JAKARTA.WAHANANEWS.CO, Jakarta Selatan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sedang mengkaji pembatasan masa tinggal di Rusunawa akibat tunggakan yang mencapai Rp 95,5 miliar. Sejumlah warga di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut.
"Janganlah, nggak setuju, kasihan. Ini kan rusunawa katanya pemerintah itu yang punya. Kalau pemerintah punya, masa sih (dibatasi), kasihan orang nggak punya rumah, mau tinggal di bawah kolong?" kata penghuni rusunawa Pasar Rumput, Nona (56) kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).
Baca Juga:
Nunggak hingga Rp 95,5 Miliar, Sekdis Perumahan DKI Minta Penghuni Rusun Patuhi Tata Tertib
Nona mengatakan alasan pindah ke rusun lantaran akses yang mudah dan praktis. Dia mengaku juga lebih senang tinggal di rusunawa karena bisa berkomunikasi dengan warga lainnya setiap hari.
"Kalau saya memang saya selama ini masih ngontrak-ngontrak juga ya, sebenarnya ada rumah keluarga. Tapi aku biasanya lebih enak, enjoy tinggal sendiri gitu. kalau tinggal di rusunawa itu enak, mau bersihin rumah nggak begitu berat, ringan, karena kan rumahnya kecil, apalagi kita kan sudah umur 50-an ke atas," kata Nona.
Nona mengaku harga sewa di Rusun Pasar Rumput juga terjangkau. Dia yang tinggal di Tower I Blok II menyebutkan membayar sekitar Rp 1 juta lebih setiap bulan.
Baca Juga:
Rusun Marunda Jakarta Utara Catat Tunggakan Sewa Terbanyak, Warga Ungkap Alasan
"Nggak merata, beda-beda, aku berkisar Rp 1 juta lebih. Iya, di sini kan ke mana-mana dekat, kalau saya pikir tinggal di Ciganjur kejauhan, karena saya aktivitasnya di Jakarta," kata dia.
Dia menilai warga yang menunggak bisa saja karena keadaan ekonomi saat ini makin sulit. Nona mengaku pusing jika harus pindah lagi.
"Keadaan sekarang kan semakin susah. kalau nggak pemerintah siapa lagi, kalau kita nggak punya rumah kasihan. Kalau cuma 6 tahun, waduh pindah lagi, pusing lagi," tambahnya.
