Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta penyerahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Munjirin mengapresiasi langkah konkret Kecamatan Cakung yang menggelar deklarasi pemilahan sampah secara serentak di seluruh kelurahan se-Kecamatan Cakung. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi simbol penting bahwa perubahan besar dalam pengelolaan lingkungan dimulai dari rumah tangga.

“Jakarta, khususnya Jakarta Timur, memproduksi sekitar 2.400 ton sampah setiap harinya. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka warisan yang kita tinggalkan kepada anak cucu hanyalah tumpukan masalah lingkungan,” ujar Munjirin.

Ia menegaskan, gerakan pemilahan sampah tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Dalam kebijakan tersebut, seluruh warga DKI Jakarta diwajibkan melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari sampah organik, anorganik, B3, hingga residu.

Menurutnya, pemilahan sampah menjadi langkah penting dalam mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

“Pemilahan dan pengolahan sampah adalah kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang, tetapi dapat diolah kembali dan memiliki nilai ekonomi,” tambahnya.

Munjirin berharap semangat masyarakat dalam memilah sampah tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan menjadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Essie Feransie Munjirin, para Asisten Kota Administrasi Jakarta Timur, Camat Cakung Rohmad, para lurah se-Kecamatan Cakung, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, kader PKK, LMK, Dasawisma, serta Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga.

[Redaktur: JP Sianturi]

Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, warga juga khawatir penumpukan sampah dapat berdampak pada kesehatan, terutama bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi.

Ketua RT 002 RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat, Jethro Odolf Atmapralieto, mengatakan pihaknya sebenarnya telah berupaya mengangkut sampah tersebut.

Namun, proses pengangkutan sempat tertunda karena adanya penghadangan bahwa sampah harus dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua RW.

“Sebetulnya sampah ini sudah kami tangani dan siap untuk dibuang.

Namun saat akan diangkut, kami mendapat penghadangan dari petugas keamanan bahwa pengeluaran sampah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Ketua RW,” ujar Jethro saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).

Menurut Jethro, tumpukan sampah itu telah memicu keluhan warga karena menimbulkan aroma menyengat.

“Kami memikirkan kenyamanan dan kesehatan warga. Banyak yang mengeluh karena bau sampah cukup menyengat. Kami khawatir kondisi ini berdampak pada kesehatan, terutama bagi anak-anak,” katanya.

Ketua RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat, Iskandar, membenarkan adanya penumpukan sampah yang telah berlangsung kurang dari satu bulan. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di RT 002, tetapi juga di sejumlah titik lain di wilayah RW 018.

“Setahu saya, penumpukan sampah ini kurang dari satu bulan. Dan bukan hanya di RT 002 saja, tetapi juga terjadi di beberapa titik di lingkungan RW 018,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa di wilayah RW 018 tersedia lokasi pembuangan sementara yang dikelola oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat.

Saat ditanya mengenai kemungkinan warga membuang sampah secara mandiri, Iskandar pilih bungkam mengalihkan pembicaraan membahas tentang Pergub 77 Tahun 2020 dan Pergub 55 Tahun 2021," ucapnya.

Meski demikian, Iskandar mengakui sistem pengelolaan sampah di lingkungan RW 018 masih perlu dibenahi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Achmad Hariadi, memberikan penjelasan akan menindaklanjuti terkait penyebab keterlambatan pengangkutan sampah di wilayah tersebut.

Ia menyampaikan sedang mengikuti rapat.“Hubungi nanti ya, Pak. Kami sedang rapat, siap saya akan menindaklanjuti, terimakasih informasinya pak,” ujarnya singkat.

Warga berharap pengurus RT, RW, pengelola lingkungan, dan instansi terkait segera berkoordinasi untuk mengangkut sampah yang menumpuk.

Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga.

[Redaktur: JP Sianturi]

Muhammad Harianto, Ketua RT 08/RW 012, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat menyebutkan kejadiannya sekitar pukul 06.30 WIB diduga karena korsleting listrik.

“Kejadiannya sekitar jam 06.30 WIB karena korsleting listrik dari bangunan semi permanen. Awalnya empat rumah, terus merambat ke dua rumah lagi. Jadi total ada 6 rumah yang terbakar,” kata Harianto di lokasi, pada Senin (12/5) pagi.

Ia mengungkapkan kebakaran begitu cepat merambat karena di lokasi ada gudang menyimpan banyak plastik.

Akibat kebakaran ini, Harianto menyebut pemilik rumah mengalami luka bakar.

“Ada yang luka dari pemilik rumah. Bapak Tatang dan ada bayi. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan selanjutnya,” katanya.

Harianto mengatakan sebelum mobil pemadam kebakaran datang, masyarakat secara bergotong royong memadamkan api dengan air dari kali yang ada di depan rumah yang terbakar.

“Tapi tadi saya lihat pas mobil pemadam datang apinya sudah padam. Jadi alhamdulillah ada antusias dari warga langsung memadamkan dengan menyiram air dari kali depan rumah kebakaran. Alhamdulillah api langsung cepat padam,” pungkasnya.

Mobil pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pendinginan di enam rumah yang ludes terbakar.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah tugas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Eka Darmawan menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sehingga para pegawai dapat tetap prima dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita bisa memahami kondisi kesehatan masing-masing. Kesehatan harus dijaga karena kita adalah pelayan publik yang dituntut memiliki kinerja optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Eka Darmawan.

Ia menyebutkan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan CKG mencapai sekitar 300 hingga 350 ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Adapun layanan pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi tes laboratorium seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat, pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, hingga pemeriksaan kesehatan mata.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Pelayanan Kesehatan Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan pegawai sekaligus mendukung produktivitas kerja di lingkungan pemerintahan.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kehadiran Munjirin dalam peninjauan tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terhadap program pemilahan dan pengolahan sampah yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini dinilai penting untuk mengurangi volume sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono mengapresiasi langkah pengelolaan sampah yang dilakukan Pasar Jaya Kramat Jati. Pasar tersebut diketahui menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Jakarta Timur dengan volume mencapai sekitar lima ton per hari.

“Hari ini sebagai tindak lanjut dari program pemilahan sampah yang kemarin sudah kita canangkan, maka Pemerintah DKI Jakarta melalui Pasar Jaya akan bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap penanganan sampah, terutama sampah organik dan anorganik,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan, sampah organik yang dihasilkan dari aktivitas pasar nantinya akan diolah menjadi dua jenis pupuk organik, yakni pupuk cair dan pupuk kompos. Hasil pengolahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemeliharaan taman dan penghijauan di wilayah Jakarta Timur.

“Seperti kita ketahui di tempat ini kurang lebih setiap hari menghasilkan lima ton sampah. Nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi pertamanan dan juga sektor lainnya, termasuk bersama Pupuk Indonesia,” jelasnya.

Munjirin menyambut baik inovasi pengolahan sampah tersebut dan berharap program serupa dapat terus dikembangkan di berbagai wilayah Jakarta Timur. Menurutnya, pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya membantu mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat.

Program pengolahan sampah organik menjadi produk bernilai guna itu merupakan bagian dari implementasi program pemilahan sampah yang saat ini terus diperkuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di Jakarta Timur.

[Redaktur: JP Sianturi]

Selain persoalan perizinan, akses jalan menuju lokasi lapangan padel disebut memiliki lebar kurang dari 15 meter sebagaimana diatur dalam SK Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2026. Kondisi lain yang turut menuai perhatian adalah posisi bangunan yang berdempetan langsung dengan permukiman warga.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wali Kota Jakarta Timur telah melayangkan surat permintaan klarifikasi bernomor 019/PWI-Pokja/JT/IV/2026 kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Timur pada 23 April 2026.

Dalam surat balasannya, Sudin Citata Jakarta Timur menyampaikan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan (SP) I pada 16 April 2026 dan Surat Peringatan II pada 20 April 2026 terhadap bangunan lapangan padel tersebut.

Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, Rudolf Simbolon, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Sudin Citata Jakarta Timur. Menurut dia, penerbitan SP I dan SP II sudah semestinya diberikan kepada pemilik bangunan yang belum mengantongi izin resmi.

Namun demikian, Rudolf menilai Sudin Citata Jakarta Timur tidak boleh lengah dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

“Apabila pemilik lapangan padel tetap tidak mematuhi aturan, maka Sudin Citata harus segera menerbitkan Surat Peringatan III yang dilanjutkan dengan Surat Perintah Pembatasan Kegiatan hingga Surat Perintah Pembongkaran,” ujar Rudolf kepada awak media di Kantor PWI Jakarta Timur, Senin (11/5).

Ia mengungkapkan, berdasarkan pantauan di lapangan, fasilitas olahraga tersebut telah beroperasi meskipun diduga belum melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan.

“Pantauan kami di lokasi, per hari ini lapangan padel tersebut telah beroperasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan aturan meskipun telah dikenakan serangkaian sanksi administratif oleh Sudin Citata Jakarta Timur,” katanya.

Rudolf menilai ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif yang tidak diikuti tindakan tegas berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola perizinan bangunan. Selain itu, hal tersebut dinilai membuka ruang terjadinya maladministrasi hingga dugaan perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.

“Jika benar telah diterbitkan surat peringatan namun tidak dijalankan, maka hal ini patut diduga sebagai bentuk pembiaran oleh aparat terkait. Fakta di lapangan menunjukkan fasilitas tersebut telah beroperasi. Seharusnya Sudin Citata Jakarta Timur menghentikan seluruh aktivitas operasional sebelum seluruh perizinan dipenuhi sesuai aturan,” tegas Rudolf.

Menurutnya, situasi semacam itu berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah apabila penegakan aturan tidak dilakukan secara konsisten.

Lebih lanjut, Rudolf mengingatkan bahwa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk menindak tegas pembangunan fasilitas olahraga yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan instruksi tersebut dijalankan secara konsisten hingga ke tingkat pelaksana.
Rudolf juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sudin Citata Jakarta Timur, termasuk membuka informasi kepada publik terkait langkah penindakan yang telah dan akan dilakukan.

“Transparansi menjadi kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan serta memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam proses penegakan aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penerbitan surat peringatan.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerbitan surat. Harus ada tindakan konkret di lapangan. Jika tidak, maka aturan hanya akan menjadi formalitas tanpa makna,” tutup Rudolf.

[Redaktur: JP Sianturi]

“Tol Sentul Selatan-Karawang Barat memiliki arti strategis yang sangat besar karena akan menjadi penghubung utama antarwilayah penyangga Jakarta yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional,” ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Minggu (10/5/2026).

Menurut Tohom, proyek sepanjang 60,36 kilometer dengan nilai investasi Rp34,75 triliun tersebut bukan hanya membangun jalan baru, tetapi menciptakan sistem konektivitas yang menyatukan kawasan Bogor, Sentul, Cibubur, Bekasi, Karawang, dan koridor industri utama di Jawa Barat.

“Karena itu kami menyebut proyek ini sebagai kunci integrasi aglomerasi Jabodetabekjur, sebab JORR III akan menghubungkan pusat pertumbuhan, kawasan industri, permukiman, dan jaringan logistik dalam satu sistem transportasi yang jauh lebih efisien,” katanya.

Tol ini akan terkoneksi dengan Tol Bogor Ring Road, Tol Jakarta-Cikampek Selatan, dan Tol Jakarta-Cikampek Eksisting, sehingga membentuk simpul strategis yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas di jalur utama kawasan metropolitan.

Menurut Tohom, manfaat proyek ini tidak hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga akan mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

“Ketika mobilitas antarkawasan menjadi lebih lancar, produktivitas akan meningkat dan kawasan aglomerasi dapat berkembang secara lebih seimbang dan terencana,” ujarnya.

Ia menilai proyek ini sejalan dengan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Pembangunan aglomerasi tidak cukup hanya dengan konsep tata ruang, tetapi harus ditopang infrastruktur yang benar-benar mampu menyatukan wilayah-wilayah strategis,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa Jabodetabekjur membutuhkan konektivitas yang terintegrasi agar pergerakan manusia, barang, dan investasi dapat berlangsung lebih efisien.

“Jika integrasi transportasi berjalan baik, maka tekanan kemacetan dapat berkurang, kawasan tumbuh lebih tertata, dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan,” tuturnya.

Menurut Tohom, nilai investasi Rp34,75 triliun menunjukkan besarnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia dan pentingnya proyek ini bagi masa depan kawasan metropolitan.

“JORR III akan menjadi salah satu infrastruktur paling strategis yang memperkuat struktur ekonomi Jabodetabekjur sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di sepanjang koridor tol,” katanya.

Ia meyakini kehadiran tol tersebut akan mendorong terciptanya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat konektivitas regional, dan meningkatkan efisiensi nasional.

“Ketika infrastruktur terintegrasi, pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih cepat dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

“Penguatan aglomerasi Jabodetabekpunjur merupakan terobosan besar yang sangat visioner. Ini bukan hanya soal koordinasi antardaerah, tetapi tentang membangun mesin pertumbuhan baru yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Tohom, kawasan Jabodetabekpunjur merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional yang menyumbang porsi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. 

Karena itu, pembangunan yang dilakukan secara parsial sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan urbanisasi, kemacetan, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan tekanan lingkungan.

Ia menilai, inisiatif yang dimulai Pemkab Tangerang ini menunjukkan kepemimpinan daerah yang progresif dan selaras dengan visi pemeringah pusat dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, cepat, dan berdampak langsung bagi rakyat.

“Jika transportasi publik terkoneksi, sistem pengelolaan sampah disatukan, dan rantai pasok pangan dibangun secara regional, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara signifikan. Biaya logistik turun, mobilitas warga menjadi lebih mudah, dan ekonomi lokal tumbuh lebih sehat,” katanya.

Tohom menilai aglomerasi modern adalah wujud nyata dari pemerintahan yang mampu melampaui ego sektoral dan batas administrasi. 

Dalam pandangannya, masa depan kota-kota besar Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin daerah untuk berpikir dalam satu ekosistem.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan Jabodetabekpunjur harus disertai kerangka kelembagaan yang kuat agar kebijakan lintas daerah dapat berjalan konsisten dan terukur.

“Indonesia membutuhkan model pembangunan metropolitan yang harmonis. Setiap daerah tetap memiliki identitas dan kewenangannya, namun bergerak dalam satu irama untuk mencapai kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten yang memandang kerja sama antardaerah sebagai instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Menurut Tohom, apabila konsep ini diterapkan secara serius, Jabodetabekpunjur dapat menjadi contoh kawasan metropolitan terbaik di Asia Tenggara yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Tohom menilai Sustainable Aglo City Summit 2026 merupakan forum strategis yang sangat penting karena mempertemukan unsur pemerintah, tokoh nasional, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan metropolitan yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, forum ini dapat menjadi titik awal lahirnya kebijakan-kebijakan besar yang akan menentukan wajah kawasan Jabodetabekpunjur dalam beberapa dekade mendatang.

“Dari forum-forum semacam ini, kita berharap lahir gagasan-gagasan besar yang tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Keikutsertaan para siswa dalam festival seni dan budaya tingkat internasional tersebut menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing dan berprestasi di tingkat global.

Ajang bergengsi tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Dalam kompetisi tersebut, para siswa SD Islam PB Soedirman tampil percaya diri dengan menampilkan kemampuan terbaik di bidang seni dan budaya. Kreativitas, semangat, serta kerja keras yang ditunjukkan para peserta berhasil mengantarkan delegasi sekolah meraih prestasi membanggakan sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari guru pembimbing, orang tua, hingga lingkungan sekolah yang terus mendorong pengembangan bakat dan karakter peserta didik. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, sekolah berkomitmen menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kreativitas, disiplin, dan kemampuan berkolaborasi secara positif.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan internasional ini juga memberikan pengalaman berharga bagi para siswa untuk mengenal keberagaman budaya dunia, memperluas wawasan global, serta membangun rasa percaya diri sejak dini. Dengan membawa semangat budaya Indonesia, para peserta berhasil menunjukkan bahwa kerja keras, karakter yang kuat, dan kecintaan terhadap seni mampu menjadi modal besar dalam meraih prestasi.

Kepala SD Islam PB Soedirman menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian luar biasa yang diraih para siswa. Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik untuk terus berkarya, berprestasi, dan berani bermimpi besar.

“Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta dedikasi para guru dalam membimbing dan mengembangkan potensi anak-anak. Kami berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh siswa untuk terus mengembangkan bakat dan percaya diri tampil di tingkat internasional,” ujarnya.

Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen SD Islam PB Soedirman dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan mampu bersinar di tingkat global. Sekolah berharap keberhasilan tersebut menjadi awal dari berbagai prestasi gemilang lainnya di masa mendatang.

