Jakarta.WAHANANEWS.CO – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran memberikan apresiasi tinggi atas inovasi Kartu Layanan Gratis (KLG) yang dijalankan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bagi sejumlah golongan masyarakat.
Program yang memungkinkan warga naik transportasi publik tanpa biaya ini dinilai sebagai langkah konkret menuju pemerataan layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat urban.
Baca Juga:
PLN dan KAI Sepakat Elektrifikasi Jalur Kereta Api, Dukung Transportasi Publik Ramah Lingkungan
MARTABAT menilai, kebijakan inklusif tersebut layak menjadi inspirasi bagi seluruh pemerintah daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur untuk menerapkan program serupa sesuai karakteristik wilayahnya.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa kebijakan transportasi publik gratis untuk kelompok tertentu bukan hanya bentuk keberpihakan sosial, tetapi juga simbol kemajuan tata kelola perkotaan yang berkeadilan.
“Kami melihat langkah Transjakarta ini sebagai wujud konkret dari pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program seperti ini seharusnya tidak berhenti di DKI Jakarta saja, tetapi ditiru oleh kota dan kabupaten lain di lingkup Jabodetabekjur,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Baca Juga:
Utang Whoosh Sentuh Rp 116 Triliun, Pemerintah Siapkan Jalan Keluar Tanpa Sentuh APBN
Menurut Tohom, perluasan kebijakan serupa ke daerah sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Cianjur akan menciptakan ekosistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
“Transportasi yang inklusif tidak hanya soal akses fisik, tetapi juga soal keberpihakan kebijakan. Saat masyarakat kecil terbantu, maka produktivitas ekonomi wilayah ikut meningkat,” ujarnya menambahkan.
Tohom menilai, kebijakan berbasis kepedulian sosial seperti ini juga mampu memperkuat solidaritas antarwilayah di kawasan aglomerasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah agar kebijakan sosial tidak berjalan terpisah dan tumpang tindih.
“Kalau semua Pemda di Jabodetabekjur memiliki semangat yang sama, mobilitas masyarakat akan semakin lancar, ekonomi kawasan meningkat, dan kemacetan dapat ditekan melalui peralihan ke transportasi publik,” jelasnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa kebijakan transportasi publik seperti KLG sejatinya adalah bagian dari strategi membangun kota inklusif—di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk bergerak, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan kota.
“Jakarta tidak bisa berdiri sendiri; mobilitas dan kehidupan ekonominya selalu beririsan dengan daerah-daerah penyangga. Karena itu, kebijakan seperti Kartu Layanan Gratis layak direplikasi dalam skala kawasan,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa program seperti KLG berpotensi menekan biaya hidup masyarakat sekaligus mendorong transisi menuju transportasi ramah lingkungan.
“Kebijakan transportasi publik gratis tidak hanya soal subsidi, tapi investasi sosial jangka panjang. Saat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda publik, kualitas udara membaik dan beban ekonomi keluarga menurun. Itu win-win solution,” ujar Tohom.
Sebelumnya, PT Transjakarta mencatat telah mendistribusikan 5.729 Kartu Layanan Gratis (KLG) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, serta menyiapkan 2.651 kartu tambahan untuk warga Jakarta Pusat.
KLG dapat digunakan untuk naik berbagai moda transportasi publik di Jakarta, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjabodetabek, secara gratis.
Program ini menyasar 15 golongan penerima manfaat, di antaranya penyandang disabilitas, lansia, veteran, pekerja bergaji UMP, dan pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
