JAKARTA.WAHANANEWS.CO, Jakarta Selatan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sedang mengkaji pembatasan masa tinggal di Rusunawa akibat tunggakan yang mencapai Rp 95,5 miliar. Sejumlah warga di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut.
"Janganlah, nggak setuju, kasihan. Ini kan rusunawa katanya pemerintah itu yang punya. Kalau pemerintah punya, masa sih (dibatasi), kasihan orang nggak punya rumah, mau tinggal di bawah kolong?" kata penghuni rusunawa Pasar Rumput, Nona (56) kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).
Baca Juga:
Tunggakan Sewa Rusunawa Marunda di Cilincing Jakarta Utara Capai Rp 19,6 Miliar
Nona mengatakan alasan pindah ke rusun lantaran akses yang mudah dan praktis. Dia mengaku juga lebih senang tinggal di rusunawa karena bisa berkomunikasi dengan warga lainnya setiap hari.
"Kalau saya memang saya selama ini masih ngontrak-ngontrak juga ya, sebenarnya ada rumah keluarga. Tapi aku biasanya lebih enak, enjoy tinggal sendiri gitu. kalau tinggal di rusunawa itu enak, mau bersihin rumah nggak begitu berat, ringan, karena kan rumahnya kecil, apalagi kita kan sudah umur 50-an ke atas," kata Nona.
Nona mengaku harga sewa di Rusun Pasar Rumput juga terjangkau. Dia yang tinggal di Tower I Blok II menyebutkan membayar sekitar Rp 1 juta lebih setiap bulan.
Baca Juga:
Warga Tolak Wacana Batas Tinggal di Rusunawa, DPRD DKI Beri Saran
"Nggak merata, beda-beda, aku berkisar Rp 1 juta lebih. Iya, di sini kan ke mana-mana dekat, kalau saya pikir tinggal di Ciganjur kejauhan, karena saya aktivitasnya di Jakarta," kata dia.
Dia menilai warga yang menunggak bisa saja karena keadaan ekonomi saat ini makin sulit. Nona mengaku pusing jika harus pindah lagi.
"Keadaan sekarang kan semakin susah. kalau nggak pemerintah siapa lagi, kalau kita nggak punya rumah kasihan. Kalau cuma 6 tahun, waduh pindah lagi, pusing lagi," tambahnya.
Warga lain, Marlina (68), juga mengaku tak setuju dengan wacana kebijakan itu. Dia menilai sulit mencari tempat tinggal di Jakarta di usia yang tidak muda.
"Kalau buat saya sih kayaknya kalau rusun ini nggak terlalu penting, dipakai sementara. Kalau saya sih nggak setuju. Lebih baik untuk selamanya lah," imbuhnya.
Tunggakan Bayar Rusun Capai Rp 95,5 M
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran rumah susun sewa (rusunawa) mencapai Rp 95,5 miliar. Tunggakan warga mulai sejak 2010.
"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dimintai konfirmasi, Kamis (6/2).
Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Meski begitu, data tunggakan ini terus terlaporkan, meskipun sanksi administrasi telah diterapkan, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.
"Jadi semua UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," ujarnya.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
