Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (12/7) sekitar pukul 09.00 WIB. Berdasarkan rekaman video yang diterima dari warga, aktivitas pembakaran disebut masih berlangsung hingga sekitar pukul 18.12 WIB.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas Kecamatan Cakung langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus memastikan api tidak kembali menyala.

"Kami langsung mengerahkan petugas ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di RT 10/RW 04, Kelurahan Penggilingan," kata Rohmad saat dikonfirmasi.

Sebelumnya diberitakan, warga memprotes dugaan pembakaran sampah yang dilakukan secara terbuka di tengah kawasan permukiman padat. Asap yang ditimbulkan dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari dan berdampak pada kualitas udara di lingkungan sekitar.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan asap dari pembakaran sampah dan sisa penebangan pohon masuk ke rumah-rumah warga. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat sejumlah warga merasa tidak nyaman.

"Kalau dibakar, asapnya masuk ke rumah-rumah. Anak-anak dan balita juga banyak yang tinggal di sini. Beberapa warga mulai batuk-batuk dan merasa sesak napas," ujar warga.

Warga juga mengaku selama ini enggan menegur secara langsung karena pihak yang diduga melakukan pembakaran disebut merupakan seorang Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) sekaligus pemilik yayasan di wilayah tersebut. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah agar aktivitas serupa tidak kembali terjadi.

Selain mengganggu kenyamanan warga, pembakaran sampah secara terbuka juga dinilai bertentangan dengan ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku di DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua RT 10/RW 04 Kelurahan Penggilingan, Budiman, mengatakan belum menerima laporan langsung dari warga terkait peristiwa tersebut.

"Saya belum ada laporan dari warga," kata Budiman saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Meski demikian, ia memastikan akan menindaklanjuti informasi yang diterimanya.

"Terima kasih atas laporannya. Segera kami sampaikan keluhan warga. Seharusnya warga melapor terlebih dahulu kepada kami. Identitas pelapor juga akan kami rahasiakan. Nanti akan saya hubungi atau saya datangi ke lokasi," ujar Budiman.

H. Rohmad menegaskan bahwa pembakaran sampah secara terbuka tidak diperbolehkan apabila memang terbukti terjadi. Ia memastikan pihak Kecamatan Cakung akan menelusuri pihak yang bertanggung jawab sekaligus mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini melanggar aturan, seharusnya tidak boleh. Terima kasih atas informasinya, nanti akan kami telusuri siapa pelakunya," kata Rohmad.

[Redaktur: JP Sianturi]

Aksi Pembakaran tersebut disebut berlangsung di tengah kawasan permukiman padat sehingga asapnya dikeluhkan mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Minggu (12/7) sekitar pukul 09.00 WIB di kawasan Lingkungan Al-Aziz, RT 10/RW 04, Kelurahan Penggilingan. Lokasi pembakaran berada di atas lahan milik pribadi yang dikelilingi rumah-rumah kontrakan.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan asap dari pembakaran sampah dan sisa penebangan pohon masuk ke dalam rumah-rumah warga. Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan kualitas udara di lingkungan sekitar memburuk.

"Kalau dibakar, asapnya masuk ke rumah-rumah. Anak-anak dan balita juga banyak yang tinggal di sini. Beberapa warga mulai batuk-batuk dan merasa sesak napas," ujar warga tersebut.

Warga mengaku selama ini enggan menegur secara langsung karena yang diduga melakukan pembakaran merupakan seorang Ketua LMK yang juga dikenal sebagai pemilik yayasan di wilayah tersebut. Mereka berharap pemerintah setempat segera turun tangan untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Selain berdampak terhadap lingkungan, warga juga menilai aktivitas pembakaran sampah secara terbuka bertentangan dengan ketentuan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Mereka menyebut telah menyampaikan laporan melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) dan aplikasi JAKI agar segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Warga meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan Cakung, dan Kelurahan Penggilingan melakukan inspeksi lapangan guna memastikan dugaan pelanggaran tersebut serta mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua RT 10 RW 04 Kelurahan Penggilingan, Budiman, mengaku belum menerima laporan langsung dari warga mengenai peristiwa tersebut.

"Saya belum ada laporan dari warga ya," kata Budiman saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Namun, ia memastikan akan menindaklanjuti informasi tersebut.

"Terima kasih atas laporannya. Segera kami sampaikan keluhan warga. Seharusnya warga melapor terlebih dahulu kepada kami. Identitas pelapor juga akan kami rahasiakan. Karena yang disebut membakar itu salah satu keluarga yang memiliki kontrakan, nanti akan saya hubungi atau saya datangi ke lokasi," ujar Budiman.

Terpisah, Camat Cakung H. Rohmad menegaskan bahwa pembakaran sampah terbuka tidak dibenarkan apabila memang terbukti terjadi. Ia mengatakan pihak kecamatan akan melakukan penelusuran atas informasi yang diterima.

"Ini melanggar aturan, seharusnya tidak boleh. Terima kasih atas informasinya, nanti akan kami telusuri siapa pelakunya," kata Rohmad.

Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan atau tanggapan langsung dari oknum Ketua LMK yang disebut dalam laporan warga. Redaksi masih berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh klarifikasi dan akan memuat hak jawab apabila telah diterima.

[Redaktur: Jupriadi]

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam menghadirkan ajang olahraga yang mampu mempererat sinergi antarlembaga sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Penghargaan diserahkan di sela-sela pelaksanaan Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat 2026 yang berlangsung di Maroedja Sport Park, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jumat (10/7/2026). 

Momen tersebut disaksikan oleh para peserta turnamen, tamu undangan, serta perwakilan dari berbagai instansi yang ambil bagian dalam kompetisi.

Dalam sambutannya, Iin Mutmainnah menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan turnamen. 

Menurutnya, kegiatan tersebut berhasil menghadirkan kolaborasi berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, BUMD, hingga komunitas masyarakat.

Ia menilai Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana memperkuat sinergi, membangun solidaritas, serta menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan Jakarta Barat.

"Melalui olahraga, kita dapat mempererat silaturahmi, membangun kerja sama, dan memperkuat kebersamaan antarelemen masyarakat. Saya berharap turnamen seperti ini terus berlanjut dan menjadi agenda rutin yang mampu melahirkan semangat hidup sehat serta memperkuat persatuan," ujar Iin.

Sementara itu, Umar Abdul Aziz mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. 

Ia mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan turnamen merupakan hasil kolaborasi seluruh panitia dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, para sponsor, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi.

"Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan turnamen ini. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang mempererat silaturahmi antarinstansi sekaligus mengajak masyarakat semakin gemar berolahraga," ujar Umar.

Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan 5 Abad Kota Jakarta. 

Selain menyajikan pertandingan yang kompetitif, kegiatan ini juga diharapkan menjadi media untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi kegiatan.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berharap Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota dapat terus berkembang menjadi agenda olahraga tahunan yang tidak hanya melahirkan atlet-atlet potensial, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam membangun Jakarta Barat yang sehat, kompak, dan berprestasi.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB dan diikuti oleh orangtua peserta didik tersebut menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) resmi. 

Selain memperkenalkan lingkungan sekolah, Pra-MPLS juga bertujuan menanamkan karakter, disiplin, serta nilai-nilai positif yang menjadi budaya SMA Negeri 33 Jakarta.

Kepala SMA Negeri 33 Jakarta, Saryanti, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru yang telah diterima melalui berbagai jalur Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurutnya, Pra-MPLS dirancang sebagai proses adaptasi awal agar para siswa dapat mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman sekaligus membangun karakter positif sejak hari pertama menginjakkan kaki di bangku SMA.

^{Momen simbol perwakilan orangtua peserta didik serahkan tandatangan menandai beralihnya tanggung jawab pembinaan siswa dari orang tua ke pihak sekolah. [WAHANANEWS / OSIS]} 

"Kegiatan ini kami rancang agar para peserta didik baru dapat mengenal lebih dekat lingkungan sekolah sekaligus membentuk sikap positif sejak hari pertama mereka memasuki jenjang pendidikan SMA," ujar Saryanti.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dipandu oleh pengurus OSIS, pembina OSIS, guru, serta tenaga kependidikan. 

Selama Pra-MPLS, para siswa dikenalkan dengan tata tertib sekolah, fasilitas pembelajaran, organisasi kesiswaan, hingga budaya sekolah yang menjunjung tinggi disiplin, integritas, toleransi, dan semangat berprestasi.

Saryanti menegaskan bahwa Pra-MPLS bukan sekadar mengenalkan ruang kelas maupun fasilitas sekolah, tetapi juga membangun hubungan sosial yang sehat antara siswa dengan warga sekolah.

"Melalui Pra-MPLS, kami ingin menciptakan suasana yang akrab namun tetap edukatif. Para siswa tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah, tetapi juga memahami pentingnya berinteraksi secara santun, saling menghargai, dan membangun kebersamaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha SMA Negeri 33 Jakarta, Erwin, mengungkapkan bahwa sebanyak 287 peserta didik baru kelas X akan mengikuti rangkaian MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Juli 2026.

Menurut Erwin, Pra-MPLS menjadi fase transisi yang sangat penting bagi siswa dari jenjang SMP menuju SMA sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi lingkungan belajar yang baru.

Ia memastikan seluruh rangkaian MPLS di SMA Negeri 33 Jakarta dilaksanakan dengan konsep MPLS Ramah, sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan, tanpa adanya praktik perploncoan maupun kekerasan dalam bentuk apa pun.

"Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan MPLS Ramah bebas dari unsur perploncoan maupun kekerasan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru," tegas Erwin.

Melalui kegiatan Pra-MPLS ini, SMA Negeri 33 Jakarta berharap seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, membangun rasa percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran dan berbagai aktivitas sekolah secara optimal sejak hari pertama tahun ajaran baru.

Lurah Dukuh, Riswanto, mengatakan pemasangan stiker dilakukan secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebelum memberikan stiker, dirinya terlebih dahulu meninjau langsung kondisi pengelolaan sampah di setiap rumah yang dikunjungi untuk memastikan warga telah menerapkan pemilahan sampah secara konsisten.

Menurutnya, penghargaan sederhana tersebut diharapkan menjadi motivasi sekaligus pemicu bagi warga lainnya untuk mulai membiasakan memilah sampah dari rumah.

"Kami memberikan apresiasi kepada warga yang sudah memilah sampahnya melalui penempelan stiker hijau yang kami beri nama Rumah Senyum. Mudah-mudahan stiker ini menjadi pemicu bagi warga lainnya untuk ikut melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing," ujar Riswanto.»

Sementara itu, Ketua RW 04 Kelurahan Dukuh, Tri Wulantoro, mengatakan budaya memilah sampah di lingkungannya sebenarnya telah berjalan sejak 2019 melalui kegiatan bank sampah. Program tersebut kini semakin diperkuat dengan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Memilah Sampah dari Sumber.

Menurut Tri, respons warga dari RT 01 hingga RT 16 sangat positif. Berkat dukungan para kader lingkungan, pengurus RT dan RW, hampir seluruh warga kini telah membiasakan diri memilah sampah rumah tangga.

"Alhamdulillah sekarang hampir seluruh warga sudah melakukan pilah sampah. Sebenarnya tidak sulit, hanya perlu dijadikan kebiasaan sehari-hari. Kami mengajak seluruh warga Kelurahan Dukuh untuk bersama-sama memilah sampah agar lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat," katanya.»

Dukungan terhadap gerakan tersebut juga datang dari pemain Tim Nasional Indonesia U-23, Muhammad Alfharezzi Buffon. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif mendukung program pemerintah dalam mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya.

"Ayo bersama-sama membantu dan mendukung pemerintah mengurangi sampah dari sumbernya. Dengan memilah sampah dari rumah, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman untuk semua," ajaknya.

[Redaktur: Jupriadi]

Peresmian tersebut turut dihadiri Pimpinan Yayasan Al-Wathoniyah Asshodriyah 9 KH. Ahmad Shodri, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Erni Nawarni, Tenaga Ahli Mitigasi Risiko dan Advokasi Hukum Acep Edy Setiawan, Camat Cakung Rohmad, serta para lurah se-Kecamatan Cakung.

Teaching Factory D'Preneur Coffee and Mart merupakan bagian dari bantuan pemerintah melalui Program SMK Pusat Unggulan Tahun 2025 yang mengusung konsep link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Program ini diwujudkan melalui penyelarasan kurikulum, sertifikasi kompetensi, serta praktik kerja secara langsung bagi peserta didik agar siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Dalam sambutannya, Munjirin menegaskan bahwa Teaching Factory tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktik siswa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata dalam mengelola usaha, melayani pelanggan, menjaga kualitas produk, hingga menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

"Melalui fasilitas ini diharapkan lulusan SMK Dinamika Pembangunan 2 memiliki kompetensi yang unggul, berkarakter, adaptif, inovatif, serta siap bersaing di dunia kerja maupun mampu menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Munjirin.

Ia berharap D'Preneur Coffee and Mart dapat berkembang menjadi pusat kolaborasi antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus menghasilkan produk dan layanan berkualitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Munjirin juga mengajak seluruh warga sekolah untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan menindaklanjuti Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi volume sampah melalui pengelolaan sejak dari sumbernya.

Sementara itu, Kepala SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, Siti Aliyah, menyampaikan rasa syukur atas peresmian D'Preneur Coffee and Mart yang berjalan lancar. Menurutnya, gerai tersebut melibatkan seluruh kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah sebagai wahana pembelajaran berbasis industri.

Gerai D'Preneur Coffee and Mart beroperasi setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 15.00 WIB dan menjadi tempat bagi para siswa untuk mempraktikkan keterampilan mengelola usaha, memberikan pelayanan kepada pelanggan, menjaga kualitas produk, sekaligus mengembangkan kemampuan berwirausaha.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Walikota atas dukungan yang diberikan. Kehadiran gerai ini menjadi sarana nyata bagi peserta didik untuk belajar mengelola usaha, melayani pelanggan, menjaga kualitas produk, sekaligus membangun jiwa kewirausahaan," ujar Siti Aliyah.

[Redaktur: JP Sianturi]

Perusahaan tersebut diduga belum menerapkan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemberian upah, perjanjian kerja, hingga administrasi hubungan kerja.

Informasi tersebut diperoleh wartawan dari seorang sumber yang mengaku pernah bekerja di perusahaan tersebut. Sumber yang identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan itu mengungkapkan adanya sejumlah dugaan praktik yang dinilai merugikan pekerja.

"Saya bekerja di situ dengan gaji di bawah UMR. Tidak ada kontrak kerja, tetapi ijazah asli justru ditahan oleh perusahaan," ujar sumber kepada wartawan, Rabu (9/7).

Selain dugaan pemberian upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR), perusahaan juga diduga tidak memberikan perjanjian kerja secara tertulis kepada karyawan. 

Padahal, perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Dugaan penahanan ijazah asli pekerja juga menjadi sorotan. Praktik tersebut kerap dipersoalkan karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja maupun mencari pekerjaan di tempat lain.

Menanggapi persoalan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Darsuli menegaskan bahwa hubungan industrial harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pengusaha dan pekerja memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi sesuai koridor hukum. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib memenuhi hak pekerja, termasuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Darsuli.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab setiap perusahaan guna menciptakan hubungan industrial yang sehat, adil, dan berkeadilan.

Saat ini, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan tersebut mengatur berbagai aspek hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Inspirasi Kuliner Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. 

Jakarta.WahanaNews.co masih berupaya menghubungi manajemen perusahaan guna memperoleh konfirmasi dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi akan memuat klarifikasi maupun tanggapan resmi dari PT Inspirasi Kuliner Indonesia pada pemberitaan selanjutnya sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dan pemenuhan hak jawab.

Tudingan tersebut disampaikan Ketua LSM Topantara Lamhot Gultom, lantaran pada saat pelaksanaan diketahui PT Pangindo Ham Mbue sebelumnya telah mendapatkan pekerjaan kontruksi sebanyak 11 paket. 

“Dari data-data yang kami peroleh, secara administrasi saja kami menduga PT Pangindo Ham Mbue telah melanggar aturan dalam prosesnya untuk dapat mengerjakan proyek tersebut karena telah melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkaitan dengan sisa kemampuan paket (SKP),” kata Maruli Gultom kepada wartawan, Senin (6/7/2026). 

