Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memetakan 13 kawasan prioritas pembangunan sebagai bagian dari strategi percepatan investasi dan transformasi wilayah metropolitan Jabodetabekjur.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut inisiatif ini sebagai terobosan penting dalam membangun ekosistem aglomerasi yang lebih terintegrasi dan berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Baca Juga:
Nasdem Usul IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jakarta Tetap Jadi Pusat Pemerintahan
"Pemprov DKI telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengakselerasi pembangunan kawasan-kawasan strategis, bukan hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk kepentingan lintas wilayah aglomerasi Jabodetabekjur. Ini adalah sinyal positif bahwa Jakarta tidak berjalan sendiri, melainkan sedang bersiap menjadi motor penggerak pembangunan wilayah metropolitan yang saling terhubung," ujar Tohom, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, pemetaan kawasan seperti Blok M–ASEAN, Kota Tua -- Harmoni, Ancol–JIS, hingga Cawang Hub dan Kepulauan Seribu memperlihatkan pendekatan pembangunan yang holistik -- menggabungkan nilai historis, budaya, pariwisata, serta potensi ekonomi berbasis investasi.
Tohom menilai, strategi yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kolaborasi antarsektor dan antardaerah dalam mendorong pertumbuhan regional.
Baca Juga:
Bupati Tapteng Dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum APKASI Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan
“Pemilihan kawasan prioritas ini cerdas. Lokasinya mencakup wilayah darat dan pesisir, pusat diplomatik dan komersial, kawasan transportasi dan ruang terbuka, bahkan daerah wisata dan sejarah. Semua elemen aglomerasi hadir dalam satu peta besar pembangunan,” tambahnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa Jakarta memegang peranan krusial sebagai simpul konektivitas Jabodetabekjur.
Oleh karena itu, pemetaan 13 kawasan strategis harus diiringi dengan perencanaan lintas kota dan kabupaten di sekitarnya.
“Tanpa koordinasi regional yang kuat, rencana ambisius ini akan kehilangan daya dorong. Jakarta butuh dukungan dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk mewujudkan efisiensi aglomerasi dalam praktik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil, swasta, dan akademisi dalam pengembangan kawasan prioritas ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek dan nilai tambah sosial bagi warga.
“Jangan sampai rencana ini hanya dinikmati oleh investor, tapi tak terasa dampaknya oleh warga setempat. Harus dipastikan bahwa pembangunan ini bersifat inklusif dan adil,” ujar Tohom.
Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC), Tona Hutauruk, menyampaikan bahwa kawasan-kawasan yang dipetakan akan dikembangkan dengan pendekatan proaktif, termasuk penyusunan development brief, skema insentif, dan kemitraan dengan sektor swasta.
Kawasan seperti Blok M–ASEAN bahkan akan diarahkan menjadi pusat interaksi diplomatik, budaya, dan ekonomi yang ikonik.
Pemprov DKI juga tengah membuka peluang kerja sama dalam pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sepanjang jalan-jalan utama kota melalui skema kolaboratif, sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur kota dan menarik investasi jangka panjang.
Dengan kontribusi Jakarta yang mencapai sekitar 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan ASEAN, pembangunan kawasan prioritas ini diyakini akan semakin memperkuat peran ibu kota dalam jejaring ekonomi regional dan internasional.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
