Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum tepat bagi sektor swasta untuk lebih agresif mendukung agenda pembangunan nasional.
“Transformasi kinerja Lippo Cikarang menunjukkan bahwa sektor properti memiliki daya tahan dan potensi besar. Ketika perusahaan dalam kondisi sehat, kontribusi terhadap program strategis pemerintah seperti 3 Juta Rumah tentu akan semakin optimal,” jelasnya.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana
Lebih lanjut, Tohom menilai bahwa pengembangan kawasan Meikarta sebagai bagian dari kota mandiri terintegrasi sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitar Jakarta.
Ia menyebut konsep aglomerasi sebagai solusi untuk mengurangi tekanan di pusat ibu kota sekaligus menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata.
“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada Jakarta sebagai single core. Aglomerasi Jabodetabekjur harus menjadi multi-core city dengan pusat-pusat ekonomi baru yang saling terhubung. Di sinilah proyek-proyek seperti ini memainkan peran penting,” ujarnya.
Baca Juga:
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Bogor Diproyeksikan Jadi Daerah Percontohan Perumahan Rakyat
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan bahwa hibah lahan ini memiliki nilai strategis jangka panjang dalam membentuk ekosistem perkotaan yang inklusif dan berdaya saing global.
Ia menekankan pentingnya pengawasan agar pengembangan kawasan tetap sesuai dengan prinsip tata ruang berkelanjutan.
“Program ini harus dikawal agar tidak hanya mengejar kuantitas rumah, tetapi juga kualitas lingkungan, akses transportasi, serta integrasi dengan infrastruktur publik lainnya. Kota global itu tidak hanya soal gedung tinggi, tetapi juga soal livability dan sustainability,” tegasnya.