Adapun 11 kontrak pekerjaan konstruksi yang didapat PT Pangindo Ham Mbue di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, sebelum memenangkan paket dari Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Jakbar adalah sebagai berikut; 

1. Pekerjaan Konstruksi Saluran Air Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kelurahan Karet Kuningan, instansi Sudin PRKP Jaksel;

2. Permbangunan Saluran Jl. Kemandoran VII Kecamatan Kebayoran Lama, instansi Sudin SDA Kota Jaksel; 

3. Pembangunan Saluran Jalan Masjid Al Itihad, Kecamatan Kebon Jeruk, instansi Sudin SDA Kota Jakbar; 

4. Peningkatan Jalan dan Saluran Lingkungan di RW 04 Kelurahan Tugu Selatan, instansi Sudin PRKP Kota Jakut;

5. Pemeliharaan Berkala Jalan/Jembatan/FO/Underpass di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Beton Rapid Setting Paket 5 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025), instansi Dinas Bina Marga DKI Jakarta; 

6. Pembangunan/Peningkatan Jalan di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Jalan Beton Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Tahun 2025) instansi Dinas Bina Marga DKI Jakarta;

7. Pekerjaan Jasa Konstruksi Lanjutan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kelurahan Cakung Timur (Paket Pekerjaan Saluran dan Jalan Beton) Instansi Sudin PRKP Kota Jaktim;

8. Peningkatan SPP Terminal Bus Kalideres, Instansi UPT Angkutan Jalan;

9. Peningkatan Jalan dan Kelengkapannya di Kota Administrasi Jakarta Utara (Fisik Zona 2 Lokasi 1) Sudin Bina Marga Jakut;

10. Penataan Turap Daratan, instansi UP Taman Margasatwa Ragunan;

11. Pembangunan dan/atau Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Barat, instansi Sudin PRKP Kota  Jakbar; dan

12. Pelaksanaan Pembangunan JKB 007 Lokbin Bangun Nusa - Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, instansi Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jakbar; 

PT Pengindo Ham Mbue Diduga Memalsukan Data Kualifikasi   

Sebagaimana diketahui SKP adalah persyaratan kualifikasi teknis untuk pekerjaan kontruksi yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia. Sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

SKP merupakan hal yang wajib, dengan ketentuan untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan. PT Pangindo Ham Mbue adalah perusahaan kontruksi dengan klasifikasi usaha kecil. 

Sehingga diduga, PT Pangindo Ham Mbue membuat surat pernyataan diduga palsu, saat memasukkan dokumen surat penawaran harga (SPH) pada saat proses tender, tidak sesuai fakta dilapangan agar bisa dimenangkan.  

Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) DKI Jakarta yang pada saat itu Ketua Pokja Pengadaan pekerjaan tersebut adalah Zulfikar, dituding salah satu orang yang paling bertangungjawab.

Ketua Pokja Zulfikar, dikonfirmasi wartawan melalui perpesanan WhatsAap, tidak mau memberikan tanggapan. 

Mengenai ketentuan SKP, melalui surat resmi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kepada LSM Topantara LKPP Nomor: 28811/Ses.3/12/2025 Tertanggal 11 Desember 2025, pada pokoknya menjelaskan antara lain: 

1. Pada prinsipnya SKP adalah kemampuan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan paket pekerjaan sejenis berdasarkan pengalaman, kemampuan sumber daya dan beban pekerjaan;

2. SKP merupakan syarat kualifikasi teknis yang harus dipenuhi penyedia pekerjaan konstruksi serta dievaluasi oleh pokja pemilihan bertujuan untuk memastikan penyedia dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kapasitas sehingga mengurangi resiko keterlambatan atau kegagalan pekerjaan;

3. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan yang telah dilakukan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) merupakan pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Apabila dalam hasil pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Pembayaran dilakukan 100% dari harga kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga kontrak. Oleh karena itu penyedia yang sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan kembali; 

Kasudin PPKUKM Kota Jakbar Sebut Tidak Tahu PT Pangindo Ham Mbue Punya 11 Paket Pekerjaan Kontruksi 

Terpisah, Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Jakbar, Iqbal Idham Ramid, soal PT Pangindo Ham Mbue telah mengerjakan 11 paket pekerjaan kontruksi sebelum mengerjakan pembangunan JKB 007 Lokbin Bangun Nusa – Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan  Cengkareng Tahun Anggaran 2025 pihaknya tidak tahu menahu. 

“Proses tender kami tidak tahu, semua proses ada di UPBJ. Jadi saya tidak tahu kalau PT Pangindo Ham Mbue telah mendapat pekerjaan 11 paket sebelum mengerjakan Lokbin Bangun Nusa,” kata Iqbal kepada wartawan, Rabu (8/7/2026). 

Kasudin Iqbal menegaskan, pihaknya tidak ada terlibat dalam proses tender sampai penyedia jasa ditetapkan, sepenuhnya ada di UPBJ DKI Jakarta melalui Pokja jadi pemenang tender. 

“Kami tidak terlibat dalam proses tender, dan setelah proses dari UPBJ, kami hanya melaksanakan perjanjian penandatangan kontrak dengan PT Pangindo Ham Mbue untuk mengerjakan Lokbin Bangun Nusa,” terang Iqbal. 

[Redaktur: Alpredo Gultom]    

Hal itu tak terlepas dari tudingan bahwa di lingkungan Pemda DKI Jakarta, para penyedia jasa, pejabat pembuat komitmen (PPK) begitu juga kuasa pengguna anggaran (KPA) sudah setali tiga uang yang dapat diartikan, proyek-proyek tersebut sudah digiring kepada rekanan-rekanan tertentu, meskipun secara administrasi proses sampai penentuan penyedia jasa yang dipilih sebagai pelaksana seolah-olah sudah benar. 

Praktek-praktek pengaturan tersebut bukan tanpa dasar, sebab tanpa adanya jalinan komunikasi antara para kontraktor dan oknum-oknum PPK dan KPA mustahil paket pekerjaan bisa didapat oleh kontraktor. 

Ditambah lagi keterlibatan oknum-oknum aparat penegak hukum  (APH) dan oknum-oknum anggota legislatif yang turut “meramaikan permainan jorok” dalam mendapatkan pekerjaan dilingkungan  Pemda DKI Jakarta. Diakui memang sangat sulit untuk membuktikan pola-pola tersebut. 

Ketua LSM Teropong Pembangunan Nusantara (Topantara) Maruli Gultom menuding salah satu yang menjadi sorotan pihaknya yakni dalam pemilihan PT Pangindo Ham Mbue, selaku pelaksana pembangunan JKB 007 Lokbin Bangun Nusa – Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan  Cengkareng Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9.242.970.000,- diduga kuat menyalahi aturan dan bernuansa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 

“Dari data-data yang kami peroleh, secara administrasi saja kami menduga PT Pangindo Ham Mbue telah melanggar aturan dalam prosesnya untuk dapat mengerjakan proyek tersebut karena telah melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkaitan dengan sisa kemampuan paket (SKP),” kata Maruli Gultom kepada wartawan, Senin (6/7/2026). 

Dibeberkannya, dugaan adanya kongkalikong itu, karena SKP PT Pangindo Ham Mbue  sebagai penyedia telah melebihi batas ketentuan pada saat dipilih menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan JKB 007 Lokbin Bangun Nusa – Kel Cengkareng Timur Kec  Cengkareng Tahun 2025.

Diketahui PT Pangindo Ham Mbue telah memiliki 11 kontrak pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.

Adapun daftar pekerjaan tersebut Adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan Konstruksi Saluran Air Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kelurahan Karet Kuningan, instansi Sudin PRKP Jaksel;

2. Permbangunan Saluran Jl. Kemandoran VII Kecamatan Kebayoran Lama, instansi Sudin SDA Kota Jaksel; 

3. Pembangunan Saluran Jalan Masjid Al Itihad, Kecamatan Kebon Jeruk, instansi Sudin SDA Kota Jakbar; 

4. Peningkatan Jalan dan Saluran Lingkungan di RW 04 Kelurahan Tugu Selatan, instansi Sudin PRKP Kota Jakut;

5. Pemeliharaan Berkala Jalan/Jembatan/FO/Underpass di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Beton Rapid Setting Paket 5 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025), instansi Dinas Bina Marga DKI Jakarta; 

6. Pembangunan/Peningkatan Jalan di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Jalan Beton Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Tahun 2025) instansi Dinas Bina Marga DKI Jakarta;

7. Pekerjaan Jasa Konstruksi Lanjutan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kelurahan Cakung Timur (Paket Pekerjaan Saluran dan Jalan Beton) Instansi Sudin PRKP Kota Jaktim;

8. Peningkatan SPP Terminal Bus Kalideres, Instansi UPT Angkutan Jalan;

9. Peningkatan Jalan dan Kelengkapannya di Kota Administrasi Jakarta Utara (Fisik Zona 2 Lokasi 1) Sudin Bina Marga Jakut;

10. Penataan Turap Daratan, instansi UP Taman Margasatwa Ragunan;

11. Pembangunan dan/atau Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Barat, instansi Sudin PRKP Kota  Jakbar; 

12. Pelaksanaan Pembangunan JKB 007 Lokbin Bangun Nusa - Kel.Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, instansi Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jakbar; 

Menurut Maruli, SKP adalah persyaratan kualifikasi teknis untuk pekerjaan kontruksi yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia. Sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

SKP merupakan hal yang wajib, dengan ketentuan untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan. PT Pangindo Ham Mbue adalah perusahaan kontruksi dengan klasifikasi usaha kecil.  

Lanjut Maruli Gultom, pokja pemilihan dan PPK Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jakbar diduga menutup mata mengenai data kualifikasi PT Pengindo Ham Mbue dan di sisi inilah letaknya dugaan adanya persekongkolan para pihak antara penyedia pokja pemilihan dan PPK, sebagai mata rantai setali tiga uang. 

Mengenai ketentuan SKP, pihaknya melalui surat resmi LSM Topantara kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diperoleh keterangan melaui surat resmi LKPP Nomor: 28811/Ses.3/12/2025 Tertanggal 11 Desember 2025, pada pokoknya menjelaskan antara lain:  

1. Pada prinsipnya SKP adalah kemampuan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan paket pekerjaan sejenis berdsarkan pengalaman, kemampuan sumber daya dan beban pekerjaan;

2. SKP merupakan syarat kualifikasi teknis yang harus dipenuhi penyedia pekerjaan konstruksi serta dievaluasi oleh pokja pemilihan bertujuan untuk memastikan penyedia dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kapasitas sehingga mengurangi resiko keterlambatan atau kegagalan pekerjaan;

3. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan yang telah dilakukan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) merupakan pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Apabila dalam hasil pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Pembayaran dilakukan 100% dari harga kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga kontrak. Oleh karena itu penyedia yang sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan kembali; 

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Kepastian tersebut ditandai dengan peninjauan langsung ke lokasi pertandingan didampingi Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat Joko Suparno, Camat Kembangan Fachmy, serta seluruh Lurah se-Kecamatan Kembangan, Minggu (5/7/2026) sore. 

Dalam peninjauan tersebut, rombongan memastikan seluruh aspek penyelenggaraan telah dipersiapkan secara matang, mulai dari kesiapan lapangan, fasilitas pendukung, teknis pertandingan, hingga sistem pengamanan dan pelayanan bagi peserta maupun penonton.

Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat tahun ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. 

Antusiasme peserta tidak hanya datang dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tetapi gaung turnamen juga telah menjangkau berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Tingginya animo tersebut menjadi indikator bahwa ajang ini semakin diperhitungkan sebagai salah satu turnamen mini soccer bergengsi di tingkat nasional.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan turnamen ini bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan, membangun semangat sportivitas, serta mendorong lahirnya atlet-atlet muda berbakat.

"Kami ingin Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkompetisi secara sehat sekaligus mempererat silaturahmi. Pemerintah Kota Jakarta Barat mendukung penuh kegiatan positif seperti ini karena mampu membangun karakter, sportivitas, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Kami berharap penyelenggaraannya berjalan aman, tertib, dan sukses," ujar Iin Mutmainah.

Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat, H. Umar Abdul Aziz menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir. Ia optimistis turnamen akan berlangsung dengan kualitas penyelenggaraan yang profesional.

"Alhamdulillah, seluruh elemen panitia bekerja maksimal agar turnamen ini menjadi ajang olahraga yang membanggakan Jakarta Barat. Antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah, bahkan hingga luar Pulau Jawa, menjadi motivasi bagi kami untuk menghadirkan kompetisi yang berkualitas, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta maupun masyarakat yang hadir," kata H. Umar Abdul Aziz.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga persiapan turnamen berjalan sesuai rencana.

Keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini turut didukung oleh sejumlah sponsor, yakni Caki Collection, Orang Tua Group, Extra Joss Ultimate, PT Mitra Adi Perkasa dan Telkomsel, yang berkolaborasi bersama panitia dalam menyukseskan salah satu agenda olahraga terbesar di Jakarta Barat tersebut.

Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat budaya hidup sehat, mempererat persaudaraan antarwilayah, serta melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Ganesa Wirya Jasa Adiutama merupakan penghargaan tertinggi ITB yang diberikan kepada individu maupun institusi yang berjasa dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. dalam sambutannya di Sidang Terbuka Peringatan 106 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, Jumat (3/7), menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi simbol penting dari kolaborasi serta interdependensi yang dilandasi dengan kepercayaan.

"Universitas yang besar adalah universitas yang mampu mempertemukan orang-orang terbaik untuk menemukan jawaban bersama. Dan sesungguhnya, modal terbesar dalam jejaring bukanlah dana, bukan pula gedung, melainkan kepercayaan," ujarnya.

Menurutnya, kepercayaan adalah fondasi utama dalam membangun jejaring yang mampu mempertemukan berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam menjawab tantangan masa depan. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai inovasi di bidang energi bersih, layanan kesehatan, kecerdasan buatan, dan pembangunan berkelanjutan dapat terus dikembangkan.

Sementara itu, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Bandung atas penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama yang diterimanya.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi sektor ketenagalistrikan nasional.

"Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi sektor ketenagalistrikan nasional. Saya meyakini kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci dalam menghadirkan sistem energi yang semakin andal, berkelanjutan, dan berdaya saing," ujar Suroso.

Selama lebih dari 30 tahun berkarier di PLN, Suroso telah menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Vice President Perencanaan Sistem, General Manager Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa Madura & Bali (UIP2B Jamali), Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi, Direktur Manajemen Risiko, hingga kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Ia juga merupakan doktor Teknik Elektro ITB serta aktif mengembangkan inovasi smart grid dan tata kelola risiko di sektor ketenagalistrikan.

Suroso juga mengantongi berbagai sertifikasi profesi internasional di bidang manajemen risiko dan keinsinyuran, di antaranya, QRGP, Insinyur Profesional Utama (IPU), serta ASEAN Engineer.

Selain aktif di dunia profesional, Suroso juga produktif menghasilkan berbagai publikasi ilmiah bereputasi internasional mengenai transisi energi, optimasi risiko, dan integrasi energi terbarukan, serta menjadi salah satu penulis buku _Risk Management: For Early Detection of Bankruptcy and Improving Firm Performance in Energy Companies_ dan Transisi Energi Hijau & Swasembada Energi Indonesia.

Berbagai kontribusi dan kiprah yang telah ditunjukkan Suroso mencerminkan konsistensinya dalam menerapkan keilmuan untuk mendorong inovasi, penguatan tata kelola, serta transisi energi nasional. Rekam jejak tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara kompetensi akademik dan pengalaman profesional dalam menghadirkan solusi bagi pengembangan sektor ketenagalistrikan Indonesia.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Faks. 021 7227059

_*Sekilas Tentang PLN*_
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end-to-end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._

[Effriani simamora]

Direktur PT Hotary Jaya Konstruksi, Frans, mengaku perusahaannya mengikuti undangan pengadaan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kemayoran untuk paket pekerjaan renovasi ruangan lantai 1 dan lantai 2 dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.019.600.956 yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berdasarkan jadwal yang diterima peserta, tahapan pengadaan meliputi pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pada 20–21 Mei 2026, evaluasi dan negosiasi pada 25 Mei 2026, penetapan pemenang pada 2 Juni 2026, serta penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) pada 3 Juni 2026.

Namun, Frans mengatakan jadwal pemasukan surat penawaran harga kemudian diperpanjang hingga 26 Mei 2026.

"Setelah perusahaan kami mengirim surat penawaran sesuai jadwal, tiba-tiba terjadi perubahan jadwal tanpa penjelasan yang menurut kami objektif dari pejabat pengadaan," kata Frans, Kamis (2/7).

Ia menuturkan, pada 10 Juni 2026 perusahaannya kembali menerima undangan untuk menghadiri klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang dilaksanakan pada 11 Juni 2026.

Menurut Frans, dalam proses negosiasi tersebut terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan berupa pemecahan paket sehingga nilai pekerjaan yang dinegosiasikan menjadi Rp 621.600.000 untuk paket renovasi ruang rawat inap anak lantai 2.

"Karena ada perubahan paket pekerjaan, kami kemudian diminta merevisi penawaran yang sebelumnya diajukan sebesar Rp 2.019.600.956," ujarnya.

Setelah mengikuti tahapan tersebut, PT Hotary Jaya Konstruksi menerima pemberitahuan melalui surat elektronik bahwa perusahaan belum dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Frans mengatakan pemberitahuan itu diterima setelah pihaknya mengirimkan surat sanggahan dan permohonan klarifikasi melalui email.
Sementara itu, pihak RSUD Kemayoran membantah adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.

