Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mewajibkan seluruh gedung dengan ketinggian di atas empat lantai untuk terkoneksi dengan sistem CCTV milik pemerintah.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan terintegrasi sekaligus menjadi fondasi penting menuju kawasan aglomerasi Jabodetabekjur yang modern dan berkelas global.
Baca Juga:
Pemprov Jakarta Bangun Tanggul 2,5 Meter Cegah Banjir Rob Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, MARTABAT Prabowo-Gibran: Antisipasi Nyata Hadapi Perubahan Iklim
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam membangun ekosistem kota cerdas (smart city) yang berbasis data dan teknologi.
"Integrasi CCTV ini bukan sekadar soal pengawasan, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem respons cepat berbasis data real-time. Ini adalah ciri utama kota global yang adaptif dan responsif terhadap berbagai potensi risiko," ujar Tohom, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keamanan, efisiensi penanganan darurat, serta pengelolaan lalu lintas di wilayah perkotaan.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Sektor Swasta yang Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan Aglomerasi Jabodetabekjur Menuju Kota Global
"Dengan sistem yang terhubung, potensi kejahatan bisa ditekan karena ada efek deterrent. Di sisi lain, penanganan kejadian darurat bisa lebih cepat karena semua terpantau dalam satu sistem terpadu," katanya.
Tohom juga melihat kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi besar menuju kawasan aglomerasi Jabodetabekjur yang terintegrasi, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara digital.
"Kita tidak bisa bicara kota global tanpa integrasi sistem. CCTV ini bisa menjadi tulang punggung pengelolaan kota berbasis teknologi, yang nantinya bisa dikembangkan ke sistem transportasi, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa integrasi sistem pengawasan antarwilayah di Jabodetabekjur harus menjadi agenda lanjutan agar tidak terjadi kesenjangan sistem antar daerah.
"Kalau Jakarta sudah maju dengan integrasi CCTV, maka wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor juga harus terkoneksi. Inilah yang saya sebut sebagai ekosistem aglomerasi berbasis keamanan terpadu," ujarnya.
Ia pun menekankan pentingnya tata kelola data dan perlindungan privasi dalam implementasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
"Teknologi harus diimbangi dengan regulasi yang kuat. Keamanan data dan privasi warga harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik tetap terjaga," tambahnya.
Menurutnya, jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan diperluas secara regional, maka Jabodetabekjur memiliki peluang besar untuk sejajar dengan kota-kota global lainnya dalam hal keamanan dan pengelolaan perkotaan berbasis teknologi.
"Ini momentum yang harus dijaga. Kita sedang bergerak menuju kota global, dan salah satu indikatornya adalah kemampuan kita mengelola keamanan kota secara terintegrasi dan modern," pungkas Tohom.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa seluruh gedung dengan ketinggian lebih dari empat lantai wajib terkoneksi dengan CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan kota, termasuk dalam penanganan kriminalitas, kondisi darurat, hingga manajemen lalu lintas.
Selain gedung bertingkat, pemasangan CCTV juga akan dilakukan di tingkat kelurahan dan berbagai fasilitas umum lainnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
