indonesia dan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Jakarta sangat kuat.

Namun, APBD yang besar bukan berarti semua kebutuhan pembangunan bisa langsung dibiayai. Sebagian besar anggaran sudah terserap untuk berbagai belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, gaji ASN, bantuan sosial, subsidi pelayanan publik, operasional pemerintahan, pemeliharaan infrastruktur, serta berbagai layanan dasar lainnya.

Akibatnya, ruang fiskal yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai proyek investasi baru menjadi jauh lebih terbatas daripada yang dibayangkan banyak orang. Dana APBD DKI yang tampak besar sesungguhnya jauh dari cukup untuk membiayai pembangunan Jakarta secara maksimal.

Padahal, kebutuhan pembangunan Jakarta sangat besar. Mulai dari pengendalian banjir, penyediaan air minum perpipaan, pengolahan air limbah, transportasi publik, pengelolaan sampah modern, pembangunan ruang terbuka hijau, hingga digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, masih banyak kebutuhan pembangunan lainnya, seperti pengembangan energi ramah lingkungan, pembangunan kawasan ekonomi baru, penyediaan hunian yang terjangkau, serta transformasi Jakarta sebagai kota global. Seluruh program tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.

Kalau seluruh proyek tersebut hanya mengandalkan APBD tahunan, tentu proses pembangunannya akan berjalan lebih lambat. Logikanya sederhana, kemampuan anggaran setiap tahun terbatas sehingga pemerintah harus menunggu ketersediaan dana pada APBD berikutnya. Setiap proyek juga harus melalui proses perencanaan, pembahasan, persetujuan, dan penganggaran kembali dalam setiap siklus APBD. Akibatnya, banyak proyek strategis berpotensi tertunda atau dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran yang terus berulang.

Di sinilah Obligasi Daerah dapat menjadi salah satu solusi. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat memperoleh pembiayaan di awal untuk membangun proyek-proyek strategis yang produktif, sementara pengembaliannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Praktik seperti ini sebenarnya sudah lama diterapkan di berbagai kota besar di dunia. Dalam praktik internasional, Obligasi Daerah lebih dikenal dengan istilah Municipal Bonds. Banyak negara telah memanfaatkan instrumen ini sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di tingkat daerah maupun kota.

Amerika Serikat merupakan pasar Municipal Bonds terbesar di dunia, dengan berbagai negara bagian dan kota besar, seperti New York, yang aktif menerbitkannya. Selain itu, instrumen serupa juga diterapkan di Britania Raya, Kanada, Tiongkok, Jepang, termasuk Tokyo, serta sejumlah negara di Eropa.

Di Asia, Korea Selatan melalui Kota Seoul juga memanfaatkan Municipal Bonds untuk mendukung pembangunan. Sementara di Eropa, negara-negara seperti Finlandia, Jerman, dan Prancis memiliki skema pembiayaan daerah yang sejenis dengan Obligasi Daerah. Di India, beberapa kota seperti Bengaluru (Bangalore), Ahmedabad, dan Nashik juga telah menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur perkotaan.

Banyaknya negara yang memanfaatkan Municipal Bonds menunjukkan bahwa instrumen ini bukan hanya digunakan oleh daerah yang kekurangan dana. Justru, daerah dengan kondisi fiskal yang kuat pun tetap menerbitkan obligasi untuk mempercepat pembangunan melalui pembiayaan yang lebih efisien, terencana, dan berkelanjutan.

Artinya, Obligasi Daerah atau Municipal Bonds merupakan instrumen pembiayaan yang penting untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan berbagai program strategis lainnya di tingkat daerah. Instrumen ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat melengkapi kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih cepat dan berkualitas.

Indonesia sendiri telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai Obligasi Daerah. Aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini dijelaskan pada Bagian Kedua tentang Obligasi dan Sukuk Daerah, yakni pada Pasal 157.

Selain itu, aturan lainnya juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yang juga mengatur mengenai Obligasi Daerah. Di samping itu, ketentuan terkait obligasi daerah juga diatur dalam berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta ketentuan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Tentu saja penerbitan Obligasi Daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan membayar kembali pokok dan bunganya, memperoleh persetujuan DPRD, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan dana hasil obligasi hanya digunakan untuk proyek-proyek investasi yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dana tersebut tidak boleh dipakai untuk membayar gaji pegawai, perjalanan dinas, ataupun belanja operasional rutin pemerintah.

Karena itu, keberhasilan Obligasi Daerah bukan ditentukan oleh besar kecilnya APBD, melainkan oleh kualitas proyek yang dibiayai. Investor akan melihat apakah proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, memiliki perencanaan yang matang, memberikan dampak ekonomi yang luas, serta mampu meningkatkan penerimaan daerah atau menghasilkan efisiensi belanja pemerintah di masa depan.

