Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mengapresiasi dimulainya studi awal pembangunan jalur MRT Jakarta dari Lebak Bulus ke BSD City, Serpong, sebagai bagian dari solusi jangka panjang penguatan konektivitas antardaerah di kawasan Jabodetabekjur.
Proyek ini dinilai sebagai langkah konkret yang menunjukkan semangat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan sistem transportasi publik modern dan terintegrasi.
Baca Juga:
MRT Jakarta: Solusi Tepat dalam Mengatasi Kemacetan dan Pemangkasan Waktu
“Ini adalah momentum penting menuju terwujudnya aglomerasi sejati di wilayah metropolitan. Dengan dukungan swasta dan pendekatan bisnis murni (B2B), kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur tak harus membebani APBN, tapi bisa berbasis inovasi kemitraan,” kata KRT Tohom Purba, Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, Minggu (27/7/2025).
Tohom menegaskan bahwa kehadiran jalur MRT hingga BSD akan membawa dampak besar bagi transformasi mobilitas harian jutaan warga yang tinggal di pinggiran Jakarta.
“Kalau dulu warga BSD dan Tangerang Selatan setiap hari menghadapi kemacetan menahun, kini kita bisa membayangkan mobilitas baru yang lebih efisien, bebas polusi, dan terukur,” ujarnya.
Baca Juga:
Polisi: Pembunuh Karyawan MRT di KBT Cakung Terjerat Utang Rp 3 Miliar
Ia juga menyoroti keberanian PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (Sinar Mas Land) yang menggagas proyek ini sebagai kolaborasi swasta.
“Ini membuktikan bahwa sektor privat siap ambil peran utama dalam pembangunan nasional selama ada kepastian regulasi dan komitmen pemerintah daerah,” lanjutnya.
Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman antara MRT Jakarta dan Sinar Mas Land pada Kamis (24/7/2025) lalu menandai dimulainya studi pengembangan jalur MRT North–South Line Extension sepanjang 11 kilometer, dari kawasan Fatmawati hingga Taman U di BSD City.
Jalur ini seluruhnya akan dibangun di bawah tanah dan direncanakan memiliki 10 stasiun.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, yang turut hadir dalam acara penandatanganan MoU, menyebut proyek ini sebagai bentuk sinergi antara dua provinsi yang bersahabat.
“Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta. Maka konektivitas transportasi adalah kebutuhan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan MRT ini akan mengurangi kemacetan, menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, menciptakan efek ekonomi berganda, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Terlebih lagi, karena menggunakan listrik, proyek ini juga mendukung pengurangan emisi karbon dan memperkuat agenda kota berkelanjutan.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menyampaikan bahwa studi yang dilakukan akan fokus pada efektivitas trase, potensi jumlah penumpang, dan skema pembiayaan.
Sementara itu, Sinar Mas Land menilai jalur ini sebagai solusi atas beban mobilitas harian warga Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, yang saat ini masih 82 persen mengandalkan kendaraan pribadi.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch, mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan ujian serius bagi visi aglomerasi lintas wilayah.
“Kita tidak bicara Jakarta atau Banten saja, tapi bagaimana seluruh pemangku kepentingan aglomerasi, dari Bekasi, Depok, hingga Bogor, menyatukan arah pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proyek ini tidak terjebak menjadi infrastruktur elitis.
“MRT harus menjadi alat demokratisasi mobilitas. Jangan hanya menyasar koridor real estate premium, tapi masuk juga ke wilayah padat, pusat UMKM, dan pemukiman rakyat kecil,” katanya.
Lebih jauh, Tohom berharap pemerintah pusat memberi ruang partisipasi lebih luas, termasuk kepada BUMD dan koperasi, agar pembangunan MRT Jakarta-BSD benar-benar menjadi proyek rakyat.
“Kita ingin lihat MRT sebagai tulang punggung kawasan aglomerasi nasional, dari Jakarta hingga Cianjur, bukan hanya Jakarta hingga BSD saja,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
