JAKARTA.WAHANANEWS.CO, Surabaya - Dalam satu dekade terakhir, layanan transportasi berbasis aplikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan Indonesia.
Di balik kemudahan akses dan efisiensi layanan yang ditawarkan oleh perusahaan seperti Gojek dan Grab, terdapat jutaan pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi tulang punggung sistem tersebut. Namun, hingga kini, status hukum para pengemudi ojol masih menjadi perdebatan: apakah mereka seharusnya dianggap mitra independen atau karyawan dengan hubungan kerja formal?
Baca Juga:
Penumpang Koma di Depan DPR, Maxim Angkat Bicara dan Blokir Akun Pengemudi
Pertanyaan ini tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan moral. Status “mitra” memberi keleluasaan bagi pengemudi untuk bekerja fleksibel, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian penghasilan dan perlindungan hukum yang lemah. Sebaliknya, status “karyawan” menjanjikan stabilitas dan jaminan sosial, tetapi menghilangkan fleksibilitas serta menambah beban biaya bagi perusahaan aplikasi.
Mencari “status ideal” bagi pengemudi ojol berarti mencari keseimbangan antara fleksibilitas ekonomi digital dan perlindungan sosial pekerja.
Status Mitra Independen: Fleksibel tapi Rentan
Baca Juga:
Polda Metro Jaya Beri Hadiah Rp500 Ribu ke Ojol yang Lapor Aksi Kriminal
Mayoritas pengemudi ojol di Indonesia saat ini berstatus sebagai mitra independen. Dalam perjanjian digital yang mereka setujui, hubungan kerja dijelaskan sebagai bentuk “kemitraan”, bukan hubungan kerja formal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Bagi sebagian besar pengemudi, status ini menawarkan kebebasan bekerja. Mereka bisa menentukan sendiri jam operasional, memilih area kerja, atau bahkan menolak pesanan tanpa takut sanksi administratif layaknya pegawai kantoran. Namun di balik fleksibilitas tersebut, terdapat persoalan besar yang sering diabaikan: minimnya perlindungan hak pekerja.
Karena tidak dianggap sebagai karyawan, pengemudi ojol tidak berhak atas upah minimum, tunjangan hari raya, pesangon, atau jaminan sosial yang lazim dimiliki pekerja formal. Banyak pengemudi mengeluh bahwa pendapatan mereka tidak menentu, sering kali menurun akibat kebijakan algoritma, potongan insentif, atau fluktuasi permintaan.
Status Karyawan: Stabil, tapi Kurang Fleksibel
Sebagian pihak mendorong agar pengemudi ojol diakui sebagai karyawan formal. Dengan status ini, perusahaan aplikasi berkewajiban memberikan hak-hak normatif seperti upah minimum, BPJS Ketenagakerjaan, cuti, dan pesangon. Pendekatan ini dipandang sebagai cara untuk meningkatkan keadilan sosial dan keamanan kerja bagi jutaan pengemudi.
Namun, perubahan status ini bukan tanpa risiko. Dari sisi perusahaan, menjadikan seluruh pengemudi sebagai karyawan penuh akan menimbulkan beban biaya yang sangat besar. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan model bisnis dan bahkan menurunkan daya saing. Selain itu, sistem kerja formal akan menghapus kebebasan waktu kerja yang menjadi daya tarik utama bagi banyak pengemudi.
Perspektif Sosial dan Hukum
Permasalahan status pengemudi ojol juga menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Istilah “kemitraan” yang digunakan dalam kontrak aplikasi belum memiliki padanan yang kuat dalam regulasi. Akibatnya, banyak kasus sengketa hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan berakhir tidak jelas.
Dalam konteks inilah, urgensi pembentukan kerangka hukum baru untuk pekerjaan berbasis platform menjadi semakin mendesak. Pemerintah perlu mengakui bahwa munculnya jenis pekerjaan digital seperti ojol, kurir, atau freelancer online memerlukan definisi hukum baru yang tidak sekadar hitam putih antara karyawan dan mitra.
Model Hybrid: Jalan Tengah yang Realistis
Melihat kompleksitas persoalan di atas, pendekatan yang paling ideal bagi Indonesia tampaknya adalah model hybrid, yaitu status kerja yang menggabungkan unsur fleksibilitas mitra dan perlindungan dasar karyawan.
Dalam model ini, pengemudi tetap dianggap mitra independen, namun memperoleh perlindungan minimum yang diatur negara dan difasilitasi oleh platform. Beberapa poin kuncinya meliputi:
1. Asuransi dan jaminan sosial wajib bagi setiap pengemudi.
2. Transparansi pendapatan dan algoritma.
3. Skema insentif berbasis kinerja.
4. Kebebasan memilih status kerja.
5. Pengawasan oleh pemerintah terhadap praktik kemitraan digital.
Penutup: Membangun Keadilan di Era Ekonomi Digital
Isu status pengemudi ojek online bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut arah kebijakan ketenagakerjaan Indonesia di masa depan. Model hybrid yang menggabungkan fleksibilitas dan perlindungan adalah kompromi yang paling realistis.
Ke depan, pemerintah perlu merumuskan regulasi pekerjaan platform yang jelas dan adil, sementara perusahaan aplikasi harus menunjukkan tanggung jawab sosial dengan memberikan perlindungan dasar dan transparansi sistem. Jika ketiganya—negara, perusahaan, dan pengemudi—mau duduk bersama, maka status ideal pengemudi ojol bukan lagi sekadar perdebatan, melainkan cerminan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkeadaban.
[Redaktur: Robert]
