Jakarta.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam menyelesaikan proyek mangkrak Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
Menurut Tohom, tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para konsumen yang terdampak.
Baca Juga:
Konsumen Meikarta Mengadu ke Kementerian PKP karena Apartemen Tak Kunjung Diterima
“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan ketegasan Menteri PKP dalam menyelesaikan masalah Meikarta. Ini bisa berefek positif terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sektor properti,” ujar Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Rabu (9/4/2025).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengungkapkan bahwa Bos Lippo Group, John Riady, telah berjanji akan menyelesaikan permasalahan Meikarta.
Hal ini disampaikan setelah pemanggilan oleh pihak kementerian. Menteri PKP Maruarar Sirait pun berencana memanggil kembali John Riady untuk memastikan langkah konkret penyelesaian proyek tersebut.
Baca Juga:
Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Pabrik Gula PTPN XI Periode 2016 Diusut Bareskrim
Tohom menilai bahwa penyelesaian proyek Meikarta harus menjadi momentum reformasi besar dalam industri properti.
“Jangan sampai kasus serupa terulang. Pemerintah harus memperketat regulasi dan memastikan bahwa setiap proyek properti memiliki kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menggarisbawahi bahwa Meikarta adalah salah satu ikon aglomerasi Jabodetabekjur yang seharusnya menjadi model pembangunan perkotaan yang sukses, bukan malah menjadi contoh kegagalan manajemen proyek.
“Kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekjur memerlukan tata kelola yang profesional dan berbasis kepentingan publik. Meikarta adalah contoh betapa pentingnya pengawasan ketat dalam investasi properti agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan citra pembangunan nasional,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Tohom mendesak agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian Meikarta, tetapi juga mengevaluasi proyek-proyek lain yang berpotensi bermasalah.
Ia menegaskan bahwa langkah ini penting demi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor properti tetap terjaga.
“Kami berharap pemerintah terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa semua hak konsumen dipenuhi. Jangan sampai ada korban baru yang dirugikan oleh investasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
