WahanaNews Jakarta.co - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah menuai sorotan tajam di tengah lonjakan anggaran yang signifikan. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) PB HMI mempertanyakan efektivitas serta transparansi penggunaan anggaran yang kini mencapai ratusan triliun rupiah.
Pemerintah diketahui terus meningkatkan alokasi dana MBG, dari sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025 menjadi Rp99 triliun, bahkan ditargetkan melonjak hingga Rp335 triliun pada 2026. Kenaikan ini memicu kekhawatiran berbagai pihak terkait arah kebijakan serta dampaknya terhadap penanganan masalah gizi nasional.
Baca Juga:
Di Balik Pemborosan MBG: Siapa Untung Besar?
Sekretaris Direktur LEMI PB HMI, Raihan, menilai besarnya anggaran tidak secara otomatis menjamin keberhasilan program. “Yang lebih penting adalah desain kebijakan dan sistem pengawasannya. Tanpa itu, anggaran besar berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, LEMI PB HMI juga menyoroti prioritas belanja pemerintah. Di tengah kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, alokasi besar untuk MBG dinilai berisiko menggeser fokus pembangunan yang lebih strategis.
Dalam implementasinya, anggaran MBG ditetapkan sekitar Rp15.000 per anak per hari. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan hanya sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 yang digunakan untuk bahan makanan, sementara sisanya dialokasikan untuk biaya operasional dan distribusi.
Baca Juga:
Tak untuk Semua, Program MBG Diminta Fokus pada Anak yang Butuh Gizi
“Jika hanya sebagian kecil dari anggaran yang benar-benar digunakan untuk bahan makanan, maka struktur biaya dan efektivitasnya patut dipertanyakan,” kata Raihan, mengutip pandangan ekonom kebijakan publik.
Kritik juga diarahkan pada rencana pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut dinilai terburu-buru dan kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Jika satu unit motor dihargai sekitar Rp42 juta, maka total anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai triliunan rupiah. Dana sebesar itu seharusnya lebih prioritas untuk pemenuhan bahan pangan,” ujarnya.
Raihan juga menyoroti dugaan penggunaan metode penunjukan langsung dalam proses pengadaan tersebut. Menurutnya, mekanisme tersebut rentan terhadap praktik kolusi serta berpotensi menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif.
“Metode seperti ini harus diawasi secara ketat agar tidak membuka celah penyimpangan,” kata dia.
LEMI PB HMI pun mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk memastikan transparansi, efisiensi, serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.
[Redaktur: JP Sianturi]
