Ia menambahkan bahwa fenomena penggunaan JPO sebagai tempat beristirahat juga menunjukkan pentingnya pengelolaan ruang kota yang lebih terintegrasi di kawasan metropolitan.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan kasus tersebut menjadi contoh kecil dari tantangan tata kelola ruang publik di wilayah aglomerasi.
Baca Juga:
Selesai Diperbaiki, JPO Polda Metro Jaya Sudah Bisa Digunakan
Menurutnya, kawasan megapolitan seperti Jabodetabekjur membutuhkan sistem pengawasan fasilitas publik yang terintegrasi antarwilayah.
“Kita tidak bisa lagi melihat Jakarta dan kota-kota penyangga berjalan sendiri-sendiri. Pengawasan fasilitas publik, termasuk JPO, harus menjadi bagian dari manajemen kota metropolitan yang terkoordinasi. Ini penting agar kualitas ruang publik tetap terjaga di tengah pertumbuhan urban yang sangat cepat,” kata dia.
Tohom juga mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawas dan sistem patroli berbasis data untuk memantau fasilitas publik di titik-titik strategis.
Baca Juga:
Bertahan Tanpa Ayah, Etta Ng Putri Jackie Chan Tinggal di Tempat Penampungan di Kanada
Langkah ini dinilai dapat membantu deteksi dini potensi penyalahgunaan fasilitas sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.
“Ke depan kita harus membangun budaya kota yang tertib dan manusiawi. Fasilitas publik harus dijaga bersama, sementara kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan sosial yang layak dari negara,” ujar Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
