Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran merespons positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membongkar ratusan tiang monorel mangkrak di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan.
Namun demikian, MARTABAT menegaskan bahwa pembongkaran tersebut tidak boleh berhenti pada aspek penataan fisik semata, melainkan harus menjadi bagian dari strategi besar penataan Jakarta yang terintegrasi dalam sistem aglomerasi Jabodetabekjur secara menyeluruh.
Baca Juga:
Pertumbuhan Properti Terus Naik, MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Aglomerasi Jabodetabekjur Semakin Lengkap Sebagai Kota Global
"Persoalan kemacetan Jakarta tak bisa dipisahkan dari dinamika mobilitas lintas wilayah penyangga. Oleh karena itu, setiap kebijakan penataan infrastruktur di Ibu Kota harus dirancang selaras dengan perencanaan transportasi dan tata kota kawasan aglomerasi, agar solusi yang dihadirkan bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba.
Ia menegaskan bahwa pembongkaran tiang monorel mangkrak merupakan langkah korektif yang tepat, tetapi perlu diikuti dengan perencanaan transportasi publik yang terintegrasi antarwilayah.
“Pembongkaran aset mangkrak seperti tiang monorel ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jakarta tidak bisa lagi ditata secara parsial. Penataan kota wajib terhubung dengan sistem aglomerasi Jabodetabekjur agar kemacetan tidak hanya berpindah lokasi, tetapi benar-benar terurai,” ujar Tohom.
Baca Juga:
Fasilitas Uji Kendaraan Kelas Dunia Rampung Dibangun di Bekasi, MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Infrastruktur Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Layak Jadi Kota Global
Menurutnya, kegagalan proyek-proyek masa lalu harus menjadi pelajaran penting agar pembangunan infrastruktur ke depan lebih matang secara perencanaan, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar simbol pembangunan.
“Kalau Jakarta dibenahi tanpa sinkronisasi, maka persoalan mobilitas akan terus berulang. Dibutuhkan satu visi transportasi publik terintegrasi yang kuat dan konsisten,” tambahnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyebutkan bahwa pembongkaran tiang monorel mangkrak harus diiringi dengan penguatan koordinasi lintas pemerintah daerah dalam kawasan Jabodetabekjur.
Ia menilai, keberanian membongkar proyek gagal harus dibarengi keberanian menyusun ulang arah pembangunan berbasis kepentingan publik.
“Kami melihat penataan Jakarta hari ini adalah cermin tata kelola kawasan aglomerasi nasional. Jika Jakarta berhasil membangun sistem transportasi terintegrasi, dampaknya akan dirasakan langsung oleh jutaan warga penyangga yang setiap hari beraktivitas lintas daerah,” kata Tohom.
MARTABAT Prabowo–Gibran berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dapat menjadikan penataan Rasuna Said sebagai titik awal reformasi kebijakan transportasi perkotaan yang berpijak pada integrasi kawasan, efisiensi anggaran, serta keberpihakan pada mobilitas rakyat.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
