“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” jelas Hendarsam.
Namun, Hendarsam juga menjelaskan, bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final. Ia lalu menegaskan, mengapa pasangan AMIN tidak transparan saja dari pelaporan dana awal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa dana tersebut akan berkembang ke depannya.
Baca Juga:
Survei LSI: 54 Persen Responden Bukan Penerima Bansos Dukung Prabowo-Gibran
“Bukannya Anies sendiri yang ketika 2017 menjelaskan pentingnya transparansi dan good governance ketika melaporkan biaya akhir kampanye Pilgub DKI Jakarta? Kami menduga adanya upaya manipulasi data dari pasangan AMIN kepada masyarakat Indonesia,” ujar Hendarsam.
Hendarsam menilai bahwa dana yang seakan rendah ini, seolah-olah menjadi upaya untuk merebut simpati masyarakat. Namun, berpotensi menjadi bumerang bila dibenturkan dengan pentingnya integritas.
“Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” tutur Hendarsam.
