Harry mendorong agar Pemkot Jakarta Timur (Jaktim) segera mengevaluasi perizinan secara terbuka sesuai prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik termasuk terhadap bangunan PGC serta membuat sejumlah kajian yang melibatkan masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik.
Tak hanya itu, kata Harry, pihak PGC juga harus patuh dan berkomitmen menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur.
Baca Juga:
Polisi Usut Kasus Data Pelamar Kerja di PGC Dipakai Untuk Pinjol
Keterbukaan dapat memudahkan badan publik mengurai semua masalah yang ada.
"Semua ini tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau korporasi tertentu," kata Harry.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyoroti banjir yang seringkali terjadi di Condet, Jakarta Timur. Banjir di wilayah tersebut seakan menjadi langganan terutama ketika musim hujan.
Baca Juga:
Modus Penjaga Toko Seluler di PGC, Curi Data Pelamar Kerja Bikin Pinjol Rp1,1 Miliar
Inggard menduga salah satu penyebab dari terjadinya banjir yang terus-menerus di wilayah Condet diakibatkan karena maraknya bangunan liar termasuk pembangunan Gedung Pusat Grosir Cililitan (PGC) yang tidak sesuai aturan.
Inggard mengatakan PGC dibangun di atas gorong-gorong saluran air milik pemerintah daerah (pemda). Karena itu, Inggard mendorong pemda untuk membongkar saluran air sebagai jawaban dan solusi atas banjir yang terjadi di Condet.
Adapun Cililitan merupakan wilayah yang mempertemukan tiga sungai sekaligus meliputi sungai besar, yaitu Ciliwung dan dua anak sungainya yang mengalir ke Sungai Ciliwung.
