KABUPATEN Toba merupakan daerah yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan warisan sejarah, dimana semestinya harus menjadi panutan dalam menerapkan demokrasi yang sehat dan inklusif.
Namun, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba belakangan ini menjadi sorotan tajam. Banyak pihak, terutama kalangan pemuda, merasa prihatin dengan berbagai kekurangan yang mencemari proses demokrasi di wilayah tersebut.
Baca Juga:
Debat Terakhir Pilgub Sultra 2024 Fokus pada Isu Lingkungan
Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pemilu hingga pengelolaan anggaran yang dipertanyakan. Salah satu isu krusial adalah minimnya kegiatan debat publik, yang hanya dilakukan satu kali sepanjang masa kampanye.
Langkah ini dinilai sangat mengecewakan, terutama karena daerah lain berhasil menggelar dua hingga tiga kali debat, memberikan masyarakat lebih banyak kesempatan untuk memahami visi dan misi para calon.
Ironisnya, debat tersebut digelar di Medan, bukan di kawasan Toba, sehingga menimbulkan kritik bahwa KPU Toba tidak cukup memahami kebutuhan masyarakat lokal.
Baca Juga:
KPU Labura Gelar Simulasi Pilkada 2024
Selain itu, lemahnya komunikasi antara KPU dan masyarakat memperburuk situasi. Banyak pemuda merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pemilu, padahal mereka adalah agen perubahan dan penerus demokrasi di masa depan. Kondisi ini semakin mempertegas pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap kinerja KPU Toba.
KPU seharusnya menjadi lembaga yang menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Namun, jika berbagai permasalahan ini terus diabaikan, potensi menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang semakin besar. Pemuda menyerukan adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja KPU Toba, menuntut transparansi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh partisipasi pemilih, tetapi juga oleh kredibilitas penyelenggara. Jika KPU Toba tidak segera berbenah, maka masa depan demokrasi di wilayah ini akan berada dalam ancaman serius. Sebagai generasi penerus, pemuda menegaskan bahwa suara mereka harus didengar, karena tanpa partisipasi aktif mereka, Toba berisiko kehilangan arah dalam perjalanan demokrasinya.
Jika demokrasi ingin tetap hidup di Toba, KPU harus segera berbenah. Sebagai penjaga demokrasi, lembaga ini perlu mendengarkan aspirasi pemuda dan memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat. Pemuda adalah masa depan Toba jika kepercayaan mereka terus memudar, maka ancaman bagi demokrasi di daerah ini menjadi semakin nyata.
[Penulis: Fernando Simanjuntak]
Kabid Akspel cabang GMKI Jakarta dan anak rantau dari Kabupaten Toba
