WahanaNews-Jakarta | Presiden RI Joko Widodo mengatakan dua kunci utama dalam mendorong perekonomian dalam negeri adalah dengan hilirisasi industri dan transisi energi hijau. Untuk itu, PLN siap memasok listrik andal untuk menjawab tantangan ini.
Presiden mengatakan hilirisasi industri menjadi kunci pertumbuhan ekonomi karena memberikan nilai tambah pada produk dalam negeri. Hal tersebut perlu didukung dengan pasokan energi hijau yang murah untuk menciptakan ekosistem industri yang kuat.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Konsumen Percayakan Perbaikan dan Pemasangan Instalasi Listrik pada Ahlinya
“Saya sudah minta strategi hilirisasi ini harus dibuat sebuah ekosistem besar yang didukung oleh energi hijau yang murah. Ini akan menjadi produk premium kita. Kita akan bersaing dengan negara-negara lain,” ungkapnya.
Presiden mencontohkan hilirisasi industri dengan dukungan energi hijau yang berlangsung di Maluku Utara dan Sulawesi mampu mendorong perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonominya Maluku Utara tumbuh hingga 27 persen dan Sulawesi 8,24 persen secara umum.
“Kalau semua provinsi melakukan hilirisasi-industrialisasi, inilah reformasi struktural riil yang ingin kita lakukan. Mengubah undang-undangnya di hulu, kemudian mengimplementasikannya di pelaksanaan,” tambahnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS: Musim Hujan, Masyarakat Diminta Hindari Berteduh Dekat Instalasi Listrik
Presiden yakin bahwa harga energi hijau ke depan akan semakin murah dan kompetitif dibanding dengan energi fosil. Hal ini perlu terus didorong agar sinergi dengan sektor industri bisa terrealisasi.
“Karena yang namanya hidro power mestinya, misalnya di Sungai Kayan, hitungan saya bisa mencapai harga Rp 2-4 sen per kWh, jauh di bawah batu bara. Kalau sungai yang lain juga kita lakukan hal yang sama, inilah sebenarnya kekuatan besar kita,” jelas Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam menghadapi ketidakpastian situasi setelah pandemi, salah satu kunci keberhasilan kita menjaga resiliensi ekonomi adalah dengan mengkoordinasikan sektor fiskal, moneter, dengan sektor riil.
