WahanaNews Jakarta.co - Kebijakan gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi yang menutup sementara 24 tambang di Jawa Barat sebagai sumber utama bahan material konstruksi bangunan dan kebutuhan kontruksi lainnya menimbulkan efek domino terhadap pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di DKI Jakarta.
Imbasnya, serapan anggaran APBD DKI Jakarta tahun ini hampir bisa dipastikan tak terserap optimal dan berdampak luas pada berbagai sektor baik penyerapan tenaga kerja buruh bangunan maupun peningkatan ekonomi kerakyatan.
Baca Juga:
Perkuat Sinergi Infrastruktur Pondok Pesantren, Kementerian PU Tandatangani Kesepakatan Bersama Tiga Kementerian
Dampak lain yang makin menguat dan meresahkan kalangan pengusaha/ kontraktor yakni kenaikan harga yang cukup signifikan menjadi potensi kerugian tersendiri.
Menanggapi fenomena tersebut, ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Jakarta Timur, Sutrisno Sianturi mengatakan pihaknya yang terhimpun dalam asosiasi kontraktor konstruksi telah berkirim surat ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Kami minta pak Gubernur Pramono Anung Arif menyikapi keadaan ini. Agar membuat kebijakan yang tidak merugikan para pihak. Sebab kami kontraktor terikat harga final dan tidak bisa menyesuaikan perubahan harga dari distributor," kata Sutrisno kepada awak media, Rabu (22/10).
Baca Juga:
Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025
Sutrisno mengatakan para pengusaha konstruksi khawatir tidak sanggup menyelesaikan kontraknya tepat waktu akibat terhambatnya rantai pasok bahan baku konstruksi/material bangunan yang selama ini didatangkan dari wilayah Jawa Barat.
Dia menguraikan, “Selain kerugian karena kenaikan harga oleh distributor, juga kesulitan mendapatkannya. Begitu juga kemungkinan resiko akibat keterlambatan akan berdampak kena pinalti denda. Dan yang paling mengerikan itu bisa terancam di black list,” jelasnya.
Kekhawatiran ini semakin nyata karena pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan tertulis kendala produksi dan kenaikan harga yang cukup memberatkan kalangan industri semen dari 7 produsen Beton dan Batu dari semua jenis,” jelas Sutrisno.
Mengutip info Indonesia, salinan dokumen resmi dari perusahaan PT Kokoh Inti Arebama Tbk yaitu salah satu perusahan yang memproduksi Readymix Jayamix by SCG yang menaikkan harga beton Rp Rp70 rb hingga Rp100rb/m3 terhitung 01 Oktober 2025.
Surat yang ditujukan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Dinas Bina Marga tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan atas perubahan harga tersebut sebagai penyesuaian biaya produksi, biaya angkut yang makin jauh dan potensi keterbatasan produksi.
Surat yang ditandatangani Surawit Rattanawaree sebagai Vise Predsident Direktor, tertanggal 03 Oktober 2025 tersebut juga ditembuskan ke Gubernur DKI Jakarta.
Menyikapi fenomena kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menutup sementara 24 tambang di Jawa Barat sebagai sumber utama bahan material konstruksi bangunan dan kebutuhan kontruksi lainnya untuk kawasan Jakarta Raya yang kini terdampak kritis, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiyansah menyarankan agar pemerintah pusat, baik kementerian teknis terkait maupun Menkonya ambil alih masalah ini.
Keadaan ini tidak boleh berlama lama, sebab sangat berdampak lebih luas. Disatu sisi Gubernur Dedy Mulyadi memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakatnya, sedangkan disisi lain berdampak buruk pada pembangunan daerah sekitarnya terutama Jakarta.
“Inilah gambaran buah otonomi daerah yang masing masing pihak ngotot pada kepentingannya. Sedangkan pemerintah pusat sering tidak serius menangani konflik antar daerah,” jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Parmono juga harus proaktif mencari solusi win win yang menguntungkan bagi semua pihak," pungkas Trubus.
[Redaktur: Alpredo]
