WahanaNews Jakarta - Muncul desakan dari sejumlah elemen masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan mark-up anggaran rehabilitasi gedung kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.
Kuat dugaan telah terjadi penggelembungan anggaran yang sangat fantastis sehingga KPK dianggap memiliki kewenangan melakukan investigasi sebagai upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada tidaknya penggelembungan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam proses penyusunan anggaran.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Kota Kembali Bersih Pasca Pelantikan Presiden Prabowo
Desakan agar KPK melakukan penyelidikan anggaran rehabilitasi gedung kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024 sejalan dengan yang pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pernah mengatakan, “ada beberapa modus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK. "Ada modus dengan me-markup harga, tidak lama setelah pejabat pembuat komitmen (PPK) meng-upload. Pasti sudah ada kesepakatan antara PPK dan vendor kapan barang akan di-upload di e-katalog," ujarnya.
Alexander Marwata mengungkapkan soal pengadaan barang dan jasa melalui platform e-katalog yang disebut ladang subur praktik korupsi. Menurutnya, masih banyak modus korupsi yang dilakukan meskipun pengadaan barang jasa sudah menggunakan platform elektronik.
Baca Juga:
Kota Bagansiapiapi Bersih di Event Nasional Bakar Tongkang 2024
Hasil penelusuran pada situs sirup/lkpp diketahui Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan APBD sebesar Rp 14.556.848.500 untuk rehabilitasi gedung kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm Jakarta Utara seluas 1.765 m2. Sementara pemilihan penyedia menggunakan metode e-purchasing melalui system e-katalog.
Berdasarkan poto papan proyek dilokasi yang diterima WahanaNews diketahui bahwa, pelaksana rehabilitasi gedung kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm Jakarta Utara tahun 2024 adalah PT. Dinar Kontruksi Utama dengan nilai kontrak Rp 14.546.580.385 (Rp 8.241.688/m2.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa, harga satuan tertinggi pembangunan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara Lainnya Tidak Sederhana Tingkat Kota Rp 7.430.000/M2.
Foto: Papan proyek rehabilitasi gedung kantor Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm Jakarta Utara TA 2024.
Berdasarkan data KPK periode 2004-2023, kasus korupsi di pengadaan barang dan jasa mencapai 339 kasus, sehingga menjadikannya sebagai kasus terbesar kedua, di bawah gratifikasi dan penyuapan.
KPK memasukkan sektor ini ke 8 fokus area dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) dalam mengintervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah.
Alexander Marwata mengaku miris dengan persepsi tindakan koruptif di kalangan masyarakat. Menurutnya, tindakan kotor itu kini dinilai wajar untuk dilakukan. Ia juga mengaku banyak menerima informasi dan mendengar cerita dari para penyelenggara negara, pejabat-pejabat. "Sekarang orang enggak takut lagi pak untuk korupsi’."
Menurutnya, orang berani korupsi di Indonesia karena menilai risikonya rendah. Sedangkan, kemungkinan untung dalam waktu cepat lebih tinggi.
"Korupsi itu di Indonesia risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high riks (risiko tinggi), korupsi itu risiko rendah, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang besar (kalau korupsi) tinggi," ucap Alex.
Pemerintah dan penegak hukum juga disebut kesusahan untuk membuat korupsi di Indonesia sangat berisiko. Sistem pemberantasan maupun pencegahan rasuah di Indonesia belum seketat Singapura dan Hong Kong.
"Aparat ASN di Singapura dan Hong Kong yang memungut minta sesuatu atau menerapkan pungli enggak ada yang menindak rendah. Begitu ada Corrupt Practices Investigation Bureau (otoritas pemberantasan korupsi Singapura) zero tolerance menindak," ujar Alex.
Penegakan kasus korupsi di Indonesia juga disebut belum seketat Singapura. Menurut Alex, Kepala Negara harus membuat gebrakan agar tindakan rasuah ditakuti.
“Di Indonesia kita belum mendapatkan momentum seperti itu. Belum ada pimpinan negara yang berani mendeclare zero tolerance terhadap korupsi. Dengan kekuasaan memerintahkan seluruh aparat untuk memerangi korupsi, kita belum pernah punya pimpinan seperti itu,” tutur Alex.
WahanaNews belum mendapat tanggapan dari pihak Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm Jakarta Utara. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ardiyanto saat dimintai tanggapannya melalui pesan whatsapp, Selasa (24/9) atas munculnya desakan dari sejumlah elemen masyarakat agar KPK melakukan penyelidikan terhadap anggaran rehabilitasi gedung kantor Sudin LH Jakut tahun 2024 tidak memberikan respon.
[Redaktur: JP Sianturi]
