Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif semakin meluasnya jangkauan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang menyasar masyarakat kurang mampu di DKI Jakarta.
Program ini dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
Baca Juga:
Diduga Pelansir Dilepas Usai Ditangkap, Kok Bisa?
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa perluasan penerima manfaat KJP yang kini mencapai lebih dari 700 ribu siswa serta KJMU yang menembus 15 ribu mahasiswa merupakan langkah strategis yang harus terus diperkuat.
“Program seperti KJP dan KJMU adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Menurut Tohom, keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus mendorong inklusivitas dalam sektor pendidikan.
Baca Juga:
Dukung Pendidikan di Tengah Krisis, BAZNAS Dirikan Kelas Darurat di Gaza
Ia menilai, intervensi melalui bantuan pendidikan menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda di kawasan perkotaan yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Tohom menyoroti pentingnya sinergi antarwilayah dalam konteks aglomerasi Jabodetabekjur.
Dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan keterkaitan ekonomi yang erat, kebijakan pendidikan di Jakarta, menurutnya, harus mampu memberi efek limpahan (spillover effect) bagi daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Ke depan, kita harus melihat KJP dan KJMU bukan hanya sebagai program lokal DKI, tetapi sebagai model kebijakan yang bisa direplikasi dalam skema aglomerasi Jabodetabekjur. Ini penting untuk menciptakan kesetaraan kualitas SDM di seluruh kawasan,” jelasnya.
Tohom juga menilai bahwa keberagaman layanan pendidikan, termasuk hadirnya institusi swasta seperti Singapore Intercultural School, merupakan bagian dari ekosistem pendidikan yang saling melengkapi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memastikan kelompok masyarakat kurang mampu tidak tertinggal.
Sebagai Ketua Umum Aglomerasi Watch, Tohom menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam kerangka besar pengembangan kawasan megapolitan.
“Aglomerasi tidak boleh hanya bicara infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. KJP dan KJMU adalah contoh konkret bagaimana kebijakan bisa langsung menyasar kebutuhan rakyat,” katanya.
Ia pun mendorong agar program-program serupa diperluas dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Menurutnya, langkah ini akan mempercepat terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabekjur.
Di sisi lain, data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan bahwa program KJP dan KJMU terus mengalami peningkatan cakupan penerima manfaat.
Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.
Dengan berbagai upaya tersebut, MARTABAT Prabowo-Gibran optimistis bahwa penguatan program pendidikan inklusif akan menjadi kunci dalam menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, sekaligus memperkuat integrasi sosial di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
