Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah pemerintah membangun rumah susun (rusun) di lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Depok, Jawa Barat.
MARTABAT menilai kebijakan tersebut merupakan momentum penting untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang selama ini belum produktif, khususnya di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
Baca Juga:
Blak-blakan, Menkeu Purbaya Ungkap Jurus Rahasia Dongkrak Ekonomi Tanpa Andalkan Investor Asing
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan langkah pemerintah tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memastikan hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Program pembangunan rusun di lahan milik negara seperti di Depok ini harus menjadi model nasional. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memiliki visi kuat agar aset negara tidak dibiarkan terlantar, tetapi dioptimalkan untuk kepentingan rakyat, terutama penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Tohom, Kamis (12/3/2026).
Menurut Tohom, kebutuhan perumahan di kawasan metropolitan seperti Jabodetabekjur terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
Baca Juga:
Kuota Rumah Subsidi di Medan Bertambah! Kabar Gembira untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Karena itu, pemanfaatan lahan milik pemerintah menjadi langkah strategis untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi.
Ia menilai rencana pembangunan rusun di lahan seluas lebih dari 45 hektare tersebut dapat menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah memanfaatkan aset negara untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat.
“Jika satu kawasan saja bisa menampung ratusan ribu warga, bayangkan dampaknya jika semua lahan kosong milik pemerintah di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur dimanfaatkan dengan konsep serupa. Ini bisa menjadi solusi besar bagi krisis hunian di wilayah perkotaan,” ujarnya.
Tohom juga mengapresiasi pendekatan pemerintah yang menekankan penyelesaian persoalan sosial secara manusiawi terhadap warga yang saat ini menempati lahan tersebut.
Menurutnya, pendekatan dialogis dan pemberian santunan merupakan langkah yang menunjukkan kehadiran negara secara berkeadilan.
“Negara jangan hanya berpikir soal pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan warga yang terdampak diperlakukan secara manusiawi. Pendekatan komunikasi sosial seperti yang disampaikan pemerintah merupakan langkah bijak dan mencerminkan kepemimpinan yang berempati,” katanya.
Lebih jauh, Tohom mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan nasional terhadap seluruh lahan kosong milik kementerian, lembaga, maupun BUMN yang berada di kawasan aglomerasi perkotaan.
Ia menilai pemanfaatan aset-aset tersebut dapat menjadi strategi besar pemerintah dalam membangun kota yang lebih inklusif sekaligus menekan laju munculnya permukiman kumuh.
“Selama ini banyak aset negara yang tidak termanfaatkan secara optimal. Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, aset-aset itu harus diubah menjadi kekuatan pembangunan. Perumahan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan merupakan solusi paling rasional untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah metropolitan.
Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi akan menciptakan tata kota yang lebih efisien, terintegrasi dengan transportasi publik, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Konsep aglomerasi menuntut keberanian pemerintah untuk menata ulang ruang perkotaan secara visioner. Pembangunan rusun di lahan negara adalah langkah awal menuju kota masa depan yang lebih tertata, produktif, dan berkeadilan sosial,” kata Tohom.
Ia menambahkan, jika program ini dijalankan secara konsisten di berbagai titik di Jabodetabekjur, Indonesia dapat menciptakan model pembangunan perkotaan baru yang tidak hanya modern tetapi juga berpihak pada rakyat.
“Ini adalah strategi besar membangun martabat kota dan martabat warganya,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