Direktur RSUD Kemayoran dr. Fety Nilamsari, melalui Indra yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menyatakan seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semua proses pemilihan barang dan jasa sudah kami jalankan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," kata Indra, Jumat (3/7).

Ia juga meminta agar permintaan konfirmasi dari media disampaikan secara tertulis sehingga jawaban yang diberikan dapat disesuaikan dengan kewenangan dan tugas pokok yang dimiliki.

Menurut Indra, perubahan dalam proses pemilihan dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah aspek selama tahapan berlangsung.

"Kami mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk dari sisi nilai anggaran dan hasil pembahasan internal agar proses tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Pergub DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengelolaan BLUD," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Pengusaha Kecil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Pusat, Michael Simanungkalit, menilai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat.

Menurut Michael, pejabat yang berwenang dalam pengadaan wajib menjaga etika pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Apabila ketentuan tersebut dilanggar, konsekuensinya dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan," katanya, Senin (6/7).

Ia juga menyoroti adanya perubahan mekanisme yang disebut peserta, dari proses yang semula diinformasikan dilakukan secara elektronik menjadi pemilihan langsung.

"Jika sejak awal undangan menyebut proses dilakukan secara elektronik, kemudian dalam pelaksanaannya berubah menjadi pemilihan langsung, hal tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan dari peserta," ujarnya.

Michael juga menilai penggunaan metode pengadaan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memperhatikan nilai paket pekerjaan.

Menurut dia, apabila nilai paket pengadaan berada di atas Rp 1 miliar sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Pasal 15 untuk RSUD kelas C dan D, mekanisme pengadaan melalui sistem pengadaan secara elektronik perlu menjadi perhatian.

Ia berharap apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur, aparat pengawas internal pemerintah dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya guna memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

[Redaktur: Jupriadi]

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari persiapan akhir sebelum turnamen resmi bergulir.

Technical meeting dihadiri oleh seluruh perwakilan tim peserta, jajaran panitia, serta Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat, Joko Suparno. 

Dalam pertemuan tersebut, panitia membahas berbagai ketentuan teknis yang akan menjadi pedoman selama kompetisi berlangsung.

Sejumlah agenda dibahas dalam forum tersebut, di antaranya regulasi pertandingan, sistem kompetisi, pembagian grup, jadwal pelaksanaan turnamen, hingga mekanisme pertandingan yang akan mempertemukan tim dari instansi pemerintah dan masyarakat di wilayah Jakarta Barat.

Ketua Panitia Turnamen, Umar Abdul Aziz, mengatakan technical meeting merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh peserta agar pelaksanaan turnamen berjalan tertib, lancar, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Menurut Umar, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

"Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat ini diselenggarakan untuk mempererat silaturahmi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan masyarakat," ujar Umar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat, Joko Suparno, memberikan arahan terkait ketentuan teknis pertandingan. 

Ia menjelaskan sejumlah aturan yang harus dipatuhi seluruh peserta, mulai dari regulasi pemain, durasi pertandingan, hingga mekanisme penegakan disiplin di lapangan.

Joko berharap seluruh tim dapat mematuhi aturan yang telah disepakati bersama sehingga turnamen dapat berlangsung secara profesional, aman, dan sportif.

Selain pembahasan regulasi, panitia juga melaksanakan undian pembagian grup yang akan menjadi dasar persaingan pada babak penyisihan. Proses pengundian berlangsung lancar dan disambut antusias oleh seluruh peserta yang hadir.

Turnamen Mini Soccer 5 Abad Piala Wali Kota Jakarta Barat diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet mini soccer sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas olahraga, dan masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong semangat hidup sehat serta mempererat kebersamaan melalui olahraga.

Dengan rampungnya technical meeting, panitia memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen telah memasuki tahap akhir. Turnamen pun siap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Mereka juga menilai pihak UP Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta terkesan membiarkan proses pembangunan tersebut berlangsung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemberian izin pembangunan kios yang diduga diperuntukkan bagi kepentingan pribadi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pedagang. Mereka berharap pengelola terminal dapat menjelaskan dasar pemberian izin tersebut agar tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan yang tidak adil.

Salah seorang warga berinisial T mengatakan pihak UP Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta seharusnya mempertimbangkan nasib para pedagang yang telah lama berjualan di lokasi tersebut. Menurutnya, para pedagang selama ini rutin memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau lapak mereka dibangun dan pihak pengelola terminal tidak memperdulikan nasib pedagang yang sudah lama berjualan, sementara lebih mengutamakan kepentingan perseorangan, maka menurut saya hal tersebut patut dipertanyakan. Jika benar terjadi penyimpangan dalam proses pemberian izin, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujar T, Jumat (3/7).

Lebih lanjut, T menambahkan bahwa dirinya melihat adanya program renovasi kios di kawasan Terminal Senen. Namun, ia mempertanyakan mengapa terdapat pembangunan kios yang diduga dilakukan oleh pihak perseorangan untuk kepentingan pribadi.

"Saya melihat ada program renovasi kios di sekitar Terminal Senen. Namun, mengapa ada pembangunan yang diduga diberikan kewenangannya kepada perseorangan untuk kepentingan pribadi? Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Seharusnya pedagang lama mendapatkan pembinaan dan penataan yang baik," tambahnya.

Ia juga meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi serta mengusut tuntas proses pemberian izin pembangunan kios tersebut apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran aturan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pada Selasa (1/7), Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala UP Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta.

"Kami akan komunikasikan dengan Kepala UP Terminal Angkutan Jalan," ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala UP Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait dugaan tersebut.

[Redaktur: Jupriadi]

Menurut AMK Raja Angkasa, salah satu penyebab utama persoalan tersebut yang patut dikaji adalah terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Bumi Suksesindo (BSI) pada tahun 2012. 

Sementara persetujuan KA-AMDAL pertambangan emas PT BSI terbit tanggal 30 Januari 2014 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, penetapan kelayakan lingkungan hidup dokumen AMDAL pertambangan emas PT BSI tanggal 28 Februari 2014 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Izin Lingkungan tanggal 03 Maret 2014 a.n Gubernur Jawa Timur oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, IUP Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tertanggal 9 Juli 2012, sedangkan persetujuan AMDAL dan izin lingkungan diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 yang menjadi penyebab awal kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

Keterlibatan menteri kehutanan terbitkan keputusan Menteri kehutanan nomor SK 826/Menhut-II/2013 tentang perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi tetap, keputusan menteri tentang pinjaman pakai kawasan hutan Nomor SK.812/menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 seluas 194,72 hektar dan Nomor SK 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Februari seluas 798,14 hektar dari dua IPPKH dibebani lahan kompensasi 1 banding 2 akan tetapi PT BSI memberikan lahan kompensasi kepada negara menggunakan tanah negara dan menteri menerima lahan kompensasi yang berasal dari tanah negara untuk negara.

Akan tetapi sebelum itu terjadi, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta saham kepada perusahaan dengan paksaan dan ancaman sebelum izin diterbitkan Abdullah Azwar Anas tidak akan menerbitkan Izin pertambangan emas operasi produksi jika permintaan saham tidak dikabulkan.

"Saya menyebut ini adalah bentuk memeras dan menyalahgunakan kekuasaan karena Abdullah Azwar Anas sebagai bupati Banyuwangi kala itu dan akhirnya setelah diberikan saham membuat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegas AMK Raja Angkasa dalam keterangan resminya kepada media di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Dalam perspektif hukum lingkungan, kata AMK Raja Angkasa, keberadaan AMDAL memiliki posisi penting sebagai instrumen pencegahan dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan usaha dijalankan. 

Pada masa penerbitan izin tersebut, ketentuan AMDAL masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. 

Sementara Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa izin lingkungan menjadi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan inilah yang menurut AMK Raja Angkasa perlu diuji secara terbuka oleh aparat penegak hukum, akademisi, maupun lembaga pengawas negara guna memastikan tidak terdapat penyimpangan prosedur dalam proses perizinan tambang emas Tumpang Pitu.

Selain itu, apabila dalam proses penerbitan izin ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, suap, atau permintaan keuntungan tertentu oleh pejabat publik, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada sejumlah kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa proses perizinan tambang Tumpang Pitu telah berjalan sejak tahun 2006 melalui berbagai tahapan administrasi dan perubahan status izin sebelum Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai bupati. 

Pemkab saat itu juga menyebut keberadaan izin tambang telah melalui proses panjang sejak era sebelumnya.

Perbedaan pandangan inilah yang hingga kini terus menjadi perdebatan antara kelompok masyarakat sipil, aktivis lingkungan, pemerintah, maupun pihak perusahaan.

AMK Raja Angkasa menegaskan bahwa polemik Tumpang Pitu tidak boleh hanya dilihat dari sisi investasi semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta kepastian hukum.

"Kalau memang semua prosedur sudah benar, buktikan kepada publik secara transparan. Tetapi kalau ada penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab dihadapan hukum," pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam Pasal 65 ayat (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai dari hak asasi manusia, dan Ayat 2,3,4,5 tertulis secara jelas. Itu artinya pertambangan emas di Tumpang Pitu ini adalah perbuatan kejahatan pelanggaran HAM struktural berbasis lingkungan.

Hal ini juga dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 9. Setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya dan perbuatan kejahatan struktural secara administrasi.

"Semoga aparat penegak hukum utamanya hakim paham dengan adanya pasal 89. UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena sungguh hina jika ada seorang hakim yang menyandang sebutan yang mulia tidak paham dan tidak tahu undang-undang republik Indonesia," ujarnya.

Kemudian AMK Raja Angkara menjelaskan bahwa kasus kejahatan tambang emas di Tumpang Pitu ini sangat luar biasa karena PT BSI dalam memberikan kompensasi kepada negara atas kewajiban telah diberikan pinjam pakai kawasan hutan oleh menteri LHK menggunakan tanah negara ribuan hektar di kabupaten Bondowoso dan kabupaten Sukabumi inilah bentuk perampokan aset negara yang nyata. 

PT BSI mempunyai izin pertambangan emas akan tetapi perusahaan ini juga mengambil logam lainnya dan bahkan kayu yang didapat dari lahan Izin pinjam pakai kawasan hutan yang dulunya hutan lindung dijual menggunakan nama PT BSI.

Peraturan perundang-undangan tidak berlaku kepada PT BSI, petugas Pejabat pemerintahan dan APH dibuat tidak berdaya, ketua partai politik dibuat tidak berani melakukan tindakan tegas selama ini.

“Semoga setelah membaca berita ini, ada pejabat pemerintah, APH dan ketua politik yang berani mengungkap kebenaran apa yang saya sampaikan, dan semoga TNI juga berani ikut membantu meringankan beban program presiden bapak Prabowo Subianto yang selalu disampaikan melalui media,” tegas AMK Raja Angkasa.

Kata AMK Raja Angkasa, perbuatan kejahatan ini sudah sangat berat dan sangat biadab tidak punya etika dan moral bukan cuma hanya merusak lingkungan hidup dan ekosistem laut, mencemarkan udara dan air tapi sudah merusak moral pejabat negara ini. 

“Tuduhan ini sangat serius. Semoga PT BSI dan pihak-pihak terkait mau memberikan klarifikasi dan hak jawab,” pungkas AMK Raja Angkasa.

Penyerahan kunci rumah dilakukan secara simbolis oleh Wakil Camat Makasar, Nur Hilal, didampingi Lurah Pinang Ranti, Nani Yuslina, Jumat (3/7).

Koordinator Wilayah Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Nafisah, mengatakan Program Bedah Rumah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki hunian yang aman, sehat, dan layak huni.

"Semoga rumah yang telah dibangun ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga penerima manfaat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari," ujarnya.

Eka menjelaskan, bantuan bedah rumah dari Baznas Bazis di kawasan tersebut telah diberikan secara bertahap pada tahun 2022, 2024, dan 2026. Menariknya, ketiga rumah penerima bantuan berada di lokasi yang berdampingan. Hal ini menjadi bukti nyata keberlanjutan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Camat Makasar, Nur Hilal, mengapresiasi kontribusi Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Timur yang terus bersinergi dengan pemerintah dalam membantu warga yang membutuhkan.

Menurutnya, Program Bedah Rumah tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarga penerima manfaat untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kegiatan yang diinisiasi Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut dibuka Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, serta diikuti ratusan pelaku usaha yang tergabung dalam Jakpreneur binaan Sudin PPKUKM Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Eka Darmawan menyampaikan apresiasi kepada PT Indomarco Prismatama atas komitmennya mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan.

“Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, tetapi merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kemajuan UMKM lokal agar semakin mandiri, inovatif, dan memiliki daya saing hingga tingkat global,” ujarnya.

Menurut Eka, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mendorong lahirnya produk-produk UMKM yang berkualitas serta mampu menembus pasar ritel modern, termasuk menjadi mitra pemasok di jaringan gerai Indomaret.

“Saya yakin dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mendorong produk-produk UMKM Jakarta Timur naik kelas, memiliki kualitas yang baik, kemasan yang menarik, serta mampu bersaing di pasar modern,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai, membeli, dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Melalui dukungan masyarakat terhadap produk lokal, kita tidak hanya membantu perkembangan UMKM, tetapi juga ikut menyukseskan program pemerintah dalam memperkuat ekonomi daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Microeconomic Project Executive PT Indomarco Prismatama, Purwanto Wahyudi, mengatakan pihaknya siap memperluas peluang kemitraan bagi pelaku UMKM Jakarta Timur melalui proses kurasi produk serta penyediaan akses pemasaran yang lebih luas.

Menurutnya, kualitas produk dan kemasan UMKM Jakarta Timur saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari lebih dari 100 produk yang akan mengikuti proses kurasi, Indomaret akan memilih produk-produk terbaik yang dinilai memiliki potensi untuk dipasarkan melalui jaringan ritelnya.

Selain membuka akses pasar, PT Indomarco Prismatama juga memberikan bantuan dua unit gerobak usaha yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran di depan gerai Indomaret sebagai bagian dari program kemitraan bersama UMKM.

Melalui pelatihan ini diharapkan para pelaku UMKM semakin siap meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta mampu bersaing di pasar modern, sehingga dapat mewujudkan UMKM Jakarta Timur yang mandiri, berdaya saing, dan terus berkembang.

[Redaktur: JP Sianturi]

Di lokasi terlihat spanduk bertuliskan "Mohon Doa & Restu, Di Sini Akan Dibangun Dapur Makan Bergizi Gratis" yang mencantumkan pengelolaan oleh Yayasan Satria. Namun, hingga Kamis (2/7/2026), belum terlihat papan informasi mengenai PBG sebagaimana lazim dipasang pada proyek pembangunan.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari instansi terkait, permohonan PBG untuk pembangunan tersebut disebut belum terdaftar atau belum memperoleh persetujuan. Informasi tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur maupun Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta Timur.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, setiap pembangunan gedung pada prinsipnya wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan.

PBG menjadi dasar pemenuhan persyaratan tata ruang, keselamatan konstruksi, fungsi bangunan, dan aspek lingkungan.

Saat ditemui di lokasi, Jimmy yang mengaku sebagai penanggung jawab pembangunan mengatakan pihaknya menjalankan proyek tersebut untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Saya di sini ikut menyukseskan program Pak Prabowo selaku Ketua Umum kami. Kalau disuruh bongkar, ya kita bongkar. Kalau disuruh jalan, ya kita jalankan saja," ujar Jimmy, Kamis (2/7/2026).

Ia menambahkan bahwa pembangunan dapur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Pada dasarnya kita bangun dapur MBG di sini untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar," katanya.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai kepatuhan terhadap prosedur perizinan tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan setiap proyek pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan program pemerintah. Keberadaan PBG dinilai tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, kelayakan fungsi, serta sesuai dengan rencana tata ruang.

Apabila benar pembangunan dilakukan sebelum PBG diterbitkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, meminta klarifikasi kepada pihak pengelola, hingga mengambil langkah administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, penerbitan PBG di wilayah DKI Jakarta juga mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2022 mengenai tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

Wahananews.co masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional, Yayasan Satria selaku pihak yang disebut mengelola pembangunan, maupun DPMPTSP Jakarta Timur mengenai status perizinan proyek tersebut.

[Redaktur: Jupriadi]

Dalam forum tersebut, Ketua DPC Gekrafs Kota Bekasi, drg. Siska A. Yofthie, didampingi Ketua Bidang Hukum Gekrafs Kota Bekasi, menyampaikan aspirasi mewakili sekitar 110 pelaku usaha (seller) asal Kota Bekasi yang mengaku belum dapat mencairkan saldo hasil penjualan mereka.

Permasalahan tersebut sebelumnya juga telah dilaporkan kepada Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi yang juga Dewan Pembina Gekrafs Kota Bekasi, Misbahudin, sebagai bentuk upaya mencari solusi atas persoalan yang dialami para pelaku UMKM.

