Tohom juga menyoroti penyerapan tenaga kerja yang mencapai 487.070 orang sepanjang 2025.
Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa investasi bukan sekadar pertumbuhan angka makro, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:
Di Bawah Atap yang Rapuh, PLN UID Banten Bangun Harapan Baru untuk Generasi Citepuseun
“Inilah indikator ekonomi yang sehat: investasi tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan daya beli terjaga,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa lonjakan investasi Jakarta harus diikuti dengan tata kelola aglomerasi yang lebih solid.
Ia mengatakan, integrasi kebijakan lintas daerah di Jabodetabekjur menjadi kunci agar tekanan urbanisasi, kemacetan, dan ketimpangan tidak menjadi beban baru bagi pertumbuhan.
Baca Juga:
Pelaku Usaha KEK Sei Mangkei Dapat Pendampingan Pajak, MARTABAT Prabowo-Gibran: Digitalisasi Perpajakan Perlu Terus Dikawal
“Ke depan, aglomerasi harus diposisikan sebagai satu kesatuan sistem ekonomi. Bukan kompetisi antarwilayah, melainkan kolaborasi untuk efisiensi dan produktivitas nasional,” ujar Tohom.
Ia menilai langkah Pemprov Jakarta dalam menyederhanakan dan mempercepat perizinan merupakan praktik baik yang patut direplikasi di daerah penyangga.
Dengan harmonisasi kebijakan, kawasan Jabodetabekjur diyakini mampu tampil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terintegrasi yang tahan terhadap gejolak global.
