Jakarta.WahanaNews.co, DKI Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendeteksi anak-anak yang putus sekolah agar mereka dapat menikmati pendidikan yang menjadi hak mereka.
“Kami mendorong eksekutif mendeteksi anak-anak yang putus sekolah agar semua bisa memiliki kesempatan untuk kembali bersekolah,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Baca Juga:
Pengurus KAUJE Wilayah Jakarta Periode 2023-2027 Dikukuhkan
Ima berharap jangan sampai ada anak-anak di DKI Jakarta yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat terkendala ekonomi. Sebab kondisi ini akan menyulitkan mereka untuk mendapat pekerjaan di kemudian hari.
“Kami ingin setiap anak Jakarta tidak boleh ada yang putus sekolah karena (persoalan) ekonomi,” tutur Ima.
Dia berpendapat dengan adanya deteksi secara akurat, maka seluruh anak di Jakarta dapat bersekolah dan memiliki ijazah untuk bekal mencari pekerjaan.
Baca Juga:
Wacana Empat Hari Kerja, Begini Respons Pekerja dan Pelaku Usaha di Jakarta
Di sisi lain, guna membantu warga Jakarta memiliki ijazah, jelas dia, dibangun lah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengejar paket A, B, dan C yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).
“Kami juga adakan jemput bola anak-anak yang putus sekolah. Makanya saya juga akan membangun sekolah-sekolah paket,” harap Ima.
Sektor pendidikan, imbuh dia, menjadi fokus DPRD DKI Jakarta yakni dengan memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar manfaatnya bisa dirasakan warga Jakarta.
“Saya akan mengawal APBD untuk menuntaskan masalah di Jakarta seperti macet, banjir, dan juga pendidikan yang masih carut marut. Lima tahun ke depan saya akan mengawal itu,” tutur Ima.
Sementara itu, salah satu upaya memastikan seluruh anak-anak di Jakarta mengenyam pendidikan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan memulai program sekolah swasta gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Dinas Pendidikan mengutamakan anak-anak masuk yang ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa mengikuti program sekolah gratis.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
