Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran merespons positif langkah Pemerintah Kota Tangerang yang aktif terlibat dalam Rapat Tim Koordinasi Perencanaan Penataan Perkotaan Berorientasi Transit (Transit Urban Planning Coordination/TUPC) Jabodetabek bersama pemerintah pusat.
Inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat tata kelola aglomerasi Jabodetabek yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Nilai Pembangunan MRT Timur–Barat Mendesak untuk Antisipasi Kemacetan Aglomerasi Jabodetabekjur 2030
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Kota Tangerang merupakan contoh konkret sinergi pusat dan daerah yang dibutuhkan dalam membangun aglomerasi perkotaan modern.
“Pengembangan TOD merupakan fondasi penting bagi transformasi ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup warga di kawasan aglomerasi Jabodetabek,” ujar Tohom, Kamis (15/1/2026).
Menurut Tohom, pemerintahan Prabowo–Gibran selama ini mendorong pola pembangunan yang tidak lagi terfragmentasi antarwilayah.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan Danau Toba Berkelanjutan
Tangerang, dengan posisi strategisnya, dinilai memiliki peran krusial sebagai simpul konektivitas antara Jakarta, Banten, dan kawasan penyangga lainnya.
“Ketika TOD dikembangkan secara terencana di titik-titik strategis seperti stasiun, terminal, dan pusat aktivitas ekonomi, maka efek gandanya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya akan mempercepat terwujudnya sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan tata ruang kota.
Hal ini sejalan dengan agenda besar Prabowo–Gibran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan aglomerasi.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menilai, dokumen hasil kajian Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI)-3 yang diterima Pemkot Tangerang harus dijadikan pijakan kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang.
“JUTPI-3 memberi arah yang jelas bahwa pengelolaan aglomerasi tidak bisa parsial. Harus ada keberanian politik dan kesinambungan kebijakan agar TOD benar-benar menjadi penggerak ekonomi wilayah, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tohom menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan TOD di Tangerang dapat menjadi model bagi daerah lain di Jabodetabekjur.
Dengan demikian, visi MARTABAT Prabowo–Gibran untuk membangun kawasan perkotaan yang tertata, berdaya saing, dan berpihak pada rakyat dapat diwujudkan secara nyata dan terukur.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
