WahanaNews Jakarta.co - Videotron outdoor milik Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan, kini telah mulai dilakukan perbaikan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (7/2/2026), layar videotron tersebut terlihat tidak menyala seperti biasanya. Sebuah steger besi tampak berdiri tepat di depan layar, yang diduga digunakan sebagai penunjang proses perbaikan pada komponen videotron.
Baca Juga:
KPK Mulai Penyidikan Sudewo, Buka Peluang Panggil Anggota DPR Komisi V
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti bagian mana yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan videotron tersebut tidak berfungsi dalam beberapa waktu terakhir. Pihak pengelola juga belum memberikan keterangan resmi terkait jenis kerusakan maupun estimasi waktu penyelesaian perbaikan.
Wahananews.co masih berupaya mengonfirmasi informasi tersebut kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur guna memperoleh keterangan lebih lanjut.
Menanggapi kondisi Videotron Outdoor milik Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang sempat mengalami gangguan teknis meski baru beroperasi sekitar dua bulan, ketua LSM-PPI, Ferdy, menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh mulai proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
Baca Juga:
Bambang Hadi Waluyo Beberkan Rasa Takut terhadap Eks Stafsus Nadiem
Ferdy menyoroti bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga menjamin kualitas, ketahanan, serta manfaat jangka panjang bagi pelayanan publik.
Fakta bahwa videotron dengan nilai anggaran lebih dari Rp 4,5 miliar tersebut sudah menunjukkan kerusakan dalam waktu singkat patut menjadi alarm bagi Pemkot Jakarta Timur.
“Kerusakan dini pada aset publik bernilai miliaran rupiah menimbulkan dugaan adanya persoalan dalam penyusunan spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, maupun pengawasan pelaksanaan proyek,” ujar Ferdy dalam keterangannya.
Ferdy juga menekankan bahwa meskipun proyek tersebut dilaksanakan melalui mekanisme E-Purchasing dan disertai jaminan garansi, hal itu tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pejabat terkait untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang dipersyaratkan.
Menurut Ferdy, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu membuka informasi secara transparan kepada publik terkait penyebab kerusakan, bagian komponen yang bermasalah, serta langkah korektif yang diambil. Selain itu, audit teknis dan administrasi dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran daerah.
“APBD merupakan uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi manfaat maupun kualitas. Jika ditemukan kelalaian atau penyimpangan, maka harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum,” tegas tegas Ferdy.
Sebelumnya diberitakan, Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara optimal, dengan mengedepankan nilai terbaik atas setiap anggaran yang dibelanjakan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Videotron Outdoor Tahun Anggaran 2025 yang dipasang di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Proyek tersebut dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia E-Purchasing.
Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi videotron tersebut tampak belum berfungsi secara optimal. Terlihat adanya garis hitam vertikal dengan lebar kurang lebih 20 sentimeter di sisi kiri dan kanan layar. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya komponen videotron yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Padahal, videotron outdoor tersebut diketahui baru beroperasi sekitar dua bulan setelah dinyatakan selesai dikerjakan pada Desember 2025.
Sebagai informasi, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan videotron outdoor tersebut mencapai Rp 4.538.314.906. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025.
[Redaktur: Alpredo]
