Tanpa transportasi massal yang andal, kata Tohom, produktivitas kawasan aglomerasi akan terus tergerus.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menyoroti pentingnya integrasi MRT dengan sistem transportasi lain, termasuk jalan penghubung antardaerah, moda pengumpan, serta perencanaan tata ruang yang berkeadilan.
Baca Juga:
Banyak Masalah Jakarta: Fokus Terlebih Dahulu pada Dishub DKI, TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta
“Aglomerasi bukan hanya soal transportasi, tapi soal keadilan pembangunan. MRT harus menjadi pemicu pemerataan ekonomi, membuka akses kerja, dan meningkatkan kualitas hidup warga, bukan hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain,” kata Tohom.
Menurutnya, penandatanganan MoU studi potensi kontribusi MRT Timur–Barat Fase 2 harus dijadikan momentum membangun tata kelola aglomerasi yang lebih permanen, transparan, dan berbasis kepentingan publik jangka panjang.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. MRT lintas wilayah adalah contoh konkret bagaimana negara mempersiapkan masa depan kota, bukan sekadar menjawab masalah hari ini,” pungkasnya.
Baca Juga:
Ricuh Semalam, CCTV Rusak dan Vending Machine Dijarah di Stasiun MRT
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
