Jakarta.WahanaNews.co, Jakarta - Rony Hutahaean, Akademisi dan dosen tetap Universitas Mpu Tantular ini mengungkapkan momen yang membuatnya meragukan kemurnian gerakan kritik dari kalangan kampus terhadap rezim Presiden Jokowi.
Keberaguan itu muncul ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden sering memberikan komentar terkait gerakan kritik dari para sivitas akademika ini menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga:
Kasus Plagiarisme, Sejumlah Akademisi Berakhir Gelarnya Dicabut
"Awalnya saya rasa ini murni gerakan mahasiswa, suara dari guru-guru besar. Tapi, di pertengahan timbul kegaduhan bahwa ada paslon yang mengomentari secara berlebihan dan menyatakan dikatakan bahwa ini pemerintah berusaha mengintervensi beberapa kampus melakukan tandingan," kata Rony saat mengisi diskusi yang digelar Komando Masyarakat Arus Depan (Komrad) Pancasila bertajuk "Ramai Gerakan Civitas Akademik, Aspirasi Atau Orkestrasi?", Kamis (8/2/2024).
"Nah di situ saya rasa ini sudah tidak murni lagi," sambung Rony.
Menurutnya, seharusnya para pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilpres sebaiknya tidak terlalu mempolitisasi gerakan kampus ini agar tidak tercampur dengan muatan politis.
Baca Juga:
Menjaga Kamtibmas Jelang Pilkada 2024 di Mimika, Begini Kata Akademisi Suku Kamoro
"Baiknya adalah dari tiga capres ini diam dan mengatakan ini adalah hak prerogatif atau ini adalah mutlak suara dari guru besar yang dilindungi oleh Undang-Undang," kata Rony.
"Ini tidak, tapi malah ikut terlibat seakan membuat ini ramai. Ini yang menjadi dampak dan jadi tidak murni lagi aspirasi," paparnya lebih lanjut.
Namun, saat ditanyakan siapakah pihak yang diduga menunggangi masifnya gerakan kritik dari kampus, Rony merasa bukan kapasitasnya menjawab.
Menurutnya, para guru besar dapat melakukan kritik dengan cara yang lebih elegan daripada menyuarakan pernyataan sikap ke publik yang rentan dipolitisasi.
Sebagai contoh, mereka dapat menyampaikan kritik secara langsung kepada Jokowi melalui forum resmi, mengingat posisi mereka sebagai tokoh dari kalangan akademisi.
"Agar terlihat memang benar-benar ini adalah perjuangan atau kritik dari para guru besar demi kebaikan bangsa dan negara bukan malah membuat gaduh," ucapnya.
Dalam dua pekan terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mendapat kritikan yang cukup banyak dari sejumlah civitas akademika kampus terkait kondisi demokrasi menjelang Pemilu 2024.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