Di sisi lain, Obligasi Daerah juga dapat menjadi sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan Jakarta. Investor institusi, perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga masyarakat umum dapat ikut membiayai pembangunan melalui instrumen investasi yang legal dan diawasi oleh OJK. Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting karena dapat terlibat secara langsung dalam mendukung pembangunan daerahnya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjelaskan secara terbuka proyek-proyek apa saja yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerah, berapa nilai investasinya, bagaimana skema pengembalian dananya, dari mana sumber pelunasannya, apa saja risiko yang mungkin timbul, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar kepercayaan masyarakat dan investor tetap terjaga. Dengan begitu, keberhasilan penerbitan Obligasi Daerah sangat bergantung pada kepercayaan publik serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Pertanyaan lain yang juga penting dijawab adalah dari mana kemampuan pembayaran obligasi tersebut berasal. Secara hukum, Obligasi Daerah tidak dijamin oleh aset tertentu seperti jaminan dalam hubungan perdata. Kemampuan membayarnya berasal dari kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui APBD dan penerimaan daerah pada masa mendatang. Karena itu, perencanaan fiskal jangka panjang menjadi sangat penting.

Singkatnya, saya ingin menegaskan bahwa besarnya APBD DKI Jakarta bukanlah alasan untuk menolak penerbitan Obligasi Daerah. Justru kapasitas fiskal yang kuat menjadi salah satu syarat utama agar obligasi dapat diterbitkan secara sehat, kredibel, dan mampu memperoleh kepercayaan investor.

Yang terpenting bukan sekadar berhasil menerbitkan obligasi atau menghimpun dana hingga triliunan rupiah, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh benar-benar digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proyek-proyek tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta tetap menjaga keberlanjutan dan kesehatan keuangan daerah agar tidak membebani generasi mendatang.

Seperti yang disampaikan Bang Foke kepada saya, esensi Obligasi Daerah bukan sekadar mencari tambahan dana pembangunan. Yang jauh lebih penting adalah membangun budaya tata kelola keuangan yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jika prinsip itu dijaga, maka Obligasi Daerah bisa menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang sangat bermanfaat bagi masa depan Jakarta.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kota Jakarta Timur, Taufik Yulianto, dalam kegiatan Roadshow FKKS, di SMAN 14 Jakarta, Jalan SMAN 14 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Selasa (28/7/2026). Pengembangan urban farming di sekolah diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar.

“Kami berharap kehadiran kami di sekolah-sekolah dapat memberikan kontribusi yang positif, baik untuk siswa, komite, kepala sekolah maupun masyarakat sekitar, terutama dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekolah untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil," kata Taufik.

Urban farming dapat menjadi pilihan kegiatan produktif bagi peserta didik di samping pendidikan formal yang mereka terima di sekolah. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, pihaknya telah melakukan inventarisasi sekolah-sekolah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi urban farming. Berbagai masukan dari sekolah telah dihimpun, mulai dari kebutuhan teknologi budidaya, peningkatan pemasaran hasil, hingga penguatan kapasitas guru dan siswa.

“Sebelumnya, juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sekolah-sekolah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta media. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan workshop yang diikuti seluruh sekolah di Jakarta Timur. Alhamdulillah, antusiasme sekolah sangat positif. Kami berharap ini menjadi langkah awal yang baik," ungkapnya.

Ia juga akan memilih lokasi unggulan di setiap kecamatan untuk dijadikan percontohan pemanfaatan lahan sekolah secara optimal. Program tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui pendampingan dan penyuluhan.

Sementara itu, Ketua FKKS Jakarta Timur, Syamsul Bahri, menjelaskan roadshow yang dilakukan saat ini merupakan kegiatan ke-9 dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. Selain membahas pengembangan urban farming, roadshow juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah, pencegahan tawuran, perundungan atau bullying, serta kemajuan sekolah.

"Melalui roadshow bersama Satpol PP dan Kesbangpol, kami berupaya mengurangi tawuran dan bullying. Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan KPKP dan BNN untuk memperkuat pembinaan di sekolah," ujarnya.

FKKS Kota Jakarta Timur menargetkan program tersebut dapat menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga SMK di Jakarta Timur. “Insyaallah kami akan lakukan secara merata tanpa pilih kasih selama masih dalam dunia pendidikan,” pungkasnya.

[Redaktur: Jupriadi]

Tongkat yang selalu menemaninya menjadi saksi perjuangan Evi melawan penyakit autoimun yang dideritanya selama bertahun-tahun. Meski kondisi fisiknya terbatas, semangatnya untuk kembali bekerja tak pernah surut.

