Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan kawasan Dukuh Atas sebagai pusat pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
Langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa Jakarta siap memainkan peran utama dalam percepatan pembangunan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Truk Sedot WC yang Buang Tinja Sembarangan Terancam Pencabutan Izin
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung bukan hanya responsif terhadap kebutuhan mobilitas perkotaan modern, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pengembangan Dukuh Atas sebagai kawasan TOD menunjukkan adanya visi spasial dan keberanian politik untuk mengurai keruwetan perkotaan lewat keterhubungan sistemik. Ini penting untuk membangun simpul pergerakan yang efisien, manusiawi, dan berdampak luas bagi konektivitas regional Jabodetabekjur,” ujar Tohom di Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Menurut Tohom, konsep TOD akan menjadi elemen kunci dalam pengembangan kawasan aglomerasi jika diterapkan secara konsisten dan terhubung lintas batas administratif kota/kabupaten.
Baca Juga:
Alasan Kepenuhan, Sopir Truk Tinja Diduga Buang Limbah di Depan Halte Dukuh Atas
Apalagi, lanjutnya, Jakarta tidak bisa lagi berpikir sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai simpul utama dari megapolitan yang lebih besar.
“Selama ini problem aglomerasi selalu mentok di ego sektoral dan tarik-menarik kewenangan pusat-daerah. Langkah Pemprov DKI ini perlu dibaca sebagai bentuk kepemimpinan regional yang sadar konteks,” tegas Tohom.
Tohom menambahkan, keberadaan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta bandara di Dukuh Atas adalah peluang emas untuk mengembangkan ekosistem hidup perkotaan yang terintegrasi, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga gaya hidup, ketenagakerjaan, dan ekonomi digital.
Lebih jauh, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini, mengatakan bahwa Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi dan sosial dari seluruh poros aglomerasi Jabodetabekjur.
Karena itu, pengembangan kawasan semacam Dukuh Atas harus dikawal secara teknokratik dan partisipatif agar benar-benar mencerminkan prinsip tata kelola metropolitan.
“Jangan sampai TOD hanya jadi jargon branding kota, tapi tidak mengubah perilaku transportasi warga. Untuk itu dibutuhkan kombinasi antara desain arsitektural yang unggul dan kebijakan insentif agar warga mau tinggal, bekerja, dan beraktivitas dalam radius TOD,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program TOD sangat ditentukan oleh kepastian konektivitas lintas moda, transparansi anggaran, serta pengendalian spekulasi lahan yang kerap menjadi ‘penyakit lama’ dalam proyek-proyek perkotaan berskala besar.
“Kalau ini dikawal dengan cerdas, maka Jakarta bisa menjadi model metropolitan ASEAN yang tak hanya ‘hidup 24 jam’ secara simbolik, tetapi juga secara produktif, sehat, dan terkoneksi. Ini relevan dengan mimpi besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Tohom.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa pengembangan kawasan TOD di Dukuh Atas merupakan bagian dari strategi menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Ia menyebut kawasan tersebut akan mengusung konsep “tinggal-bergerak-terkoneksi” yang terintegrasi dalam satu ekosistem ruang.
Selain itu, Pemprov DKI juga berkomitmen menata ulang estetika kota melalui program penurunan kabel udara, pengembangan jaringan utilitas bawah tanah, dan peningkatan akses publik ke ruang terbuka, perpustakaan, hingga museum.
Seluruh langkah ini diklaim sebagai bagian dari program quick win yang akan dilanjutkan dan diperkuat dalam kebijakan strategis daerah untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai simpul kawasan ASEAN.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
