Jakarta.WahanaNews.co, DKI Jakarta - Setelah digantikan oleh Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota, DKI Jakarta tidak lagi memegang status tersebut, meskipun tetap berperan sebagai pusat bisnis dan keuangan Indonesia.
Adapun hal ini diungkapkan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Menurut Bambang Indonesia akan meniru langkah Kazakhstan yang juga memindahkan ibu kotanya.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil: Sektor Keuangan Jadi Game Changer Pembangunan Indonesia
"Apa yang terjadi dengan Jakarta? Kalau menurut saya sih Jakarta akan menjadi financial centre pasti. Bisnis dan financial centre berlangsung di sini, kita punya ekonomi superhub baru seperti di Kazakhstan," katanya dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN disiarkan YouTube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2/2024).
Menurutnya Indonesia sudah memiliki MoU dengan Kazakhstan, khususnya Astana, sebagai sister city. MoU juga direncanakan terjalin dengan Canberra, Australia.
"Kami punya MoU dengan Kazakhstan sebagai sister city, dengan Astana. Kami insya Allah akan punya MoU dengan Canberra," tuturnya.
Baca Juga:
Selenggarakan Forum Bakohumas, Kemenkeu Tekankan Langkah-langkah Pengelolaan Anggaran Jelang Akhir Tahun
Bambang menjelaskan, Nusantara akan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai pemerintah daerah khusus atau Pemdasus, lalu sebagai kementerian lembaga.
"Satu sebagai pemerintah daerah khusus, Pemdasus, satu lagi sebagai kementerian lembaga. Jadi memang bentuknya pertama kali di Indonesia ini. Ada gubernur setingkat menteri, menterinya seperti gubernur ngurusin Pemda," tuturnya.
Adapun Pemerintah pusat akan meninggalkan aset senilai Rp 1.640 triliun di Jakarta saat ibu kota pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Aset itu mencakup kantor pusat, wilayah dan pelayanan.
"Rp 1.640 triliun itu total antara kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kemenkeu, Encep Sudarwan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Kamis (21/12/2023).
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
