JAKARTA.WAHANANEWS.CO, DKI Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Jakarta Utara sebagai contoh pengelolaan sampah perkotaan yang baik di Indonesia.
"Jakarta diberikan mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat menjalankan rencana strategis ini. Kami memastikan seluruh sistem dapat berjalan efektif, serta berkelanjutan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (8/2/2025).
Baca Juga:
Ketua Komisi D DPRD DKI Minta Penundaan Retribusi Sampah Rumah Tinggal
Asep mengatakan Kota Jakarta Utara ditunjuk menjadi lokasi percontohan nasional.
Dijelaskan, kesiapan Jakarta Utara sebagai percontohan ditunjukkan dengan berbagai program yang telah disusun untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Hal itu di antaranya, adalah program untuk mendukung sistem pengelolaan sampah terintegrasi hingga ke level rukun warga (RW).
Baca Juga:
GERAK “Ngopi Senja” Menakar Kontribusi APBD Jakarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat
"Kami ingin mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam pengelolaan sampah melalui Program 'KuPiLah' atau Kurangi-Pilah-Olah," jelasnya.
Harapannya, setiap RW bisa memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri yang berkontribusi dalam mengurangi sampah rumah tangga sebelum sampai ke tempat penampungan sementara (TPS).
Selain itu, optimalisasi bank sampah juga menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat konsep ekonomi sirkular.
Kemudian, DLH Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan program Pengelolaan Sampah Organik Terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Utara.
Program ini akan menghubungkan pengolahan sampah organik dengan pemanfaatan hasilnya untuk kebutuhan pangan, seperti budidaya manggot yang hasilnya dapat dijadikan pakan ternak dan ikan.
Asep menegaskan, program ini tidak hanya bertumpu pada satu sektor, namun melibatkan berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha.
"Kami menerapkan pendekatan hulu, tengah, dan hilir melalui kerja sama lintas sektor agar efektivitas pengelolaan sampah semakin meningkat," ujarnya.
Dengan strategi ini, Jakarta Utara diharapkan mampu menjadi model bagi daerah lain dalam menangani permasalahan sampah secara lebih sistematis dan inovatif.
Asep melanjutkan, fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar (refused derived fuel / RDF) Plant Jakarta yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara, juga telah siap beroperasi dan akan diresmikan dalam waktu dekat oleh gubernur terpilih.
Nantinya, fasilitas ini akan menjadi solusi hilir dalam pengelolaan sampah dengan mengolah limbah menjadi bahan bakar alternatif.
"Ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Dengan adanya RDF Plant Jakarta yang menjadi terbesar di dunia, kita bisa mengurangi kiriman sampah ke Bantargebang," ujarnya.
Peta jalan
Pemprov DKI juga Jakarta telah menyiapkan peta jalan pengelolaan sampah yang lebih komprehensif.
Peta jalan ini akan berlaku mulai tahun ini dan dirancang untuk menciptakan sistem pengurangan serta penanganan sampah yang lebih efisien dan kolaboratif. Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi seluruh program yang dijalankan.
Adapun program percontohan juga akan diterapkan di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Program ini menekankan kewajiban pemilahan sampah dan retribusi bagi pelaku usaha agar pengelolaan limbah lebih terkontrol.
Dengan skema transaksi sesama pelaku bisnis (business to business), pengelolaan sampah di sektor ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
Kolaborasi lintas sektor yang dilakukan yaitu bersama perwakilan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Indonesian Packaging Recovery Organization (IPRO), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan para pegiat manggot.
Sementara itu, data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton per hari.
Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber, yaitu: kawasan permukiman, menyumbang 60 persen dari total sampah dan sisanya 29 persen dari dunia usaha dan industri.
Namun, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan DKI Jakarta menghasilkan 11,25 juta ton timbulan sampah selama periode 2019-2022.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