Menurut drg. Siska, persoalan yang dihadapi para seller tidak hanya menyangkut besarnya nilai dana yang tertahan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang menggantungkan aktivitas bisnisnya pada platform digital.

"Yang menjadi perhatian kami bukan hanya besarnya kerugian yang dialami para pelaku UMKM, tetapi juga bagaimana negara hadir memberikan perlindungan ketika pelaku usaha berhadapan dengan platform digital berskala global. Jangan sampai ada keputusan sepihak tanpa mekanisme keberatan yang jelas sehingga posisi pelaku UMKM menjadi sangat lemah," ujar drg. Siska.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi digital harus diiringi dengan regulasi yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Menurutnya, platform digital memiliki peran besar dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif, namun tata kelola yang diterapkan juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Dalam RDPU tersebut, Gekrafs Kota Bekasi menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI sebagai langkah perlindungan bagi pelaku UMKM yang bertransaksi melalui platform digital. Beberapa di antaranya meliputi:

Pengembalian dana para seller yang hingga kini masih tertahan.

Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dengan pelaku usaha.

Kewajiban platform memberikan alasan yang jelas, bukti yang dapat diverifikasi, serta hak bagi seller untuk mengajukan keberatan sebelum dijatuhi sanksi.

Penguatan regulasi perlindungan UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik agar tercipta keseimbangan posisi antara platform digital dan pelaku usaha.

Evaluasi terhadap tata kelola platform digital agar lebih menjunjung prinsip akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum.

Gekrafs berharap, Komisi VII DPR RI dapat memfasilitasi dialog antara para pelaku UMKM dengan pihak platform digital guna menemukan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi perdagangan melalui sistem elektronik agar kejadian serupa tidak kembali menimpa pelaku usaha di masa mendatang.

Menurut Gekrafs, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa perkembangan ekonomi digital harus dibarengi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai.

Kepercayaan pelaku UMKM terhadap ekosistem digital hanya dapat terjaga apabila terdapat kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, serta perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha.

DPC Gekrafs Kota Bekasi pun menegaskan akan terus mengawal penyelesaian perkara tersebut hingga para seller memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Organisasi ini juga berkomitmen mendampingi para pelaku UMKM agar dapat menjalankan usahanya secara aman, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia.[MG]

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Ketua RW 06 bersama pengurus dan warga menggelar tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur sekaligus apresiasi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah didampingi Wakapolsek Cengkareng AKP H. Munadi, jajaran Unit Binmas, Bhabinkamtibmas, Ketua RW 06 Ahmad Baihaqi, para Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKK, Dasawisma, serta warga RW 06.

Tasyakuran berlangsung sederhana namun penuh makna. Melalui doa bersama, warga menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan agar Polri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi cerminan eratnya hubungan antara Polri dan masyarakat. 

Kehadiran warga dalam tasyakuran merupakan bentuk dukungan serta ungkapan terima kasih atas dedikasi Polri yang selama ini terus hadir menjaga keamanan lingkungan, membangun komunikasi yang baik, serta memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat AKP Rahis Fadhlillah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Ketua RW 06 beserta seluruh warga yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. 

Menurutnya, perhatian dan doa dari masyarakat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Kapolsek juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan. 

Ia menegaskan bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan hasil kerja sama yang baik antara Polri, pemerintah, dan masyarakat.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, kebersamaan yang terjalin antara Polsek Cengkareng dan warga RW 06 Duri Kosambi menjadi bukti bahwa keamanan dapat terwujud ketika Polri dan masyarakat saling mendukung, saling percaya, dan terus bergandengan tangan membangun lingkungan yang aman, damai, dan harmonis.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek infrastruktur strategis itu berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Flyover Latumenten yang dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp259 miliar ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026. 

Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Grogol Petamburan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan di Jakarta Barat.

Pramono menegaskan bahwa target penyelesaian proyek tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Target penyelesaian pada 15 Desember 2026 bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah janji kita kepada warga Jakarta yang setiap hari menghabiskan waktu berjam-jam di tengah kemacetan jalur ini," ujar Pramono.

Ia juga menginstruksikan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Bina Marga, kontraktor pelaksana hingga konsultan pengawas, untuk menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan proyek tetap berjalan sesuai jadwal dengan mengutamakan aspek keselamatan kerja.

Selain meninjau perkembangan konstruksi, Gubernur turut membahas rencana pengaturan lalu lintas setelah flyover beroperasi. Jalur bawah yang selama ini melintasi perlintasan rel kereta api akan ditutup demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan. 

Karena itu, rekayasa lalu lintas akan disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan kepadatan baru di kawasan Grogol maupun Slipi.

Tak hanya mengedepankan fungsi transportasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan penataan kawasan di bawah flyover. Area tersebut direncanakan menjadi ruang terbuka hijau, taman, maupun fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus memperindah wajah kota.

"Saya instruksikan agar area tersebut ditata menjadi ruang terbuka hijau, taman, atau fasilitas publik yang rapi sehingga estetika kota tetap terjaga," tegasnya.

Sementara itu, Firmanudin Ibrahim menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan dan kesabarannya selama proses pembangunan berlangsung.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah meninjau langsung pembangunan Flyover Latumenten. Kami juga mengapresiasi masyarakat yang tetap bersabar selama proses pekerjaan berlangsung. Semoga kehadiran flyover ini mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran mobilitas warga Jakarta Barat," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengapresiasi dukungan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pembangunan Flyover Latumenten. 

Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dinilai menjadi modal penting agar proyek strategis tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, memenuhi standar kualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2026, Flyover Latumenten diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jakarta Barat, memperlancar arus kendaraan, sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

Ia menilai proses perizinan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme administrasi dan diduga melibatkan sejumlah pihak.

Dalam keterangannya kepada media, Amir menyebut izin Operasi Produksi tambang emas yang diterbitkan pada 2012 diduga tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Salah satu yang disorot adalah dugaan izin tersebut diterbitkan sebelum dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selesai.

"Izin operasi produksi diterbitkan pada 2012, sementara AMDAL baru terbit pada 2014. Menurut saya, ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses perizinan," kata Amir di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Selain itu, ia juga melontarkan tuduhan adanya dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang waktu itu nama perusahaanya belum PT BSI berupa permintaan saham oleh seorang pejabat daerah saat itu. 

Amir juga mengklaim perusahaan yang waktu itu nama perusahaanya bukan PT BSI, akhirnya menyetujui pemberian saham sebesar 10 persen setelah sebelumnya disebut diminta sebesar 20 persen.

Menurutnya, pemberian saham tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penerbitan izin operasi produksi.

"Kalau permintaan saham itu tidak dipenuhi, saya meyakini izin operasi produksi tidak akan diterbitkan. Saya punya bukti bahwa Abdullah Azwar Anas yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi pada waktu itu tidak akan mengeluarkan izin operasional produksi atau iup op apabila tidak diberikan saham perusahaan tambang itu,” ujarnya.

“Jadi unsur pemerasannya di situ, Abdullah Azwar Anas meminta kepada perusahaan (waktu itu perusahaannya bukan PT BSI) untuk diberikan saham agar bisa dia terbitkan IUP OP-nya. Saya punya bukti yang jelas terkait itu.”

Ia juga menyinggung adanya perubahan fungsi kawasan hutan yang semula berstatus hutan lindung menjadi hutan produksi. Ia mengklaim perubahan tersebut diajukan kepada Kementerian Kehutanan setelah izin pertambangan diterbitkan.

Lebih lanjut, ia menilai proses perizinan yang diduga tidak sesuai prosedur berpotensi merugikan negara maupun masyarakat karena mekanisme pembagian manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak diatur secara optimal.

Menurutnya, apabila seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum, pembagian manfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat ditetapkan secara jelas melalui mekanisme perizinan yang berlaku.

Amir pun meminta pemerintah melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proses penerbitan izin tambang tersebut. 

Ia berharap seluruh dokumen perizinan dibuka secara transparan kepada publik agar dugaan penyimpangan dapat diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Amir, termasuk pihak perusahaan maupun pihak yang dikaitkan dengan dugaan tersebut, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi. 

Menanggapi isu tersebut, Lurah Batu Ampar, Rusman, membantah tudingan bahwa dirinya meminta uang kepada penyedia barang dan jasa dengan iming-iming pemberian pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).

"Informasi bahwa saya meminta uang kepada penyedia dan menjanjikan kegiatan penunjukan langsung itu keliru dan tidak benar," kata Rusman melalui pesan WhatsApp kepada Wahana News.co, Rabu (17/9/2025).

Rusman menjelaskan bahwa sejumlah uang yang ditransfer kepadanya merupakan pinjaman pribadi yang telah dilunasi. Menurut dia, beberapa penyedia barang dan jasa tersebut merupakan rekan yang sudah lama dikenalnya.

"Transfer sejumlah uang itu adalah pinjaman dan sudah saya bayar. Beberapa penyedia adalah teman baik saya dan kami sering saling membantu dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan maupun perawatan di Kantor Kelurahan Batu Ampar," ujarnya.

Ia juga membantah adanya indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam hubungan dengan para penyedia barang dan jasa tersebut.

"Saya keberatan apabila dikaitkan dengan adanya kegiatan di Kelurahan Batu Ampar jika memang tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan," kata Rusman.

Sementara itu, pegiat antikorupsi Torang Panggabean meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur segera menindaklanjuti informasi yang beredar apabila terbukti benar.

"Kalau informasi ini benar, Wali Kota diminta segera memerintahkan Inspektorat Wilayah Jakarta Timur untuk memeriksa Lurah Batu Ampar," ujar Torang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/9/2025).

Menurut Torang, dugaan praktik pemberian uang kepada oknum pejabat kelurahan untuk memperoleh pekerjaan penunjukan langsung bukan isu baru.

"Kami sudah lama mengetahui adanya dugaan praktik seperti ini di tingkat kelurahan. Jika tidak ada uang di depan dari rekanan, maka pekerjaan penunjukan langsung tidak didapat. Dugaan praktik seperti ini perlu diawasi secara serius," katanya.

Torang juga menilai pengawasan terhadap aparatur pemerintah harus terus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.

Ia mencontohkan, sebelumnya terdapat seorang lurah di Jakarta Timur yang dicopot dari jabatannya setelah tersandung persoalan peminjaman uang kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran agar integritas aparatur sipil negara tetap terjaga.

Hingga berita ini terbit, belum ada keterangan resmi dari Inspektorat Wilayah Jakarta Timur maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait informasi yang disampaikan diatas.

[Redaktur: Jupriadi]

Kepada wartawan Pak Jarot, demikian sapaan akrabnya mengatakan program utama yang dilaksakan adakah membangun  Koperasi Desa Merah Putih, yang kedua membangun secepatnya TPS3L (Tempat Pengolahan Sampah). 

Khusus Koperasi Desa Merah Putih pembangunannya masih terkendala ketersediaan lahan yang ada belum sesuai dengan luas lahan yang dibutuhkan. 

“Jadi untuk sementara kita melakukan sinkronisasi dulu,” tuturnya.

 Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan mengoptimalkan pelayanan yang sudah ada selama ini. 

Yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan melakukan negosisi dengan pemilik pabrik yang ada disekitar agar mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat asli desa Kletek. 

“UMKM sudah Jalan yang diwadahi oleh desa,” ungkap Jarot.

[Redaktur: Sopian Simanjuntak]

Salah satu langkah yang dilakukan yakni meluncurkan Buku Pintar Pilah dan Olah Sampah dari Sumber, sebagai panduan praktis bagi warga dalam menerapkan pengelolaan sampah sejak dari rumah.

Sosialisasi buku tersebut disampaikan Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hilda Kusuma Dewi, di Jalan Duri Utara III, RT 12 RW 12, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Senin (29/6).

Iin menjelaskan, buku pintar tersebut disusun berdasarkan substansi Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

Melalui buku itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis sampah, tata cara pemilahan, hingga langkah pengolahan sampah yang dapat dilakukan langsung dari sumbernya.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga diharapkan mulai membiasakan diri memilah sampah sesuai kategorinya.

Ia menerangkan, terdapat empat kelompok sampah yang perlu dipisahkan, yakni sampah organik, anorganik, residu, dan bahan berbahaya serta beracun (B3). Sampah organik seperti sisa makanan dan kulit buah dapat diolah menjadi kompos maupun eco enzyme. Sementara sampah anorganik, seperti botol plastik, kertas, dan kemasan bersih, masih memiliki nilai ekonomi karena dapat didaur ulang.

Adapun sampah residu merupakan limbah yang tidak lagi dapat dimanfaatkan, seperti tisu bekas dan popok sekali pakai. Sedangkan limbah B3, seperti baterai bekas, limbah medis, perangkat elektronik rusak, dan bahan kimia, memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Iin juga menyoroti kondisi Tempat Penampungan Sampah (TPS) di Kelurahan Duri Utara yang masih kerap dipenuhi tumpukan sampah. 

Ia menyebut persoalan tersebut bukan semata berasal dari warga setempat, melainkan juga dari masyarakat luar wilayah yang membuang sampah di lokasi tersebut.

Meski petugas kebersihan rutin melakukan pengangkutan, volume sampah disebut kembali meningkat hanya dalam waktu singkat. Karena itu, ia mengajak para ketua RT, RW, tokoh masyarakat, serta seluruh warga untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan saling mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan.

Selain menyampaikan edukasi mengenai pengelolaan sampah, kegiatan reses juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat kepada para pelajar di wilayah Kelurahan Krendang dan Duri Utara.

Wali Kota Jakarta Barat mengapresiasi anggota DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, yang terus mengawal penyaluran bantuan pendidikan tersebut. 

Menurutnya, bantuan PIP harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kebutuhan pendidikan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar para siswa.

Pada kesempatan itu, Hilda Kusuma Dewi secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan penerima Program Indonesia Pintar kepada 45 siswa madrasah di wilayah Krendang dan Duri Utara. 

Ia menjelaskan, program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat tersebut kembali diperpanjang pada tahun ini untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Hilda berharap masyarakat dapat melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar program tersebut terus berlanjut.

Ia menegaskan, pendidikan merupakan investasi penting dalam membangun masa depan generasi muda dan menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa mendatang.

Deklarasi yang berlangsung di RPTRA Mandala itu dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, bersama Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah. 

Kegiatan diawali dengan peninjauan fasilitas MCK komunal di RW 12 Tomang sebelum dilanjutkan pembacaan deklarasi bersama para Ketua RW se-Kelurahan Tomang.

Upaya mewujudkan kawasan bebas BABS tersebut diperkuat melalui pembangunan dan revitalisasi tujuh unit MCK komunal yang tersebar di wilayah Tomang. Fasilitas tersebut dibangun melalui kolaborasi Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama sejumlah mitra, di antaranya BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, Bank Jakarta, Universitas Trisakti, JNE, serta PAM Jaya.

Dalam sambutannya, Iin Mutmainnah mengungkapkan bahwa saat mulai menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat, Kelurahan Tomang menjadi satu-satunya wilayah di Jakarta Barat yang belum dapat mendeklarasikan status ODF. 

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kota yang sehat dan berdaya saing sebagai kota global.

Ia menjelaskan, pemerintah kemudian melakukan pemetaan kebutuhan di lapangan bersama jajaran kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait. Hasil evaluasi menunjukkan masih banyak warga yang belum memiliki akses sanitasi tertutup sesuai standar, sehingga pembangunan MCK komunal menjadi solusi untuk memenuhi persyaratan deklarasi ODF.

"Persyaratan ODF mengharuskan sedikitnya 500 kepala keluarga menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar. Setelah dilakukan pendataan, kami bersama para kolaborator membangun lima unit MCK baru dan merevitalisasi dua unit lainnya, sehingga total terdapat tujuh MCK komunal yang kini dapat dimanfaatkan masyarakat," ujar Iin.

Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut juga dirancang lebih inklusif dengan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia. Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan sarana sanitasi tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa gerakan ODF merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang aman dan layak. 

Program tersebut diharapkan mampu menekan risiko penyakit berbasis lingkungan, mencegah stunting, sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat.

Rano menilai keberhasilan deklarasi ODF di Tomang tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang didukung pemerintah daerah dan berbagai pihak. 

Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kolaborator yang telah mendukung terwujudnya program sanitasi tersebut dan berharap sinergi serupa terus diperkuat demi meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Kurdi, seorang pedagang kopi di Terminal Senen, mengatakan dirinya telah berjualan di lokasi tersebut selama kurang lebih tujuh tahun. Menurut dia, selama kepemimpinan Kepala Terminal sebelumnya, para pedagang diwajibkan membayar retribusi melalui Bank DKI. Namun, setelah terjadi pergantian pimpinan, mekanisme pembayaran berubah.

"Dulu kami setor retribusi melalui Bank DKI. Setelah pergantian kepala terminal, kami diminta membayar retribusi kepada pengurus terminal sebesar Rp150.000 per bulan," ujar Kurdi, Minggu (28/7).

