"Kita harus perangi bersama TPPO oleh oknum pebisnis hitam. Kemarin saya berkoordinasi dengan BIN dan BAIS ada agen yang ingin merekrut WNI untuk pekerjaan ilegal seperti operator judi online atau bahkan lebih buruk lagi menjadi pekerja seks," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Qriz Pratama mengatakan kegiatan sosialisasi dan pencanangan desa binaan imigrasi dilakukan dalam bentuk diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan terkait di kewilayahan.
Baca Juga:
Komnas HAM Apresiasi Pemindahan Terpidana Mati Mary Jane ke Filipina
Menurut dia, Desa Binaan Imigrasi merupakan program dari Direktorat Intelijen Keimigrasian yang akan dilaksanakan di beberapa kota dan provinsi di Indonesia, khususnya desa-desa yang sulit mengakses keimigrasian dan desa kantong pekerja migran Indonesia.
Qriz menjelaskan fokus Desa Binaan Imigrasi adalah memberikan kemudahan mendapatkan akses informasi terkait pembuatan paspor yang melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi dan sebagai upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian.
"Khususnya calon PMI untuk mencegah non prosedural dan mencegah masyarakat menjadi korban TPPO. Kami melaksanakan kegiatan ini untuk mengajak seluruh perangkat kecamatan dan kelurahan ataupun pihak sekolah di wilayah Jakarta Utara untuk menjadi kepanjangan tangan Imigrasi Jakarta Utara untuk meminimalisir praktek TPPO," kata Qriz.
Baca Juga:
Polresta Barelang Tangkap Tersangka TPPO dan Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal Melalui Pelabuhan Internasional Batam
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
