“Pendekatan pembiayaan harus regional. Creative financing yang dibangun BUMD harus mampu menjangkau proyek-proyek di kawasan aglomerasi, bukan hanya di dalam batas administratif Jakarta,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan peran BUMD harus diselaraskan dengan desain besar pembangunan Jabodetabekjur sebagai satu kesatuan ekonomi.
Baca Juga:
KUHP Baru: Tak Hanya Direksi, Penerima Manfaat Juga Bisa Dijerat Pidana
“Konsep aglomerasi bukan sekadar wacana tata ruang, tetapi strategi ekonomi. BUMD harus menjadi aktor utama dalam mengintegrasikan pasar, infrastruktur, dan layanan publik di kawasan ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset BUMD, seperti pengembangan properti, transportasi, hingga pengolahan pangan, yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan baru di wilayah penyangga Jakarta.
“Jika dikelola dengan pendekatan regional, aset-aset BUMD bisa menjadi new growth engine bagi Jabodetabekjur. Ini akan menciptakan efek berganda bagi ekonomi nasional,” ujarnya.
Baca Juga:
Jubel Simanungkalit Dilantik Menjadi Direktur PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli
Tohom mengungkapkan bahwa ke depan, BUMD harus mengadopsi pola pikir kolaboratif dan lintas batas, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional yang mendorong konektivitas dan pemerataan.
“BUMD Jakarta harus naik kelas, dari entitas daerah menjadi pemain regional bahkan nasional. Inilah esensi dari Jakarta sebagai global city dalam konteks Indonesia,” tutupnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