Kurdi mengaku para pedagang merasa kebingungan setelah beberapa waktu lalu Kepala Terminal meminta mereka segera mengosongkan lapak dengan alasan akan dilakukan pembangunan.

"Kami diminta mengosongkan tempat karena katanya akan dibangun. Besoknya ada pihak Cosmos datang melakukan pengukuran, dan sekarang kios sedang dibangun," katanya.

Sebelumnya, lanjut Kurdi, pihak terminal juga sempat meminta dokumen berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta foto suami istri. Saat itu para pedagang mengira pembangunan dilakukan untuk kepentingan mereka.

"Awalnya kami senang karena dikira lapak baru untuk pedagang. Namun, setelah pembangunan berjalan, kami khawatir tidak lagi bisa berjualan di sini," ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan Marsidi, pedagang sate Madura di Terminal Senen. Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kepastian serta menyediakan tempat usaha yang layak apabila para pedagang harus direlokasi.

"Kalau memang harus direlokasi agar lebih rapi dan tertata, kami setuju. Kami juga siap memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai aturan," ujar Marsidi.

Ia meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberikan perhatian kepada para pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas berdagang di Terminal Senen.

"Kami berharap pemerintah memperhatikan kami. Penghasilan dari berdagang ini menjadi sumber nafkah untuk menghidupi keluarga," katanya.

Marsidi juga berharap Dinas Perhubungan dapat melakukan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima di sekitar Terminal Senen agar mereka tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah.

Sementara itu, hingga berita diterbitkan, Kepala Terminal Senen B. Siregar maupun Sigit selaku Kepala Operasional Terminal dan Angkutan Jalan DKI Jakarta belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait keluhan para pedagang tersebut.

[Redaktur: Jupriadi]

Penerapan sistem tersebut dilakukan untuk menata lokasi yang sebelumnya kerap dimanfaatkan pelaku usaha sebagai area parkir liar di bahu jalan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan mengatasi pelanggaran parkir yang menyebabkan kepadatan lalu lintas akibat kendaraan yang parkir melebihi kapasitas maupun tidak sesuai dengan pola parkir yang ditentukan.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, menjelaskan penerapan parkir on the street di lokasi tersebut telah melalui proses kajian selama satu tahun terakhir. Sebelumnya, uji coba juga telah dilakukan pada Februari hingga November 2025, termasuk pengujian sistem pembayaran menggunakan QRIS pada Februari 2026.

“Sudinhub Jakarta Timur menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kondisi parkir di Jalan Mayjen Sutoyo. Perlu kami jelaskan bahwa pada ruas jalan tersebut memang terdapat pengaturan parkir on street pada titik dan jam tertentu,” ujar Harlem.

Secara teknis, pengaturan kapasitas dan pola parkir dibagi ke dalam dua sisi koridor utama Jalan Mayjen Sutoyo.

Pada sisi barat atau arah Tanjung Priok, parkir on street diberlakukan dengan pola parkir serong 45 derajat satu baris, kecuali pada pukul 06.00–10.00 WIB. Area tersebut memiliki kapasitas sebanyak 95 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk kendaraan roda empat dan 200 SRP untuk kendaraan roda dua yang terbagi dalam tiga segmen, yaitu dari Pool Bus Primajasa hingga Kantor PT ASABRI (Persero), dari Kantor PT ASABRI hingga Simpang Jalan SMEA 6, serta dari Simpang Jalan SMEA 6 sampai Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sementara itu, pada sisi timur atau arah Cililitan, parkir on street diterapkan dengan pola parkir paralel satu baris, kecuali pada pukul 16.00–20.00 WIB. Area tersebut memiliki kapasitas 26 SRP mobil pada ruas Jalan Bersama hingga Halte BKN dengan panjang sekitar 130 meter.

Harlem menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, larangan parkir di sisi timur berlaku pada hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 16.00–20.00 WIB. Di luar waktu tersebut, kendaraan diperbolehkan parkir dengan ketentuan menggunakan pola paralel satu baris di lajur kiri. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, maupun hari libur nasional.

“Jadi yang perlu dipahami, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidak adanya parkir di lokasi tersebut, melainkan kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan, melebihi kapasitas, ataupun melewati batas baris parkir yang diperbolehkan. Kondisi inilah yang kami tindaklanjuti di lapangan,” jelasnya.

Harlem menambahkan, Sudinhub Jakarta Timur akan terus melakukan pengawasan dan penertiban bersama unsur terkait agar pengaturan parkir di lokasi berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu fungsi jalan.

Selain itu, evaluasi lapangan juga akan dilakukan secara berkala, terutama pada jam-jam rawan kepadatan dan masa pembatasan parkir. Penertiban akan dilakukan terhadap kendaraan yang parkir melebihi kapasitas maupun yang tidak sesuai dengan pola parkir yang telah ditetapkan.

Koordinasi dengan unsur kewilayahan dan petugas di lapangan juga terus diperkuat guna memastikan pengaturan parkir berjalan tertib serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

[Redaktur: JP Sianturi]

Dalam sambutannya, Munjirin menyampaikan bahwa para petugas nantinya akan melaksanakan pendataan langsung ke lapangan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Jakarta Timur. Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dimulai sejak 15 Juni 2026.

Ia mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.

"Semua masyarakat yang didatangi petugas Sensus Ekonomi agar diterima dengan baik serta memberikan data yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi, dan seluruh informasi disampaikan apa adanya," ujar Munjirin.

Munjirin juga berharap seluruh petugas sensus dapat menjaga etika, sopan santun, dan profesionalisme selama bertugas di lapangan. Menurutnya, pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi faktor penting agar proses pendataan berjalan lancar.

"Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui jajaran kecamatan, kelurahan, suku dinas, serta suku badan terkait juga saya mohon dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar petugas sensus dapat diterima dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Timur, Widiastuti, mengatakan jumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Timur mencapai 1.812 orang, terdiri atas 1.609 petugas pendata lapangan dan 203 petugas pengawas lapangan.

Menurutnya, pencanangan dan pelepasan petugas oleh Wali Kota menjadi motivasi tersendiri bagi para petugas yang nantinya menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

"Kami berharap pencanangan oleh Bapak Wali Kota ini dapat meningkatkan semangat seluruh petugas. Di lapangan tentu banyak tantangan yang dihadapi, namun dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pendataan sehingga seluruh pelaku ekonomi dapat terdata dengan baik dan memperoleh respons positif dari masyarakat Jakarta Timur," kata Widiastuti.

Ia menambahkan, seluruh petugas diminta bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BPS Jakarta Timur, serta menjalankan tugas secara profesional dan amanah.

"Kami ingin memotret kondisi ekonomi apa adanya. Karena itu petugas harus bekerja secara profesional dan amanah, tidak melebihkan ataupun mengurangi data yang diperoleh di lapangan," ujarnya.

Widiastuti juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi dengan menerima petugas dan memberikan informasi yang benar.

"Hasil sensus ini nantinya akan menjadi gambaran kondisi ekonomi Jakarta Timur dan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun kebijakan pembangunan selama 10 tahun mendatang," tutupnya.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kegiatan perdana yang diselenggarakan di Indonesia itu mempertemukan pemerintah pariwisata Uzbekistan, asosiasi umrah, agen perjalanan, hingga pelaku bisnis dari berbagai negara untuk memperkuat jejaring industri perjalanan religi dan wisata halal.

Chief Specialist Tourism Committee of Uzbekistan, Kudratbek Abdurakhmanov

mengatakan, Indonesia menjadi salah satu pasar prioritas karena memiliki kedekatan budaya dan agama dengan Uzbekistan.

"Indonesia adalah negara Muslim dan negara sahabat bagi kami. Kami melihat potensi yang sangat besar untuk mengembangkan wisata ziarah atau ziyarat tourism bersama Indonesia," ujar Kudrat.

Menurutnya, Uzbekistan saat ini tengah mengembangkan program Umrah Plus, yakni paket perjalanan yang memungkinkan jamaah mengunjungi Uzbekistan sebelum berangkat umrah ke Arab Saudi maupun setelah kembali dari Tanah Suci.

Program tersebut menawarkan pengalaman wisata religi dengan mengunjungi berbagai situs sejarah Islam yang memiliki nilai penting bagi umat Muslim dunia.

"Kami memiliki banyak ulama besar yang lahir di Uzbekistan, salah satunya Imam Bukhari yang dikenal sebagai tokoh utama dalam ilmu hadis. Karena itu kami mengundang masyarakat Indonesia untuk datang dan melihat langsung potensi wisata ziarah di negara kami," katanya.

Target 100 Ribu Wisatawan Indonesia dan Malaysia

Dalam dua tahun ke depan, Uzbekistan menargetkan sebanyak 100 ribu wisatawan dari Indonesia dan Malaysia berkunjung ke negara tersebut.

Untuk mendukung target itu, pemerintah Uzbekistan memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas bagi wisatawan Indonesia.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah bebas visa selama 30 hari bagi warga negara Indonesia.

Selain itu, Uzbekistan juga menawarkan lingkungan wisata yang ramah Muslim dengan jaminan makanan halal, masyarakat yang dikenal ramah, tingkat keamanan yang tinggi, serta berbagai destinasi wisata sejarah dan religi.

"Kami menawarkan produk wisata yang sangat ramah Muslim, makanan halal 100 persen, lingkungan yang nyaman, masyarakat yang bersahabat dan destinasi wisata yang indah," ujar Kundrat.

Ia juga menilai hubungan Indonesia dan Uzbekistan memiliki peluang besar untuk berkembang karena memiliki banyak kesamaan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Meski demikian, ia berharap ke depan terdapat lebih banyak penerbangan langsung antara kedua negara guna mempermudah mobilitas wisatawan.

"Peluang kerja sama sangat besar, baik di sektor pariwisata maupun bisnis. Tantangan utama saat ini adalah konektivitas penerbangan langsung yang masih perlu ditingkatkan," tambahnya.

Uzbekistan Promosikan Destinasi Ziarah Kelas Dunia

Sementara itu, Presiden Association of Umrah Pilgrimage Travel Agencies of Uzbekistan, Sherzod Sami, menyampaikan bahwa pameran HUITM menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Uzbekistan kepada masyarakat Indonesia.

Ia mengatakan penyelenggaraan HUITM di Indonesia merupakan yang pertama dan direncanakan akan menjadi agenda rutin setiap tahun.

"Kami sangat senang menjadi bagian dari acara ini. Untuk pertama kalinya kami menggelar kegiatan seperti ini di Indonesia dan kami berharap dapat menyelenggarakannya setiap tahun dengan skala yang lebih besar," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan travel asal Uzbekistan, Tolid Odilov, Chairman Discovery Silk Road Travel FZE, menjelaskan bahwa konsep Umrah Plus tidak hanya menawarkan perjalanan ibadah umrah, tetapi juga pengalaman wisata sejarah Islam yang kaya.

Menurutnya, Uzbekistan merupakan salah satu destinasi wisata ziarah terpenting di dunia Islam karena menyimpan banyak peninggalan sejarah dan tokoh besar peradaban Islam.

Beberapa situs unggulan yang dipromosikan antara lain Makam Imam Al-Bukhari, ulama besar ahli hadis yang karyanya menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, serta kompleks bersejarah Shahi Zinda di Samarkand yang di dalamnya terdapat makam Qusam bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, Uzbekistan juga menyimpan salah satu artefak Islam paling berharga di dunia, yakni Mushaf Utsmani atau Al-Qur'an kuno yang diyakini berasal dari masa Khalifah Utsman bin Affan.

"Uzbekistan adalah salah satu tujuan utama wisata ziarah dunia. Banyak situs bersejarah Islam yang dapat dikunjungi oleh masyarakat Indonesia," kata Tolik.

Peluang Baru Industri Umrah dan Wisata Halal

Melalui HUITM 2026, Uzbekistan tidak hanya mempromosikan destinasi wisata religi, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan agen perjalanan Indonesia dalam pengembangan paket Umrah Plus Uzbekistan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan alternatif perjalanan religi yang lebih kaya bagi jamaah Indonesia, sekaligus mempererat hubungan antarnegara Muslim melalui sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi.

Dengan kemudahan bebas visa, kekayaan sejarah Islam, serta dukungan pemerintah Uzbekistan, program Umrah Plus dinilai berpotensi menjadi salah satu produk wisata religi unggulan yang diminati pasar Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.***

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo. Dalam sambutannya, Kesit menegaskan pentingnya OKK sebagai sarana memperkuat pemahaman anggota terhadap organisasi, etika profesi, dan kompetensi kewartawanan.

“OKK bukan sekadar kegiatan formal organisasi, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman anggota terhadap nilai-nilai profesi, kode etik jurnalistik, serta peran strategis PWI dalam menjaga marwah pers dan meningkatkan kualitas wartawan,” ujar Kesit.

Kegiatan ini diikuti oleh 39 peserta, yang terdiri atas 14 calon anggota baru PWI Jaya dan 25 anggota muda PWI Jaya yang mengikuti program peningkatan keanggotaan. Kehadiran peserta dari kedua kategori tersebut menunjukkan tingginya minat wartawan untuk bergabung dan meningkatkan status keanggotaannya di PWI Jaya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah pengurus PWI Jaya. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Jaya, Penerus Bonar, menyampaikan materi mengenai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Materi tersebut memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota, tata kelola organisasi, serta berbagai ketentuan yang menjadi landasan kehidupan berorganisasi di PWI.

Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PWI Jaya, Irdawati, memberikan materi mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan (KPW), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Dalam paparannya, peserta diingatkan tentang pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya, Bagus Sudarmanto, menyampaikan materi mengenai penulisan esai dan berita. Peserta dibekali pemahaman tentang teknik penulisan yang baik, akurat, berimbang, serta sesuai dengan kaidah jurnalistik. Selain itu, peserta juga diajak memahami pentingnya kemampuan menulis sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap wartawan profesional.

Ketua Pelaksana kegiatan, Arman Suparman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pemateri, dan panitia yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan OKK.

“Alhamdulillah, OKK Peningkatan Angkatan ke-24 Tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Antusiasme peserta sangat baik dari awal hingga akhir kegiatan. Kehadiran 14 calon anggota baru dan 25 peserta peningkatan keanggotaan menunjukkan semangat wartawan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat komitmen terhadap organisasi. Kami berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh hari ini dalam aktivitas jurnalistik dan keorganisasian di PWI,” ujar Arman.

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai menerima sertifikat OKK yang menjadi salah satu syarat dalam proses keanggotaan dan peningkatan status anggota di lingkungan PWI.

Melalui penyelenggaraan OKK ini, PWI Jaya kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya wartawan, memperkuat pemahaman terhadap etika profesi, serta membangun organisasi yang semakin profesional, kompeten, dan berintegritas di tengah perkembangan dunia pers dan teknologi informasi yang terus berubah.

[Redaktur: JP Sianturi]

“Ini langkah cerdas dan inklusif karena Jakarta tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai wilayah administratif, tetapi sebagai pusat aglomerasi yang denyut sosial dan ekonominya terhubung dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, dan daerah sekitarnya,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Minggu (21/6/2026).

Tohom mengatakan kebijakan akses gratis bagi pemegang KTP seluruh Indonesia menunjukkan bahwa Jakarta sedang bergerak menuju wajah kota yang lebih terbuka, ramah, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, transportasi gratis seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada momentum HUT Jakarta dapat menjadi pesan kuat bahwa mobilitas warga adalah bagian penting dari keadilan perkotaan.

Ia menilai kebijakan tersebut juga memberi ruang bagi warga aglomerasi Jabodetabekjur untuk ikut menikmati fasilitas ibu kota tanpa dibatasi sekat domisili yang terlalu sempit.

“Jakarta tumbuh karena kontribusi banyak warga dari luar Jakarta, sehingga wajar bila perayaan hari jadinya juga dirasakan oleh masyarakat dari berbagai daerah,” kata Tohom.

Tohom menyebut konsep aglomerasi Jabodetabekjur harus diterjemahkan dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari transportasi, ruang publik, wisata, olahraga, budaya, hingga ekonomi kreatif.

Ia mengatakan perayaan HUT Jakarta yang melibatkan layanan transportasi, Ancol, Ragunan, Monas, museum, fasilitas olahraga, Setu Babakan, hingga Jakarta International Stadium dapat menjadi contoh tata kelola kota yang menghubungkan rekreasi, budaya, mobilitas, dan kebersamaan sosial.

Menurut dia, kebijakan seperti ini penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pengalaman kota yang manusiawi, mudah diakses, dan memberi ruang interaksi lintas komunitas.

“Transportasi publik dan ruang wisata yang terbuka akan memperkuat rasa memiliki warga terhadap Jakarta, termasuk warga penyangga yang setiap hari ikut menggerakkan ekonomi ibu kota,” ujarnya.

Tohom menilai momentum HUT ke-499 Jakarta harus menjadi pintu untuk memperkuat integrasi layanan publik di kawasan Jabodetabekjur secara lebih visioner.

