Jakarta.WahanaNews.co, Jakarta Timur - |Kemacetan yang kerap terjadi di jalur Rumah Sakit UKI Cikampek menuju Bandara Halim Perdanakusuma menarik perhatian Ketua Umum DPP Martabat Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba.
Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera memperlebar jalan akses tersebut, terutama di titik jalur bawah LRT, yang menjadi simpul kemacetan karena arus kendaraan dari berbagai arah bertemu.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah dan Kepala Daerah Bertindak untuk Mencegah Pencabutan Status Geopark Kaldera Toba
"Akses jalan ini sangat vital. Selain menjadi jalur utama menuju Bandara Halim yang sering digunakan untuk penerbangan VIP, titik ini juga berfungsi sebagai penghubung ke pintu tol dengan intensitas lalu lintas tinggi serta stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, diperlukan tindakan segera untuk meningkatkan kapasitas jalan demi mengurangi kemacetan," ujar Ketua Umum DPP Martabat Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Jumat (24/1/2025).
Ia menjelaskan, jalan di sekitar simpang Halim sebenarnya masih memungkinkan untuk diperlebar karena ada lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Baca Juga:
Darurat Perlindungan Konsumen, KRT Tohom Purba Desak Reformasi Regulasi
“Jika jalur ke arah kiri diperlebar, arus kendaraan yang masuk tol atau menuju bandara dapat lebih lancar. Ini penting, mengingat lokasi ini juga merupakan titik 0 atau Km 0 Pulau Jawa,” lanjutnya.
Menurut Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch Indonesia, kondisi saat ini menunjukkan bahwa kemacetan yang terjadi mulai tak kenal waktu, terutama ketika kendaraan dari lima pintu masuk, seperti Jalan DI Pandjaitan, Jalan MT Haryono, dan Jalan Mayjen Soetoyo, bertemu di satu titik.
Situasi ini diperburuk dengan adanya arus kendaraan yang bersilangan, baik yang turun ke DI Pandjaitan maupun yang menuju Halim dan tol Pondok Gede-Cikampek.
“Pelebaran jalan ini tidak hanya berdampak positif pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan menggunakan Bandara Halim, baik untuk penerbangan reguler maupun tamu negara. Ini adalah langkah strategis untuk mendukung Jakarta sebagai ibu kota yang lebih terintegrasi,” jelas Tohom.
Tohom juga menambahkan bahwa pembenahan ini perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dampak proyek infrastruktur, seperti LRT dan Kereta Cepat, yang juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan.
“Dengan sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan pihak-pihak terkait, masalah ini dapat diatasi secara holistik. Kita tentu ingin Jakarta menjadi lebih ramah transportasi dan mendukung perkembangan infrastruktur modern,” sebutnya.
Tohom berharap langkah konkret dari usulan ini diharapkan dapat segera terealisasi, mengingat pentingnya peran Bandara Halim dan akses jalan di sekitarnya bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
[Redaktur: Sandy]
