WahanaNews Jakarta.co - Biaya perencanaan dan pengawasan proyek Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP-PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat 2025 diduga mark up sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan DKI Jakarta.
Hasil pemeriksaan detail hasil pemilihan penyedia barang/jasa pada situs lpse.jakarta.go.id diketahui Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, Jakarta Barat tahun 2025 melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan.
Baca Juga:
Diduga Korupsi Aset PTPN I: Kejati Sumut Geledah Kantor dan Beberapa Lokasi Terkait
Pembangunan kanopi pagu RUP Rp 154.578.592, biaya perencanaan Rp 54.208.000 (35,06%), biaya pengawasan Rp52.974.750 (34,27%). Pembangunan lapangan olahraga, pagu RUP Rp239.741.838, biaya perencanaan Rp54.208.000 (22,61%), biaya pengawasan Rp52.874.750 (22,09%).
Pengecatan epoxy pagu RUP Rp190.221.158, biaya perencanaan Rp30.128.000 (15,83%), biaya pengawasan Rp29.387.250 (15,44%). Pemeliharaan gedung kantor pagu RUP Rp749.725.251, biaya perencanaan Rp92.736.000 (12,36%), biaya pengawasan Rp 92.102.250 (12,28%).
Sementara penataan area danau biaya perencanaan hanya Rp54.208.000 (9,98%) dan biaya pengawasan Rp52.974.750 (9,76%) dari pagu RUP Rp542.622.868.
Baca Juga:
Mantan Wali Kota Semarang Hevearita Rahayu Divonis 5 Tahun Penjara
Dikutip dari beberapa sumber menyebutkan, persentase biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi bervariasi tergantung pada regulasi, jenis proyek, dan skala proyek, dengan rentang yang umumnya berkisar antara 2-18% untuk perencanaan dan 2-10% untuk pengawasan.
Banyak kalangan yg mengatakan biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing 22% sampai 35% tidak masuk akal, bahkan tidak sedikit yang menuding bahwa biaya perencanaan dan pengawasan tersebut diduga dijadikan bancakan oleh oknum pejabat UP PKB Kedaung Angke.
Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, Christianto saat dimintai konfirmasi melalui pesan whatsapp, Jumat (29/8) tentang peraturan apa yang dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan besaran biaya perencanaan dan pengawasan tidak bersedia menjawab.
