Tohom juga menyoroti penyerapan tenaga kerja yang mencapai 487.070 orang sepanjang 2025.
Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa investasi bukan sekadar pertumbuhan angka makro, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:
DPMPTSP Sumedang Tegaskan Realisasi Investasi Harus Lewat Verifikasi Pusat
“Inilah indikator ekonomi yang sehat: investasi tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan daya beli terjaga,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa lonjakan investasi Jakarta harus diikuti dengan tata kelola aglomerasi yang lebih solid.
Ia mengatakan, integrasi kebijakan lintas daerah di Jabodetabekjur menjadi kunci agar tekanan urbanisasi, kemacetan, dan ketimpangan tidak menjadi beban baru bagi pertumbuhan.
Baca Juga:
Tahap Kritis IKN Dimulai, 28 Paket Proyek Siap Ubah Nusantara Tahun Ini
“Ke depan, aglomerasi harus diposisikan sebagai satu kesatuan sistem ekonomi. Bukan kompetisi antarwilayah, melainkan kolaborasi untuk efisiensi dan produktivitas nasional,” ujar Tohom.
Ia menilai langkah Pemprov Jakarta dalam menyederhanakan dan mempercepat perizinan merupakan praktik baik yang patut direplikasi di daerah penyangga.
Dengan harmonisasi kebijakan, kawasan Jabodetabekjur diyakini mampu tampil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terintegrasi yang tahan terhadap gejolak global.