Sebelum divonis mengidap autoimun, Evi pernah bekerja sebagai helper di sebuah perusahaan garmen. Namun, kondisi kesehatannya yang terus menurun membuatnya harus mengundurkan diri karena sering keluar masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Ya, karena sakit aja, bukan perusahaan sih, saya mengundurkan diri karena keluar masuk IGD terus karena capek juga. Namanya autoimun kan tidak boleh terlalu capek. Mungkin namanya garmen terlalu capek," ujar Evi saat berbincang dengan tim Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Administrasi Jakarta Timur di GOR Ciracas.

Sejak 2019, Evi tidak lagi bekerja. Enam tahun terakhir dihabiskannya untuk menjalani pengobatan intensif akibat penyakit autoimun yang semakin parah. Dalam masa-masa sulit itu, mendiang ibunya menjadi sosok yang selalu mendampingi, mulai dari mengatur pola makan, waktu istirahat, hingga menemani pengobatan rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Namun, setelah sang ibu meninggal dunia, kondisi kesehatan Evi semakin menurun.

"Sempat bekerja, normal pada umumnya. Semenjak ibu saya meninggal, nge-drop semuanya. Karena almarhum ibu saya tuh benar-benar menjaga dari segi makanan, dari segi istirahat, segala macamnya dijaga," tuturnya.

Cobaan hidup yang dialaminya tidak berhenti di situ. Setelah berpisah dengan suaminya, Evi harus berjuang seorang diri membesarkan buah hatinya. Meski tetap menjalani pengobatan di RSCM, ia terus berusaha mencari pekerjaan dengan mendatangi berbagai bursa kerja.

Persaingan yang ketat ditambah keterbatasan fisik membuat perjuangannya tidak mudah. Bahkan, karena kondisi ekonomi yang semakin sulit, Evi mengaku tidak memiliki tempat tinggal tetap dan harus berpindah-pindah, bahkan kerap bermalam di masjid bersama anaknya.

Meski demikian, perempuan tangguh itu tetap menyimpan harapan besar. Ia berharap semakin banyak perusahaan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas tanpa memandang usia maupun kondisi fisik.

 "Harapannya agar dipermudah aja untuk bagian para penyandang disabilitas apapun kondisinya mohon diterima dengan baik tanpa ada intimidasi atau apa pun," ungkap Evi.

Kisah Evi menjadi potret nyata bahwa semangat untuk bangkit dan bekerja dapat tumbuh di tengah berbagai keterbatasan. Kehadirannya di Career Fest Jakarta Timur bukan sekadar mencari pekerjaan, tetapi juga membawa harapan akan dunia kerja yang semakin inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

[Redaktur: Jupriadi]

Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah.

Dalam sambutannya, Eka Darmawan menegaskan bahwa peran tokoh agama, pemuka agama, dan organisasi kemasyarakatan sangat strategis dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Timur.

"Hari ini alhamdulillah pelaksanaan silaturahmi para pemuka agama dan organisasi kemasyarakatan. Kondusivitas wilayah mempunyai peranan yang penting dari tokoh agama, pemuka agama, maupun organisasi kemasyarakatan. Ini dikolaborasikan supaya program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Jakarta Timur, bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik dan lancar," ujar Eka.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan perlu terus diperkuat agar tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Selain mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah, Eka juga menekankan pentingnya peran edukatif para tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan dalam membina masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis dan persuasif, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan, toleransi, ketertiban, dan keamanan lingkungan semakin meningkat.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Jakarta Timur tetap menjadi wilayah yang aman, nyaman, serta kondusif bagi seluruh warganya, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

[Redaktur: Jupriadi]

Program ini menjadi salah satu langkah konkret Pemprov DKI Jakarta dalam menekan angka putus sekolah sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan yang layak.

Dari total 180 peserta, sebanyak 26 siswa berasal dari Kecamatan Tamansari, 59 siswa dari Kecamatan Tambora, 57 siswa dari Kecamatan Cengkareng, dan 38 siswa dari Kecamatan Kalideres.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Nahdiana, M.Pd., yang memberikan apresiasi kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat atas inisiatif menghadirkan layanan pendidikan yang semakin inklusif bagi anak-anak yang sempat terputus dari bangku sekolah.

"Program Sekolah Kembali merupakan langkah sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan layanan pendidikan yang inklusif, merata, serta berkualitas. Melalui kegiatan MPLS yang ramah anak, edukatif, dan bebas dari segala bentuk perundungan, kita menyambut hangat anak-anak untuk kembali menata masa depan mereka," ujar Nahdiana.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama jajaran kecamatan, kelurahan, RT/RW, kader PKK, hingga Dasawisma yang melakukan pendataan serta pendampingan secara langsung kepada keluarga melalui pendekatan door to door.

Melalui program ini, anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, termasuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas sekolah gratis serta berbagai layanan pendidikan alternatif agar kendala ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa keberhasilan program "Sekolah Kembali" memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman, berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat mewujudkan Jakarta yang bebas dari Anak Tidak Sekolah sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.