Tohom juga menyinggung pentingnya konsistensi kebijakan lintas kementerian dalam menjaga keberlanjutan proyek-proyek PSN agar tidak tersendat di tengah jalan akibat faktor administratif atau pembebasan lahan.
Ia menilai, keberhasilan PSN tol bukan hanya pada penyelesaiannya, tetapi juga pada seberapa cepat proyek tersebut mampu memberi efek ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga:
Kementerian PU Perkuat Penataan Kawasan Permukiman Tahun 2025
“Efek dominonya akan luar biasa. UMKM di sepanjang koridor tol bisa tumbuh, kawasan hunian baru muncul, dan potensi pajak daerah meningkat. Inilah yang kami sebut efek aglomerasi produktif,” tambahnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch INI menilai pembangunan PSN tol harus diimbangi dengan tata ruang yang adaptif dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola perkembangan kawasan baru yang muncul di sekitar ruas tol.
Baca Juga:
Pertemuan Menteri Anggota OKI di Jeddah, Menteri Dody Ajak Perkuat Kerjasama Bidang Sumber Daya Air
“Kalau hanya membangun tol tanpa menyiapkan tata kelola aglomerasi, maka akan muncul ketimpangan baru. Tapi jika dirancang dengan baik, PSN tol akan menjadi tulang punggung integrasi ekonomi Indonesia, bukan hanya Jabodetabekjur,” ujarnya.
MARTABAT Prabowo–Gibran, lanjut Tohom, mendorong agar pemerintah memastikan setiap proyek strategis jalan tol memiliki nilai tambah langsung bagi masyarakat, mulai dari penyediaan akses ke kawasan produktif, peningkatan nilai tanah, hingga peluang kerja di sekitar simpul ekonomi baru.
“Visi besar pemerintahan Prabowo–Gibran adalah menciptakan konektivitas yang menyatukan potensi ekonomi daerah. Jalan tol PSN adalah manifestasi nyata dari visi itu,” pungkas Tohom.