[Redaktur: Jupriadi]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba menilai, keputusan menjadikan Shenzhen sebagai referensi pembangunan MRT menunjukkan arah baru pembangunan metropolitan yang tidak lagi berpusat hanya pada Jakarta, melainkan menghubungkan seluruh kawasan penyangga dalam satu sistem mobilitas modern.

“Jabodetabekjur saat ini sudah menjadi satu ruang ekonomi raksasa. Orang tinggal di Bekasi, bekerja di Jakarta, berbisnis di Tangerang, dan beraktivitas di Bogor atau Cianjur. Karena itu transportasi tidak boleh dibangun secara parsial,” ujar Tohom, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, keberhasilan Shenzhen mengangkut hingga 13 juta penumpang per hari membuktikan bahwa sistem MRT dan TOD mampu menciptakan efisiensi kota sekaligus memperkuat daya saing kawasan metropolitan.

Tohom mengatakan, tantangan terbesar Jabodetabekjur hari ini adalah tingginya mobilitas harian masyarakat yang belum sepenuhnya ditopang transportasi publik terintegrasi. 

Akibatnya, kemacetan terus meluas dan biaya logistik perkotaan semakin tinggi.

“Kalau empat juta lebih mobilitas harian ini tidak dikelola dengan sistem modern, maka kita akan menghadapi kerugian ekonomi yang luar biasa besar setiap tahun. Shenzhen memberi pelajaran bahwa transportasi publik adalah investasi peradaban kota,” katanya.

Ia menilai konsep TOD tidak boleh dipahami hanya sebagai pembangunan apartemen atau kawasan komersial di sekitar stasiun, melainkan sebagai strategi membangun pusat-pusat ekonomi baru yang saling terkoneksi di wilayah aglomerasi.

“Tohom melihat TOD harus menjadi instrumen pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan semua aktivitas menumpuk di Jakarta, tetapi berkembang merata ke Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor hingga Cianjur melalui konektivitas transportasi massal,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan kerja sama MRT Jakarta dan Shenzhen Metro Group menjadi momentum penting untuk mempercepat pembentukan sistem transportasi lintas wilayah yang benar-benar terintegrasi di Jabodetabekjur.

Menurutnya, konsep aglomerasi yang saat ini didorong pemerintah pusat membutuhkan dukungan infrastruktur mobilitas yang kuat agar perpindahan manusia, barang, dan aktivitas ekonomi berjalan efisien.

“Kalau aglomerasi hanya dibicarakan secara administratif tanpa konektivitas transportasi yang kuat, maka kemacetan dan ketimpangan pembangunan akan tetap terjadi. MRT, LRT, KRL, bus antarkota, hingga TOD harus berada dalam satu ekosistem besar,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara MRT Jakarta dan Shenzhen Metro Group karena dinilai membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kualitas operasional, serta penguatan perencanaan kota modern berbasis transportasi publik.

“Jakarta dan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur membutuhkan lompatan besar agar mampu sejajar dengan kota-kota global. Pengalaman Shenzhen dapat menjadi inspirasi penting untuk membangun metropolitan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” tutur Tohom.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Mengusung tema “Hoaks, Disinformasi, dan Peran Publik di Era AI”, kegiatan ini menjadi respons atas semakin maraknya penyebaran informasi palsu di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Webinar yang disiarkan secara langsung melalui Zoom dan kanal YouTube Jakarta Lawan Hoaks tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, didapuk sebagai keynote speaker.

Dalam arahannya, Pramono menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memilah serta memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya di ruang digital.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini terbuka untuk umum, sekaligus memberikan e-certificate dan doorprize sebagai bentuk apresiasi kepada peserta.

Peran masyarakat jadi kunci
Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, dalam sambutannya menyoroti perubahan besar yang dibawa era digital, di mana masyarakat dari berbagai kalangan usia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Dulu tidak terbayangkan kita akan hidup di era digital seperti sekarang. Informasi begitu terbuka, lintas negara, dan mudah diakses. Namun di balik itu, kita dituntut lebih cerdas dan bijak dalam mengelola informasi,” ujar Munjirin.

Ia mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dapat berdampak nyata terhadap kehidupan sosial, bahkan memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi.

“Setiap apa yang kita ketik dan bagikan harus dipikirkan matang. Bukan hanya berdampak di dunia, tapi juga menjadi tanggung jawab moral,” tegasnya.

Selain membahas hoaks, Munjirin juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi, termasuk saat memberikan komentar, membuat unggahan, maupun menyebarkan informasi.

Ia mencontohkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kejujuran dalam pelaporan data di lapangan. Menurutnya, manipulasi informasi melalui sistem digital dapat merusak kepercayaan publik.

“Teknologi itu memudahkan, tapi jangan disalahgunakan. Harus tetap berdasarkan fakta dan kondisi nyata,” kata dia.

Sementara itu, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Syali. menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, khususnya AI, membawa peluang sekaligus tantangan, termasuk meningkatnya hoaks dan disinformasi.

Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan informasi melalui berbagai inovasi, seperti pengembangan portal Satu Data Jakarta, aplikasi JAKI, serta layanan Jakarta Lawan Hoaks sebagai pusat verifikasi informasi.

“Laporan warga bukan sekadar data administratif, tetapi amanah publik yang harus divalidasi secara nyata. Karena itu, kami memperkuat sistem verifikasi berbasis AI dan mekanisme check and balance,” ujarnya.

Selain itu, perluasan akses internet melalui JakWiFi dan pemasangan ribuan CCTV juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan.

Program Jakarta Lawan Hoaks tidak hanya berperan sebagai pemeriksa fakta, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik. Inisiatif ini bahkan telah mendapat pengakuan internasional melalui nominasi ajang World Summit on the Information Society (WSIS) yang diselenggarakan oleh PBB.

Melalui kegiatan Jakarta SOLID, masyarakat diajak memahami cara sederhana memverifikasi informasi sekaligus melindungi keluarga dari dampak negatif dunia digital.

“Literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial,” kata perwakilan Kominfotik, Syali.

Sebagai penutup, Wali Kota Jakarta Timur menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.

Webinar ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika di tengah derasnya arus informasi di era kecerdasan buatan.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bambu Apus Blok C, Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini juga menjadi ajang silaturahmi serta sinkronisasi kebijakan pendidikan antara komite sekolah, kepala sekolah, dan pemerintah daerah.

Acara dibuka oleh Munjirin, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana. Dalam paparannya, Nahdiana menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna meningkatkan mutu pembelajaran dan mewujudkan sekolah unggul, khususnya di wilayah Jakarta Timur.

Rangkaian kegiatan ditutup oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa peringatan yang menggabungkan momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional ini menjadi refleksi atas berbagai persoalan nyata di lapangan yang perlu diselesaikan secara bersama.

“Ini perpaduan antara pendidikan, buruh, dan persoalan-persoalan nyata di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai isu yang berkaitan dengan pendidikan dan ketenagakerjaan agar ke depan semakin baik,” ujar Pramono.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang solutif dan berkeadilan, baik dalam sektor pendidikan maupun ketenagakerjaan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara menyeluruh.

[Redaktur: JP Sianturi]

Riska dikenal lewat konten-konten musikal berkualitas tinggi yang mampu bersaing di tengah padatnya kreator digital saat ini. Dengan kemampuan multi talenta, ia memukau audiens melalui penampilan vokal yang kuat sekaligus kemahirannya memainkan berbagai alat musik seperti piano, biola, dan gitar.

Setiap sajian musik yang dibawakan menghadirkan nuansa emosional yang mendalam serta menunjukkan kematangan musikalitas.

Tak hanya membawakan lagu-lagu yang tengah tren di kalangan generasi Z, Riska juga menunjukkan fleksibilitas dengan menjelajahi beragam genre dan bahasa. Lagu-lagu Jepang, Korea, hingga Barat dibawakan dengan gaya khasnya yang ekspresif dan menyentuh, terutama bagi penikmat musik bernuansa galau yang menjadi salah satu kekuatan daya tariknya.

Kemampuan adaptasi lintas genre dan bahasa ini menjadi nilai lebih yang memperluas jangkauan audiensnya. Riska mampu menjembatani selera musik yang beragam sekaligus mempertahankan identitas musikalnya yang kuat.

Keunikan lain yang menonjol adalah latar belakang budayanya. Memiliki darah Minang dari sang ayah dan Cirebon dari ibunya, Riska tampil autentik saat membawakan lagu-lagu Minang dengan pelafalan yang fasih serta penghayatan yang mendalam. Hal ini menciptakan kedekatan emosional dengan penonton, khususnya dari kalangan pecinta musik daerah.

Saat ini, Riska tengah menempuh pendidikan semester akhir di salah satu universitas negeri di Jakarta dengan jurusan musik, mengambil mayor biola.

Di lingkungan kampus, ia dikenal sebagai sosok yang berbakat, ramah, dan mudah bergaul, menjadikannya figur yang cukup menonjol di kalangan mahasiswa.

Aktivitas live streaming Riska juga menjadi magnet tersendiri, terutama bagi komunitas kampus dan lingkungan tempat tinggalnya di Rawamangun.

Sesi live yang rutin digelar setiap malam Minggu pukul 19.30 WIB selalu dinantikan oleh para penggemarnya yang terus bertambah.

Dengan perkembangan yang pesat serta respons positif dari audiens, Riska Harisma dinilai memiliki peluang besar untuk dilirik oleh industri musik dan perfilman.

Potensi yang dimilikinya menempatkan Riska sebagai salah satu rising star yang patut diperhitungkan di industri kreatif Indonesia.

Untuk kebutuhan kolaborasi dan kerja sama, publik dapat menghubungi melalui akun resmi TikTok milik Riska Harisma.

[Redaktur: JP Sianturi]

Informasi yang dihimpun awak media bermula dari beredarnya surat bernomor 01/Panpel/I/2026 yang ditujukan kepada wali murid kelas IX.

Dalam surat tersebut, panitia pelepasan siswa tahun ajaran 2025–2026 menginformasikan rencana kegiatan tasyakuran yang akan digelar pada Kamis, 11 Juni 2026 di aula sekolah.

Namun, polemik muncul setelah 
dalam surat itu tercantum permintaan kontribusi kepada orang tua sebesar Rp800.000 per siswa.

Dana tersebut dirinci untuk sejumlah kebutuhan, antara lain biaya fotokopi dan pendalaman materi persiapan Tes Kemampuan Akademik sebesar Rp50.000, Buku Tahunan Siswa Rp250.000, serta biaya acara pelepasan atau wisuda sebesar Rp500.000.

Praktik ini dinilai berpotensi melanggar sejumlah regulasi. Dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, khususnya Pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dilarang memungut biaya dari peserta didik.

Ketentuan serupa juga diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 yang melarang tenaga pendidik maupun kependidikan melakukan pungutan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kemendikbudristek melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2023 menegaskan bahwa kegiatan wisuda tidak boleh bersifat wajib dan tidak boleh membebani orang tua.

Sementara dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah dilarang melakukan pungutan, melainkan hanya dapat menggalang dana dalam bentuk sumbangan sukarela.

Awak media memperoleh informasi bahwa kasus ini tengah dalam penanganan pihak terkait, termasuk Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan otoritas pendidikan di wilayah tersebut. Kepala sekolah disebut telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

Menanggapi hal ini, Ketua Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) Jakarta Timur, M. Amin, menyayangkan dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa jika pungutan terbukti dilakukan dan bersifat wajib, maka hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap aturan.

“Komite sekolah boleh menggalang dana dalam bentuk donasi, bukan pungutan. Apalagi jika nominalnya besar dan dibebankan ke orang tua siswa. Ini harus ditelusuri secara serius,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa praktik semacam ini tidak boleh terjadi karena menyangkut integritas lembaga pendidikan.

Sementara itu, pihak panitia tasyakuran belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan singkat kepada ketua panitia belum mendapatkan respons hingga berita ini ditayangkan.

Kasus ini menambah daftar polemik terkait kegiatan wisuda atau pelepasan siswa di sekolah, yang kerap menuai kritik karena dinilai membebani orang tua. Publik kini menanti hasil klarifikasi dan langkah tegas dari pihak berwenang guna memastikan praktik pendidikan tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Sri Gunting, Blok A Lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (4/5/2026), dihadiri Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta Guritno Wahyu Wijanarko, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur Achmad Salahuddin, Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Timur Essie Feransie Munjirin, para Bunda PAUD dari 10 kecamatan, serta perwakilan Bunda PAUD kelurahan.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPMP DKI Jakarta, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, serta Bunda PAUD Kota Jakarta Timur. Komitmen ini menegaskan sinergi dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Jakarta Timur.

“Kami berharap melalui kebijakan ini tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal atau putus sekolah. Semua harus mendapatkan akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas,” ujar Munjirin.

Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Peran aktif Tim Penggerak PKK, Dasawisma, serta unsur masyarakat dinilai sangat penting, terutama dalam pendataan dan verifikasi langsung ke rumah warga terkait anak yang berpotensi putus sekolah. Selain itu, peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman perundungan (bullying) juga menjadi perhatian bersama.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui berbagai program serta penguatan anggaran di sektor pendidikan. Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik juga akan terus didorong guna menunjang mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Munjirin juga mengajak seluruh pihak, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun.

“Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis dapat mewujudkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tandasnya.

[Redaktur: JP Sianturi]

Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum refleksi untuk menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti. Ia menegaskan bahwa hakikat pendidikan adalah proses tulus untuk memanusiakan manusia.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan kembali spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang, untuk memanusiakan manusia,” ujar Munjirin.

Nilai tersebut, lanjutnya, selaras dengan ajaran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, melalui sistem Among yang menekankan prinsip asah (ilmu), asih (kasih sayang), dan asuh (pendampingan).

Untuk membangun ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini mengintegrasikan empat pilar utama, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Meski demikian, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak.

“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang berkomitmen dalam memajukan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Munjirin menekankan pentingnya prinsip ‘3M’ dalam keberhasilan kebijakan pendidikan, yakni mindset (pola pikir) yang maju, mental yang kuat, serta misi yang lurus. Tanpa ketiga elemen tersebut, program pendidikan dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas semata.

Menutup amanatnya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

“Akhir kata, Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerja sama untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua, menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat,” pungkasnya.

[Redaktur: JP Sianturi]

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif kader PKK yang siap menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Hani Pramono Anung, Wakil Ketua TP PKK DKI Jakarta, Dewi Indriati Rano Karno, serta Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Essie Feransie.

Menurut Munjirin, komitmen pilah sampah merupakan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah menggalakkan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga.

“Komitmen ini diinisiasi oleh ibu-ibu PKK dan patut diapresiasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini memang sedang mendorong agar pemilahan sampah dimulai dari sumbernya. Alhamdulillah, para kader PKK siap membantu dan telah menandatangani komitmen bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi aktif kaum perempuan sangat strategis dalam menekan volume sampah yang berakhir di TPST Bantargebang. Upaya ini dinilai menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Selain penandatanganan komitmen pilah sampah, peringatan Hari Kartini juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif dan inspiratif. Di antaranya pemberian kacamata gratis bagi kader PKK, peragaan busana berbahan daur ulang, lomba menghias tumpeng, serta “pasar tumbuh” yang menampilkan hasil urban farming dari seluruh kelurahan di Jakarta Timur.

“Acaranya sangat menarik, variatif, dan penuh inovasi. Banyak hal yang patut kita apresiasi dari peran aktif ibu-ibu PKK,” tambahnya.

Momentum Hari Kartini ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga penguatan peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan lingkungan dan sosial di tingkat keluarga hingga masyarakat.

[Redaktur: JP Sianturi]

Sejumlah pihak menyoroti minimnya transparansi serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Kepala Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Dwi Saridati Ponangseaa, disebut belum memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi oleh media maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sikap tersebut memunculkan tanda tanya terkait pelaksanaan sejumlah proyek yang tengah disorot.

Koordinator Hukum dan Investasi NGO Jaring Pelaksana Antisipasi Keamanan (JALAK), M. Syahroni, mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam beberapa paket pekerjaan.

“Kami menduga terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Bahkan, ada proyek yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Syahroni saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (30/4).

Proyek Disorot di Kawasan Rawamangun

Syahroni menyebutkan, sedikitnya dua proyek di kawasan Jalan Pemuda, Rawamangun, menjadi perhatian. Menurut dia, proyek tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kedua proyek ini terindikasi belum optimal pemanfaatannya. Sampai saat ini belum bisa dinikmati masyarakat,” kata dia.

Salah satu proyek yang disorot adalah pekerjaan looping jalur hijau yang dikerjakan oleh PT Panen Tapu Jaya. Proyek tersebut disebut masih berlangsung hingga Maret 2026, sementara kontrak kerja dilaporkan berakhir pada Desember 2025.

