Lanjut Jupiter, Pansus hari Selasa (22/04) besok rapat dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Disitu kita gali hal hal krusial penanganan parkir liar. Sebab, parkir liar ini tidak berdiri sendiri oleh pelaku. Disana ada keterlibatan oknum aparat, oknum Satpol PP, juga ormas. Ini harus ditangani secara komprehensif dan tuntas, tegasnya.
“Kita perlu akui, banyak faktor yang memengaruhi. Mulai dari kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem administrasi pendapatan, hingga kualitas SDM aparatur yang belum memadai,” papar Jupiter.
Baca Juga:
Ditlantas Polda Metro Bakal Turun Tangan Tertibkan Jukir Liar di Jakarta
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah dalam keterangannya menyatakan kembali keprihatinannya soal hal berulang dari masa kemasa persoalan parkir yang tidak pernah tuntas.
Trubus menyatakan bila Gubernur DKI sekarang serius menangani persoalan parkir, inilah saatnya mengambil kebijakan yang komprehensif dan lebih baik. "Ini momentumnya bagus yaa, gubernur Pramono membuat kebijakan publik yang tepat dan manusiawi, serta menata sedemikian bagus menjadikan urusan parkir ini menjadi salah satu penyumbang PAD DKI yang sangat besar.
Sebenarnya lanjut Trubus, dimasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, persoalan kebijkan soal penanganan parkir ini sudah cukup bagus. Tinggal dieksekusi. Sayangnya keburu habis jabatannya dan tidak dieksekusi gubernur selanjutnya Anies Baswedan.
Baca Juga:
Pemkot Yogyakarta: Tarif Parkir Tetap Selama Libur Lebaran 2024
Berikutnya pasca Heru Budi Hartono menjadi PJ Gub DKI, kasus parkir mencuat lagi. Tapi lagi lagi yang dijanjikan Heru Budi memberikan pekerjaan ke jukir terutama yang di Alfamart dan sejenisnya hanyalah obat penenang dan semua berujung pada penertiban yang tidak menyelesaikan akar masalahnya.
"Saya pikir saat ini Gubernur DKI Pramono sudah saatnya bertindak tegas, jangan lagi berkutat di penertiban semata. Tapi harus menjadi pemberi solusi permanen penataan perparkiran ibukota yang selain menghidupi puluhan ribu juru parkir, tapi mendapatkan sumber pendapatan daerah yang sangat besar," saran Trubus.
Bisa mengadopsi perekrutan PPSU dengan mengatur persyaratan yang bagus juga. Itu bisa menjadi acuan, bagaimana memberikan solusi kepada mereka yang nyatanya memang hidupnya dari pekerjaan juru parkir.