Ia mengatakan tantangan Jakarta ke depan bukan hanya membangun fasilitas besar, tetapi memastikan fasilitas tersebut benar-benar bisa diakses masyarakat luas secara nyaman, aman, dan terhubung.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa masa depan Jakarta sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun konektivitas dengan wilayah sekitar.

Menurutnya, Jakarta jangan berjalan sendiri karena kemacetan, mobilitas pekerja, pariwisata, kualitas udara, pengelolaan sampah, dan ruang publik merupakan persoalan lintas batas wilayah.

“Jakarta baru harus menjadi simpul kolaborasi, bukan menara yang berdiri sendiri di tengah kawasan aglomerasi,” kata Tohom.

Ia juga mengapresiasi hadirnya kegiatan budaya Betawi di Setu Babakan karena pembangunan kota modern harus tetap berakar pada identitas lokal.

Menurut Tohom, pelestarian ondel-ondel, rebana biang, tanjidor, gambang kromong, palang pintu, kuliner Betawi, dan rumah adat Betawi merupakan bagian dari menjaga jiwa Jakarta di tengah perubahan zaman.

“Jakarta boleh semakin global, tetapi akar Betawi harus tetap hidup sebagai identitas budaya yang memberi warna dan karakter kota,” ujarnya.

Tohom juga melihat kegiatan JIS Sport Festival dan Kampung Bola JIS sebagai bentuk pemanfaatan ruang publik modern yang dapat mempertemukan olahraga, hiburan, UMKM, komunitas, dan keluarga.

Ia mengatakan konsep sportainment di JIS sejalan dengan kebutuhan kota masa depan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesehatan warga, kebahagiaan publik, dan interaksi sosial.

“Ruang publik seperti JIS harus terus dihidupkan agar masyarakat merasa bahwa fasilitas besar negara dan daerah benar-benar kembali kepada rakyat,” ucapnya.

Tohom berharap kebijakan transportasi dan wisata gratis dalam HUT Jakarta tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi inspirasi untuk membangun sistem layanan publik yang makin terintegrasi di kawasan Jabodetabekjur.

Ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki semangat besar dalam memperkuat pemerataan, konektivitas, dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“MARTABAT Prabowo-Gibran melihat Jakarta sebagai etalase perubahan nasional, sehingga setiap kebijakan yang inklusif, terbuka, dan berpihak kepada rakyat patut didukung,” kata Tohom.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan layanan transportasi umum dan sejumlah destinasi wisata milik daerah dapat dinikmati gratis pada 22, 27, dan 28 Juni 2026, serta berlaku bagi pemegang KTP seluruh Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diambil setelah menerima masukan dari masyarakat, terutama warga luar Jakarta yang ingin ikut menikmati momentum perayaan ulang tahun ibu kota.

Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai rangkaian acara, termasuk Gebyar Seni Budaya Betawi di Setu Babakan serta JIS Sport Festival x Kampung Bola JIS yang menghadirkan olahraga, hiburan, bazar UMKM, komunitas, dan kemeriahan nonton bareng Piala Dunia 2026.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Dilansir dari Antara, gol ketiga Undav datang setelah ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman melawan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga kedua Grup E di Stadion Toronto.

Masuk pada menit ke-60, Undav memberikan dampak signifikan atas permainan Jerman melalui dua golnya pada menit ke-68 dan ke-90+4, yang membawa pasukan Julian Nagelsman membalikkan keadaan setelah tertinggal gol di babak pertama dari Frank Kessie pada menit ke-30.

Tiga gol Undav pun membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan tiga gol, sama dengan jumlah gol yang dicetak Messi dan David yang mencetak total golnya ini dengan catatan hattrick.

Selain tiga gol, penampilan gemilang Undav dalam dua laga pertama Piala Dunia 2026 juga diakhiri dengan dua assist dalam kemenangan 7-1 atas Curacao.

Ini merupakan gol kesembilannya dan assist keempatnya dalam 11 penampilannya untuk Jerman sejak debutnya pada Maret 2024 di usia 27 tahun delapan bulan empat hari.

Sementara itu, pada laga lainnya, tiga penggawa Belanda yaitu Brian Brobbey, Cody Gakpo, dan Crycensio Summerville ikut meramaikan daftar pencetak gol setelah mereka mencetak dua gol sejauh ini.

Dua gol Brobbey dan Gakpo tercipta dalam kemenangan 5-1 atas Swedia di Stadion Houston, Minggu, sementara satu gol Summerville menambah koleksi golnya setelah gol pertamanya datang pada laga perdana melawan Jepang yang berakhir 2-2.

Selain tiga pemain Oranye, catatan dua gol juga diukir oleh dua pemain Jepang, Daichi Kamada dan Ayase Ueda, yang baru saja membintangi kemenangan Samurai Biru dengan skor 4-0 atas Tunisia di Stadion Monterrey, Minggu.

Pada laga ini, Kamada mencetak gol pembuka, yang menambah koleksi golnya dari laga perdana saat Jepang bermain imbang 2-2 dengan Belanda.

Bagi Ueda, dua golnya diborong dalam kemenangan melawan Tunisia, dengan penyerang asal Feyenoord itu di laga ini juga mencetak satu assist pada gol yang dicetak Junya Ito.

Adapun daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 setelah laga Tunisia vs Jepang:

3 gol: Denis Undav (Jerman), Jonathan David (Kanada), Lionel Messi (Argentina).

2 gol: Cody Gakpo (Belanda), Brian Brobbey (Belanda), Crycensio Summerville (Belanda), Daichi Kamada (Jepang), Ayase Ueda (Jepang), Ismael Saibari (Maroko), Cyle Larin (Kanada), Matheus Cunha (Brasil), Vinicius Junior (Brasil), Johan Manzambi (Swiss), Folarin Balogun (Amerika Serikat), Yasin Ayari (Swedia), Kai Havertz (Jerman), Elijah Just (Selandia Baru), Erling Haaland (Norwegia), Kylian Mbappe (Prancis), Harry Kane (Inggris).

[Redaktur: Mega Puspita]

Jika kamu termasuk tipe orang yang mendapatkan energi dari bertemu banyak orang, berikut lima cara seru untuk mengusir kebosanan di malam Minggu.

1. Nongkrong di Tempat yang Ramai

Bagi ekstrovert, suasana ramai sering kali menjadi sumber energi positif. Kamu bisa mengunjungi kafe, taman kota, pusat kuliner, atau ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat.

Tak harus selalu bersama teman dekat, terkadang bertemu orang baru dan mengobrol ringan justru bisa membuat suasana malam menjadi lebih menyenangkan.

2. Ikut Komunitas atau Event Lokal

Saat ini banyak komunitas yang rutin mengadakan kegiatan di akhir pekan, mulai dari komunitas olahraga, fotografi, musik, hingga pecinta hewan.

Selain menambah teman, mengikuti kegiatan komunitas juga bisa membuka peluang relasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan sosial maupun karier.

3. Ajak Teman Keliling Kota Tanpa Tujuan

Terkadang aktivitas paling menyenangkan justru tidak membutuhkan rencana yang rumit. Cukup mengajak beberapa teman berkeliling kota, mencari kuliner baru, atau menikmati suasana malam sambil berbincang santai.

Aktivitas spontan seperti ini sering kali menghasilkan pengalaman yang lebih berkesan dibanding agenda yang terlalu terjadwal.

4. Coba Tantangan Baru yang Belum Pernah Dilakukan

Kaum ekstrovert umumnya menyukai pengalaman baru. Manfaatkan malam Minggu untuk mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti karaoke, bowling, bermain biliar, mengikuti kelas dance, atau menghadiri pertunjukan seni.

Pengalaman baru dapat memicu semangat sekaligus menghilangkan rasa jenuh yang muncul akibat rutinitas.

5. Jadi Relawan atau Ikut Kegiatan Sosial

Jika ingin malam Minggu yang lebih bermakna, kamu bisa bergabung dengan kegiatan sosial atau menjadi relawan dalam berbagai program kemanusiaan dan lingkungan.

Selain memperluas jaringan pertemanan, kegiatan sosial juga memberikan kepuasan batin karena dapat membantu orang lain.***

Menurut laporan dari Resonance Consultasy, bahkan berhasil menduduki posisi di atas Washington DC, Amerika Serikat yang berada di posisi ke-57. 

Sementara Abu Dhabi, hingga Uni Emirat Arab di peringkat ke-86.

President & CEO Resonance Consulty, Chris Fair menyebut keberhasilan Jakarta tersebut disebabkan karena daya tarik wisata, popularitas media sosial, serta peningkatan konektivitas transportasi.

Meski demikian, posisi Jakarta masih berada di bawah sejumlah kota lain seperti Guangzhou, China, Bogota, Kolombia, serta Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara, pada urutan puncak ada London, New York dan Paris.

Chris mengatakan, pihaknya menilai Jakarta sebagai metropolitan terpadat kedua di dunia yang masih terus berkembang meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan penurunan muka tanah dan perpindahan status ibu kota negara ke Nusantara.

"Ya, status ibu kota negara memang akan berpindah ke Nusantara. Namun, pusat gravitasi ekonomi Jakarta tidak ikut berpindah," jelas Chris dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Ia memandang, kekuatan utama Jakarta terletak pada aspek lovability atau daya tarik kota. Bahkan menurutnya, Jakarta menempati posisi ke-28 dunia dalam kategori tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan peringkat keseluruhannya.

Daya tarik itu didorong oleh keberadaan kawasan wisata dan ruang publik yang dinilai fotogenik, seperti Kota Tua yang telah direvitalisasi, kawasan rooftop di SCBD, serta area tepi laut Pantai Indah Kapuk (PIK).

Berbagai festival, pusat hiburan, dan destinasi keluarga juga mengantarkan Jakarta masuk 10 besar dunia untuk kategori Shopping dan Family-Friendly Attractions.

Tak hanya itu, popularitas Jakarta di media sosial turut menjadi perhatian. Kota ini menempati peringkat kesembilan dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat kedelapan dunia untuk video TikTok.

"Popularitas Jakarta di media sosial juga sangat tinggi. Kota ini menempati peringkat ke-9 dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat ke-8 dunia untuk video TikTok," katanya.

Selain sektor pariwisata dan hiburan, Resonance menilai konektivitas transportasi Jakarta terus mengalami peningkatan.

LRT Jabodebek disebut semakin terintegrasi dengan moda transportasi lain, sementara pembangunan MRT Jakarta Fase 2 menuju kawasan Kota terus berlanjut.

Layanan Kereta Bandara Soekarno-Hatta juga dinilai semakin memudahkan mobilitas masyarakat dari dan menuju pusat kota.

Di sisi ekonomi, Resonance mencatat derasnya investasi yang masuk ke kawasan metropolitan Jakarta.

Perkembangan pusat data di koridor Bekasi-Cikarang untuk mendukung kebutuhan cloud computing dan kecerdasan buatan (AI), serta pembangunan gedung perkantoran premium di kawasan Sudirman-Thamrin, Kuningan, dan TB Simatupang menjadi indikator kuatnya aktivitas ekonomi ibu kota.

Adapun pemeringkatan World's Best Cities 2026 dilakukan menggunakan metode Place Power Score, yang menggabungkan data kinerja kota dengan persepsi publik global.

Penilaian mencakup tiga pilar utama, yakni livability (kenyamanan hidup), lovability (daya tarik kota), dan prosperity (kemakmuran ekonomi). Ketiga pilar tersebut diukur melalui 46 metrik dalam 30 kategori.

Data itu kemudian dipadukan dengan survei Ipsos terhadap lebih dari 21 ribu responden di 31 negara mengenai kota yang paling ingin mereka kunjungi, tinggali, dan yang dianggap menawarkan peluang kerja terbaik.

Sebelumnya video beredar di media sosial dalam caption yang beredar seorang pelajar diduga menjadi korban aksi begal di kawasan stasiun Grogol Jakarta Barat pada Kamis (7/5). 

Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga pelaku berinisial KK (17), ADS (16), dan MA (17), sementara satu pelaku lainnya berinisial R masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat AKP Reza Aditya menjelaskan dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga pelaku berinisial KK (17), ADS (16), dan R (17), sementara satu pelaku lainnya berinisial R masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Dari 3 pelaku yang diamankan, 2 pelaku ditetapkan sebagai tersangka diantaranya berinisial, KK (17) dan R (17)," terang Reza.

Lanjut Reza menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi yang diterima setelah korban A H mengalami luka bacok serius akibat aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok remaja bersenjata tajam.

Peristiwa terjadi saat korban bersama rekannya, JN, mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Susilo I, Grogol Petamburan. 

Keduanya kemudian berpapasan dengan rombongan remaja yang melakukan konvoi. 

Tanpa sebab yang jelas, rombongan tersebut melakukan pengejaran dan menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Korban mengalami luka bacok pada bagian tangan kiri. Saat berusaha menyelamatkan diri, korban kembali diserang hingga mengalami luka bacok pada bagian pinggang. 

Dalam kondisi terluka, korban sempat berlari meminta pertolongan kepada warga dan pengemudi ojek online yang berada di sekitar lokasi.

Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan perawatan medis. 

Setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 14 hari, korban sempat diperbolehkan pulang. 

Namun beberapa hari kemudian kondisi kesehatannya menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

"Jadi bukan kasus begal melainkan kasus penganiayaan dan pengeroyokan antar kelompok pelajar," ujar Reza Aditya saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).

Pada kesempatan yang sama Kanit Reskrim AKP Alexander Tengbunan menambahkan, dari hasil penyelidikan dan pelacakan keberadaan para pelaku, petugas akhirnya berhasil mengamankan para tersangka pada Senin (15/6/2026) dini hari di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. 

Saat dilakukan penangkapan, para pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Polsek Grogol Petamburan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam, pakaian yang digunakan saat kejadian, serta senjata tajam yang diduga digunakan untuk melukai korban.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 468 ayat (2) dan atau Pasal 262 ayat (4) KUHP tentang Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian dan atau Pengeroyokan, dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah daerah mampu membayar gaji PPPK secara berkelanjutan? Dan yang lebih penting, bagaimana agar kebijakan penataan ASN tidak justru mempersempit ruang fiskal pembangunan?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara objektif dan konstruktif agar tidak terjebak pada dikotomi yang menyesatkan antara kebutuhan ASN dan kebutuhan pembangunan. Pada hakikatnya, keduanya tidak perlu dipertentangkan apabila dikelola dengan paradigma yang tepat.

DAU dan Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam sistem desentralisasi Indonesia, DAU merupakan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Bagi banyak kabupaten dan kota, DAU menjadi tulang punggung pembiayaan pemerintahan, termasuk untuk membayar gaji ASN dan PPPK.

Masalah muncul ketika pertumbuhan belanja pegawai lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan daerah. Akibatnya, proporsi APBD yang digunakan untuk membiayai birokrasi menjadi semakin besar, sementara alokasi untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin terbatas.

Secara sederhana, apabila pendapatan daerah meningkat 3 persen per tahun tetapi belanja pegawai meningkat 8 persen per tahun, maka cepat atau lambat akan terjadi tekanan fiskal. Kondisi ini akan semakin berat pada daerah yang PAD-nya rendah dan sangat bergantung pada transfer pusat.

Karena itu, kemampuan membayar PPPK sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya DAU, tetapi juga oleh kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan, efektivitas penggunaan anggaran, serta produktivitas birokrasi yang dibiayai.

Melihat Persoalan dari Perspektif Reinventing Government

Tiga dekade lalu, David Osborne dan Ted Gaebler melalui buku monumental Reinventing Government (1992) mengkritik birokrasi tradisional yang terlalu fokus pada prosedur, struktur, dan jumlah pegawai. Mereka menawarkan paradigma baru yang dikenal sebagai Entrepreneurial Government atau pemerintahan kewirausahaan.

Menurut Osborne dan Gaebler, pemerintah yang baik bukanlah pemerintah yang memiliki pegawai paling banyak, melainkan pemerintah yang mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki.

Prinsip ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Fokus utama seharusnya bukan pada berapa banyak PPPK yang direkrut, melainkan pada seberapa besar nilai publik yang dapat dihasilkan oleh PPPK tersebut.

Seorang guru PPPK yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, seorang tenaga kesehatan PPPK yang memperluas akses layanan kesehatan, atau seorang penyuluh pertanian yang meningkatkan produktivitas petani sesungguhnya merupakan investasi pembangunan, bukan sekadar beban anggaran.

Namun investasi tersebut hanya akan memberikan hasil apabila penempatannya tepat, kompetensinya sesuai, dan kinerjanya dapat diukur.

Dari Quantity-Based Bureaucracy Menuju Productivity-Based Bureaucracy

Salah satu kelemahan birokrasi tradisional adalah kecenderungan mengukur keberhasilan dari jumlah pegawai yang dimiliki. Padahal yang lebih penting adalah produktivitas organisasi.