“Hal ini perlu diklarifikasi karena terdapat indikasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,” ujarnya.

Dugaan Lemahnya Pengawasan
Lebih lanjut, Syahroni menilai lemahnya pengawasan di lapangan menjadi salah satu faktor munculnya berbagai persoalan. Ia menyebut pelaksanaan pekerjaan diduga tidak diawasi secara optimal sehingga berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

“Pengawasan yang kurang ketat dapat membuka celah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek,” kata dia.

Pihaknya mengaku telah melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum di Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Daftar Pekerjaan Dipersoalkan

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah item pekerjaan turut dipersoalkan, di antaranya pekerjaan konstruksi, instalasi penerangan, hingga pengadaan peralatan. Nilai masing-masing pekerjaan bervariasi, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah.

LSM menduga sebagian pekerjaan tersebut belum direalisasikan secara optimal, namun telah tercatat dalam anggaran. Meski demikian, temuan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Desakan Transparansi

Kasus ini menambah sorotan terhadap pengelolaan proyek pemerintah daerah. Publik mendorong adanya transparansi serta klarifikasi dari instansi terkait guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

[Redaktur: JP Sianturi]

Acara yang digelar dengan suasana penuh kekhidmatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara yang menyampaikan susunan acara sekaligus ucapan selamat datang kepada para hadirin.

Seluruh peserta kemudian berdiri untuk menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang semakin menumbuhkan semangat kebersamaan di kalangan jurnalis. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa sebagai harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan penuh keberkahan.

Dalam laporan panitia, disampaikan bahwa peresmian dan pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi dan peran Pokja PWI dalam mendukung penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya di Jakarta Timur.

Puncak acara ditandai dengan prosesi peresmian dan pengukuhan pengurus Pokja PWI Jakarta Timur periode 2024–2029 yang berlangsung secara khidmat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin, S.Sos., M.Si., Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Eko Darmansyah, S.E., M.AP., Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Timur Nuraini Septa Rida, serta Kasubsi 1 Bidang Intelijen Jakarta Timur, Karoen, S.H.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di tengah arus informasi yang semakin cepat dan dinamis.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Jakarta Timur terpilih, Rudolf Simbolon, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Jakarta Timur.

“Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas kantor untuk Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur,” ujar Rudolf.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, di antaranya Ketua Gapensi Jakarta Timur Sutrisno Negara Sianturi, Kepala UPT Alkal Dinas SDA DKI Jakarta Yoserizal, Manager Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun, serta Charles Manurung.

Di sisi lain, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengapresiasi peran strategis insan pers dalam mendukung pembangunan daerah. Ia berharap kolaborasi yang baik antara pemerintah dan media dapat terus terjalin demi kemajuan bersama.

Sebagai simbol rasa syukur, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan bersama para pejabat dan pengurus. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dalam suasana penuh kebersamaan dan optimisme terhadap kinerja kepengurusan yang baru.

[Redaktur: JP Sianturi]

Berdasarkan data sementara pemerintah daerah, jumlah pendatang baru berada pada kisaran 9.089 hingga 12.000 jiwa, atau setara dengansekitar 2.500 hingga 3.500 kepala keluarga (KK).

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang samapada 2025 yang mencapai sekitar 10.000 hingga 12.000 jiwa atau sekitar 3.000 hingga 4.000 KK. Penurunan ini sekaligus menunjukkan adanya perubahan tren urbanisasi yang selamaini identik dengan lonjakan signifikan pasca Lebaran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Rudi Hartono (36), mengatakan bahwa pola kedatangan penduduk pada tahun ini mengalami pergeseran. Menurutnya, mayoritas pendatang tidak lagi berasal dari daerah pedesaan atau luar Pulau Jawa, melainkan dari wilayah penyangga di sekitar Jakarta.

“Pendatang saat ini didominasi dari kawasan Bodetabek. Mereka bukan sepenuhnya migran baru, melainkan pekerja yang memperluas akses kerja ke Jakarta,” ujarnya.

Fenomena urbanisasi pasca Lebaran sendiri umumnya terjadi dalam kurun waktu satu hingga dua minggu setelah arus balik, seiring dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi di perkotaan. Para pendatang sebagian besar merupakan usia produktif yang mencari peluang kerja atau peningkatan tarafhidup.

Namun demikian, sejumlah faktor dinilai turut menahan lajuurbanisasi ke Jabodetabek. Tingginya biaya hidup di Jakarta, ketatnya persaingan kerja, serta meningkatnya pembangunan ekonomi di daerah menjadi alasan utama masyarakat untuk tidak lagi menjadikan ibukota sebagai tujuan utama menetap.

Pengamat urban dari Universitas Indonesia, Dr. Maya Prasetyo (36), menilai bahwa perubahan ini merupakan bagian dari transformasi pola migrasi masyarakat Indonesia.

“Urbanisasi tidak berhenti, tetapi bentuknya berubah. Sekarang lebih ke mobilitas regional dibanding perpindahan permanen,” jelasnya.

Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah pekerja komuter yang tinggal di kota satelit seperti Bekasi, Depok, atau Tangerang, tetapi bekerja di Jakarta. Skema ini dinilai lebih ekonomis di tengah tingginya biaya hunian di pusatkota.

Seorang pekerja swasta, Andi (27), mengaku memilih tinggal di Bekasi meskipun bekerja di Jakarta.

“Lebih hemat tinggal di luar Jakarta. Saya tetap bisa kerja di pusat kota tanpa harus pindah domisili,” katanya.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, tren penurunan ini terlihat cukup signifikan. Pada 2023, jumlah pendatang pasca Lebaran sempat mencapai lebih dari 25.000 jiwa. Sementara pada 2026, jumlah tersebut turun hingga di bawah 12.000 jiwa.

Meski mengalami penurunan, Jabodetabek tetap menjadipusat aktivitas ekonomi nasional yang menarik bagi pencari kerja. Namun, pola perpindahan penduduk kini semakin dinamis dan tidak lagi terpusat pada migrasi permanen ke ibukota, melainkan menyebar dalam bentuk mobilitas kawasan metropolitan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pemilihan yang berlangsung di Ruang Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (27/4/2026), dilakukan melalui mekanisme voting terbuka yang diikuti perwakilan cabang olahraga (cabor) se-Jakarta Barat.

Dalam proses tersebut, Agus Ramdani meraih 19 suara dari total 23 suara sah hasil verifikasi panitia, mengungguli kandidat lainnya, Nurhasan.

Musorkot berlangsung secara demokratis dan menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pembinaan olahraga di Jakarta Barat untuk empat tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun KONI Jakarta Barat sebagai organisasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada prestasi.

“Amanah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami mengajak seluruh insan olahraga untuk bersama-sama mewujudkan KONI Jakarta Barat yang profesional, berintegritas, dan berprestasi, serta menjadi pusat pembinaan olahraga yang unggul dan berkelanjutan,” ujar Agus yang juga Kasudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I itu.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara KONI, cabang olahraga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan prestasi atlet, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Sementara itu, Ketua Harian cabang olahraga sepak takraw Jakarta Barat, Jupri, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Agus Ramdani.

“Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Agus Ramdani. Semoga di bawah kepemimpinannya, KONI dapat bersinergi dengan seluruh cabang olahraga dan membantu peningkatan prestasi, khususnya sepak takraw di Jakarta Barat,” ujarnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, KONI Jakarta Barat diharapkan mampu memperkuat sistem pembinaan atlet sejak usia dini, meningkatkan kualitas kompetisi, serta melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Musorkot KONI Jakarta Barat juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi olahraga dalam menghadapi berbagai agenda kejuaraan mendatang, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Kehadiran mereka merupakan bagian dari perayaan Festival Walet Emas 2026 yang diselenggarakan oleh Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen (IWAKK) Walet Emas. Ajang tahunan ini memadukan tradisi halalbihalal dengan peringatan Hari Kartini, sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi para perantau.

Festival berlangsung meriah dengan beragam atraksi seni budaya tradisional. Ratusan stan kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fesyen khas Kebumen turut meramaikan acara, menghadirkan nuansa kampung halaman bagi para perantau yang melepas rindu.

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, yang hadir didampingi Sekretaris Kota Eka Darmawan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di wilayah Jakarta Timur. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk terus mendukung kegiatan yang mempererat persaudaraan antarwarga.

“Kami merasa bangga dan akan terus mendukung serta berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para perantau warga Kebumen yang merindukan kampung halamannya,” ujar Munjirin.

Dalam sambutannya, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas dan kekompakan di perantauan. Menurutnya, nilai kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan seperti ini merupakan modal sosial yang kuat bagi masyarakat.

“Saya melihat kebersamaan yang sangat solid di sini. Pesan saya, tetap saling mendukung dan jangan lupa membawa nama baik Kebumen di mana pun berada,” tambahnya.

Festival Walet Emas 2026 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Bupati Kebumen Lilis Nuryani, anggota DPR RI Darori Wonodipuro, anggota DPD RI Alfiansyah Bustami dan Ahmad Azran. Hadir pula Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Adib serta Sita Komala Dewi, yang turut menyaksikan kemeriahan pesta budaya para perantau Kebumen tersebut.

Momentum ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memperkuat identitas budaya serta mempererat jaringan sosial warga Kebumen di perantauan.

[Redaktur: JP Sianturi]

Organisasi ini menilai persoalan tersebut bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan infrastruktur dan kesehatan masyarakat secara luas.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan pendekatan yang dibutuhkan tidak bisa parsial atau reaktif

“Perang melawan sapu-sapu harus dilakukan dalam dua jalur sekaligus, yakni penangkapan massal untuk menekan populasi cepat dan pemulihan sungai sebagai solusi jangka panjang,” ujar Tohom, Sabtu (25/4/2026). 

Ia melihat bahwa selama ini upaya penanganan masih cenderung berfokus pada aksi lapangan tanpa fondasi riset dan pemetaan yang kuat. 

“Jika kita hanya mengejar jumlah tangkapan tanpa memahami siklus reproduksinya, maka kita hanya berputar dalam lingkaran yang sama. Ini harus berbasis data dan presisi,” katanya.

Menurut Tohom, fenomena dominasi sapu-sapu merupakan indikator serius bahwa kualitas sungai di kawasan aglomerasi sudah berada dalam tekanan tinggi. 

Ia menyebut bahwa spesies ini berkembang pesat karena mampu bertahan di kondisi air yang buruk, sementara ikan lokal justru tersisih. 

“Ini bukan hanya tentang satu jenis ikan, ini adalah alarm bahwa ekosistem kita sedang tidak sehat,” ujarnya.

Tohom juga menyoroti dampak struktural yang ditimbulkan, terutama terhadap bantaran sungai.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas sapu-sapu yang menggali lubang dapat mempercepat erosi dan meningkatkan risiko kerusakan tanggul. 

“Dalam konteks kota seperti Jakarta yang rentan banjir, ini bukan isu kecil. Ini bisa berdampak langsung pada keamanan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.

Ia berpandangan bahwa strategi pengendalian harus mencakup pemantauan rutin, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap potensi invasi baru, termasuk dari sektor perdagangan ikan hias. 

Selain itu, pemanfaatan hasil tangkapan juga harus diarahkan secara aman agar tidak menimbulkan risiko kesehatan baru. 

“Jangan sampai kita mengubah satu masalah menjadi masalah lain. Pemanfaatannya harus bijak dan tidak masuk ke rantai konsumsi manusia,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa persoalan sapu-sapu harus dilihat dalam kerangka besar pengelolaan kawasan aglomerasi. 

Ia menilai, tanpa koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor, upaya pengendalian akan berjalan terfragmentasi. 

“Sungai itu tidak mengenal batas administratif. Maka solusinya juga harus lintas wilayah, lintas kebijakan, dan lintas kepentingan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ke depan diperlukan investasi serius pada riset lingkungan dan teknologi pengelolaan sungai. 

Menurutnya, kota-kota besar harus mulai beralih dari pendekatan reaktif menjadi sistem pengelolaan berbasis ekosistem yang terintegrasi. 

“Kalau kita ingin hasil yang bertahan lama, maka yang harus diperbaiki adalah ekosistemnya. Ketika sungai pulih, maka keseimbangan akan kembali dengan sendirinya,” ujarnya.

Sebelumnya, para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai bahwa penangkapan massal saja tidak cukup untuk mengendalikan populasi sapu-sapu, mengingat kemampuan reproduksi yang tinggi serta minimnya predator alami di perairan lokal.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Tak hanya itu, Pemkot juga menganggap A-Green tidak hanya sekadar kebun, tapi benar-benar dikelola secara arsitektur yang mempunyai masterplan.

A-Green ditata tidak hanya berdasarkan produksinya dalam mengurangi atau mengelola sampah, namun keindahan dan kenyamanan, termasuk secara sosial A-Green berfungsi secara edukasi atau dengan kata lain, pengelolaan sampah di A-Green telah dilakukan secara holistik.

Sejarah A-Green

Awalnya A-Green merupakan sebuah lahan fasilitas umum (fasum) kosong yang diserahterimakan develover kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 1998.

Karena masih kosong pada waktu itu, lahan ini pun dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah. Bahkan, sewaktu-waktu warga juga ikut membakar sampah di lahan tersebut. 

Menurut Andi Tjahja, Pengelola A-Green, sampah yang terus menumpuk itu tidak hanya berasal dari warga komplek, warga luar komplek pun ikut membuang sampah di lahan itu. 

Resah Bau Sampah

Keresahan warga semakin kuat karena petugas gerobak menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang dan bau tak sedap dari sampah yang kian hari kian menggunung.

Andi, yang saat itu menjadi Ketua RT 04/RW 09 berusaha melaporkan keresahan warganya kepada Lurah, Camat, Dinas Pertamanan dan Kehutanan, hingga ke Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Keresahan warga sekitar lahan ini terus berlanjut hingga 2017. 

Akhirnya mereka pun melalui swadaya dan gotong royong mulai membersihkan sampah tanpa melibatkan RT-RT dan RW 09.

“Akhirnya kita dengan swadaya, gotong royong, berkumpul untuk membersihkan sampah. Jadi benar-benar murni warga yang tinggal dekat tempat sampah. Bahkan pada awalnya RT lain dan RW tidak dilibatkan. Karena ini warga yang disini sudah tersiksa sekali. Jadi tentu yang digerakkan warga yang sekeliling ini dulu,” ujar Andi, pria lulusan arsitektur dari Belgia ini.

Sebanyak 25 truk sampah berhasil diangkut dari lokasi dengan swadaya sendiri, dengan biaya patungan warga sekitar.

“Karena keresahan itulah sebenarnya yang mendorong kami dari awal hingga saat ini jadi senang sama lingkungan hidup. Karena keresahan. Jadi bukan tiba-tiba kami jadi senang sama lingkungan hidup. Artinya memang ada penyebabnya,” ujar pria kelahiran Medan, Sumatera Utara itu.

Setelah sampah berhasil diangkut ke luar komplek, Andi bersama warga lain kembali memutar otak. 

Andi mulai menawarkan kepada warga sekeliling untuk memanfaatkan lahan 1.200 meter persegi itu menjadi lahan produktif seperti bercocok tanam sayuran.

Komunitas A-Green

Akhirnya warga sekitar lahan sepakat membentuk komunitas A-Green dengan kegiatan bercocok tanam singkong, kangkung, caisim, kailan, dan tanaman lainnya.

“Awalnya kita coba bercocok tanam. Nanti kita mikir, oh pupuknya dari mana? Kita mulai bikin kompos dari sampah-sampah warga yang ditumpuk di sebuah lubang sampai membusuk,” kenang Andi.

Setelah berjalan dua tahun, A-Green mulai bersinergi dengan Sudin LH Jakarta Barat dengan adanya bantuan mesih pencacah sampah.

“Berjalan swadaya murni. Tidak ada bantuan, benar-benar usaha sendiri dan tenaga sendiri. Setelah dua tahun kami dapat bantuan mesin pencacah sampah dari Sudin LH Jakarta Barat,” ungkapnya.

Andi mengaku bahwa apa yang Komunitas A-Green lakukan setelah beberapa tahun itu tidak sepenuhnya mendapat dukungan warga sekitar termasuk memberikan bantuan dana.

“Kalau bantuan, enggak ada yang mau bantu kami, karena masih berantakan, dan enggak ada orang yang percaya, kalau kita mau minta bantuan, warga takut dikemanain nanti bantuan itu,” kata dia menjelaskan.

“Berjalan swadaya murni. Tidak ada bantuan, benar-benar usaha sendiri dan tenaga sendiri. Setelah dua tahun kami dapat bantuan mesin pencacah sampah dari Sudin LH Jakarta Barat,” ungkapnya.

