WAHANANEWS.CO, Jakarta - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang menambah frekuensi perjalanan LRT Jabodebek pada jam sibuk pagi melalui pengoperasian Kereta Luar Biasa (KLB) mulai 8 Juni hingga 12 Juni 2026.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai penambahan perjalanan LRT Jabodebek menjadi langkah tepat untuk menjawab lonjakan mobilitas warga dari kawasan penyangga Jakarta, terutama Bekasi dan Cibubur.
Baca Juga:
Tanda Psikopat pada Anak Bisa Muncul Sejak Balita, Ini Ciri yang Perlu Diwaspadai
“Penambahan frekuensi LRT Jabodebek pada jam sibuk pagi adalah keputusan yang tepat, karena mobilitas masyarakat kawasan penyangga Jakarta sudah semakin tinggi dan membutuhkan layanan transportasi massal yang lebih responsif,” ujar Tohom, Minggu (7/6/2026).
Menurut Tohom, kebijakan KAI tersebut menunjukkan bahwa pengelola transportasi publik mulai membaca perubahan pola hidup masyarakat perkotaan yang semakin bergantung pada moda berbasis rel untuk menuju pusat aktivitas ekonomi di Jakarta.
Ia mengatakan, Bekasi dan Cibubur kini bukan lagi sekadar wilayah penyangga, melainkan telah berkembang menjadi kantong komuter besar yang setiap hari menggerakkan roda ekonomi ibu kota.
Baca Juga:
Viral Roti Rp 1.500 Jadi Rp 3.000 di Nota MBG, SPPG yang Diduga Terlibat Masih Dicari
“Ketika masyarakat dari Bekasi, Cibubur, dan kawasan timur Jakarta semakin banyak menggunakan LRT, itu menandakan bahwa kebutuhan terhadap transportasi publik yang aman, tepat waktu, dan terintegrasi sudah menjadi kebutuhan dasar kota modern,” ucapnya.
Tohom menilai, penambahan perjalanan pada relasi Jatimulya–Dukuh Atas BNI dan Harjamukti–Dukuh Atas BNI perlu dilihat sebagai bagian dari upaya membangun sistem mobilitas aglomerasi yang lebih sehat.
Menurutnya, transportasi publik tidak hanya berfungsi memindahkan orang dari satu titik ke titik lain, tetapi juga berperan mengurangi kemacetan, menekan biaya perjalanan warga, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat urban.
“Transportasi massal seperti LRT Jabodebek harus ditempatkan sebagai tulang punggung mobilitas kawasan aglomerasi, karena masa depan Jakarta dan kota-kota sekitarnya sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengelola pergerakan manusia secara efisien,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa lonjakan penumpang di Stasiun Harjamukti, Jatimulya, Jatibening Baru, Cikunir 1, hingga Cikoko memperlihatkan pentingnya perencanaan transportasi yang terhubung dengan pertumbuhan hunian, kawasan bisnis, dan Transit Oriented Development (TOD).
Ia menilai, pengembangan kawasan hunian di sekitar koridor LRT harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan, integrasi antarmoda, akses pejalan kaki, area parkir pengumpan, serta konektivitas menuju permukiman warga.
“Kalau kawasan TOD tumbuh cepat tetapi layanan transportasi tidak ikut diperkuat, maka masyarakat akan kembali bergantung pada kendaraan pribadi dan kemacetan akan berpindah ke titik-titik baru,” ujar Tohom.
Menurutnya, langkah KAI melakukan uji coba penambahan frekuensi juga penting karena kebijakan transportasi publik harus berbasis data, bukan asumsi.
Ia mengatakan, data kepadatan penumpang pada pukul 06.00 hingga 08.00 WIB dapat menjadi dasar untuk mengatur pola perjalanan, menentukan kebutuhan rangkaian, dan memperbaiki distribusi penumpang di peron maupun di dalam kereta.
“Evaluasi berbasis data seperti ini harus terus dilakukan, karena transportasi publik yang baik adalah transportasi yang mampu menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Tohom juga melihat penguatan LRT Jabodebek sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun layanan publik yang lebih efektif, produktif, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, keberhasilan transportasi publik di kawasan aglomerasi akan memberi dampak luas terhadap ekonomi keluarga, produktivitas pekerja, kualitas udara, hingga daya saing perkotaan.
“Bagi masyarakat komuter, waktu adalah biaya dan energi adalah produktivitas, sehingga setiap penambahan layanan yang mampu mengurangi antrean, kepadatan, dan ketidakpastian perjalanan merupakan bentuk kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari,” kata Tohom.
Ia berharap uji coba penambahan frekuensi LRT Jabodebek tidak berhenti sebagai kebijakan sementara, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan pola operasi yang lebih permanen apabila terbukti efektif menurunkan kepadatan pada jam sibuk.
Menurutnya, KAI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator transportasi lain perlu memperkuat koordinasi agar LRT Jabodebek semakin terhubung dengan KRL, Transjakarta, angkutan pengumpan, serta pusat-pusat hunian di kawasan penyangga.
“Ke depan, tantangannya bukan hanya menambah perjalanan, tetapi membangun ekosistem mobilitas yang benar-benar terintegrasi, sehingga warga Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, dan Jakarta merasakan transportasi publik sebagai pilihan utama, bukan pilihan terakhir,” ujar Tohom.
Sebelumnya, KAI mengoperasikan Kereta Luar Biasa sebagai uji coba penambahan frekuensi LRT Jabodebek pada 8 Juni hingga 12 Juni 2026 untuk mengakomodasi lonjakan penumpang jam sibuk pagi.
Pada relasi Jatimulya–Dukuh Atas BNI, perjalanan tambahan berangkat pukul 07.14 WIB di antara jadwal reguler pukul 07.08 WIB dan 07.16 WIB, sedangkan relasi Harjamukti–Dukuh Atas BNI berangkat pukul 07.24 WIB di antara jadwal reguler pukul 07.22 WIB dan 07.30 WIB.
Manager Public Relations LRT Jabodebek Radhitya Mardika mengatakan uji coba tersebut merupakan langkah adaptif KAI dalam menjawab kebutuhan mobilitas pengguna LRT Jabodebek pada jam sibuk pagi.
“KAI akan terus melakukan evaluasi terhadap pola perjalanan pengguna LRT Jabodebek untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan,” kata Radhitya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
