Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran merespons positif rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Sistem Tata Air di kawasan Fatmawati–Jalan H Nawi Raya hingga akhir 2026.
Proyek tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang selaras dengan agenda penataan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur, khususnya dalam mengatasi persoalan genangan yang bersifat lintas wilayah dan berdampak pada mobilitas serta aktivitas ekonomi.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Patimban Industrial Estate Jadi Motor Baru Aglomerasi Jawa Barat
Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai pembangunan sistem tata air tersebut mencerminkan pendekatan jangka panjang yang dibutuhkan kawasan metropolitan.
Menurutnya, genangan dan banjir di titik-titik strategis Jakarta Selatan tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah lokal semata, melainkan bagian dari tantangan tata kelola aglomerasi yang saling terhubung.
“Proyek tata air Fatmawati ini menunjukkan arah kebijakan yang tepat, karena menyentuh akar persoalan, yakni konektivitas aliran air antarwilayah. Ini sejalan dengan visi pembangunan Prabowo–Gibran yang menempatkan penataan aglomerasi sebagai fondasi ketahanan kota,” ujar Tohom, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Tata Kelola Udara Modern Lewat Deteksi Emisi Industri Terintegrasi di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur
Ia menjelaskan, pengalihan debit air dari Kali Krukut ke Kali Grogol melalui saluran bawah tanah merupakan contoh solusi teknis yang adaptif terhadap keterbatasan ruang kota.
Pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi risiko genangan tanpa harus melakukan pembongkaran besar yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi warga secara ekstrem.
Tohom menambahkan, proyek yang dikerjakan dengan metode pipe jacking itu juga mencerminkan upaya modernisasi infrastruktur perkotaan.
Menurutnya, tantangan utama kota-kota di kawasan Jabodetabekjur bukan hanya kepadatan penduduk, tetapi juga bagaimana infrastruktur lama ditingkatkan agar mampu menghadapi perubahan iklim dan intensitas hujan yang semakin tinggi.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan sistem tata air di Fatmawati harus menjadi model kolaborasi lintas daerah.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota penyangga, serta pemerintah pusat agar manfaat proyek tidak berhenti di satu titik wilayah saja.
“Penataan aglomerasi membutuhkan kesatuan visi. Jika Jakarta memperbaiki tata airnya tanpa disambungkan dengan kebijakan di Bodetabek dan Cianjur, maka dampaknya tidak akan optimal. Karena itu, proyek seperti ini perlu dibaca sebagai bagian dari sistem besar Jabodetabekjur,” kata Tohom.
Ia juga mendorong agar selama proses pembangunan hingga 2026, pemerintah daerah tetap mengedepankan komunikasi publik dan manajemen lalu lintas yang adaptif.
Dengan begitu, masyarakat dapat memahami bahwa ketidaknyamanan sementara merupakan investasi untuk solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
MARTABAT Prabowo–Gibran memandang proyek tata air Fatmawati sebagai simbol pergeseran paradigma pembangunan perkotaan, menuju tata kelola aglomerasi yang terintegrasi, tangguh, dan berorientasi masa depan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
