Jakarta.WahanaNews.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengumumkan jumlah dana awal kampanye Capres-Cawapres 2024. Terdapat perbedaan signifikan antara pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahmud, yang melebihi dua digit (puluhan miliar), dengan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang hanya mencatatkan Rp 1 miliar.
Pasangan tersebut mengklaim bahwa jumlah tersebut berasal dari sumbangan pribadi, namun, realitas di lapangan menunjukkan kontrast yang mencolok.
Baca Juga:
Survei LSI: 54 Persen Responden Bukan Penerima Bansos Dukung Prabowo-Gibran
Menurut M Fikri Thamrin, seorang anggota Advokat Lintas Nusantara (Lisan) yang melaporkan hal ini, biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di kawasan Menteng saja sudah mencapai tingkat yang signifikan.
“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?," ucap M. Fikri Thamrin, mewakili Advokat Lisan sebagai pelapor kepada WahanaNews.co, Sabtu (23/12/2023).
Pihaknya telah melaporkan ke Bawaslu akan adanya dugaan manipulasi data dana awal kampanye pada hari ini Jumat (22/12/2023).
Baca Juga:
Bawaslu RI Tanggapi Kritik dalam Film Dokumenter 'Dirty Vote'
Menurut Ketua Umum Advokat Lisan Hendarsam Marantoko, dana kampanye timnas AMIN terbilang tidak masuk akal.
“Kalau pakai bahasa anak Gen-Z zaman sekarangi, sepertinya angka tersebut di luar nurul,” ucap Hendarsam.
Melihat catatan pemilihan gubernur DKI 2017 lalu, Hendarsam menjelaskan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp50 miliar.
“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” jelas Hendarsam.
Namun, Hendarsam juga menjelaskan, bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final. Ia lalu menegaskan, mengapa pasangan AMIN tidak transparan saja dari pelaporan dana awal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa dana tersebut akan berkembang ke depannya.
“Bukannya Anies sendiri yang ketika 2017 menjelaskan pentingnya transparansi dan good governance ketika melaporkan biaya akhir kampanye Pilgub DKI Jakarta? Kami menduga adanya upaya manipulasi data dari pasangan AMIN kepada masyarakat Indonesia,” ujar Hendarsam.
Hendarsam menilai bahwa dana yang seakan rendah ini, seolah-olah menjadi upaya untuk merebut simpati masyarakat. Namun, berpotensi menjadi bumerang bila dibenturkan dengan pentingnya integritas.
“Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” tutur Hendarsam.