Andi mengaku bahwa apa yang Komunitas A-Green lakukan setelah beberapa tahun itu tidak sepenuhnya mendapat dukungan warga sekitar termasuk memberikan bantuan dana.

“Kalau bantuan, enggak ada yang mau bantu kami, karena masih berantakan, dan enggak ada orang yang percaya, kalau kita mau minta bantuan, warga takut dikemanain nanti bantuan itu,” kata dia. 

Seiring berjalannya waktu, Komunitas A-Green terus melakukan kegiatan-kegiatan produktif serta inovatif meski masih swadaya warga, berdikari sendiri tanpa bantuan siapa-siapa.

Kali ini, Andi berpikir bagaimana tanaman yang dibudidayakan di lahan itu dapat kembali dikonsumsi warganya, bahkan dapat menambah pundi-pundi kas Komunitas A-Green.

Komunitas A-Green mulai membudidayakan tanaman hidroponik yang dilakukan se-ekonomis mungkin.

“Pupuknya kita enggak beli, kita pakai pupuk dari sampah dapur organik warga. Artinya kita membuat beberapa siklus tertutup. Contohnya, setiap pagi habis masak, warga membawa sampah-sampah dapurnya untuk dimasukkan ke tempat komposter hingga membusuk bisa jadi pupuk untuk tanaman-tanaman di lahan,” jelasnya.

“Jadi pupuknya sudah gratis alias ngak usah beli. Setelah sayurnya besar, warga bisa membeli sayur tersebut untuk dikonsumsi. Sisa makanan yang dimakan itu dibawa lagi ke komposter untuk diolah jadi pupuk. Itulah namanya siklus tertutup. Jadi muter-muter di sini aja sampah itu,” imbuhnya.

Di A-Green ini juga ditanami tanaman-tanaman obat kesehatan keluarga mulai dari jarak, lavender, mangkokan, sambung nyawa, serta tanaman obat lainnya yang dapat dipergunakan warga, serta untuk dijual.

Selain tanaman sayuran dan kesehatan, A-Green juga mempunyai kolam mini budidaya ikan lele dan ikan nila. 

Bibit ikan-ikan ini bisa didapat dari bantuan sudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) atau dibeli dengan kocek kas A-Green.

Kata Andi, proses budidaya ikan ini sama dengan proses pengelolaan sampah untuk tanaman-tanaman tadi melalui siklus tertutup.

“Sampah dapur warga dikasih makan ke magot. Magotnya ini nanti kalau sudah banyak dan lebih bisa dikasi jadi makanan ikan. Karena protein ikannya banyak, ikan pun cepat besar. Lalu dipanen dan dijual lagi ke warga. Warga makan ikan, lalu sisa sampahnya kembali diolah lagi. Begitu seterusnya menjadi siklus tertutup,” ungkap Andi.

Menurut Andi, Komunitas A-Green punya prinsip bagaimana agar sampah-sampah organik warga ini tidak perlu ke luar atau dibuang ke Bantar Gebang. 

Sampah-sampah itu sebisa mungkin diolah dan dipergunakan kembali untuk kebutuhan tanaman dan budidaya ikan.

Meski sukses menyulap lahan yang dulunya jadi tumpukan sampah jadi lahan produktif, Andy menyebut apa yang dilakukan Komunitas A-Green ini belum sepenuhnya membuat warga di RW 09 sadar lingkungan.

“Untuk kasih orang semua sadar satu RW itu kayaknya mustahil ya. Tapi dengan semaksimum mungkin melalui kegiatan-kegiatan produktif A-Green, tingkat kesadaran warga terhadap lingkungan terus bertambah,” jelasnya.

Andi menjelaskan Komunitas A-Green ini awalnya diinisiasi oleh 5 orang warga. 

Hingga saat ini, anggota A-Green telah memiliki kurang lebih 160 orang dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kemudian, khusus sampah-sampah anorganik, Komunitas A-Green juga mengumpulkannya dari warga di dua gudang yang telah disiapkan. 

Termasuk sampah bahan berbahaya beracun (B3) seperti sampah medis ikut dikumpulkan sesuai program Sudin LH Jakarta Barat. 

“Itu sampah B3 selalu kita pisahkan dalam gudang, supaya nanti waktu petugas datang ke bank sampah kita titip untuk ditangani ke penyedia jasa B3 Berizin melalui Sudin LH Jakarta Barat,” ungkapnya.

Di tempat ini, Komunitas A-Green juga mengolah sampah plastik saset, mie, kopi dan sejenisnya untuk dibuat jadi kaki bangku dan kaki wastafel. 

“Sampah saset dan lain-lain ini kan nggak ada harganya. Mau dikasih ke bank sampah juga nggak ada harganya. Nggak ada yang mau nyimpan. Sampah saset ini digunting kecil-kecil lalu dimasukkan dan dipadatkan ke dalam botol plastik minuman. Kita bikin jadi bangku, jadi kakinya wastafel. Jadi benar-benar sampah tidak ada yang terbuang,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, di A-Green, katanya, sudah didukung dengan energi terbarukan untuk listrik dengan teknologi solar panel. 

Selain kegiatan pengelolaan sampah, Komunitas A-Green juga punya segudang kegiatan kesehatan warga yang semuanya dilakukan di lahan tersebut.

Ada kegiatan senam pagi, taekwondo, olahraga pingpong, Tai Chi, juga seminar-seminar kesehatan untuk lansia. 

Ada juga komunitas KAPeL-A atau Kelompok Anak Pencinta Lingkungan A-Green.

Untuk rencana ke depan, diungkap Andi, mempertahankan apa yang telah dilakukan Komunitas A-Green hingga saat ini merupakan sesuatu hal yang sudah cukup baik. 

Pasalnya, memulai kegiatan ini saja benar-benar dari nol.

“Kami betul-betul dari nol, bukan orang yang concern tentang lingkungan. Akhirnya kita mulai karena keresahan, ya akhirnya kita jadi senang juga. Sekarang tempat ini jadi bersih dan nyaman,” jelasnya.

Semua warga yang telah masuk dalam grup A-Green selalu diimbau untuk berbagi informasi kegiatan yang dilakukan di tempat ini kepada teman, saudara, maupun keluarga mereka dimana pun tinggal.

“Kami pengelola juga kerap diundang untuk berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan sampah di berbagai kegiatan penyuluhan. Ada dari kampus, kementerian, dan perusahaan-perusahaan swasta. Sebaliknya ada juga yang berkunjung ke A-Green untuk melihat langsung contoh pengelolaan sampah secara holistik,” ungkapnya.

Penghargaan

Ungkapan yang menyebut usaha tidak menghianati hasil benar-benar dibuktikan Andi bersama pengelola A-Green. 

Sejumlah penghargaan diraih hingga kerap dijadikan model percontohan dalam hal pengelolaan sampah.

Tahun 2023, RW 09 melalui Komunitas A-Green pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI sebagai Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) Kategori Utama yang telah aktif melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.

Komunitas A-Green ini juga pernah dipilih sebagai salah satu lokasi unggulan di Jakarta Barat untuk Penilaian Penghargaan Adipura 2023.

Kemudian, pada tahun yang sama, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Barat pernah memberikan apresiasi kepada Komunitas A-Green sebagai penggerak kegiatan lingkungan hidup di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Penghargaan Jakarta Lestari kategori Pelestarian Lingkungan pernah juga diraih A-Green dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah juga memberikan penghargaan ucapan terima kasih kepada Andy Tjahja selaku Pengelola A-Green sebagai Peserta Penghargaan Kalpataru 2024.

Dalam penghargaan ini, Andi dianggap sukses memberikan inspirasi bagi segenap warga dan masyarakat luas sehingga lebih banyak lagi orang yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. 

Dan yang teranyar pada 2025 yaitu Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mencanangkan RW 09 sebagai Kampung Lingkungan dan Arsitektural Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Jakarta Barat.

Kerja Sama Universitas

Sejumlah kampus di tanah air juga kerap membuat A-Green menjadi ajang magang para mahasiswanya. 

Ada Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Universitas Negeri Sumatera Lampung, dan Universitas Muhamadiah Prof. Dr. Hamka Jakarta.

A-Green dan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) pernah menandatangani kerja sama sebagai bentuk keseriusan kedua belah pihak untuk menumbuhkan semangat dan kepedulian kepada kesehatan masyarakat.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan bahwa proyek ini bukan hanya solusi lokal, tetapi bagian dari desain besar penataan mobilitas perkotaan berbasis aglomerasi.

“Kalau kita melihat ini secara makro, pembangunan jalan sejajar rel bukan hanya soal mengurai kemacetan di Pasar Minggu, tetapi bagian dari koreksi struktural terhadap pola transportasi di Jabodetabekjur,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, selama ini perencanaan infrastruktur kerap terfragmentasi antarwilayah, sehingga dampaknya tidak maksimal dalam mengatasi kepadatan lalu lintas yang terus meningkat.

“Konsep aglomerasi harus diwujudkan dalam bentuk konektivitas nyata, bukan hanya wacana administratif, dan proyek seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana integrasi itu dijalankan,” katanya.

Menurut Tohom, percepatan pembebasan lahan menjadi faktor krusial agar proyek dapat segera masuk tahap konstruksi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Ketika proses pengadaan tanah bisa diselesaikan secara tuntas dan transparan, maka kepercayaan publik meningkat dan proyek bisa berjalan tanpa hambatan berarti,” ucapnya.

Ia juga melihat bahwa pembangunan jalur alternatif yang terintegrasi dengan jembatan sejajar rel akan memberikan efek berlapis, mulai dari efisiensi waktu tempuh hingga penurunan beban jalan utama.

“Ini bukan hanya soal mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat karena waktu perjalanan menjadi lebih singkat dan terprediksi,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi indikator penting dalam implementasi kebijakan aglomerasi yang lebih luas di Jabodetabekjur.

“Kalau proyek ini berhasil, maka bisa direplikasi di titik-titik lain yang mengalami bottleneck lalu lintas, sehingga kita memiliki sistem transportasi yang lebih adaptif dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, integrasi infrastruktur jalan dengan moda transportasi lain seperti kereta dan angkutan umum akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem mobilitas yang berkelanjutan di kawasan metropolitan.

“Ke depan, pembangunan sebaiknya tidak lagi parsial, tetapi harus berbasis ekosistem transportasi yang saling terhubung dan efisien,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga menargetkan kelanjutan pembangunan jalan sejajar rel rute Pasar Minggu menuju Tanjung Barat setelah proses pembebasan lahan rampung.

Proyek ini bertujuan mengurai kemacetan di Jalan Raya Pasar Minggu sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas publik di sekitarnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Agus, momentum HUT ke-65 Bank Jakarta tidak hanya dirayakan sebagai pencapaian institusi, tetapi juga menjadi ajang memperluas kontribusi kemanusiaan melalui kolaborasi bersama berbagai pihak.

“Donor darah ini menjadi wujud kepedulian sosial Bank Jakarta kepada masyarakat. Di usia ke-65, kami ingin perayaan ini memberi dampak yang lebih luas, tidak sekadar seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui aksi kemanusiaan,” ujar Agus.

Ia menambahkan, sinergi bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, dan Forum CSR DKI Jakarta menjadi contoh kolaborasi positif antara dunia usaha, organisasi profesi, dan lembaga sosial dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan. Ini juga bagian dari semangat kolaborasi yang terus kami bangun,” katanya.

Lebih lanjut Agus menegaskan kegiatan sosial seperti donor darah akan terus menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Jakarta, sejalan dengan transformasi perusahaan yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif yang digagas Bank Jakarta bersama para mitra. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan kepedulian bersama terhadap isu kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Kami mengapresiasi Bank Jakarta yang menjadikan peringatan HUT ke-65 sebagai momentum berbagi melalui donor darah. Ini kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat, sekaligus menunjukkan kolaborasi lintas sektor dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Kesit.

Kegiatan donor darah tersebut diikuti karyawan Bank Jakarta, anggota PWI Jaya, mitra CSR, serta masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi, dengan proses registrasi dan pemeriksaan kesehatan berlangsung tertib di area kegiatan.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi menyampaikan melalui kegiatan ini, Bank Jakarta menegaskan perayaan HUT ke-65 bukan hanya menjadi refleksi perjalanan perusahaan, tetapi juga momentum memperkuat nilai kepedulian, kolaborasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“kegiatan ini diharapkan turut mendukung ketersediaan stok darah di DKI Jakarta sekaligus memperkuat semangat solidaritas sosial” pungkas Arie.

[Redaktur: JP Sianturi]

Munjirin menjelaskan, jumlah tangkapan masih berpotensi bertambah karena proses penangkapan terus berlangsung seiring pengeringan air waduk. Ikan sapu-sapu yang tertangkap kemudian dimatikan dan dikubur sesuai arahan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

“Sampai Jumat siang ini sudah tertangkap sekitar 320 kg, dan prosesnya masih terus berjalan. Seiring pengeringan air, kemungkinan jumlahnya akan semakin banyak. Sementara itu, jenis ikan lain dilepas kembali agar tetap dapat hidup di waduk ini,” ujar Munjirin.

Ia menambahkan, operasi penangkapan ikan sapu-sapu ini dilakukan serentak di seluruh kecamatan di Jakarta Timur, dengan lokasi utama kegiatan dipusatkan di Waduk Kaja. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian program Jakarta Timur Menanam.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu yang dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

“Seluruh kecamatan bergerak melakukan hal yang sama. Ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi populasi ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta Timur,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Munjirin juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi membantu pengendalian ikan sapu-sapu di lingkungan masing-masing.

Sebelum pelaksanaan operasi, kegiatan diawali dengan penanaman pohon di area Waduk Kaja sebagai bentuk komitmen pelestarian lingkungan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur Fauzi, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Abdul Rauf, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, serta Lurah Kelapa Dua Wetan Priyati.

[Redaktur: JP Sianturi]

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Timur, Essie Feransie Munjirin, serta Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur, Fauzi. Kegiatan berlangsung di kawasan RW 012, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar.

Dalam sambutannya, Munjirin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kelompok Tani Geber Tabur dalam mengembangkan pertanian perkotaan. Selain melon, kelompok ini juga memanen komoditas lain seperti terong dan okra.

“Alhamdulillah, ini merupakan kunjungan kedua saya ke Kelompok Tani Geber Tabur. Hari ini kita dapat memanen sekitar 30 buah melon. Ini menunjukkan hasil yang cukup baik dan maksimal untuk skala pertanian perkotaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengembangan budidaya melon tersebut mendapat dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Bank Jakarta. Ke depan, ia berharap kolaborasi serupa dapat terus diperluas guna mendukung kelompok tani lain di wilayah Jakarta Timur.

Pada kesempatan itu, Munjirin juga mengingatkan para petani untuk mengantisipasi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Ia menekankan pentingnya efisiensi penggunaan air, pemilihan varietas tanaman tahan kekeringan, serta pengaturan pola tanam yang tepat.

“Kami mengimbau agar penggunaan air dilakukan secara bijak. Selain itu, petani perlu memilih jenis tanaman yang tahan musim kemarau dan mengatur waktu tanam serta panen dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Geber Tabur, Pamin, menyampaikan bahwa hasil panen melon memiliki kualitas yang baik, dengan rata-rata berat mencapai 2,6 kilogram per buah dan tingkat kemanisan sekitar 14 brix.

Ia juga mengungkapkan bahwa permintaan pasar terhadap hasil pertanian kelompoknya cukup tinggi, bahkan kerap melebihi kapasitas produksi yang ada.

“Peminatnya sangat tinggi, namun produksi kami masih terbatas. Meski demikian, kami optimistis setiap hasil pertanian pasti memiliki pasar,” ungkapnya.

Selain melon, Kelompok Tani Geber Tabur juga membudidayakan berbagai komoditas lain seperti cabai, terong, timun, dan okra. Ke depan, kelompok ini berencana memperluas lahan pertanian melalui kolaborasi dengan Yayasan Baitul Maal BRI, dengan rencana pengembangan lahan seluas sekitar 320 x 15 meter.

Program tersebut akan difokuskan pada budidaya sekitar 10.000 tanaman sayuran dengan melibatkan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan dukungan ekonomi. Hasil panen nantinya akan dikelola dan didistribusikan kepada para anggota kelompok.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap pertanian perkotaan dapat terus berkembang sebagai solusi dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: JP Sianturi]

Pemerintah diketahui terus meningkatkan alokasi dana MBG, dari sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025 menjadi Rp99 triliun, bahkan ditargetkan melonjak hingga Rp335 triliun pada 2026. Kenaikan ini memicu kekhawatiran berbagai pihak terkait arah kebijakan serta dampaknya terhadap penanganan masalah gizi nasional.

