Jakarta, WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif dukungan DPRD DKI Jakarta terhadap rencana pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja.
Proyek tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat konektivitas nasional berbasis kawasan aglomerasi, khususnya Jabodetabekjur yang menjadi episentrum pergerakan ekonomi dan mobilitas penduduk.
Baca Juga:
Banyak Masalah Jakarta: Fokus Terlebih Dahulu pada Dishub DKI, TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembangunan MRT lintas wilayah sebaiknya tidak dipandang sebagai proyek sektoral, melainkan sebagai strategi besar membangun peradaban kota yang terintegrasi.
“MRT Timur–Barat ini bukan soal rel dan stasiun semata, tapi soal bagaimana negara hadir menjawab realitas aglomerasi. Jakarta dan Banten sudah lama menyatu secara sosial dan ekonomi, maka infrastrukturnya juga harus menyatu,” ujar Tohom, Rabu (11/2/2026).
Tohom menilai pernyataan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mencerminkan kesadaran baru bahwa batas administratif tidak lagi relevan dalam mengelola mobilitas masyarakat Jabodetabekjur.
Baca Juga:
Ricuh Semalam, CCTV Rusak dan Vending Machine Dijarah di Stasiun MRT
Menurutnya, keberhasilan proyek ini sangat ditentukan oleh kemauan politik dan kesetaraan kerja sama antar pemerintah daerah.
“Kalau masih berpikir sempit atas nama wilayah masing-masing, maka MRT ini akan berhenti di atas kertas. Aglomerasi butuh kepemimpinan kolaboratif, bukan ego sektoral,” tegasnya.
Ia menambahkan, MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 berpotensi menjadi tulang punggung integrasi Jakarta Barat, Tangerang, hingga Balaraja, kawasan yang selama ini menjadi kantong komuter dengan tekanan kemacetan tinggi.
Tanpa transportasi massal yang andal, kata Tohom, produktivitas kawasan aglomerasi akan terus tergerus.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menyoroti pentingnya integrasi MRT dengan sistem transportasi lain, termasuk jalan penghubung antardaerah, moda pengumpan, serta perencanaan tata ruang yang berkeadilan.
“Aglomerasi bukan hanya soal transportasi, tapi soal keadilan pembangunan. MRT harus menjadi pemicu pemerataan ekonomi, membuka akses kerja, dan meningkatkan kualitas hidup warga, bukan hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain,” kata Tohom.
Menurutnya, penandatanganan MoU studi potensi kontribusi MRT Timur–Barat Fase 2 harus dijadikan momentum membangun tata kelola aglomerasi yang lebih permanen, transparan, dan berbasis kepentingan publik jangka panjang.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. MRT lintas wilayah adalah contoh konkret bagaimana negara mempersiapkan masa depan kota, bukan sekadar menjawab masalah hari ini,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
