Jakarta.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang menghibahkan lahan seluas ±31,3 hektare di kawasan Meikarta untuk mendukung Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah.
Organisasi relawan ini menilai kontribusi tersebut tidak hanya mempercepat penyediaan hunian, tetapi juga memperkuat fondasi pengembangan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur menuju kota global yang terintegrasi.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta merupakan kunci dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional.
“Hibah lahan dari Lippo Group ini adalah contoh konkret kolaborasi strategis yang tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membangun struktur kota masa depan yang lebih modern dan terencana,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Menurut Tohom, kawasan Cikarang yang menjadi lokasi hibah memiliki posisi strategis dalam koridor timur Jakarta yang selama ini berkembang sebagai pusat industri, hunian, dan ekonomi baru.
Baca Juga:
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Bogor Diproyeksikan Jadi Daerah Percontohan Perumahan Rakyat
Ia menilai, pemanfaatan lahan di Meikarta untuk program perumahan akan memperkuat konektivitas serta keseimbangan pembangunan antarwilayah di Jabodetabekjur.
“Ketika hunian dibangun dekat dengan pusat ekonomi dan industri, maka akan tercipta efisiensi mobilitas, penurunan biaya logistik rumah tangga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah prinsip dasar kota global yang sedang kita tuju,” katanya.
Tohom juga menyoroti capaian kinerja LPCK yang berhasil bangkit dari kerugian menjadi laba sebagai indikator meningkatnya kepercayaan pasar terhadap sektor properti.
Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum tepat bagi sektor swasta untuk lebih agresif mendukung agenda pembangunan nasional.
“Transformasi kinerja Lippo Cikarang menunjukkan bahwa sektor properti memiliki daya tahan dan potensi besar. Ketika perusahaan dalam kondisi sehat, kontribusi terhadap program strategis pemerintah seperti 3 Juta Rumah tentu akan semakin optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tohom menilai bahwa pengembangan kawasan Meikarta sebagai bagian dari kota mandiri terintegrasi sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitar Jakarta.
Ia menyebut konsep aglomerasi sebagai solusi untuk mengurangi tekanan di pusat ibu kota sekaligus menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata.
“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada Jakarta sebagai single core. Aglomerasi Jabodetabekjur harus menjadi multi-core city dengan pusat-pusat ekonomi baru yang saling terhubung. Di sinilah proyek-proyek seperti ini memainkan peran penting,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan bahwa hibah lahan ini memiliki nilai strategis jangka panjang dalam membentuk ekosistem perkotaan yang inklusif dan berdaya saing global.
Ia menekankan pentingnya pengawasan agar pengembangan kawasan tetap sesuai dengan prinsip tata ruang berkelanjutan.
“Program ini harus dikawal agar tidak hanya mengejar kuantitas rumah, tetapi juga kualitas lingkungan, akses transportasi, serta integrasi dengan infrastruktur publik lainnya. Kota global itu tidak hanya soal gedung tinggi, tetapi juga soal livability dan sustainability,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur bagi kolaborasi serupa di masa depan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap arah pembangunan Indonesia.
“Jika kolaborasi seperti ini konsisten, maka Indonesia tidak hanya mampu menyelesaikan masalah perumahan, tetapi juga melompat menjadi pemain utama dalam pengembangan kawasan urban modern di tingkat global,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
