“Soal skemanya seperti apa, nanti kita diskusikan dengan Kementerian Koperasi. Mereka yang bisa memberikan penilaian utuh terhadap kondisi tiap koperasi. Peran JMSI adalah menjembatani dan menjaga komunikasi agar prosesnya berjalan,” katanya.
Ia berharap, langkah ini dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerintah membangun kekuatan ekonomi dari bawah, bukan hanya lewat koperasi baru, tetapi juga dengan memperkuat koperasi yang telah tumbuh di masyarakat.
Baca Juga:
Serahkan Akta Notaris dan SK Badan Hukum kepada 16 KKMP, Berni Dhey: Langkah Penting Memperkuat Gerakan KMP
Sementara itu, Ketua Harian JMSI Ari Rahman menambahkan kerja sama JMSI dengan Kementerian Koperasi tidak hanya berhenti pada aspek publikasi program pemerintah.
Menurut Ari, terdapat sejumlah arahan yang telah dibahas bersama Kementerian Koperasi, termasuk kemungkinan pembentukan koperasi pusat JMSI dan penguatan koperasi anggota di daerah.
“Namanya ekonomi kerakyatan, tentu arahnya bukan hanya publikasi. Ada pembahasan kerja sama publikasi, pembentukan koperasi pusat, dan juga kemungkinan mengintegrasikan koperasi JMSI daerah agar mendapat pembinaan,” ujarnya.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Imbau Koperasi Desa Merah Putih Alokasikan Dana untuk Bangun Bank Sampah
Ia menyebut, salah satu opsi pembinaan yang dinilai lebih efektif adalah melalui skema sekolah koperasi, sehingga pengelola koperasi tidak hanya dibantu secara administratif, tetapi juga diperkuat dari sisi kapasitas sumber daya manusia.
Sebelumnya, JMSI telah menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Kementerian Koperasi dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan pengurus JMSI dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta Selatan, 21 Januari 2026 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Ferry menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan produktivitas nasional, dan menyerap tenaga kerja, khususnya di desa dan kelurahan.
