KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran merespons langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang kembali melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
MARTABAT menilai kebijakan tersebut sebagai langkah adaptif yang perlu diapresiasi, namun mengingatkan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pendekatan aglomerasi Jabodetabekjur yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran: Kolaborasi Pusat–Daerah Percepat TOD Tangerang dalam Ekosistem Jabodetabek
Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai OMC merupakan instrumen penting dalam mitigasi jangka pendek, tetapi tidak boleh berdiri sendiri.
“Operasi modifikasi cuaca adalah respons teknokratis yang relevan dalam kondisi darurat. Namun, dalam konteks Jakarta dan sekitarnya, ini harus dilihat sebagai bagian dari sistem penanganan risiko aglomerasi Jabodetabekjur secara menyeluruh,” ujar Tohom, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, karakter wilayah aglomerasi yang saling terhubung secara ekologis dan hidrologis menuntut koordinasi lintas daerah yang jauh lebih kuat.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: RDF, Biodigester, dan Insinerator Harus Jadi Jalan Transisi, Bukan Solusi Setengah Hati
“Hujan tidak mengenal batas administrasi. Apa yang terjadi di Bogor, Depok, atau Bekasi akan berdampak langsung ke Jakarta. Karena itu, kebijakan mitigasi cuaca ekstrem harus dirancang dalam satu kerangka aglomerasi,” katanya.
Tohom menilai sinergi BPBD DKI Jakarta dengan BNPB, BMKG, TNI AU, dan unsur terkait merupakan contoh praktik kolaboratif yang perlu diperluas ke level regional Jabodetabekjur.
“Ke depan, pendekatan ini tidak cukup hanya reaktif. Harus ada perencanaan bersama yang berbasis data iklim, tata ruang, dan daya dukung lingkungan kawasan aglomerasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo–Gibran membawa harapan baru dalam memperkuat tata kelola wilayah strategis nasional.
“Visi pemerintahan ke depan harus menjadikan aglomerasi Jabodetabekjur sebagai satu kesatuan sistem—baik dalam pengendalian banjir, ketahanan iklim, maupun perlindungan warga,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari pembenahan struktural kawasan.
“Kami melihat bahwa OMC hanyalah satu lapis dari mitigasi. Lapisan utamanya tetap penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan penguatan ekosistem hulu-hilir di seluruh Jabodetabekjur,” ungkapnya.
Menurut Tohom, keberhasilan penanganan cuaca ekstrem akan menjadi salah satu indikator penting bagi efektivitas tata kelola aglomerasi di masa mendatang.
“Kalau kita ingin Jakarta dan kawasan sekitarnya tangguh terhadap krisis iklim, maka kebijakan harus lintas wilayah, lintas sektor, dan konsisten dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Tohom menekankan bahwa langkah-langkah adaptif seperti OMC perlu dikawal dengan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi.
“Yang dibutuhkan bukan hanya kesiapsiagaan saat hujan ekstrem, tetapi keberanian membangun sistem aglomerasi yang tahan krisis dan berpihak pada keselamatan warga,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
