Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo–Gibran membawa harapan baru dalam memperkuat tata kelola wilayah strategis nasional.
“Visi pemerintahan ke depan harus menjadikan aglomerasi Jabodetabekjur sebagai satu kesatuan sistem—baik dalam pengendalian banjir, ketahanan iklim, maupun perlindungan warga,” kata Tohom.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran: Kolaborasi Pusat–Daerah Percepat TOD Tangerang dalam Ekosistem Jabodetabek
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari pembenahan struktural kawasan.
“Kami melihat bahwa OMC hanyalah satu lapis dari mitigasi. Lapisan utamanya tetap penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan penguatan ekosistem hulu-hilir di seluruh Jabodetabekjur,” ungkapnya.
Menurut Tohom, keberhasilan penanganan cuaca ekstrem akan menjadi salah satu indikator penting bagi efektivitas tata kelola aglomerasi di masa mendatang.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: RDF, Biodigester, dan Insinerator Harus Jadi Jalan Transisi, Bukan Solusi Setengah Hati
“Kalau kita ingin Jakarta dan kawasan sekitarnya tangguh terhadap krisis iklim, maka kebijakan harus lintas wilayah, lintas sektor, dan konsisten dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Tohom menekankan bahwa langkah-langkah adaptif seperti OMC perlu dikawal dengan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi.
“Yang dibutuhkan bukan hanya kesiapsiagaan saat hujan ekstrem, tetapi keberanian membangun sistem aglomerasi yang tahan krisis dan berpihak pada keselamatan warga,” pungkasnya.