Sekretaris Direktur LEMI PB HMI, Raihan, menilai besarnya anggaran tidak secara otomatis menjamin keberhasilan program. “Yang lebih penting adalah desain kebijakan dan sistem pengawasannya. Tanpa itu, anggaran besar berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, LEMI PB HMI juga menyoroti prioritas belanja pemerintah. Di tengah kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, alokasi besar untuk MBG dinilai berisiko menggeser fokus pembangunan yang lebih strategis.

Dalam implementasinya, anggaran MBG ditetapkan sekitar Rp15.000 per anak per hari. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan hanya sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 yang digunakan untuk bahan makanan, sementara sisanya dialokasikan untuk biaya operasional dan distribusi.

“Jika hanya sebagian kecil dari anggaran yang benar-benar digunakan untuk bahan makanan, maka struktur biaya dan efektivitasnya patut dipertanyakan,” kata Raihan, mengutip pandangan ekonom kebijakan publik.

Kritik juga diarahkan pada rencana pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut dinilai terburu-buru dan kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Jika satu unit motor dihargai sekitar Rp42 juta, maka total anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai triliunan rupiah. Dana sebesar itu seharusnya lebih prioritas untuk pemenuhan bahan pangan,” ujarnya.

Raihan juga menyoroti dugaan penggunaan metode penunjukan langsung dalam proses pengadaan tersebut. Menurutnya, mekanisme tersebut rentan terhadap praktik kolusi serta berpotensi menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif.

“Metode seperti ini harus diawasi secara ketat agar tidak membuka celah penyimpangan,” kata dia.

LEMI PB HMI pun mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk memastikan transparansi, efisiensi, serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.

[Redaktur: JP Sianturi]

Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Bicara Peduli Pembangunan dan Kesehatan Masyarakat (LSM FORBI PPKM) resmi melaporkan proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. 

Mereka menyoroti indikasi persekongkolan, penyimpangan administrasi, hingga potensi kerugian negara dalam pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2025.

Dalam surat laporan bernomor 443/PPKM/SK/I/2026, proyek yang dipersoalkan adalah Pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana Beserta Kelengkapannya dengan kode RUP 58753360.

Nilai pagu anggaran dan kontrak tercatat sama, yakni Rp56.193.778.699, dengan pelaksana proyek PT Varas Ratubadis Prambanan.

FORBI PPKM menilai penunjukan perusahaan tersebut sarat tanda tanya. Sebab, perusahaan pelaksana disebut hanya berkualifikasi menengah, sementara proyek dengan nilai di atas Rp50 miliar semestinya dikerjakan badan usaha berkualifikasi besar sebagaimana ketentuan pengadaan jasa konstruksi.

Jika benar demikian, maka penetapan pemenang proyek dinilai berpotensi cacat hukum sejak awal.

Tak berhenti di situ, laporan juga menyoroti penggunaan metode e-purchasing yang diduga dipaksakan untuk pekerjaan konstruksi besar. Pelapor menduga dokumen perencanaan dan bill of quantity diarahkan agar seluruh item pekerjaan dimasukkan ke sistem katalog elektronik, lalu tinggal “diklik” untuk negosiasi. Skema ini dinilai membuka ruang permainan proyek dan menghilangkan prinsip persaingan sehat.

Bagian paling tajam dari laporan menyasar item pekerjaan galian tanah tanggul senilai Rp5,42 miliar. Berdasarkan hitungan pelapor, biaya riil pekerjaan dengan tiga unit excavator selama tiga bulan diperkirakan hanya sekitar Rp1,09 miliar.

Dari selisih tersebut, potensi kerugian negara disebut bisa mencapai Rp4,32 miliar. Angka itu menjadi sorotan karena selisih biaya dinilai terlalu jauh dan tidak masuk akal.

Selain itu, penggunaan solar untuk operasional alat berat juga dipertanyakan. Pelapor menduga BBM yang dipakai bukan berasal dari jalur resmi industri, melainkan berpotensi menggunakan solar subsidi. Jika dugaan itu benar, negara disebut berpotensi dirugikan ratusan juta rupiah dan dapat menabrak ketentuan pidana di sektor migas.

Sejumlah item pekerjaan lain turut disorot, mulai dari pemasangan bronjong gabion, matras perkuatan, bowplank, bekisting, lantai kerja, hingga pengadaan batu pengisi bronjong hampir Rp9,9 miliar. Pelapor menilai beberapa pekerjaan patut dipertanyakan realisasinya di lapangan.

Bahkan disebut ada pemasangan bronjong dalam kondisi tergenang, dengan batu hanya dilempar tanpa penyusunan yang semestinya, sementara pengawas dan direksi proyek diduga melakukan pembiaran.

Atas dasar itu, FORBI PPKM mendesak Kortas Tipikor Polri segera turun tangan memeriksa Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur, Direktur PT Varas Ratubadis Prambanan, serta konsultan pengawas proyek.

Mereka meminta penegak hukum membongkar aliran anggaran dan menelusuri siapa pihak yang diuntungkan dari proyek yang disebut-sebut sarat kejanggalan tersebut.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Jika dugaan itu terbukti, maka proyek yang seharusnya menjadi solusi pengendalian air justru berubah menjadi bancakan anggaran berjubah pembangunan.

Hal tersebut diumumkan pada 15 April, dan Paus kelahiran AS pertama ini bergabung dengan kelompok individu yang beragam, beberapa terkenal, beberapa kurang dikenal, dengan kontribusi berbeda sebagai pemimpin, inovator, ikon, seniman, dan pelopor.

Daftar tersebut, yang telah memasuki dekade ketiga, “tidak memiliki satu indikator pun yang mendefinisikan pengaruh,” kata pemimpin redaksi TIME, Sam Jacobs, dalam tinjauannya tentang daftar tersebut.

Sebaliknya, Jacobs dan timnya “melakukan jajak pendapat kepada editor, reporter, dan sumber kami di seluruh dunia, dan meninjau rekomendasi yang dikirimkan kepada kami setiap hari,” dengan pilihan akhir mereka “dipandu oleh kisah-kisah yang membentuk dunia setiap tahun dan orang-orang yang menulisnya.”

Setiap anggota daftar tersebut diunggah di website TIME dengan refleksi singkat dari tokoh terkemuka, dengan pembuat film Martin Scorsese mengatakan dalam komentarnya tentang Paus Leo bahwa ia “terkesan oleh keberanian dan sentuhan kesederhanaannya.”

Mengingat Paus Fransiskus sebagai “seorang pria yang saya kenal dan cintai sebagai teman,” Scorsese mengatakan Paus Leo “tampaknya memiliki kesamaan” dengan mendiang Paus ini dalam “pemahaman bahwa Gereja perlu mereformasi dirinya sendiri untuk mempertahankan kekuatan moral dan spiritualnya.”

Seperti Paus Fransiskus, “Paus pertama yang lahir di luar Eropa sejak Abad Pertengahan dan Yesuit pertama,” Paus Leo juga seorang pelopor, menjadi “Paus pertama yang lahir di Amerika Utara (dengan aksen Chicago!) dan seorang Agustinian pertama dalam 500 tahun,” tulis Scorsese.

“Bagi banyak orang, Gereja telah kehilangan banyak kredibilitas moral dan spiritual,” tulisnya.

Ia mencatat bahwa “Paus Fransiskus selalu menekankan bahwa Gereja bukanlah sebuah bangunan atau simbol, melainkan ajaran Yesus yang sebenarnya,” dan menambahkan, “Saya percaya bahwa Paus Leo memiliki pandangan yang sama.”

“Seperti Paus Fransiskus, ia tampaknya berkomitmen untuk memberikan peran yang lebih aktif kepada kaum awam dalam kepemimpinan iman dan praktik amal,” kata Scorsese.

Ia mengamati bahwa Paus Leo telah menulis pengantar untuk edisi baru “The Practice of the Presence of God,” sebuah buku singkat berisi wawasan spiritual karya seorang biarawan Karmelit Prancis abad ke-17 yang nama religiusnya adalah Bruder Lawrence Kebangkitan.

Paus Leo telah beberapa kali menarik perhatian pada buku tersebut, menulis pada Desember 2025 bahwa karya tersebut, bersama dengan tulisan-tulisan Santo Agustinus dan buku-buku lainnya, “adalah salah satu teks yang paling membentuk kehidupan spiritual saya” dan telah “membentuk saya dalam hal apa yang dapat menjadi jalan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan.”

“Saya mengenal buku itu dengan baik,” tulis Scorsese. “Seorang teman memberikan saya salinannya beberapa tahun  lalu, dan sejak itu saya telah membagikannya kepada banyak orang lain.

Buku ini menawarkan model untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan membawa Gereja keluar dari bangunan, betapapun megahnya, dan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari.”

Ia mengutip kata pengantar Paus Leo untuk karya tersebut: “Semua etika Kristen benar-benar dapat diringkas dalam pengingat terus-menerus akan fakta bahwa Tuhan hadir: Dia ada di sini.” 

“Saya terdorong oleh kata-katanya,” tulis Scorsese. 

Forum ini dinilai strategis untuk mendorong peran BUMD tidak hanya sebagai penggerak ekonomi Jakarta, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan kawasan metropolitan yang lebih luas.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa arah konsolidasi BUMD harus diperluas ke skala regional.

“Jakarta tidak bisa berdiri sendiri sebagai global city. Kekuatan sebenarnya ada pada integrasi dengan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. BUMD harus menjadi penghubung ekonomi lintas wilayah, bukan hanya pemain lokal,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Forum yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengangkat pentingnya sinergi dalam menghadapi tekanan geopolitik dan ancaman perubahan iklim seperti El Nino.

Menurut Tohom, tantangan tersebut justru mempertegas urgensi kolaborasi antarwilayah dalam satu ekosistem ekonomi.

“Distribusi pangan, pengelolaan air, hingga mobilitas urban di Jabodetabekjur saling terhubung. Jika BUMD Jakarta kuat tetapi daerah penyangga lemah, maka ketahanan ekonomi tidak akan tercapai secara utuh,” jelasnya.

Ia menilai, sinergi pembiayaan melalui Bank Jakarta dan penjaminan melalui Jamkrida Jakarta harus mulai diarahkan untuk mendukung proyek-proyek strategis lintas wilayah, termasuk infrastruktur, logistik pangan, dan pengelolaan limbah terpadu.

“Pendekatan pembiayaan harus regional. Creative financing yang dibangun BUMD harus mampu menjangkau proyek-proyek di kawasan aglomerasi, bukan hanya di dalam batas administratif Jakarta,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan peran BUMD harus diselaraskan dengan desain besar pembangunan Jabodetabekjur sebagai satu kesatuan ekonomi.

“Konsep aglomerasi bukan sekadar wacana tata ruang, tetapi strategi ekonomi. BUMD harus menjadi aktor utama dalam mengintegrasikan pasar, infrastruktur, dan layanan publik di kawasan ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset BUMD, seperti pengembangan properti, transportasi, hingga pengolahan pangan, yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan baru di wilayah penyangga Jakarta.

“Jika dikelola dengan pendekatan regional, aset-aset BUMD bisa menjadi new growth engine bagi Jabodetabekjur. Ini akan menciptakan efek berganda bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Tohom mengungkapkan bahwa ke depan, BUMD harus mengadopsi pola pikir kolaboratif dan lintas batas, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional yang mendorong konektivitas dan pemerataan.

“BUMD Jakarta harus naik kelas, dari entitas daerah menjadi pemain regional bahkan nasional. Inilah esensi dari Jakarta sebagai global city dalam konteks Indonesia,” tutupnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menurut mereka, kebijakan ini bukan sekadar respons teknis musiman, melainkan harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan konektivitas kawasan penyangga ibu kota di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai percepatan perbaikan jalan di Jakarta harus dibaca sebagai sinyal awal pembenahan infrastruktur perkotaan yang lebih luas dan terintegrasi.

“Perbaikan jalan ini tidak boleh berhenti di Jakarta saja. Ini harus menjadi standar baru untuk kawasan aglomerasi Jabodetabekjur, karena mobilitas masyarakat hari ini sudah lintas wilayah,” ujar Tohom.

Ia menyebutkan bahwa kerusakan jalan yang mencapai ribuan titik menunjukkan adanya persoalan struktural, bukan sekadar dampak musim hujan. 

Karena itu, pendekatan permanen yang tengah disiapkan Dinas Bina Marga dinilai sebagai langkah yang tepat, asalkan dibarengi dengan perencanaan jangka panjang berbasis data dan koordinasi lintas daerah.

“Kalau hanya tambal sulam tanpa sistem, kita akan terus mengulang masalah yang sama setiap tahun. Kita butuh pendekatan berbasis ketahanan infrastruktur, bukan sekadar respons darurat,” katanya.

Tohom juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dan material yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan cold mix dan semen cepat kering yang disebutkan dalam program perbaikan tersebut. Menurutnya, inovasi teknis harus berjalan seiring dengan inovasi tata kelola.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa konsep aglomerasi Jabodetabekjur menuntut adanya keseragaman standar kualitas jalan di seluruh wilayah, termasuk kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Bogor. 

Ketimpangan kualitas infrastruktur, kata dia, akan berdampak langsung pada efisiensi logistik dan keselamatan pengguna jalan.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa momentum peralihan ke musim kemarau harus dimanfaatkan untuk melakukan pelapisan jalan secara menyeluruh dan terencana.

“Ini saat yang tepat untuk eksekusi program permanen. Jangan sampai musim kemarau lewat tanpa ada peningkatan kualitas yang signifikan. Kita bicara soal daya saing kawasan metropolitan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam perspektif kepemimpinan nasional saat ini, pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada integrasi kawasan, bukan lagi pendekatan sektoral. 

Jakarta sebagai pusat ekonomi, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjadi role model bagi daerah sekitarnya.

“Visi besar Prabowo-Gibran adalah konektivitas dan pemerataan. Maka perbaikan jalan di Jakarta harus ditarik ke level strategis sebagai bagian dari penguatan ekosistem Jabodetabekjur,” kata Tohom.

Dengan demikian, MARTABAT Prabowo-Gibran berharap langkah Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menyelesaikan persoalan jalan berlubang, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi infrastruktur perkotaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Foto: Ist

Sejumlah pihak menilai pekerjaan fisik yang dilakukan, khususnya pemasangan U-ditch dan box culvert, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur tersebut bahkan dinilai tidak sesuai dengan standar teknis pelaksanaan pada umumnya.

Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Pemuda Indonesia, Torang Panggabean, mengungkapkan bahwa proyek tersebut sejak awal sudah menuai pertanyaan dari masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan terkesan dipaksakan.

“Dari awal sudah banyak yang mempertanyakan. Jalan yang sebelumnya cukup luas justru menjadi lebih sempit akibat pemasangan U-ditch. Bahkan sekarang saluran tersebut malah menjadi tempat penumpukan sampah,” ujar Torang dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti metode pemasangan U-ditch yang dinilai tidak lazim. Seharusnya, kata dia, saluran tersebut ditanam di dalam tanah agar berfungsi optimal sebagai drainase. Namun, pada proyek ini, U-ditch justru dipasang di atas permukaan tanah.

“Hal ini jelas menimbulkan dugaan bahwa proyek tidak direncanakan dengan matang. Di tengah upaya pemerintah mendorong efisiensi anggaran, justru muncul kegiatan yang terkesan boros dan tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Ir. M. Fajar Sauri, M.Si, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kasus ini menambah daftar perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar penggunaan anggaran dapat tepat guna dan memberikan manfaat nyata.

[Redaktur: JP Sianturi]

Laporan tersebut sebelumnya diajukan oleh Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (LSM Jamak). Namun, setelah lebih dari satu tahun, pihak pelapor mengaku belum menerima tindak lanjut yang jelas dari aparat penegak hukum.

Ketua LSM Jamak, Hobbin M, menyampaikan bahwa selain laporan tersebut, pihaknya juga telah melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek perawatan bangunan teknis Jati Baru tahun anggaran 2024.

“Kami sudah melaporkan dua perkara ke Kejati DKI. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami mempertanyakan keseriusan penanganannya,” ujar Hobbin saat ditemui di kantornya, Senin (13/4).

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi mandeknya penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
LSM Jamak, lanjut Hobbin, telah melayangkan surat kedua kepada Kejati DKI Jakarta dengan nomor 114/LSM-JAMAK/XII/2025. Pihaknya kini masih menunggu respons resmi atas surat tersebut.

“Kami menunggu jawaban apakah laporan kami ini diproses atau justru diabaikan,” kata dia.

