“Ketika kapasitas ditambah dan kepadatan ditekan, kualitas hidup masyarakat naik. Inilah inti dari pembangunan aglomerasi yang berkeadilan,” katanya.
Lebih lanjut, Tohom menekankan pentingnya modernisasi prasarana pendukung seperti sistem kelistrikan, persinyalan, serta integrasi antarmoda di simpul-simpul transportasi utama.
Baca Juga:
Transportasi Publik Rp8 Saat HUT RI, MARTABAT Prabowo-Gibran: Bisa Jadi Model Kolaborasi Jabodetabekjur
Menurutnya, tanpa penguatan prasarana, pertumbuhan penumpang justru berisiko menurunkan kualitas layanan.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengingatkan bahwa pengembangan KRL harus terintegrasi dengan kebijakan tata ruang, perumahan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan penyangga.
Ia menilai KRL harus menjadi tulang punggung yang menghubungkan ekosistem aglomerasi Jabodetabekjur secara utuh.
Baca Juga:
Tarif Transjakarta Rp3.500 Masih Bertahan, DKI Subsidi Hingga Rp3,75 Triliun
“Transportasi publik yang kuat akan melahirkan kota yang lebih manusiawi, efisien, dan berdaya saing. Ini sejalan dengan arah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