Dalam perspektif modern, keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari banyaknya ASN atau PPPK yang direkrut, tetapi dari peningkatan indikator pembangunan yang dihasilkan, seperti :

* Menurunnya angka kemiskinan.

* Meningkatnya kualitas pendidikan.

* Meningkatnya produktivitas pertanian.

* Bertambahnya investasi.

* Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Karena itu, pengelolaan PPPK harus dikaitkan dengan target pembangunan daerah, bukan sekadar pemenuhan formasi administratif.

Strategic Manpower Planning sebagai Solusi

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah perlu menerapkan Strategic Manpower Planning atau Perencanaan Tenaga Kerja Strategis.

Pendekatan ini menempatkan kebutuhan ASN dan PPPK sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Jumlah pegawai tidak lagi ditentukan oleh kebiasaan masa lalu, melainkan oleh kebutuhan riil berdasarkan :

* Analisis Jabatan (Anjab),

* Analisis Beban Kerja (ABK),

* Target RPJMD,

* Kapasitas fiskal daerah,

* Transformasi digital pemerintahan.

Dengan pendekatan ini, daerah dapat mengetahui secara lebih akurat! :

* Jabatan mana yang perlu ditambah.

* Jabatan mana yang dapat didigitalisasi.

* Kompetensi apa yang dibutuhkan lima hingga sepuluh tahun ke depan.

* Berapa kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pegawai secara berkelanjutan.

Meningkatkan PAD, Mengurangi Ketergantungan

Diskusi mengenai PPPK sering kali hanya berfokus pada belanja pegawai, padahal akar masalah yang lebih mendasar adalah rendahnya kapasitas fiskal sebagian daerah.

Oleh karena itu, selain menata ASN, pemerintah daerah juga harus memperkuat kemampuan menghasilkan pendapatan melalui peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi daerah.

Daerah penghasil kopi harus mengembangkan hilirisasi kopi. Daerah penghasil tebu harus memperkuat industri gula dan bioetanol. Daerah penghasil kakao harus membangun industri pengolahan cokelat. Daerah wisata harus mengoptimalkan ekonomi pariwisata.

Semakin kuat ekonomi daerah, semakin besar PAD yang dihasilkan, dan semakin kuat pula kemampuan daerah membiayai ASN tanpa mengorbankan pembangunan.

Membangun Birokrasi Masa Depan

Birokrasi masa depan bukanlah birokrasi yang besar, melainkan birokrasi yang cerdas, adaptif, dan produktif. Digitalisasi, kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi pelayanan publik akan mengubah cara pemerintah bekerja.

Karena itu, reformasi ASN tidak boleh hanya berbicara tentang penambahan atau pengurangan pegawai, tetapi juga tentang peningkatan kompetensi, redistribusi SDM, dan transformasi organisasi.

Dalam kerangka ini, PPPK harus dipandang sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia daerah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Penutup

Kemampuan daerah membayar gaji PPPK memang berkaitan erat dengan besarnya DAU dan kapasitas fiskal daerah. Namun solusi persoalan ini tidak cukup hanya dengan menambah transfer pusat atau membatasi rekrutmen pegawai.

Yang lebih penting adalah membangun sistem perencanaan ASN yang strategis, meningkatkan produktivitas birokrasi, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mengarahkan seluruh sumber daya pemerintah untuk menghasilkan nilai publik yang sebesar-besarnya.

Sebagaimana diajarkan Osborne dan Gaebler, pemerintah yang berhasil bukanlah pemerintah yang paling banyak membelanjakan uang untuk birokrasi, melainkan pemerintah yang paling efektif mengubah anggaran menjadi kesejahteraan masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah daerah bertransformasi dari sekadar pemerintahan penggaji pegawai menjadi pemerintahan pencipta nilai (value creating government) yang mampu menghadirkan pelayanan berkualitas, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

”Besarnya DAU bukanlah jaminan kemajuan daerah. Yang menentukan adalah kemampuan pemerintah daerah mengubah setiap rupiah anggaran, setiap ASN, dan setiap PPPK menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Inilah esensi Reinventing Government yang tetap relevan bagi Indonesia hari ini dan masa depan.”

[Redaktur: Robert Gultom]

Sebanyak 125 kendaraan hias turut memeriahkan pawai yang melintasi dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Ciracas. Kegiatan tersebut mengusung tema "Generasi Berakhlak, Bersosial Media dengan Bijak dan Menjaga Perdamaian dengan Kompak."

Acara dibuka secara simbolis melalui pengguntingan pita oleh Wali Kota Munjirin bersama Ketua Yayasan Mantab Al Hamid, KH Lukman Hamid.

Dalam sambutannya, Munjirin menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Al Hamid yang secara konsisten menggelar kegiatan pawai kendaraan hias sebagai bagian dari peringatan Tahun Baru Islam. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana syiar Islam, tetapi juga mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Tahun Baru Islam masih diperingati dengan baik. Pondok Pesantren Al Hamid terus menjaga tradisi positif seperti ini. Selain mempererat kebersamaan masyarakat, kegiatan ini juga memberi dampak terhadap perputaran ekonomi warga," ujar Munjirin.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut turut menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan penyedia jasa kendaraan hias seperti odong-odong yang digunakan dalam pawai.

"Di sini juga ada UMKM yang ikut tumbuh. Kendaraan-kendaraan hias yang digunakan sebagian besar merupakan kendaraan odong-odong, baik dari Kecamatan Cipayung maupun dari luar wilayah. Hampir semuanya terpakai, artinya roda ekonomi ikut bergerak," katanya.

Munjirin berharap kegiatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain agar peringatan Tahun Baru Islam dapat dirayakan lebih luas dengan melibatkan masyarakat.

"Mudah-mudahan ke depan bukan hanya dipelopori Pondok Pesantren Al Hamid, tetapi juga lembaga-lembaga lain maupun kecamatan lainnya yang turut mengadakan kegiatan keagamaan seperti ini," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mantab Al Hamid, KH Lukman Hamid, mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, terutama bagi generasi muda, sejalan dengan tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam hendaknya menjadi refleksi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan santun dalam bermedia sosial.

"Kami berharap momen Tahun Baru Islam ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga etika, serta menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Media sosial harus menjadi sarana kebaikan, bukan sebaliknya," ungkap KH Lukman Hamid.

[Redaktur: JP Sianturi]

Ajakan tersebut disampaikan Kusmanto saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah/2026 Masehi di Musala Al Ikhwan, Kampung Pulo Jahe, Jalan Swadaya IV RW 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Salat Subuh berjamaah, santunan bagi anak yatim piatu dan kaum dhuafa itu mengusung tema "Semoga di Tahun Baru Ini Kita Semua Dapat Menjadi Pribadi Lebih Baik" dengan menghadirkan penceramah KH Ibnu Hajar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Cakung Rohmad, Lurah Jatinegara Faqih Insani, Ketua DKM Musala Al Ikhwan Syamsul Bahri, tokoh agama, pengurus lingkungan, serta warga sekitar.

Dalam sambutannya, Kusmanto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

"Melalui peringatan Tahun Baru Islam ini, saya mengajak seluruh warga untuk terus menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan harmonis di tengah masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam bukan hanya sekadar pergantian kalender Hijriah, tetapi juga menjadi sarana introspeksi diri untuk meningkatkan keimanan, mempererat persatuan, serta memperkuat kepedulian sosial dan lingkungan.

Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Selain itu, Kusmanto mengajak masyarakat mendukung program pengelolaan sampah melalui gerakan memilah sampah sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai menjadi upaya nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan akhir.

"Kami berharap masyarakat dapat semakin sadar untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Jika dilakukan secara bersama-sama, upaya ini akan memberikan dampak besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan," tambahnya.

Peringatan Tahun Baru Islam berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Momentum tersebut juga dimanfaatkan warga untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun lingkungan yang lebih baik.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kegiatan yang dipusatkan di Baitul Maal At Taqwa, Jalan Gading Raya II No. 8A RW 05, Kelurahan Kelapa Gading Barat, tersebut berlangsung meriah dan menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah serta kebersamaan warga dalam menyambut tahun baru Hijriah.

Ketua Panitia Penyelenggara, Tri Yanuardianto, mengatakan pawai obor digelar sebagai bentuk syiar Islam sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Momentum Tahun Baru Islam ini menjadi sarana memperkuat persaudaraan dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman," ujarnya.

Peserta pawai berasal dari Baitul Maal RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 09, hingga RW 010 Komplek Kodamar. Selain diikuti anak-anak, remaja, dan orang dewasa, kegiatan tersebut juga dihadiri tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.

Pelepasan peserta dilakukan sekitar pukul 19.30 WIB oleh Lurah Kelapa Gading Barat Achmad Surya Kusuma, didampingi Ketua RW 05 Prio Setia Budhi. Sebelum pemberangkatan, kegiatan diawali dengan laporan panitia dan doa bersama.

Pawai berlangsung semarak dengan iringan tim hadroh dan marawis yang menambah nuansa religius sepanjang perjalanan. Rombongan juga dikawal kendaraan patroli Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) serta didukung tim kesehatan dan tim kebersihan.

Rute pawai dimulai dari Masjid Jami Ar Rahmah RW 05, melintasi sejumlah ruas jalan di wilayah Kelapa Gading Barat, di antaranya Jalan Inseksi Kali Sunter, Jalan Cekatan Raya, Jalan Tabah Raya, Jalan Pulau Galang, Jalan Pulau Penyengat, hingga berakhir di Masjid Jami Al-Mustaqim RW 02.

Untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan, sebanyak 40 personel gabungan diterjunkan. Unsur pengamanan terdiri dari personel Intel Kodaeral III, Puspomal, Babinsa Kelapa Gading Barat, Polsek Kelapa Gading, Satpol PP, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), FKPPI Kelapa Gading, Karang Taruna RW 05, serta tokoh masyarakat setempat.

Sekitar pukul 21.15 WIB, seluruh peserta tiba di Masjid Al-Mustaqim RW 02. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dilanjutkan penampilan hadroh dan marawis sebagai bagian dari tradisi menyambut Tahun Baru Islam.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 22.15 WIB dalam suasana aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.

Pawai Obor 1 Muharam yang telah menjadi tradisi tahunan di Kelapa Gading Barat tersebut tidak hanya menjadi syiar keagamaan, tetapi juga menjadi simbol kuatnya persatuan dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat.

[Redaktur: JP Sianturi]

Jakarta, 16 Juni 2026

Nomor: Istimewa

Hal: Permintaan Penambahan Informasi Dividen serta Permohonan Penjelasan Mengenai Biaya, Kinerja Keuangan, dan Kondisi Untung/Rugi sekitar 13 BUMD DKI Jakarta dan 10 Perusahaan Patungan

Yth. BP BUMD DKI Jakarta

di Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat terbuka ini, saya memohon agar BP BUMD DKI Jakarta menambahkan kembali informasi mengenai dividen (bagian keuntungan bersih dari laba) yang disetorkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada situs web resmi BP BUMD DKI Jakarta.

Sepengetahuan saya, informasi tersebut sebelumnya pernah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, saat ini informasi tersebut sudah tidak terlihat lagi. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui alasan tidak ditampilkannya kembali informasi tersebut.

Sebagai warga Jakarta, saya berpendapat bahwa masyarakat berhak mengetahui besaran dividen yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sekitar 13 BUMD milik DKI Jakarta dan 10 perusahaan patungan, baik secara keseluruhan maupun dari masing-masing BUMD. Hal ini penting sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan perusahaan daerah.

Selain itu, saya juga berencana mendatangi BP BUMD DKI Jakarta pada waktu yang tepat guna memperoleh penjelasan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan BUMD DKI Jakarta, antara lain struktur biaya, kinerja keuangan, kondisi untung atau rugi perusahaan, serta berbagai informasi lainnya yang relevan dan menjadi perhatian masyarakat.

Secara khusus, saya juga ingin memperoleh informasi mengenai PT Jakarta International Expo (JIExpo), termasuk besaran dan realisasi dividen yang telah disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir.

Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Atas perhatian, penjelasan, dan tindak lanjut yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Sugiyanto (SGY) – Emik

Tembusan:

* Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

* Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana sejak dini.

Dalam sambutannya, Eka Darmawan mengapresiasi inisiatif BPBD Jakarta Timur yang telah melibatkan berbagai satuan pendidikan dalam pelaksanaan FESDIKGANA 2026. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menanamkan budaya sadar bencana di lingkungan sekolah sekaligus membentuk generasi yang lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana.

"Melalui kegiatan ini, para pelajar tidak hanya berkompetisi, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai mitigasi serta kesiapsiagaan bencana yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Eka menegaskan bahwa penanggulangan bencana maupun edukasi kesiapsiagaan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan media.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci utama dalam membangun Kota Jakarta, khususnya Jakarta Timur, agar semakin aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana, terutama bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi akibat cuaca ekstrem.

"BPBD diharapkan terus menjalin kolaborasi bersama unsur pentahelix, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi serta terus memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrem kepada masyarakat melalui berbagai media," katanya.

Sebagai puncak acara, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan penghargaan kepada para pelajar berprestasi yang berhasil meraih juara dalam berbagai perlombaan edukatif pada FESDIKGANA 2026.

Adapun para pemenang adalah sebagai berikut:

Kategori Lomba Cerdas Cermat

- Juara I: SMAN 71 Jakarta
- Juara II: MAN 2 Jakarta
- Juara III: SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta

Kategori Lomba Menggambar

- Juara I: Milan Arka (SDN Pondok Bambu 02)
- Juara II: Ailsa Nur Khalilah (SDN Munjul 1)
- Juara III: Khalisa Shezan Vindra (SDN Malaka Jaya 07)

Melalui FESDIKGANA 2026, diharapkan semakin banyak peserta didik yang memahami pentingnya kesiapsiagaan bencana sehingga mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

[Redaktur: JP Sianturi]

Hingga akhir masa pendaftaran, sebanyak 18 tim dari unsur masyarakat dan instansi telah terdaftar untuk mengikuti kompetisi yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan 500 Tahun Kota Jakarta.

Penutupan pendaftaran ditinjau langsung oleh Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, saat mengunjungi sekretariat panitia di Maroedja Sport Park, Kembangan, Minggu (14/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Iin didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Jakarta Barat, Depika Romadi, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jakarta Barat, Abdurahman Anwar. 

Kehadiran rombongan disambut jajaran panitia yang dipimpin Bendahara Panitia Turnamen, Kornelius Naibaho.

Pada kesempatan itu, panitia secara resmi mengumumkan berakhirnya masa pendaftaran peserta turnamen yang mendapat respons positif dari berbagai kalangan di Jakarta Barat.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyampaikan apresiasinya atas tingginya antusiasme masyarakat dan berbagai instansi yang berpartisipasi dalam ajang olahraga tersebut. 

Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi sarana kompetisi olahraga, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di wilayah Jakarta Barat.

“Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menyemarakkan peringatan lima abad Kota Jakarta. Kami berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kompetisi ini sebagai ajang mempererat persaudaraan,” ujar Iin.

Sementara itu, Bendahara Panitia, Kornelius Naibaho, mengungkapkan bahwa hingga penutupan pendaftaran tercatat 18 tim telah memastikan keikutsertaannya. 

Tim-tim tersebut berasal dari kategori masyarakat maupun instansi pemerintah dan lembaga lainnya.

Pada kategori tim masyarakat, peserta yang terdaftar yakni PESGAR FC, BONGKAR FC, PAMOS FC, Kalong FC, Leviathan FC, RDM FC, Keong FC, dan Porsekem FC.

Sedangkan pada kategori tim instansi, peserta yang akan berlaga terdiri atas DISHUB FC, PRAJA BARAT FC (Satpol PP Jakarta Barat), PN Jakarta Barat FC, BHAYANGKARA FC, Tim Wali Kota Jakarta Barat, Tim Bapas Jakarta Barat, Kodim 0503/Jakarta Barat, Tim All Teachers Jakarta Barat 2, KNJB FC, serta Tim BPN Jakarta Barat.

Kornelius menambahkan, sebagian besar peserta telah menyelesaikan seluruh administrasi pendaftaran. 

Namun, masih terdapat beberapa tim yang sedang dalam proses pelunasan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat 2026 merupakan inisiatif Tokoh Pemuda Jakarta Barat, H. Umar Abdul Aziz, yang bertujuan menghadirkan kompetisi olahraga yang sehat, kompetitif, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Selain menjadi ajang unjuk kemampuan di lapangan, turnamen ini diharapkan mampu mempererat hubungan antarwarga, komunitas, serta instansi di Jakarta Barat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menyambut peringatan 500 Tahun Kota Jakarta.