Hobbin menegaskan, apabila tidak ada kejelasan, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan dengan melaporkan permasalahan ini ke sejumlah lembaga pengawas, seperti Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Sementara itu, praktisi hukum Darmon Sipahutar menilai langkah yang diambil LSM Jamak sudah tepat dalam mengawal laporan tersebut. Menurut Darmon, pelapor memiliki hak untuk meminta kejelasan atas penanganan perkara yang dilaporkan, termasuk melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

“Jika laporan tidak ditindaklanjuti, pelapor dapat mengajukan permintaan SP2HP secara tertulis, melapor ke Jamwas, Komisi Kejaksaan, atau bahkan mengajukan praperadilan jika terdapat penghentian penyidikan,” ujarnya melalui pesan singkat.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran negara.

[Redaktur: JP Sianturi]

“Program ini menunjukkan keberpihakan nyata pada peningkatan kualitas SDM, khususnya generasi muda Jakarta yang akan menjadi motor penggerak kawasan aglomerasi,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Minggu (12/4/2026).

Menurut Tohom, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada individu penerima beasiswa, tetapi juga memiliki efek berantai terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Jabodetabekjur.

Ia menilai bahwa investasi di sektor pendidikan, terutama hingga jenjang global, merupakan fondasi penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan internasional.

“Ketika anak-anak Jakarta, termasuk Betawi, mendapatkan akses pendidikan global, maka mereka akan kembali dengan kapasitas yang jauh lebih kuat untuk membangun daerahnya,” kata Tohom.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan program tersebut.

Menurutnya, sinergi dengan LPDP Kementerian Keuangan menjadi langkah tepat agar program berjalan terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Ini tidak bisa berjalan sendiri, harus ada orkestrasi kebijakan antara pusat dan daerah agar hasilnya optimal,” ujarnya.

Tohom menilai perluasan cakupan program pendidikan seperti KJP dan KJMU hingga jenjang S2 dan S3 juga menjadi indikator bahwa pemerintah daerah mulai berpikir jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program pendidikan sangat menentukan kualitas kepemimpinan masa depan di tingkat lokal maupun nasional.

“Kalau kita ingin punya pemimpin yang visioner, maka investasinya harus dimulai dari pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan SDM melalui program beasiswa luar negeri sangat relevan dengan konsep pengembangan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.

Menurutnya, kawasan aglomerasi membutuhkan talenta-talenta unggul yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan global dan kemampuan adaptasi tinggi.

“Jabodetabekjur sebagai pusat pertumbuhan nasional membutuhkan SDM kelas dunia, dan program ini adalah salah satu pintu masuknya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa fokus pada anak-anak Betawi sebagai bagian dari kebijakan afirmatif merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan sosial di ibu kota.

Namun demikian, ia mengingatkan agar seleksi tetap dilakukan secara objektif dan berbasis merit agar kualitas penerima tetap terjaga.

“Affirmative policy penting, tapi tetap harus berbasis kompetensi agar hasilnya maksimal,” ucapnya.

Lebih jauh, Tohom menilai pembentukan LPDP Jakarta dapat menjadi model baru bagi daerah lain dalam mengelola beasiswa berbasis kebutuhan lokal.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, program ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak luas.

“Ini bisa menjadi blueprint nasional bagaimana daerah berkontribusi dalam mencetak SDM unggul,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan mengirim sekitar 100 mahasiswa ke luar negeri melalui skema LPDP Jakarta, dengan prioritas bagi anak-anak Betawi dan warga Jakarta, serta memperluas program bantuan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3 melalui kolaborasi dengan LPDP Pusat.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Program ini dinilai tidak hanya memperkuat wajah Jakarta sebagai kota global, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem aglomerasi Jabodetabekjur yang terintegrasi dan efisien.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar pembangunan berbasis kawasan.

 “Integrasi MRT dan KRL di Kota Tua harus dilihat sebagai simpul strategis dalam jaringan aglomerasi Jabodetabekjur. Ini bukan sekadar proyek transportasi, tetapi bagian dari desain besar konektivitas wilayah,” ujar Tohom, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, pengembangan jalur listrik berbasis lintasan lama sepanjang 16 kilometer hingga 28 kilometer ke depan mencerminkan efisiensi sekaligus keberlanjutan. 

Ia menilai langkah ini akan memperkuat koneksi antara pusat Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, termasuk kawasan Cianjur dalam skema Jabodetabekjur.

Tohom menjelaskan bahwa keberadaan Kota Tua sebagai hub transportasi terintegrasi akan menciptakan distribusi mobilitas yang lebih merata di kawasan aglomerasi. 

Dengan konektivitas MRT dan KRL yang semakin kuat, tekanan kepadatan di pusat kota dapat dikurangi karena pergerakan masyarakat menjadi lebih terdistribusi.

“Ketika Kota Tua menjadi simpul transit modern, maka pergerakan komuter dari wilayah Bodetabekjur akan lebih efisien. Ini akan mengurangi ketimpangan akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh kawasan aglomerasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa revitalisasi kawasan seluas 363 hektare dengan fokus awal 80 hektare di zona inti akan menjadi magnet baru tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi pelaku ekonomi dari seluruh wilayah aglomerasi. 

Aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan sistem transportasi modern diyakini akan mempercepat terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch menegaskan bahwa konsep aglomerasi Jabodetabekjur membutuhkan simpul-simpul kuat seperti Kota Tua. 

“Aglomerasi bukan hanya soal kedekatan geografis, tetapi keterhubungan sistem. Kota Tua berpotensi menjadi role model bagaimana simpul sejarah bisa diintegrasikan dengan sistem transportasi masa depan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam menata kawasan, termasuk pengaturan parkir dan penataan PKL. 

Menurutnya, aspek mikro seperti ini justru menjadi penentu keberhasilan makro dalam sistem aglomerasi.

“Jika kawasan tertata dengan baik, maka integrasi transportasi akan berjalan optimal. Ini adalah bentuk nyata dari semangat MARTABAT Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia berbasis kawasan yang terkoneksi, produktif, dan berdaya saing global,” tutup Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Program ini dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa perluasan penerima manfaat KJP yang kini mencapai lebih dari 700 ribu siswa serta KJMU yang menembus 15 ribu mahasiswa merupakan langkah strategis yang harus terus diperkuat. 

“Program seperti KJP dan KJMU adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya.

Menurut Tohom, keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus mendorong inklusivitas dalam sektor pendidikan. 

Ia menilai, intervensi melalui bantuan pendidikan menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda di kawasan perkotaan yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, Tohom menyoroti pentingnya sinergi antarwilayah dalam konteks aglomerasi Jabodetabekjur. 

Dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan keterkaitan ekonomi yang erat, kebijakan pendidikan di Jakarta, menurutnya, harus mampu memberi efek limpahan (spillover effect) bagi daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Ke depan, kita harus melihat KJP dan KJMU bukan hanya sebagai program lokal DKI, tetapi sebagai model kebijakan yang bisa direplikasi dalam skema aglomerasi Jabodetabekjur. Ini penting untuk menciptakan kesetaraan kualitas SDM di seluruh kawasan,” jelasnya.

Tohom juga menilai bahwa keberagaman layanan pendidikan, termasuk hadirnya institusi swasta seperti Singapore Intercultural School, merupakan bagian dari ekosistem pendidikan yang saling melengkapi. 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memastikan kelompok masyarakat kurang mampu tidak tertinggal.

Sebagai Ketua Umum Aglomerasi Watch, Tohom menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam kerangka besar pengembangan kawasan megapolitan.

“Aglomerasi tidak boleh hanya bicara infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. KJP dan KJMU adalah contoh konkret bagaimana kebijakan bisa langsung menyasar kebutuhan rakyat,” katanya.

Ia pun mendorong agar program-program serupa diperluas dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. 

Menurutnya, langkah ini akan mempercepat terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabekjur.

Di sisi lain, data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan bahwa program KJP dan KJMU terus mengalami peningkatan cakupan penerima manfaat. 

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Dengan berbagai upaya tersebut, MARTABAT Prabowo-Gibran optimistis bahwa penguatan program pendidikan inklusif akan menjadi kunci dalam menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, sekaligus memperkuat integrasi sosial di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (9/4), bangunan tersebut tampak hampir rampung dikerjakan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan aturan, mengingat pembangunan tetap berjalan meskipun telah dikenakan serangkaian sanksi administratif oleh otoritas terkait.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa Sudin CKTRP Jakarta Selatan telah melayangkan sejumlah surat peringatan sejak November 2025 hingga Februari 2026. Sanksi tersebut meliputi Surat Peringatan I, II, dan III, yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Pembatasan Kegiatan serta Surat Perintah Pembongkaran.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP LSM Peduli Pembangunan Nasional (LSM-PPN), Ferdy Tambunan, menilai bahwa berlanjutnya pembangunan meskipun telah ada perintah pembongkaran merupakan indikasi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Pemprov DKI Jakarta.

Ferdy menyoroti bahwa ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif yang tidak diikuti dengan tindakan tegas berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola perizinan bangunan. Selain itu, kondisi ini juga membuka ruang terjadinya praktik maladministrasi hingga dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.

“Jika benar telah diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran namun tidak dijalankan, maka hal ini patut diduga sebagai bentuk pembiaran oleh aparat terkait. Situasi seperti ini berisiko merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” ujar Ferdy.

Lebih lanjut, Ferdy juga mengingatkan bahwa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk menindak tegas pembangunan fasilitas olahraga yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan. Oleh karena itu, Ferdy mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa instruksi tersebut dijalankan secara konsisten hingga ke level pelaksana.

Ferdy mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sudin CKTRP Jakarta Selatan, termasuk membuka informasi kepada publik terkait langkah-langkah penindakan yang telah dan akan dilakukan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan serta memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam proses penegakan aturan.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerbitan surat. Harus ada tindakan konkret di lapangan. Jika tidak, maka aturan hanya akan menjadi formalitas tanpa makna,” tegas Ferdy.

[Redaktur: JP Sianturi]

Langkah ini dinilai sebagai kebijakan progresif yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat konsep aglomerasi Jabodetabekjur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kebijakan ini harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas dari sekadar kegiatan mingguan.

“Perluasan CFD ini bukan hanya soal ruang olahraga, tetapi bagian dari strategi besar membangun ekosistem kota sehat dan rendah emisi. Jika dikembangkan dengan serius, ini bisa menjadi fondasi penting dalam integrasi wilayah Jabodetabekjur,” ujar Tohom, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, langkah Pemprov DKI yang tengah memetakan lokasi strategis di lima wilayah kota menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan pemerataan akses ruang publik. 

Hal ini dinilai sejalan dengan kebutuhan kota megapolitan yang semakin padat dan kompleks.

Lebih lanjut, rencana menghadirkan Car Free Night di kawasan Sudirman–Thamrin juga dinilai sebagai inovasi yang adaptif terhadap pola hidup masyarakat urban.

Tohom menilai, perubahan gaya hidup warga yang kini banyak beraktivitas di malam hari harus direspons dengan kebijakan yang fleksibel. 

"Car Free Night adalah terobosan yang relevan, terutama untuk menghidupkan ruang kota secara lebih inklusif,” tambahnya.

Ia juga menyebutkanbahwa kegiatan seperti pertunjukan seni dan budaya dalam CFD memiliki nilai strategis dalam membangun identitas kota sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat.

“Ketika ruang publik diisi dengan seni, budaya, dan interaksi sosial, maka kota tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara sosial dan psikologis,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa kebijakan seperti ini seharusnya tidak berhenti di wilayah administratif DKI Jakarta saja.

“Konsep aglomerasi Jabodetabekjur menuntut adanya harmonisasi kebijakan antarwilayah. CFD dan Car Free Night idealnya juga dikembangkan di kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Bogor agar dampaknya lebih luas dan terintegrasi,” tegasnya.

Menurutnya, integrasi tersebut akan memberikan efek berlipat, baik dalam pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas udara, maupun pembentukan budaya hidup sehat lintas wilayah. 

Ia juga mendorong adanya sinergi kebijakan transportasi publik dengan pelaksanaan CFD agar manfaatnya semakin optimal.

“Ke depan, konsep ini bisa dikembangkan menjadi agenda regional berbasis aglomerasi, bukan lagi sekadar program lokal DKI. Ini penting untuk mendukung visi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Inisiatif ini dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan terintegrasi.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kehadiran layanan 110 merupakan bentuk konkret transformasi pelayanan publik di sektor keamanan.

“Layanan 110 ini bukan sekadar fasilitas pelaporan, tetapi simbol kehadiran negara yang sigap dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Ini sangat relevan dalam mendukung kawasan Jabodetabekjur sebagai kota global yang mengedepankan keamanan berbasis teknologi dan partisipasi publik,” ujar Tohom, Selasa (8/4/2026).

Menurutnya, langkah Polsek Kepulauan Seribu Selatan yang mengintensifkan patroli malam gabungan serta sosialisasi layanan 110 dan barcode pengaduan masyarakat merupakan praktik terbaik (best practice) yang perlu direplikasi di wilayah lain. 

Pendekatan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Tohom menilai, integrasi antara patroli fisik dan sistem pelaporan digital menjadi model keamanan masa depan. 

Dalam perspektif pembangunan kawasan, keamanan tidak lagi sekadar respons terhadap kejahatan, tetapi bagian dari ekosistem kota cerdas (smart city) yang menuntut kecepatan, akurasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa penguatan sistem keamanan berbasis teknologi seperti layanan 110 dan barcode laporan masyarakat merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing kawasan.

“Keamanan adalah variabel utama dalam menarik investasi dan mobilitas global. Tanpa sistem keamanan yang responsif dan terintegrasi, sulit bagi kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekjur untuk benar-benar naik kelas menjadi kota global,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. 

Keterlibatan warga melalui siskamling, pemanfaatan teknologi pelaporan, serta kesadaran kolektif menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Sementara itu, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan AKP Didik Tri Maryanto menyampaikan bahwa patroli gabungan yang dilakukan bersama instansi terkait dan masyarakat bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti tawuran dan tindak kriminalitas 3C. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan 110 dan sistem laporan digital sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan lingkungan.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan wilayah Kepulauan Seribu semakin aman, nyaman, dan kondusif, sekaligus menjadi contoh implementasi sistem keamanan modern yang mendukung visi besar pembangunan kawasan aglomerasi berbasis kota global.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan terintegrasi sekaligus menjadi fondasi penting menuju kawasan aglomerasi Jabodetabekjur yang modern dan berkelas global.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam membangun ekosistem kota cerdas (smart city) yang berbasis data dan teknologi.

"Integrasi CCTV ini bukan sekadar soal pengawasan, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem respons cepat berbasis data real-time. Ini adalah ciri utama kota global yang adaptif dan responsif terhadap berbagai potensi risiko," ujar Tohom, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan bahwa langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keamanan, efisiensi penanganan darurat, serta pengelolaan lalu lintas di wilayah perkotaan.

"Dengan sistem yang terhubung, potensi kejahatan bisa ditekan karena ada efek deterrent. Di sisi lain, penanganan kejadian darurat bisa lebih cepat karena semua terpantau dalam satu sistem terpadu," katanya.

Tohom juga melihat kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi besar menuju kawasan aglomerasi Jabodetabekjur yang terintegrasi, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara digital.

"Kita tidak bisa bicara kota global tanpa integrasi sistem. CCTV ini bisa menjadi tulang punggung pengelolaan kota berbasis teknologi, yang nantinya bisa dikembangkan ke sistem transportasi, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa integrasi sistem pengawasan antarwilayah di Jabodetabekjur harus menjadi agenda lanjutan agar tidak terjadi kesenjangan sistem antar daerah.

"Kalau Jakarta sudah maju dengan integrasi CCTV, maka wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor juga harus terkoneksi. Inilah yang saya sebut sebagai ekosistem aglomerasi berbasis keamanan terpadu," ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya tata kelola data dan perlindungan privasi dalam implementasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

"Teknologi harus diimbangi dengan regulasi yang kuat. Keamanan data dan privasi warga harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik tetap terjaga," tambahnya.

Menurutnya, jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan diperluas secara regional, maka Jabodetabekjur memiliki peluang besar untuk sejajar dengan kota-kota global lainnya dalam hal keamanan dan pengelolaan perkotaan berbasis teknologi.

"Ini momentum yang harus dijaga. Kita sedang bergerak menuju kota global, dan salah satu indikatornya adalah kemampuan kita mengelola keamanan kota secara terintegrasi dan modern," pungkas Tohom.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa seluruh gedung dengan ketinggian lebih dari empat lantai wajib terkoneksi dengan CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. 

Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan kota, termasuk dalam penanganan kriminalitas, kondisi darurat, hingga manajemen lalu lintas. 

