Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi relawan nasional pendukung Prabowo-Gibran, MARTABAT, mendesak semua kepala daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur) menunjukkan komitmen serius mendukung langkah Pemerintah Pemprov Jakarta dalam mengintegrasikan layanan transportasi massal lintas wilayah melalui program TransJabodetabek.
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengapresiasi langkah progresif Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni yang baru saja meresmikan rute baru TransJabodetabek Blok M-Alam Sutera.
Baca Juga:
Amanat Undang-undang Atasi Sampah, MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Kepala Daerah Alokasikan Anggaran Pembangunan PLTSa
Ia menyebut kolaborasi tersebut sebagai sinyal penting bahwa integrasi transportasi di kawasan megapolitan Jabodetabekjur kini mulai menemukan bentuknya.
"Kita harus dorong seluruh kepala daerah di kawasan aglomerasi untuk tidak hanya jadi penonton, tapi proaktif menjalin kerja sama konkret. Ini soal visi kebangsaan, bukan hanya soal trayek bus. Rakyat butuh mobilitas yang manusiawi, terjangkau, dan tidak terjebak dalam ego sektoral administratif,” tegas Tohom, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Tohom, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah lama mengusung konsep pembangunan terintegrasi, termasuk dalam hal transportasi antarkota.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Solusi Tepat Atasi Kemacetan dan Kurangi Polusi di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur
Ia menilai langkah Pemprov DKI Jakarta yang mulai memperluas rute TransJakarta lintas wilayah merupakan implementasi awal dari gagasan besar tersebut.
“Yang dilakukan Gubernur Pramono sejalan dengan semangat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Namun, tanpa dukungan total dari pemda lain seperti Bogor, Bekasi, hingga Cianjur, semua ini bisa mandek di tengah jalan,” ujar Tohom.
Ia menyoroti pula rencana pengembangan lima rute baru TransJabodetabek ke wilayah PIK, Jatiasih, hingga Kampung Rambutan, sebagai gebrakan yang membuka harapan baru dalam menembus kawasan-kawasan yang selama ini eksklusif atau belum tersentuh transportasi umum.
“Saya sangat mendukung langkah membuka rute PIK–Blok M. Ini bukan hanya soal bus, tapi soal keadilan akses. Wilayah-wilayah elit sekalipun harus terbuka untuk mobilitas rakyat. Jakarta tidak boleh terpecah secara sosial-ekonomi karena sistem transportasi yang tidak inklusif,” tambah Tohom.
Tohom yangh juha Ketua Aglomerasi Watch ini menggarisbawahi pentingnya membangun kelembagaan aglomerasi yang lebih solid dan memiliki kekuatan koordinatif antarprovinsi.
Menurutnya, konsep aglomerasi tidak cukup hanya dengan MoU seremonial, melainkan harus dibarengi dengan regulasi dan anggaran bersama.
“Jakarta, Banten, Jawa Barat, bahkan Kementerian Perhubungan harus duduk dalam satu meja, menyepakati peta jalan aglomerasi transportasi. Kalau perlu, bentuk Badan Koordinasi Transportasi Aglomerasi yang permanen dan langsung di bawah presiden,” katanya.
Ia juga menyoroti urgensi membenahi sistem subsidi silang, integrasi kartu pembayaran, dan manajemen operator agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
“Jangan sampai satu daerah bangga bangun BRT sendiri, sementara rakyat tetap harus gonti-ganti kendaraan, bayar dobel, dan buang waktu. Kita butuh sistem transportasi sebagai satu kesatuan, bukan puzzle acak,” ujarnya.
MARTABAT Prabowo-Gibran, lanjut Tohom, akan terus mengawal isu-isu strategis seperti ini sebagai bentuk komitmen terhadap platform pembangunan yang diusung pasangan Prabowo-Gibran.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