Daftar Peserta Turnamen Mini Soccer Piala Wali Kota Jakarta Barat 2026:

Kategori Tim Masyarakat

PESGAR FC

BONGKAR FC

PAMOS FC

Kalong FC

Leviathan FC

RDM FC 

Keong FC 

Porsekem FC

Kategori Tim Instansi

DISHUB FC

PRAJA BARAT FC / Satpol PP Jakarta Barat 

PN Jakarta Barat FC

BHAYANGKARA FC

Tim Wali Kota Jakarta Barat 

Tim Bapas Jakarta Barat 

Kodim 0503 Jakarta Barat

Tim All Teachers Jakarta Barat 2 

KNJB FC 

Tim BPN Jakarta Barat

Total peserta terdaftar: 18 tim yang akan berlaga memperebutkan Piala Wali Kota Jakarta Barat dalam rangka menyambut lima abad Kota Jakarta.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Rezi Dharmawan tersebut melibatkan personel Polres Metro Jakarta Barat, Sipropam, Bhabinkamtibmas, serta pengurus tempat ibadah. 

Adapun lokasi yang menjadi sasaran kegiatan antara lain Masjid Al Amanah Pesing Poglar Cengkareng, Vihara Vairocana Jelambar, Pura Chandra Praba Jelambar, Gereja GBI Sungai Jordan Taman Ratu Kebon Jeruk, serta TPU Basmol Kembangan.

Dengan semangat gotong royong, para personel bersama pengurus tempat ibadah melakukan pembersihan lingkungan, penataan area ibadah, hingga pemeliharaan fasilitas agar tetap bersih, nyaman, dan layak digunakan oleh masyarakat.

Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Rezi Dharmawan mengatakan bahwa kegiatan Bakti Religi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.

"Melalui kegiatan Bakti Religi ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kebersihan tempat ibadah adalah tanggung jawab bersama, dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai toleransi antarumat beragama," ujar AKBP Rezi Dharmawan, Jumat (12/6/2026).

Ia menambahkan bahwa semangat Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan kepedulian, kebersamaan, dan pelayanan yang humanis.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapat apresiasi dari para pengurus tempat ibadah serta masyarakat sekitar yang menyambut baik kehadiran personel Polres Metro Jakarta Barat dalam aksi sosial tersebut.

Ketua LSM Teropong Nusantara (Topantara) Maruli Gultom mengatakan syarat kualifikasi SKP dari badan usaha jasa konstruksi PT Bodiacs Karya Persada yang melaksanakan pekerjaan kontruksi pemeliharaan berkala rumah susun 16 (Cakung Barat), dengan nilai kontrak Rp9.945.997.225,-  (tanggal kontrak 31 Juli 2025) diduga telah melewati batas ketentuan (over limit), tidak sesuai dengan aturan standar pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia, khususnya pada pekerjaan konstruksi.

SKP dan kemampuan keuangan, mempedomani Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) No 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia, Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

SKP merupakan batas maksimal jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi dalam waktu yang bersamaan dengan penandatanganan kontrak pengadaan, dengan rumus SKP = 5 – P (dimana P adalah pekerjaan yang dikerjakan).

Berdasarkan data yang didapat, berikut data pekerjaan kontruksi PT Bodiacs Karya Persada tahun anggaran 2025 lalu;

1. Pekerjaan Pemasangan Pagar Panel Beton untuk Pengamanan Aset Tanah di Waduk Belibis, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara T.A. 2025 (tanggal kontrak 20 Maret 2025) KPA Dinas Sumber Daya Air Propinsi DKI Jakarta;

2. Pembangunan Saluran Jalan Anggrek, Jalan Tulip, dan Jalan Melati, Gg. Penganten, Kecamatan Kembangan (tanggal kontrak 21 Maret 2025) KPA Sudin Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat;

3. Peningkatan Jalan dan Saluran Lingkungan di RW 04, 08 dan 09 Kelurahan Cilincing (tanggal kontrak 17 April 2025) KPA Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukikiman Kota Jakarta Utara; 

4. Pemeliharaan Berkala Jalan/Jembatan/FO/Underpass di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Beton Rapid Setting Paket 15 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025) (tanggal kontrak 22 Mei 2025) KPA Dinas Bina Marga Propinsi DKI Jakarta;

5. Revitalisasi Rumah Pompa RW 09 Rawa Buaya (tanggal kontrak 4 Juni 2025) KPA Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Pusat;

6. Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Trotoar dan Saluran di Jalan Bendungan Jatiluhur dan Sekitarnya) (tanggal kontrak 8 Juli 2025) KPA Dinas Bina Marga Propinsi DKI Jakarta;

7. Pekerjaan Penyambungan Steel Sheet Pile Revitalisasi Rumah Pompa RW. 09 Rawa Buaya (tanggal kontrak 31 Juli 2025) KPA Sudin Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat; 

8. Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 16 (Cakung Barat) (tanggal kontrak 31 Juli 2025) KPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi DKI Jakarta;

Kata Maruli, pada dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran penyedia mencakup beberapa formulir data detail penyedia, termasuk formulir data pekerjaan yang sedang dilaksanakan semestinya di isi secara jujur oleh penyedia, harus di isi sebagai keterangan pernyataan peserta penyedia dan jangan sampai dipalsukan.

Oleh karena proses pemilihan paket pengadaan tersebut, diduga terjadi persekongkolan (KKN) yang berpotensi merugikan keuangan daerah, membuat LSM Topantara melaporkan PPK Dinas PRKP Propinsi DKI Jakarta dan penangungjawab PT Bodiacs Karya Persada ke Polda Metro Jaya.

[Redaktur: Alpredo Gultom] 

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Komitmen Sekolah dan Pemerintah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan serta Mewujudkan Sekolah Unggul” ini diikuti sekitar 200 peserta. Mereka terdiri atas komite sekolah, perwakilan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur, serta kepala sekolah dari Kecamatan Cipayung dan Ciracas.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko, Camat Cipayung Diman, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, Ketua Umum Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), para lurah se-Kecamatan Cipayung dan Ciracas, serta unsur pendidikan lainnya.

Dalam sambutannya, Kusmanto menegaskan pentingnya transparansi dan pemahaman yang sama terkait pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, sinergi antara sekolah, komite sekolah, dan orang tua menjadi faktor penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya mengajak kepala sekolah dan komite sekolah menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Lakukan sosialisasi secara masif, terbuka, dan mudah dipahami, khususnya mengenai jalur penerimaan, kuota, persyaratan, serta jadwal pendaftaran,” ujar Kusmanto.

Ia menjelaskan, kegiatan sinkronisasi dan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan komite sekolah dalam mendukung mutu pendidikan sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB.

Selain membahas sektor pendidikan, Kusmanto juga mengajak seluruh satuan pendidikan untuk berperan aktif dalam mendukung program pengelolaan lingkungan melalui pemilahan sampah dari sumbernya. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran lingkungan kepada generasi muda sejak dini.

“Kami meminta bantuan kepala sekolah dan guru untuk menyosialisasikan pentingnya memilah sampah kepada para murid, sehingga budaya pengelolaan sampah dapat tertanam sejak di bangku sekolah,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap terwujud sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membangun budaya peduli lingkungan di kalangan peserta didik.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kegiatan yang diselenggarakan melalui kolaborasi Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur dengan PT Kalbe Farma tersebut diisi dengan lomba senam dan menari kreasi yang diikuti peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 10 kecamatan di Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Wulandari menjelaskan bahwa rangkaian lomba telah berlangsung sejak 13 Mei hingga 3 Juni 2026. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional sekaligus menjadi wadah untuk mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Menurutnya, lomba senam dan tari kreasi tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak-anak, tetapi juga berperan dalam melatih kemampuan motorik, mengembangkan keterampilan, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun keceriaan dan kreativitas anak.

“Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat mengembangkan potensi diri sejak dini. Saya berharap kompetisi seperti Chil Go terus ditingkatkan karena anak-anak saat ini akan menjadi generasi penerus yang menentukan keberhasilan pembangunan menuju Indonesia Emas,” ujar Wulandari.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi daya ungkit dalam mencetak generasi yang sehat, kreatif, dan berdaya saing.

“Saya harapkan melalui lomba Chil Go ini mampu menjadi daya ungkit untuk menghasilkan calon-calon SDM unggul,” tuturnya.

Pada kategori lomba senam, PAUD Kecamatan Duren Sawit berhasil meraih juara pertama. Posisi juara kedua dan ketiga masing-masing diraih PAUD Kecamatan Makasar dan PAUD Kecamatan Cakung. Sementara itu, juara harapan 1, 2, dan 3 diraih oleh PAUD Kecamatan Pulogadung, PAUD Kecamatan Pasar Rebo, dan PAUD Kecamatan Kramat Jati.

Adapun pada lomba menari kreasi, PAUD Kecamatan Duren Sawit kembali meraih juara pertama. Juara kedua diraih PAUD Kecamatan Cipayung, sedangkan juara ketiga diraih PAUD Kecamatan Makasar. Untuk kategori juara harapan, PAUD Kecamatan Matraman meraih juara harapan 1, PAUD Kecamatan Jatinegara juara harapan 2, dan PAUD Kecamatan Ciracas juara harapan 3.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini, Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur berharap dapat terus mendorong lahirnya generasi anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter sebagai modal utama pembangunan bangsa di masa depan.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kehadiran Wali Kota disambut meriah oleh keluarga besar Hutasoit melalui tarian tor-tor, alunan musik gondang, serta prosesi penyematan kain ulos dan sortali sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan. Dalam kegiatan tersebut, Munjirin turut didampingi Kepala Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Timur, Nina Permata.

Pesta Partangiangan yang dihadiri keluarga besar Borsak Bimbinan Hutasoit dan boru dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pelestarian budaya Batak yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam sambutannya, Munjirin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Borsak Bimbinan Hutasoit. Ia menilai Pesta Bolon Partangiangan bukan sekadar tradisi budaya, tetapi juga bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, umur panjang, serta kebersamaan yang masih terjalin di tengah keluarga besar.

“Pesta Bolon Partangiangan mengajarkan kita tiga hal penting, yakni bersyukur atas hidup, menghormati leluhur, dan mempererat tali persaudaraan. Nilai-nilai inilah yang kita butuhkan untuk bersama-sama membangun Kota Jakarta Timur,” ujar Munjirin.

Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap warisan budaya yang terkandung dalam kegiatan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkarakter.

Munjirin juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi keluarga besar Hutasoit dalam menjaga tradisi dan identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai sarana mempererat hubungan antargenerasi sekaligus memperkaya khazanah budaya di Jakarta Timur.

Lebih lanjut, ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai kegiatan positif yang berorientasi pada pelestarian budaya dan penguatan persatuan masyarakat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, katanya, siap menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menciptakan lingkungan yang rukun, inklusif, dan berbudaya.

“Selamat berpesta, selamat menikmati gondang dan tor-tor bersama. Semoga keluarga besar ini selalu dalam lindungan Tuhan,” tutupnya.

Melalui Pesta Partangiangan 2026 ini, keluarga besar Borsak Bimbinan Hutasoit dan Boru se-Jabodetabek tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menjaga nilai-nilai budaya dan kebersamaan sebagai bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia.

[Redaktur: JP Sianturi]

Kepala Satuan Pelaksana (Satlak) Pendidikan Kecamatan Duren Sawit, Farida Farhah, mengatakan sebanyak 113 anak tidak sekolah di wilayah Duren Sawit telah menyatakan kesiapan untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Hal itu disampaikan Farida dalam pertemuan bersama 113 ATS beserta orang tua atau pendamping di Pusat Kegiatan Guru (PKG) Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Duren Sawit Kelik Sutanto, Bunda PAUD Duren Sawit Suci Kelik Sutanto, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Duren Sawit, para Kasi Kesra dari tujuh kelurahan, penilik PAUD, pengawas TK, serta perwakilan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Camat Duren Sawit Kelik Sutanto menegaskan pentingnya pendidikan sebagai bekal anak-anak dalam meraih cita-cita. Ia juga mendorong para ATS agar tetap memiliki semangat untuk kembali menempuh pendidikan.

“Semua instansi akan berkolaborasi mendukung dan memberikan layanan terbaik untuk ke-113 ATS,” kata Kelik.
Pada kesempatan yang sama, Farida memaparkan peta jalan penanganan ATS, termasuk landasan hukum Program Wajib Belajar 13 Tahun di DKI Jakarta.

Menurut dia, program tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Regulasi itu mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan selama 13 tahun yang mencakup enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, serta tiga hingga empat tahun sekolah menengah atas atau kejuruan.

“Setiap anak usia 6 sampai 21 tahun berhak memperoleh pendidikan gratis di sekolah negeri. Orang tua atau wali juga wajib menyekolahkan anak usia wajib belajar. Jika kewajiban tersebut diabaikan, terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan,” ujar Farida.

Ia menambahkan, komitmen tersebut diperkuat melalui Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur pemerataan dan perluasan akses pendidikan, termasuk bagi anak-anak yang putus sekolah.

Dalam penanganan ATS, Farida menjelaskan terdapat tiga strategi utama yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertama, pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi anak usia 6 hingga 21 tahun dari keluarga kurang mampu, termasuk ATS yang berkomitmen kembali bersekolah.

Kedua, penyediaan jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah Terbuka. Melalui program Kejar Paket A, B, dan C, anak-anak yang telah putus sekolah tetap dapat memperoleh ijazah setara dan melanjutkan pendidikan.

Ketiga, pembentukan tim penjangkauan terpadu yang melibatkan Dinas Pendidikan, pemerintah kelurahan, hingga pengurus RT dan RW untuk melakukan pendataan serta pendampingan langsung kepada ATS di lingkungan masyarakat.

Usai kegiatan, Farida mengungkapkan seluruh ATS yang hadir menyatakan kesediaannya untuk kembali mengenyam pendidikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 anak merupakan anak berkebutuhan khusus.

“Kami akan membantu mencarikan sekolah dan menentukan jenjang pendidikan yang sesuai bagi masing-masing anak,” katanya.

Farida menilai keberhasilan mengembalikan ATS ke bangku sekolah membutuhkan dukungan berbagai pihak. Di Kecamatan Duren Sawit, kolaborasi tersebut mulai terbangun dengan dukungan Baznas Bazis Jakarta Timur yang siap menjadi mitra dalam program penanganan ATS.

[Redaktur: JP Sianturi]

Jembatan tersebut sebelumnya mengalami amblas pada 14 April 2026 akibat kondisi struktur yang telah lapuk. Menyikapi hal itu, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur segera melakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi jembatan yang menjadi jalur alternatif penting bagi warga Ciracas dan Rambutan.

Dalam sambutannya, Fauzi menyampaikan apresiasi atas respons cepat jajaran Sudin Bina Marga Jakarta Timur yang berhasil menyelesaikan pekerjaan perbaikan jembatan.

“Hari ini kita bersyukur berkat kecepatan dan ketanggapan teman-teman dari Sudin Bina Marga Jakarta Timur atas selesainya pekerjaan jembatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi warga Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Rambutan,” ujar Fauzi.

Menurutnya, keberadaan Jembatan Pule sangat penting karena menjadi jalur alternatif yang paling dekat dan mudah diakses masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Karena itu, ia mengajak warga untuk turut menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Jembatan ini menjadi akses alternatif utama warga. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan ikut memelihara agar terus memberikan manfaat,” katanya.

Peresmian Jembatan Pule turut dihadiri Ketua MUI Kecamatan Ciracas KH Anwar Islam, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, Wakil Camat Ciracas Dadang Yudi Hartono, Sekretaris Camat Ciracas Rahma Edwina, serta para lurah se-Kecamatan Ciracas.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Benhard Hutajulu, menjelaskan bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai sejak 16 Mei 2026. Selain memperkuat struktur jembatan, pihaknya juga menaikkan elevasi jembatan setinggi 50 sentimeter guna memperlancar aliran air di bawahnya dan mengurangi risiko kerusakan akibat genangan maupun arus air.

Benhard mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kapasitas jembatan dengan tidak melintaskan kendaraan bertonase berat melalui jalur tersebut.

“Jalan ini merupakan jalan alternatif warga. Untuk kendaraan yang cukup berat, kami harapkan melintas melalui jalan utama seperti Jalan Tanah Merdeka atau jalur lainnya. Jembatan ini diperuntukkan bagi mobilitas warga yang bepergian antara Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Rambutan,” ujarnya.

Ketua RT 14 RW 10 Kelurahan Ciracas, Wahyudin, mewakili warga setempat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Sudin Bina Marga Jakarta Timur atas selesainya perbaikan Jembatan Pule.

Menurutnya, Jalan Pule merupakan jalur alternatif yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pada jam sibuk pagi hari ketika arus lalu lintas meningkat akibat aktivitas sekolah dan pekerjaan.

“Jalan Pule ini merupakan jalur alternatif warga yang sangat membantu saat kondisi lalu lintas padat di pagi hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Sudin Bina Marga. Warga juga siap ikut menjaga jembatan ini agar tetap bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Dengan kembali beroperasinya Jembatan Pule, diharapkan mobilitas warga antara Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Rambutan semakin lancar, aman, dan nyaman.

[Redaktur: JP Sianturi]