Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus memperkuat berbagai program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
Organisasi tersebut menilai kebijakan tersebut merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja di tengah perubahan dunia kerja yang berlangsung sangat cepat.
Baca Juga:
Kunjungan Maruli Simanjuntak ke Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Perkuat Kawasan Otorita Danau Toba
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan peningkatan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas pembangunan karena kualitas SDM akan menentukan kemampuan Indonesia bersaing di era ekonomi digital dan industri berbasis teknologi.
“Di tengah persaingan global yang semakin ketat, daerah yang mampu melahirkan tenaga kerja terampil akan menjadi pemenang. Karena itu program pelatihan kerja seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan selama puluhan tahun ke depan,” kata Tohom, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, pendekatan Mobile Training Unit (MTU) yang menghadirkan pelatihan langsung ke lingkungan masyarakat merupakan terobosan yang mampu memperluas akses pelatihan bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit menjangkau balai latihan kerja formal.
Baca Juga:
BP BUMN Siapkan Digitalisasi Ekspor SDA, MARTABAT Prabowo-Gibran: Arah Baru Kedaulatan Ekonomi
Ia menilai konsep jemput bola tersebut mampu mengurangi hambatan ekonomi dan geografis sehingga semakin banyak warga dapat meningkatkan kompetensinya tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari dalam waktu lama.
“Pembangunan tidak boleh hanya menghadirkan infrastruktur fisik. Pembangunan juga harus menghadirkan infrastruktur sumber daya manusia. Ketika pelatihan hadir langsung ke lingkungan warga, maka pemerintah sedang membangun fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah,” ujarnya.
Tohom menilai langkah Disnakertransgi DKI Jakarta yang mulai memperbanyak pelatihan di bidang digital seperti content creator, digital marketing, video editor, dan desain grafis menunjukkan kemampuan pemerintah membaca kebutuhan pasar tenaga kerja masa depan.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja lima hingga sepuluh tahun mendatang akan semakin didominasi sektor ekonomi digital, kecerdasan buatan, industri kreatif, dan layanan berbasis teknologi sehingga kurikulum pelatihan harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman.
“Banyak pekerjaan konvensional akan mengalami transformasi. Karena itu masyarakat harus dibekali kemampuan baru agar tidak tertinggal. Reskilling dan upskilling akan menjadi kebutuhan sepanjang hayat bagi tenaga kerja Indonesia,” katanya.
Ia juga mengapresiasi pemberian sertifikasi kompetensi kepada peserta pelatihan karena dapat meningkatkan daya saing pencari kerja sekaligus memberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai kualitas tenaga kerja yang direkrut.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan program peningkatan keterampilan tenaga kerja seperti yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur yang saat ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, konsep aglomerasi tidak hanya berbicara mengenai integrasi transportasi, konektivitas wilayah, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan integrasi pengembangan sumber daya manusia agar kebutuhan tenaga kerja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur dapat dipenuhi secara merata.
“Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur membutuhkan jutaan tenaga kerja dengan kompetensi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan industri modern. Karena itu pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar harus menjadi agenda bersama seluruh pemerintah daerah di kawasan aglomerasi agar tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang saling mendukung,” kata Tohom.
Ia menilai keberadaan pelatihan digital, sertifikasi kompetensi, dan program magang yang terhubung dengan dunia usaha akan membantu menciptakan mobilitas tenaga kerja yang lebih sehat dan produktif di kawasan Jabodetabekjur.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja baru melalui sektor usaha kreatif dan ekonomi digital.
Menurut Tohom, keberhasilan pembangunan kawasan aglomerasi pada akhirnya akan ditentukan oleh kualitas manusianya.
Infrastruktur modern, jaringan transportasi terintegrasi, maupun kawasan bisnis baru tidak akan menghasilkan manfaat maksimal apabila tidak didukung tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Jika pengembangan SDM dilakukan secara terintegrasi di seluruh kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, maka kawasan ini berpotensi menjadi pusat ekonomi, teknologi, dan inovasi terbesar di Asia Tenggara. Kuncinya adalah memastikan kualitas manusianya tumbuh secepat pembangunan infrastrukturnya,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan dapat terus diperkuat sehingga tercipta rantai pengembangan SDM yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan pasar kerja masa depan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) memperkuat berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan warga sesuai kebutuhan industri.
Program tersebut mencakup Mobile Training Unit (MTU), penguatan pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), sertifikasi kompetensi BNSP, pengembangan pelatihan digital, serta perluasan program magang melalui kerja sama dengan perusahaan swasta dan BUMD.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
