Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menilai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong ibu kota masuk jajaran 50 kota global dunia tidak dapat dilepaskan dari penguatan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
MARTABAT menegaskan, integrasi Jakarta dengan wilayah penyangga merupakan prasyarat utama agar transformasi kota berjalan berkelanjutan dan berdampak nasional, sejalan dengan visi pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai PSEL Bekasi Raya Solusi Konkret Atasi Krisis Sampah
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa target Jakarta menembus 50 besar kota global dunia pada 2029 hanya akan tercapai apabila pembangunan Jakarta ditempatkan sebagai pusat ekosistem kawasan aglomerasi, bukan berdiri sendiri.
“Jakarta adalah jantung ekonomi nasional, tetapi denyutnya berasal dari Jabodetabekjur. Tanpa integrasi kawasan, peringkat global hanya akan menjadi angka, bukan kekuatan riil,” ujar Tohom, Jumat (13/2/2026).
Menurut Tohom, tiga pilar yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung—infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekosistem bisnis yang kredibel—harus dirancang lintas wilayah.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Soroti Peran KEK Sei Mangkei dalam Serapan Tenaga Kerja
Ia menilai keberhasilan Jakarta menarik investasi hingga US$16,9 miliar pada 2025 menjadi sinyal positif, namun tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat investasi tersebut menyebar ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur.
“Investor global melihat Jabodetabekjur sebagai satu kesatuan metropolitan. Mereka tidak hanya bertanya tentang Jakarta, tetapi juga konektivitas, logistik, hunian pekerja, hingga mitigasi banjir kawasan,” kata Tohom.
Ia menyoroti pengembangan transportasi publik terintegrasi seperti Transjabodetabek sebagai contoh konkret pendekatan aglomerasi yang tepat.
Menurutnya, konektivitas Blok M dengan wilayah penyangga dan Bandara Soekarno-Hatta bukan hanya soal mobilitas warga, tetapi fondasi produktivitas kawasan metropolitan.
“Transportasi murah dan cepat akan menurunkan biaya ekonomi kawasan. Inilah faktor yang membuat kota-kota global unggul,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengungkapkan bahwa isu klasik seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara administratif per daerah.
Ia mendorong adanya tata kelola aglomerasi yang kuat, terkoordinasi, dan memiliki payung kebijakan nasional.
“Jakarta jangan sampai menanggung beban sendiri. Pengendalian banjir, tata ruang, dan pertumbuhan ekonomi harus dirancang berbasis ekosistem Jabodetabekjur,” tegasnya.
Tohom juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta menghidupkan agenda ekonomi dan budaya menjelang hari besar keagamaan.
Menurutnya, aktivitas tersebut akan berdampak lebih besar jika dirancang sebagai agenda metropolitan, sehingga mendorong perputaran ekonomi lintas daerah penyangga.
Menutup pernyataannya, Tohom menegaskan bahwa keberhasilan Jakarta sebagai kota global akan menjadi etalase keberhasilan kepemimpinan nasional Prabowo–Gibran.
“Jakarta Kota Global bukan tujuan akhir. Tujuan besarnya adalah menjadikan Jabodetabekjur sebagai pusat pertumbuhan kelas dunia yang adil, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
