WahanaNews.co, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov DKI Jakarta yang selalu tampil dipermukaan dengan aksi aksi heroiknya membantu masyarakat yang menghadapi bencana alam dan kedaruratan ekstrim bersama tim terpadu institusi horizontal dan vertikal seperti kepolisian dan TNI.
Kini mulai menyeruak "aroma busuk" dari instrumen pendukung pergerakan badan ini dari sektor pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga:
Efesiensi Anggaran, Pemda DKI Lakukan Rekonsiliasi Gaji ASN dan Non-ASN
Ditengah komitmen pemimpin memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan menertibkan anggaran anggaran yang tidak terlalu penting hingga membuat keputusan recofusing (pengalihan anggaran) dimasa ganasnya covid'19 dan terkahir terobosan Presiden Prabowo memotong banyaknya anggaran yang tidak produktif untuk memperbaiki kehidupan rakyat dengan Efisiensi.
Slogan keberpihakan para legislatif disemua tingkatanpun mulai keras dikritik masyarakat. Peran peran pengawasannya yang dirasa minim terus menggema dan berobah menjadi sinisme yang melahirkan kecurigaan publik keterlibatan atau konspirasi menggerogoti keuangan negara.
Kini "aroma busuk" di BPBD DKI Jakarta ini mulai berhembus kencang kekalangan wartawan.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Tanggapi Permintaan Luhut Agar Anggaran Program Makan Bergizi Tidak Dipotong
Dari dokumen resmi yang diperoleh info Indonesia dari sumber terpercaya tertera denga jelas dan tegas dari pemangku jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang diberikan Gubernur DKI Jakarta tahun 2023 menolak dengan keras anggaran ini.
YM yang menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang di BPBD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan detail alasan penolakan tersebut kepada Kepala BPBD Isnawa Adji.
Ada dua faktor penting alasan penolakan tersebut yakni,