Selain gedung bertingkat, pemasangan CCTV juga akan dilakukan di tingkat kelurahan dan berbagai fasilitas umum lainnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

“Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung adalah pemimpin hebat, namun terdapat sembilan karakter yang berpotensi menjadi kelemahan. Jakarta beruntung dipimpin Pramono, tetapi karakter-karakter tersebut, meskipun positif, perlu ditransformasikan menjadi kekuatan strategis serta didukung oleh masukan aktif dari publik.”

Uraian lengkap dari pernyataan tersebut dapat diikuti dalam artikel sebagaimana tertuang di bawah ini. Baiklah, saya mulai menguraikannya sebagai berikut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, bukanlah pemimpin sembarangan. Ia merupakan figur dengan rekam jejak panjang dan matang dalam dunia politik, pemerintahan, dan organisasi. Ia dikenal sebagai politikus senior yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai besar pemenang pemilu, yakni PDI Perjuangan, serta dipercaya menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) selama dua periode pada era Presiden Joko Widodo (2015–2024).

Pada masa pemerintahan tersebut, Pramono pertama kali dilantik pada 12 Agustus 2015 dan kembali ditunjuk dalam Kabinet Indonesia Maju pada 22 Oktober 2019. Ia kemudian mengundurkan diri pada 22 September 2024 untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Di titik inilah Pramono memperlihatkan kehebatan atau kelihaian politik tingkat dewa dengan mampu maju sebagai calon gubernur dari partainya tanpa menimbulkan resistensi berarti dari berbagai pihak, bahkan memperoleh restu dari Presiden Joko Widodo.

Kehebatannya dalam memainkan peran sebagai penyeimbang di tengah dinamika politik nasional—termasuk dalam relasi yang tidak selalu harmonis antara Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri—menunjukkan kecakapan diplomasi serta kedewasaan politik yang tidak dimiliki banyak tokoh. Selain itu, Pramono Anung Wibowo juga dikenal memiliki kedekatan dan hubungan yang baik dengan Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Sebagai pemimpin, Pramono dikenal memiliki karakter yang tenang, rasional, dan tidak reaktif. Ia cenderung mengedepankan pendekatan dialogis, membangun komunikasi lintas kepentingan, serta menjaga keseimbangan politik dalam berbagai situasi. Atas keseluruhan kualitas tersebut, Pramono layak disematkan sebagai pemimpin yang hebat. 

Jika kehebatan, kelihaian, serta kemampuan Gubernur Pramono tersebut dianalogikan dengan cerita dunia persilatan, maka kepiawaiannya dalam “jurus” politik serta berbagai aspek kepemimpinan dapat disetarakan dengan sosok pendekar sakti mandraguna. Banyak pihak yang segan kepada Pramono, dan secara pribadi saya juga merasa segan serta sangat respek terhadap Gubernur Pramono Anung Wibowo.

Dalam perjalanan kariernya, Pramono Anung juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha, yang memperkaya perspektifnya dalam pengambilan keputusan berbasis efisiensi dan realitas ekonomi. Kombinasi pengalaman politik, birokrasi, dan dunia usaha tersebut menjadikan Pramono sebagai figur yang disegani, baik oleh kawan maupun lawan politik, serta oleh kalangan profesional dan masyarakat luas.

Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu modal penting dalam keberhasilannya meraih posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya berpendapat, jika pada Pilkada Jakarta 2024 lalu PDI Perjuangan tidak mengusung Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta, kemungkinan besar partai tersebut tidak akan memenangkan Pilkada. Saat ini, dalam memimpin Jakarta, Pramono mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Singkatnya, Jakarta beruntung memiliki pemimpin yang hebat, yakni gubernur dengan pengalaman lengkap serta jaringan yang luas dan kuat, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, termasuk dengan institusi seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan KPK, serta berbagai lembaga lainnya. Hal ini merupakan modal yang sangat baik untuk membangun dan memajukan Jakarta sebagai kota global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, di balik berbagai kekuatan tersebut, terdapat sejumlah karakter yang berpotensi menjadi kelemahan, atau juga dapat dipersepsikan sebagai kekurangan apabila tidak dikelola secara tepat, khususnya dalam konteks kepemimpinan eksekutif yang menuntut ketegasan dan kecepatan. Dalam hal ini, merujuk pada kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, saya melihat, terdapat sembiln karakter yang perlu mendapat perhatian untuk ditransformasikan menjadi kekuatan.

Pertama, adanya kecenderungan sikap yang terlalu baik hati. Kedua, keengganan untuk mengecewakan pihak lain. Ketiga, dorongan kuat untuk selalu menjaga situasi tetap kondusif di internal ASN, pejabat, dan BUMD Pemprov DKI Jakarta. Keempat, kecenderungan untuk menghindari konflik terbuka. Kelima, tingkat kepercayaan yang tinggi kepada jajaran pejabat dan para pembantunya. Keenam, kehati-hatian dalam memberikan sanksi atau melakukan pergantian jabatan. Ketujuh, kecenderungan untuk lebih mengayomi dan melindungi bawahannya.

Untuk karakter kedelapan adalah minimnya ambisi politik. Hal ini tercermin dari pernyataannya yang hanya ingin menjabat sebagai Gubernur Jakarta selama satu periode, serta penegasannya untuk tidak maju dalam kontestasi Pilpres 2029. Kemudian, kesembilan adalah sikap yang terlalu rendah hati serta kurang menunjukkan ketegasan dalam membangun legacy kebijakan baru. Ia cenderung lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta yang merupakan warisan dari gubernur sebelumnya.

Dalam konteks transformasi tersebut, sikap yang terlalu baik hati, misalnya, dapat diarahkan menjadi kepemimpinan yang humanis namun tetap berorientasi pada kinerja. Keengganan untuk mengecewakan pihak lain perlu diimbangi dengan keberanian dalam menetapkan prioritas kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas. Keinginan untuk menjaga situasi kondusif harus diterjemahkan sebagai kemampuan mengelola konflik secara produktif. Sementara itu, kepercayaan kepada bawahan harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat serta terukur.

Sedangkan untuk minimnya ambisi politik, hal tersebut dapat ditransformasikan dengan cara terus merespons dan mendengar aspirasi publik, serta bekerja secara jujur, ikhlas, dan terukur berdasarkan capaian yang diharapkan masyarakat. Pada akhirnya, biarlah publik yang menilai dan menentukan kinerja Gubernur Pramono Anung. Di sisi lain, terdapat pula sisi positif dari karakter ini, yakni publik dapat menilai Pramono sebagai gubernur yang fokus bekerja dalam menunaikan visi, misi, serta janji kampanye melalui program-program nyata bagi kemajuan Jakarta dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, sikap yang terlalu rendah hati dan kurang menunjukkan dorongan kuat dalam membangun legacy baru perlu ditransformasikan melalui langkah sosialisasi yang lebih maksimal terhadap program-program unggulan Pramono dalam RPJMD 2025–2029. Namun demikian, karakter tersebut juga memiliki sisi positif, karena justru dapat melahirkan legacy yang lebih substantif dan tidak semata bersifat simbolik, sehingga lebih dihargai oleh masyarakat Jakarta.

Pada akhirnya, Pramono Anung sejatinya memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mentransformasikan berbagai kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Ia memahami langkah-langkah strategis yang diperlukan, bahkan tanpa harus bergantung pada penjelasan dari pihak mana pun.

Dalam perspektif kepemimpinan modern, karakter atau sifat-sifat tersebut pada dasarnya diakui luas oleh publik sebagai kualitas positif yang sulit dibantah, terutama dalam membangun stabilitas dan loyalitas organisasi. Namun, dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah sebesar Jakarta yang kompleks, karakter tersebut berpotensi menimbulkan stagnasi apabila tidak diimbangi dengan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Tantangan utama bukan terletak pada menghilangkan sifat-sifat tersebut, melainkan pada mentransformasikannya menjadi kekuatan strategis.

Pengalaman panjang Pramono Anung Wibowo dalam dunia politik dan birokrasi menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi kekuasaan serta manajemen sumber daya manusia. Ia memahami karakter, kekuatan, dan kelemahan para pejabat serta mitra kerjanya, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam konteks tersebut, Gubernur Pramono Anung Wibowo juga sangat memahami praktik “Asal Bapak Senang” (ABS) yang kerap muncul di kalangan sebagian pejabat dan bawahannya. Ia menyadari potensi distorsi informasi yang dapat terjadi, namun kehati-hatian tampaknya menjadi pendekatan utamanya. Meski demikian, kehati-hatian yang terlalu dominan berpotensi menghasilkan keputusan yang cenderung netral, padahal dalam banyak situasi dibutuhkan langkah yang tegas dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan.

Di sisi lain, dari perspektif pengabdian, tidak semua ASN, pejabat, BUMD, maupun anggota DPRD memiliki persepsi yang sama. Sebagian di antaranya mungkin memiliki kepentingan pribadi atau agenda lain yang tidak sejalan dengan visi, misi, serta target program Gubernur Pramono Anung Wibowo. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat pihak-pihak yang lebih mengutamakan keuntungan dan kepentingan pribadi semata.

Untuk mengantisipasi potensi penyimpangan, konflik kepentingan, serta praktik KKN, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Gubernur Pramono Anung Wibowo dalam mentransformasikan sembilan karakter tersebut. Transformasi ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan begitu, harapan positif akan terus tumbuh di ruang publik terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo.

Dalam konteks kepemimpinan Jakarta sebagai kota global yang menghadapi berbagai tantangan strategis—mulai dari kemacetan, sampah, banjir, polusi udara, urbanisasi, ketimpangan sosial, hingga transformasi ekonomi perkotaan—dibutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga berani melakukan terobosan. Terlebih, dengan pernyataan bahwa masa kepemimpinannya hanya direncanakan satu periode, ruang waktu yang tersedia menjadi semakin terbatas. Hal ini menuntut efektivitas dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis.

Oleh karena itu, sembilan karakter yang selama ini dipandang sebagai kelemahan justru dapat menjadi fondasi kekuatan apabila dikelola dengan tepat. Kepemimpinan yang baik hati dapat menjadi kekuatan moral, sikap mengayomi mampu membangun loyalitas, dan kehati-hatian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang matang. Namun, seluruhnya harus dipadukan dengan ketegasan, keberanian, serta orientasi pada hasil.

Transformasi inilah yang akan menentukan sejauh mana kepemimpinan Pramono Anung Wibowo mampu meninggalkan legacy yang kuat bagi Jakarta. Dalam kepemimpinan publik, kesempurnaan bukanlah terletak pada ketiadaan kelemahan, melainkan pada kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengubah kelemahan tersebut menjadi kekuatan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Yang tidak kalah penting, publik—khususnya masyarakat Jakarta—perlu berperan aktif dengan terus memberikan masukan yang konstruktif kepada Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo. Secara pribadi, saya bersama rekan-rekan aktivis Jakarta yang selama ini mengikuti perkembangan kota ini sejak era Gubernur Sutiyoso telah berkomitmen untuk terus menyampaikan berbagai informasi, baik terkait persoalan maupun solusi, termasuk mengenai kinerja pejabat dan BUMD DKI Jakarta.

Hal tersebut kami lakukan semata-mata untuk mendorong kemajuan Jakarta sebagai kota global dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya, kita semua—masyarakat Jakarta—berharap bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo dalam lima tahun ke depan, Jakarta akan mengalami perubahan dan perbaikan yang signifikan di berbagai aspek, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

[Redaktur: Alrpedo Gultom]

Organisasi relawan nasional tersebut menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh dan terintegrasi.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba mengatakan, lonjakan populasi di kawasan Jabodetabekjur harus dipandang sebagai tantangan strategis yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. 

“Ini bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi  bagaimana negara mampu menghadirkan kualitas hidup yang layak di tengah tekanan urbanisasi yang masif,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Ia menegaskan, kepadatan tinggi tanpa diimbangi infrastruktur yang memadai akan memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kemacetan ekstrem, krisis hunian, hingga tekanan terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. 

“Kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, kita berpotensi menghadapi krisis perkotaan yang kompleks dalam satu dekade ke depan,” kata Tohom.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan transportasi massal terintegrasi, memperluas kawasan hunian berbasis transit (transit oriented development/TOD), serta mendorong pemerataan ekonomi ke wilayah penyangga. 

“Kunci utamanya adalah desentralisasi pertumbuhan. Jangan semua beban ekonomi ditumpuk di Jakarta dan sekitarnya,” tegasnya.

Tohom juga menyoroti faktor perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi Jakarta, seperti penurunan tanah dan kenaikan muka laut. 

“Ketika ancaman lingkungan bertemu dengan ledakan populasi, maka risikonya berlipat ganda. Ini membutuhkan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi jangka panjang,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pendekatan pengelolaan kawasan perkotaan harus berbasis sistem aglomerasi, bukan lagi administratif semata.

“Jabodetabekjur harus diperlakukan sebagai satu kesatuan ekosistem perkotaan. Perencanaan transportasi, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan harus lintas wilayah dan lintas otoritas,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyeksi PBB yang menyebut populasi Jakarta akan bertambah hingga 10 juta jiwa dalam 25 tahun ke depan menjadi sinyal bahwa waktu untuk berbenah semakin sempit. 

“Ini momentum untuk melakukan lompatan kebijakan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” katanya.

Lebih lanjut, Tohom mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika urbanisasi. 

“Diperlukan keputusan strategis demi masa depan kota yang berkelanjutan dan manusiawi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, laporan PBB tersebut menempatkan Jakarta di posisi teratas dengan 41,9 juta penduduk, diikuti Dhaka (36,6 juta) dan Tokyo (33,4 juta). 

Pertumbuhan pesat ini dipicu urbanisasi, baik karena peluang ekonomi maupun tekanan lingkungan di daerah asal.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Terkait perayaan Kamis Putih, ini merupakan sebuah momen untuk mengenang peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa kematian-Nya. 

Kala itu, Yesus menggelar penjamuan malam untuk terakhir kalinya, di mana ia berbagi roti Paskah dengan para muridnya sebelum penyaliban.

Selain itu Kamis Putih juga untuk meneladani Yesus yang membasuh kaki para muridnya, mengingat kegiatan tersebut dinilai sebagai hal yang hina dan biasa dilakukan oleh budak, namun Yesus yang adalah seorang Guru mau meakukan itu kepada murid-muridnya.

Berikut makna peringatan Kamis Putih bagi umat Katolik dikutip dari S. Jumar Sudiyana di gerejasantaclara.or.id:

Teladan Kasih dan Kerendahan Hati

Makna Kamis Putih adalah teladan kasih dan kerendahan hati yang sudah dicontohkan oleh Yesus melalui peristiwa pembasuhan kaki para murid-Nya. Selain simbol kerendahan hati, pembasuhan kaki ini juga menjadi wujud pelayanan tanpa batas.

Teladan ini ini menjadi ajakan bagi umat Katolik untuk saling melayani dengan kasih dan tidak mencari kehormatan diri.

Peringatan Perjamuan Terakhir

Makna Kamis Putih adalah momen peringatan Perjamuan Terakhir Yesus bersama para murid-Nya sebelum Yesus disalibkan. Dalam perjamuan ini, Yesus menetapkan Ekaristi dengan mengubah roti menjadi tubuh-Nya dan anggur menjadi darah-Nya.

Ajakan untuk Berkorban dan Mengasihi

Makna Kamis Putih adalah ajakan untuk berkorban dan mengasihi. Melalui peringatan ini, umat Katolik diajak untuk merenungkan makna kasih, pengorbanan, dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Yesus telah memberikan diri-Nya sepenuhnya untuk keselamatan dunia.

Institusi Sakramen Ekaristi dan Imamat

Makna Kamis Putih adalah sebagai peringatan akan institusi Imamat. Pada saat Perjamuan Terakhir, Yesus tidak hanya menetapkan Ekaristi, tetapi juga memberikan tugas kepada para murid untuk melanjutkan tindakan ini sebagai imam atau pemimpin umat.

Awal dari Triduum Paskah

Makna Kamis Putih lainnya adalah menandai dimulainya Triduum Paskah, yaitu tiga hari suci menjelang Paskah, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci.

Liturgi Kamis Putih ini biasanya diakhiri dengan pemindahan Sakramen Mahakudus ke tempat penyimpanan khusus. Hal ini melambangkan Yesus yang memasuki Taman Getsemani untuk berdoa kepada Allah Bapa sebelum akhirnya ditangkap untuk disalibkan.

Kamis Putih adalah bagian dari Trihari Suci yang menjadi penutup masa Prapaskah. Pada hari Kamis Putih ini umat Katolik merayakan peristiwa perjamuan terakhir Yesus dengan kedua belas muridnya.

