Jakarta.WAHANANEWS.CO - Kemacetan di kawasan Jabodetabekjur dinilai telah memasuki fase kronis dan membutuhkan langkah korektif yang mendasar.
Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lagi bisa diselesaikan dengan kebijakan sektoral, melainkan melalui reformasi transportasi publik yang terintegrasi, lintas moda, dan lintas wilayah.
Baca Juga:
ERP Tak Kunjung Berjalan dan Kemacetan Tak Reda: Rekam Jejak 6,5 Tahun Syafrin Liputo Perlu Dievaluasi Gubernur Pramono
Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa kemacetan adalah konsekuensi dari sistem mobilitas yang belum dikelola sebagai satu kesatuan.
“Selama transportasi publik diperlakukan sebagai proyek-proyek terpisah, macet akan terus berulang. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh, artinya transportasi publik harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Tohom, Minggu (11/1/2026).
Ia menjelaskan, reformasi transportasi publik terintegrasi hanya bisa berjalan jika sistem angkutan umum dirancang berdasarkan segmentasi layanan yang jelas.
Baca Juga:
Era Syafrin Liputo 6,5 Tahun, Kemacetan Jakarta Makin Parah
Segmen transportasi publik, menurutnya, merupakan kerangka pengelompokan angkutan penumpang berdasarkan karakter moda, jarak tempuh, dan wilayah operasional, yang menjadi fondasi perencanaan dan pengelolaan layanan yang efisien serta berkelanjutan.
“Ketika transportasi massal jarak jauh menjadi tulang punggung, feeder berfungsi sebagai pengumpan, dan konektivitas first-mile serta last-mile diperkuat, maka kebijakan tidak saling tumpang tindih dan publik punya alasan rasional meninggalkan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Tohom menilai kawasan Jabodetabekjur sebenarnya telah memiliki elemen penting reformasi tersebut, mulai dari MRT, LRT, KRL Commuter Line, TransJakarta, hingga mikrotransportasi dan transportasi daring.