Selain itu, Kamis Putih ini juga menjadi momen pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada kedua belas rasulnya. Pembasuhan kaki yang menjadi wujud sikap mau melayani itu, diharapkan dapat menjadi contoh bagi umat Katolik agar selalu bersikap rendah hati dan mau melayani.

Adapun dua paket pekerjaan yang dimaksud meliputi proyek looping jalur hijau yang dikerjakan oleh PT Panen Tapu Jaya dengan nilai pagu sebesar Rp2,36 miliar, serta proyek penataan ruang terbuka hijau (RTH) oleh PT Lebah Rajin Sejahtera dengan pagu anggaran sekitar Rp2,49 miliar.

Aktivis dari LSM Jaring Antisipasi Keamanan (Jalak), M. Syahroni, menyebut kedua proyek tersebut diduga tidak efektif dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

“Kedua proyek ini menjadi sorotan publik karena nilai anggarannya cukup besar, tetapi hingga kini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syahroni saat ditemui di kawasan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut memicu kekecewaan warga, khususnya di wilayah sekitar lokasi proyek. Ia menilai, proyek yang dibiayai dari uang rakyat seharusnya memberikan dampak nyata bagi publik.

Hal senada disampaikan Mahut (65), warga sekitar yang sehari-hari berjualan kopi di dekat lokasi proyek RTH. Ia mengungkapkan bahwa area tersebut hingga kini masih tertutup pagar dan belum bisa diakses.

“Masih ditutup sampai sekarang. Saya kurang tahu kenapa belum dibuka, kelihatannya seperti belum selesai,” kata Mahut saat ditemui, Rabu (1/4).

Foto: Ist

Sementara itu, aktivis dari koalisi sejumlah LSM di Jakarta, Sariman Sidabutar, menyatakan pihaknya akan melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum (APH). Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran terkait.

“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek ini. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan,” ujarnya.

Sariman juga menyinggung pentingnya konsistensi dalam kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah, agar tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaan proyek-proyek publik.

Sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi anggaran sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Sariman menilai bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut justru bertolak belakang dengan semangat pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Untuk itu, Sariman mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur. Evaluasi tersebut perlu mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.

"Kita mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara independen dan transparan guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kedua proyek tersebut. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Sariman.

Sariman menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada awal April 2026, kedua lokasi proyek masih tertutup pagar seng. Sejumlah bagian fisik bangunan terlihat mengalami kerusakan, meski proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Dwi Saridati Ponangseaa, belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak kontraktor juga belum membuahkan hasil.

[Redaktur: Jupriadi]

Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat pelindungan data pribadi anak.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Agus Ramdani menyampaikan bahwa kepala dinas telah menerbitkan surat edaran tentang pengaturan penggunaan gawai secara bijak. 

“Saya imbau agar semua kepala sekolah di wilayah I Jakarta Barat benar-benar konsisten menerapkan PP Tunas ini kepada peserta didik,” kata Agus di ruangannya, Selasa (31/3/2026).

Agus menjelasnya anak-anak bukan tidak diperbolehkan menggunakan gawai tapi hal ini dilakukan agar penggunaan gawai dapat dilakukan secara terpantau.

Ia berharap melalui program ini diharapkan anak-anak akan semakin interaktif juga di antara mereka dan guru, bisa bermain dan berdiskusi, dan pastinya dapat lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran di kelas.

Agus juga mengungkapkan sebelum diterbitkannya SE Kepala Dinas tentang pembatasan gawai di lingkungan satuan pendidikan ini, sudah ada beberapa sekolah di Jakarta Barat yang telah melakukan pembatasan gawai dan hasilnya sangat bagus.

“Sebelumnya sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan pembatasan. Ternyata hasilnya lebih bagus. Tugas kami di sudin tentunya melihat keefektifan pelaksanaannya di sekolah,” ungkap Agus, Kasudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah II mencakup kecamatan Kalideres, Cengakreng, Tamansari, dan Tambora.

Terkait pelaksanaan PP Tunas di sekolah, Agus mengatakan dinas pendidikan saat ini tengah menyusun SOP. 

“Dinas tengah siapkan SOP-nya. Kita cek benar tidak gawainya dikumpulkan, medianya apa, mekanismenya apa. Kalau ada pembelajaran yang membutuhkan gawai seperti apa. Semua tengah di siapkan,” jelas Agus.

Diungkap Agus, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap program ini termasuk kebijakan lainnya yang membuat sekolah aman dan nyaman. 

“Kita ingin lihat sekolah sejauh mana melaksanakan program ini melalui monitoring dan evaluasi setiap bulan. Termasuk kebijakan lainnya yang menciptakan sekolah aman dan nyaman,” ungkapnya.

Senada juga disampaikan Diding Wahyudin, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.

Diding sangat mendukung PP Tunas ini untuk kemajuan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Karena itu, menurutnya, pihaknya di wilayah II Jakarta Barat akan mengikuti surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh dinas pendidikan.

“Tugas kami monitoring atau mengawasi agar program ini benar-benar berdampak kepada peserta didik di wilayah II mencakup kecamatan Kebon Jeruk, Palmerah, Kembangan, dan Grogol Petamburan,” kata Diding.

Diding berharap program ini nantinya akan melahirkan habit atau kebiasaan bagi peserta didik di sekolah maupun rumah.

“Dulu waktu kita sekolah tidak megang hp lho. Tapi diskusi sama teman semakin akrab yang banyak kita lakukan. Bener-bener keakraban di antara teman sampai sekarang,” kenang Diding.

Agar program ini dapat konsisten dilaksanakan peserta didik, Diding mengajak semua pihak mulai dari orangtua dan guru perlu melakukan pengawasan yang intensif karena targetnya sangat jelas agar ada kesadaran dari peserta didik sehingga mereka dapat fokus dalam belajar.

Berdasarkan pemantauan lapangan, dalam waktu kurang dari dua bulan sejak pemasangan, Videotron Outdoor yang terletak di depan gerbang kantor Walikota Jakarta Timur telah mengalami kerusakan signifikan berupa garis hitam vertikal pada sisi layar. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan serius terkait kualitas barang maupun proses pengadaan.

Mengacu pada informasi resmi dari Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, pengadaan tersebut mencakup dua titik pemasangan dengan ukuran masing-masing 6x4 meter dan total sebanyak 48 unit. Namun demikian, Abdul Hasyim menilai terdapat kejanggalan dalam pemilihan penyedia.

"Hasil penelusuran pada sistem e-katalog menunjukkan bahwa penyedia yang ditunjuk, yaitu CV. Nugarada Abadi, memiliki keterbatasan pengalaman dan kapasitas. Produk yang ditawarkan tercatat belum pernah terjual, dengan ketersediaan stok yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan proyek," ucap Hasyim.

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa proses pemilihan penyedia tidak dilakukan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel.
Sebaliknya, terdapat penyedia lain di pasar yang memiliki rekam jejak penjualan, kapasitas produksi, serta harga yang lebih kompetitif.

"Hal ini memperkuat indikasi bahwa prinsip efisiensi dan value for money dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dijalankan secara optimal," kata Hasyim.

Hasyim mengingatkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan pemilihan penyedia yang tepat.

"Dalam konteks ini, kita mempertanyakan apakah proses pengadaan Videotron tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan, terutama terkait aspek kualitas barang dan kompetensi penyedia. Kerusakan dini yang terjadi memperkuat dugaan bahwa spesifikasi teknis maupun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan," jelas Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menilai adanya indikasi potensi konflik kepentingan atau praktik kolusi dalam proses penayangan produk di e-katalog, yang patut ditelusuri lebih lanjut, termasuk waktu pendaftaran produk dan keterkaitannya dengan proses pengadaan.

Dikatakan Hasyim, Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi melalui surat No 207/BPP/P-RPI/III/2026, tanggal 17 Maret 2026 kepada Sekretaris Kota Adm Jakarta Timur dengan tanda terima nomor 001574 untuk menanyakan alasan memilih CV. Nugarada Abadi sebagai pelaksana, jumlah unit dan nilai kontrak, namun belum mendapat jawaban.

Untuk itu, Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia mendesak:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proses dan hasil pengadaan Videotron tersebut.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menelusuri proses penayangan produk dalam e-katalog.

3. Aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan yang berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

"Setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dugaan penyimpangan dalam proyek ini tidak boleh dibiarkan, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan publik dan potensi kerugian keuangan negara," tutup Hasyim.

[Redaktur: JP Sianturi]

Sejak hari ini, Selasa (31/03/2026), saya sudah kembali aktif beraktivitas, termasuk menulis artikel mengenai isu-isu global, nasional, dan khususnya DKI Jakarta.

Kali ini, saya tertarik untuk menyoroti blusukan Presiden Prabowo Subianto di DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo.

Baik, saya mulai. Minggu lalu, tepatnya Kamis (26/3/2026), Presiden Prabowo Subianto melakukan blusukan ke bantaran rel kereta api di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 

Dalam kesempatan tersebut, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus dan Menteri Pertahanan itu berdialog langsung dengan warga, menyerap aspirasi, serta melihat kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. 

Ia pun berkomitmen untuk membangun rumah susun (rusun) sebagai solusi hunian layak bagi warga di kawasan tersebut, sebagaimana disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @prabowo, empat hari lalu, Kamis (26/3/2026).

Atas langkah Presiden tersebut, diketahui pula bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat dalam menata kawasan permukiman, khususnya yang berada di sepanjang jalur rel kereta api. Pramono menegaskan bahwa penataan kawasan padat dan tidak layak huni membutuhkan kolaborasi lintas pihak agar dapat berjalan optimal.

Data BPS dan Aturan Penataan Hunian Bantaran Rel

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, tercatat terdapat 445 RW yang tergolong kawasan kumuh di Jakarta. Sebarannya meliputi Jakarta Pusat sebanyak 98 RW, Jakarta Barat 92 RW, Jakarta Utara 80 RW, Jakarta Timur 78 RW, Jakarta Selatan 90 RW, serta Kepulauan Seribu 7 RW.

Secara keseluruhan, total RW kumuh mencapai 445 RW atau sekitar 16,2 persen. Dari total tersebut, klasifikasi tingkat kekumuhan meliputi kumuh berat sebanyak 15 RW (3,37 persen), kumuh sedang 99 RW (22,25 persen), kumuh ringan 205 RW (46,07 persen), dan kumuh sangat ringan 126 RW (28,31 persen).

Adapun persebaran wilayah kumuh berat terbanyak berada di Jakarta Barat dengan 7 RW, disusul Jakarta Utara sebanyak 4 RW, Jakarta Timur 2 RW, serta Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat masing-masing 1 RW.

Di Jakarta Pusat, sebanyak 98 RW kumuh tersebut tersebar di delapan kecamatan. Untuk Kecamatan Senen, tercatat terdapat 13 RW kumuh, dengan rincian tidak terdapat kategori kumuh berat, 1 RW kumuh sedang, 10 RW kumuh ringan, dan 2 RW kumuh sangat ringan. Kawasan Senen yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto sangat mungkin merupakan bagian dari wilayah yang termasuk dalam data BPS tersebut.

Secara normatif, penataan kawasan bantaran rel memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menegaskan bahwa ruang milik jalur kereta api merupakan area terbatas yang harus steril dari permukiman demi menjamin keselamatan operasional.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. 

Dengan demikian, relokasi warga dari kawasan rawan seperti bantaran rel bukan semata-mata penertiban, melainkan juga bagian dari pemenuhan hak konstitusional atas tempat tinggal yang aman, layak, dan manusiawi.

Program Hunian Vertikal dan Penataan Kawasan Kumuh sebagai Solusi Jitu Pemprov DKI Jakarta

Penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas permukiman serta pengembangan hunian vertikal. Kebijakan ini didukung secara legal melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman. Fokus kebijakan tersebut mencakup peremajaan, pemugaran, dan pemukiman kembali (resettlement) guna menuntaskan kawasan RW kumuh secara bertahap.

Secara normatif, Pergub Nomor 33 Tahun 2024 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Jakarta. Strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana dasar, peremajaan kawasan, pemugaran hunian, serta pemukiman kembali bagi warga yang berada di lokasi tidak layak huni atau berisiko tinggi.

Dalam implementasinya, penataan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan partisipatif, seperti Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial di lapangan.

Fokus program dalam periode 2025–2029 antara lain pembangunan hunian vertikal berupa rumah susun sederhana, khususnya bangunan bertingkat rendah seperti empat lantai, sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya kepadatan penduduk. Selain itu, dilakukan pula peningkatan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan normalisasi drainase, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak, termasuk MCK komunal.

Gubernur Pramono Berkomitmen Membangun Hunian Vertikal dan Penataan Kawasan Kumuh

Dalam konteks pelaksanaan amanat RPJMD DKI serta Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa peningkatan akses hunian layak dalam RPJMD 2025–2029 masih mengandalkan pengembangan hunian vertikal serta penataan kawasan RW kumuh. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut diarahkan melalui konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan, guna memberikan kepastian hukum sekaligus akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, baik dalam skema sewa maupun kepemilikan.

Lebih lanjut, penataan RW kumuh dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa perbaikan kawasan tidak hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Program konsolidasi tanah vertikal (KTV) menjadi salah satu instrumen penting, karena tidak hanya membenahi hunian secara fisik dan legalitas lahan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan penghuni.

Hunian KTV umumnya dibangun dalam bentuk bangunan vertikal empat lantai dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan atau pemanfaatan lahan. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan pembangunan KTV di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, sebagai model penataan kawasan kumuh berbasis kolaborasi.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat 445 RW kumuh di DKI Jakarta yang menjadi target penataan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 RW telah berhasil dibenahi melalui berbagai program penataan permukiman. Pada tahun lalu yakni 2025, Pemprov DKI merencanakan penataan tambahan terhadap 55 RW kumuh. 

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 161 RW yang menunggu penanganan lebih lanjut hingga target akhir penuntasan tercapai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan seluruh RW kumuh dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2027.

Program penataan ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Jakarta secara signifikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, serta berbasis regulasi yang kuat, program hunian vertikal dan penataan kawasan kumuh diyakini menjadi solusi jitu dalam mewujudkan Jakarta yang lebih tertata, layak huni, dan berkeadilan sosial.

Peran Strategis Dinas Perumahan dan BUMD DKI dalam Menuntaskan Kawasan Kumuh di Jakarta 

Penanganan kawasan kumuh di DKI Jakarta merupakan agenda strategis yang tidak hanya menyangkut penataan fisik kota, tetapi juga aspek keadilan sosial, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menjadi kunci dalam menjalankan mandat RPJMD 2025–2029 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2024, dengan target menata sekitar 161 RW kumuh yang tersisa dari total 445 RW hingga tuntas pada 2027.

Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan BUMD DKI Jakarta seperti Bank DKI, PAM Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Jakarta Propertindo, serta BUMD lainnya, termasuk keterlibatan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD, serta dukungan kebijakan yang kuat, penataan kawasan kumuh di Jakarta diharapkan dapat tuntas pada 2027, sekaligus mewujudkan kota yang lebih tertata, layak huni, dan berkeadilan sosial sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo.

[Redaktur: Alpredo Gultom] 

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan PAM Jaya terkait pekerjaan galian yang dilakukan di kawasan tersebut. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan, khususnya pada tahap penutupan dan perbaikan jalan.

“Kami terus berkoordinasi agar pekerjaan segera diselesaikan, termasuk penambalan jalan yang harus dilaksanakan sesuai mekanisme teknis pembangunan,” ujar Munjirin usai menghadiri panen raya DKI Jakarta di Green House Pulogebang, Kecamatan Cakung, Senin (30/3/2026).

Munjirin menegaskan, penanganan bekas galian wajib memenuhi prosedur teknis agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia juga memastikan seluruh jajaran kecamatan telah diinstruksikan untuk bergerak cepat menangani kerusakan jalan di wilayah masing-masing.

“Pada umumnya jalan berlubang sudah kami instruksikan melalui tim di masing-masing kecamatan. Tim sudah dibentuk untuk segera melakukan penambalan,” tambahnya.

Sebelumnya, sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh akibat melintasi jalan berlubang di Jalan Raya Condet, tepatnya di depan Rindam Jaya, Jakarta Timur. Dalam video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, terlihat lubang cukup dalam di sisi kiri jalan, dengan kondisi sekitar dipenuhi serpihan pasir yang diduga berasal dari sisa material galian.

Peristiwa tersebut memicu perhatian publik sekaligus menjadi sorotan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di ruang publik. Pemerintah Kota Jakarta Timur pun menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan serta memastikan setiap pekerjaan perbaikan jalan dilakukan sesuai standar, demi menjamin keselamatan masyarakat.

[Redaktur: JP Sianturi]